18 Sep 2019

MENUJU SULAWESI BARAT TANPA KUMUH

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung Gerakan ‘ 100-0-100,  Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) OSP 9 Sulawesi Barat  bekerja sama dengan Bappeda, Dinas PKP, Pokja PKP dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Propinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tingkat Propinsi Sulawesi Barat  tahun 2019 di Hotel Srikandi pada hari Kamis sampai Jumat 12-13 September 2019. Penyelenggaraan workshop juga dihadiri oleh sejumlah peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda, Dinas PKP, Dinas Kesehatan, BKKBN, BPBD, Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat, Bank BTN, REI, TVRI, Ketua Forum CSR Propinsi Sulawesi Barat, Dinas PKP, Bappeda, Dinas PUPR Kabupaten Majene dan Polewali Mandar, Sekcam Kec. Polewali, Tim Korkot dan Tim OSP 9 Sulawesi Barat.

Pelaksanaan workshop tingkat Propinsi Sulawesi Barat 2019 ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan penyebarluasan informasi dikalangan pemerintah daerah tingkat propinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui dan memahami capaian dan target penanganan kumuh dan meningkatkan kapasitas , peran dan kontribusi pemda untuk menjalin kemitraan dan kolaborasi sinergis seluruh steakholder. Hal ini sebagai perwujudan tujuan program Kotaku, salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. menggambarkan target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Kepala Dinas PKP Propinsi Rachmad, dalam sambutannya pada pembukaan Workshop menyampaikan bahwa tanggungjawab penanganan kumuh bukan hanya tanggungjawab Dinas Perumahan Kawasan permukian saja melainkan tanggungjawab Bersama semua komponen yang berada dipropinsi Sulawesi barat, ketika kumuh sudah hilang maka kesehatan akan meningkat dan kesejahteraan akan meningkat pula sehingga program Kotaku perlu dilanjutkan ditahun yang akan datang

Lebih lanjut kadis PKP mengatakan bahwa kedepan Dinas PKP akan bekerjasama dengan OPD terkait agar program Kotaku bisa berkelanjutan, falsafah Kumuh sebenarnya bisa di garis bawahi kumuh bukan sembrawutnya sampah dan sebagainya tapi bisa jadi perumahan permukiman yang tidak teratur, harapannya juga program Kotaku tidak hanya di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar saja tetapi semoga Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu juga dapat pendampingpingan Kotaku

Kasi Perumahan dan Permukiman Bappeda Kab. Polewali Mandar, Ady Mulya, dalam tanggapanya menjelaskan bahwa Pokja PKP sebagai wadah membangun kolaborasi yang urgen dalam rangka penanganan kumuh dengan 7 + 1 indikator penanganan kumuh. Kolaborasi tidak hanya di bangun dengan komunikasi dalam bentuk formal tapi komunkasi juga di bangun dalam bentuk non formal sehingga kami telah membangun komunikasi dalam rangka mengakses dana kolaborasi CSR Bank BRI dan Bank Sulselbar tahun 2018 dan 2019 Alhamdulillah sudah terealisasi

Sementara itu, Titi Anas Kasubdit Prasana Wilayah Bappeda Propinsi Sulawesi Barat (Anggota Pokja PKP Propinsi) melanjutkan di program Kotaku perlu adanya kegiatan kolaborasi secara maksimal oleh Pokja PKP dan kita perlu memaksimalkan koordinasi dan duduk Bersama membicarakan kegiatan penanganan kumuh seperti Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) harapan yang didapatkan melalui pelaksanaan kegiatan workshop sesuai dengan program Kotaku dan adanya peningkatan kebijakan program dalam penanganan kumuh, Strategi pencapaian target sisa pengurangan kumuh tahun 2019, Strategi pelaksanaan kegiatan skala Lingkungan dan membangun kolaborasi, Isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi kolaborasi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh Propinsi Sulawesi Barat. Lanjut M. Bahrun Gassing (Team Leader OSP 9 Sulawesi Barat) pada Penutupan Workshop  “Semoga kegiatan kali ini tidak hanya bermanfaat bagi kita yang hadir disini, bisa diteruskan kepada khalayak masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya. Kali ini kita berkumpul selama 2 hari dengan sangat baik terima kasih kepada UPTD Teknis yang baru tahu tantang Program Kotaku dan steakholder terkait baik di tingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten semoga membuka informasi tentang penanganan kumuh di propinsi sulawsi barat dan terima kasih Kepada Ketua Forum CSR semoga yang telah menginformasikan dana csr yang bisa diakses dalam rangka kolaborasi penanganan kumuh baik di lokasi penangnanan kumuh maupun di kampung KB yang saling terkait dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh.

Read 75 times
(0 votes)