11 Agu 2020

Netralisasi ASN Dalam Pilkada Harus Diawasi Secara Cermat

 

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Website Seminar (Webinar) bertema netralitas dan kewaspadaan politisasi ASN dalam Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Senin 10 Agustus 2020.

Kegiatan yang gelar secara virtual itu, diikuti melalui aplikasi zoom meeting di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Hadir sebagai pembicara utama dalam kegiatan itu MenPANRB Tjahjo Kumolo.

Webinar diselenggarakan untuk semakin memahami netralitas ASN dalam pemilu, mendapatkan masukan dan referensi aktual mengenai kepemiluan dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada harus ditegakkan dan diawasi secara cermat, agar proses pelaksanaan Pilkada dan penyelenggaraan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. 

"Bagaimana kita mengawasi dan mencermati, antara Pilkada, Proses Pilkada sehingga penyelenggaraan pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya profesionalisme, Netralitas, Akuntabilitas ada keputusan yang harus efektif dan efisien, keterbukaan non diskriminatif yang menjaga keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan. Saya kira ini yang harus di pahami oleh teman-teman ASN semuanya." tegas Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo berharap, Pilkada serentak yang di gelar tahun ini di tengah pandemi Covid-19 bisa terlaksana dengan tetap menerapkan etika dalam berpolitik, serta tidak lupa tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

"Harapan kami Pilkada serentak 2020 yang ini juga seiring dengan masih adanya pandemi Covid 19, mudah-mudahan dengan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, disiplin untuk berpolitik yang wajar ada etika politik, kemudian ada komitmen partai politik, komitmen para calon untuk tidak menggerakkan ASNnya. Ini juga saya kira bagian-bagian yang harus terus kita cermati,"ujar mantan Mendagri RI itu

Pada kegiatan itu, dilanjutkan  diskusi dengan materi terkait potensi gangguan netralitas dan politisasi ASN dalam pilkada mendatang, yang dibawakan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas, Arie Budhiman.

Dalam paparannya, Arie Budiman menjelaskan sedikit tentang peta pelanggaran netralitas berdasarkan wilayah, dengan Sulbar menduduki urutan ke-18. (Ayu)

 

Read 124 times
(0 votes)