Kominfo Sulbar -- Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, Muh. Natsir menghadiri Forum Group Disscussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Sulbar secara virtual, Kamis, 25 Juni 2020. FGD mengusung tema Perluasan Pemberian Bantuan Hukum melalui Peraturan Daerah di Sulbar. Asisten I Bidang Pemerintahan, Muh. Natsir mengatakan , Pemprov bersama DPRD Sulbar sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah , pada tahun 2016 telah menyetujui bersama untuk membentuk dan menetapkan perda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. "Kita berharap dengan ditetapkannya perda bantuan hukum bagi masyarakat yang di mulai tahun 2021, sudah dapat dianggarkan bantuan hukum bagi masyarakat melalui APBD Pemprov Sulbar tahun 2021, dengan tetap berpedoman pada aturan yang mengatur tentang penyusunan APBD tahun 2021, " kata Natsir Kakanwil Hukum dan HAM Sulbar, Muhammad Anwar mengharapkan melalui FGD tersebut dapat menyatukan persepsi sehingga dapat terlaksana perluasan pemberian bantuan hukum melalui peraturan daerah secara merata di Sulawesi Barat. "Setiap orang akan mendapatkan jaminan dan perlakuan hukum sesuai yang tertera dalam undang - undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dimana negara menyatakan akan bertanggung jawab terhadap pemberian hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang harus di terima oleh masyarakat," ucap Anwar. FGD tersebut juga dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar, perwakilan Kejaksaan tinggi, perwakilan Kejaksaan Negeri, Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, organisasi Bantuan Hukum, serta perwakilan camatvdan lurah. (tawin)

Kominfo Sulbar-- Di masa pandemi Covid-19 saat ini menyelamatkan 297 juta jiwa warga Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, sebab pada prinsipnya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, melalui video conference (vidcon), dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama para gubernur se-Indonesia, Rabu 24 Juni 2020. "Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, tentu kita punya tanggungkawab bersama menyelamatkan 297 juta jiwa warga Indonesia. Di dalam prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), kita mengenal penyelamatan jiwa manusia adalah hal prioritas,"tandas Firli Dalam menjaga keselamatan jiwa manusia, sambung, Firli, tentu akan mengedepankan segala program dan kegiatan yang harus fokus pada keselamatan rakyat. "Para gubernur perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan, sebab skala prioritas saat ini adalah penanganan Covid-19 demi penyelamatkan jiwa manusia.,"imbau Firli Lebih lanjut, Firli menyatakan, sangat menyadari bahwa menghadapi pandemi Covid-19 menjadi tugas pokok para gubernur, disamping harus juga memenuhi janji-janji politiknya. "Saya menyadari tugas pokok gubernur saat ini menghadapi pandemi Covid-19, padahal gubernur juga harus memenuhi janji-janji politiknya di saat kampanye. Hal Inilah menjadi persoalan kita bersama,"ucap Firli Selain itu, Firli juga mengaku sangat menyimak mengenai kondisi di provinsi saat ini yang tidak hanya mengalami kesulitan menghadapi dampak pandemi-Covid-19, tetapi terdapat pula hal yang lebih besar terjadi, yaitu turunnya angka anggaran pendapatan daerah, belanja modal dan barang/jasa, serta transfer keuangan dana desa. "Dibalik situasi pandemi Covid-19 merupakan tantangan, kendala dan kelemahan kita bersama. Untuk itu, saya berharap dengan semangat yang dimiliki para gubernur bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan dan tantangan menjadi peluang,"pungkasnya Kegiatan tersebut, diikuti oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Inspektur Inpektorat Sulbar, Suryadi, dan Tenaga Ahli Gubernur, M. Danial, melalui video conference (vidcon), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. (mhy)

Kominfo Sulbar -- Muhammad Junaid (24) , salah satu mahasiswa asal Limboro, Polman berkesempatan melanjutkan pendidikan ke negara Rusia . Kesempatan tersebut didapatkan Itu setelah dirinya dinyatakan lolos mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah Rusia. Atas keberhasilan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengapresiasinya. " Saya sangat bahagia mendegar kabar baik tentang adanya salah satu warga Sulbar yang lulus dan bisa mewakili daerah ke luar Negeri, ini perlu diapresiasi," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi tenaga ahli Gubernur Sulbar, M Danial saat berdialog dengan Muhammad Junaid di ruang kerjanya, Rabu, 24 Juni 2020. Ali Baal Masdar juga menyampaikan, kesempatan Junaid melanjutkan pendidikan S2 dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Rusia merupakan suatu kebanggaan yang perlu disyukuri , karena nantinya akan lebih berkesempatan untuk bisa mempromosikan budaya Sulbar, apalagi memang pada jurusan Seni dan budaya . " Kedatangan Junaid ini untuk meminta bantuan permohonan bantuan dana kepada Pemprov Sulbar, sebab Pemerintah Rusia hanya menanggung beasiswa pendidikan selama tiga tahun. Pemprov tetap akan memberikan bantuan, tetapi perlu diketahui untuk saat ini Pemerintah Pusat terlebih Pemerintah Daerah sedang mengalami kesulitan perekonomian disebabkan Covid-19 , dan semua dana daerah telah mengalami mengalami refocusing. Dan saat ini, pemerintah fokus pada kesehatan dan perekonomian," sebut mantan Bupati Polman itu. Muhammad Junaid mengemukakan, Ia berkesempatan melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas di Rusia , akan tetapi yang ditanggung oleh pemerintah Rusia hanya biaya pendidikan selama tiga tahun, " Itu tidak termasuk biaya tempat tinggal, makan dan lainnya, makanya saya kemari berharap dapat diberi apresiasi atas kelulusan saya ini oleh Pemprov Sulbar, " sebutnya. Disebutkan, dalam mengikuti seleksi, ada 1.000 orang pendaftar dari berbagai kalangan, akan tetapi, hanya 163 orang dari seluruh Indonesia yang mampu lulus dalam tes kelayakan mahasiswa dan ia satu-satunya putera daerah yang mampu mewakili Sulbar ke Universitas tersebut. (farid)

Kominfo Sulbar -- Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga memiliki manfaat yang luas. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 24 Juni 2020. Ia juga mengatakan, Reforma agraria memerankan peran penting dalam perang melawan kemiskinan di pedesaan. "Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reforma agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga yang pada umumnya adalah petani gurem dan buruh tani,"kata Idris Lebih lanjut disampaikan, dengan strategi pemberdayaan , Pemprov Sulbar telah membuka penempatan transmigrasi baru sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, dengan total kepala keluarga 4.952, dan pada tahun 2020 akan kembali di buka dikawasan Rano Kabupaten Mamasa, Saluandeang Kabupaten Mamuju Tengah, serta Tanjung Cina di Kabupaten Pasangkayu dengan jumlah 225 kepala keluarga. Program transmigrasi , sambungnya, tidak lagi berbicara mengenai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain,tetapi diharapkan akan terjadi pertukaran ilmu, teknologi, serta budaya yang berdampak pada peningkatan nilai ekonomi, kesejahteraan dan ketentraman. "Oleh karena itu, demi menentukan keberhasilan pencapaian reforma agraria diharapkan keterlibatan semua pihak, karena reforma agraria tidak lagi hanya menjadi tugas Kementerian ATR/BPN, tetapi menjadi tugas kita bersama antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa,"tandas mantan Deputi bidang diklat LAN RI itu. Rapat koordinasi diikuti sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, terdiri dari tim gugus tugas reforma agraria Provinsi Sulawesi Barat 25 (dua puluh lima) orang, Dinas Transmigrasi 6 (enam) orang, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten se Sulawesi Barat 6 (enam) orang melalui video conference. (deni)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 23 Januari 2020, dalam rangka pembahasan capaian kinerja OPD lingkup Pemprov Sulbar tahun 2017 - 2019, Pada Selasa, 23 Juni 2020, sejumlah OPD dijadwalkan dalam pembahasan, salah satunya Dinas Kesehatan Sulbar dan RSUD Regional. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muhammad Alief Satria, menyampaikan, target utama dari seluruh kegiatan di 2017-2019 , dimana ada yang belum tercapai dari tahun ke tahun , yaitu pada angka harapan hidup seperti peningkatan angka kematian bayi dan ibu. "Hal ini menjadikan kabar tak menggembirakan dan memicu kerja keras di Dinas Kesehatan Sulbar demi mencapai target,"ucap Alif Masih kata Alif, itu disebabkan pada masalah kasus kematian bayi yang mempengaruhi di tahun 2017-2018 hingga 2019, yang mengalami kenaikan dari 308 menjadi 323 kasus selama satu tahun terakhir. Selain itu, juga terdapat kasus kasus kematian ibu yang disebabkan beberapa hal, seperti infeksi , gangguan metabolik, hipertensi , pendarahan , dan lainnya. "Tingginya angka kematian ibu serta angka kematian bayi dari 308 meningkat 323 kasus di satu tahun terakhir, disebabkan banyak kasus yang sama yakni terjadinya pendarahan," sebut Alif. Dalam pertemun tersebut, Alif juga memaparkan realisasi kegiatan yang langsung ke masyarakat . Pada tahun 2017, yaitu kegiatan pemicuan jamban sehat di 24 desa dengan anggaran Rp 379,975,000 juta, dan pendampingan Ibu hamil dan bayi resiko tinggi sebanyak 966 orang dengan anggaran Rp 488,070,000 juta. Kemudian, pada 2018 , di 24 desa pemicuan jamban sehat anggarannya sebanyak Rp 205,000,000, juta, pendampingan ibu hamil dan bayi resiko tinggi sebanyak 1.695 orang dengan anggaran Rp 515,729,000, juta, kampanye cuci tangan pakai sabun satu sekolah dengan anggaran Rp 44,750,000, juta, dan kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK dua desa dengan anggaran Rp144,916,599, juta. Sedangkan,…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menggelar rapat pembahasan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017-2019, Selasa 23 Juni 2020. Berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dalam arahnnya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menegaskan, semua program kerja OPD harus disertai dengan kerja nyata dan terhindar dari berbagai hal yang bertentangan dengan aturan yang ada. "Saya melihat semua program kerja OPD sudah ada dan jelas, tinggal kita melihat realisasi, bukti kerja nyata di lapangan, serta terhindar dari hal-hal yang fiktif, mark up dan korupsi,"tandas Ali Baal Selain itu, lanjut Ali Baal, OPD juga dapat benar-benar fokus pada tugasnya masing-masing di ruang lingkupnya sendiri demi memajukan masyarakat dan daerah, sebab hal itu menjadi harapan bersama. Lebih lanjut, Ali Baal menekankan, hal lain harus juga disertai kerja nyata adalah terkait motto yang dimiliki Sulbar, yakni Marasa. "Sulbar dengan motto Marasa juga diharapkan tidak hanya sekedar motto belaka, melainkan mampu menyertai bukti, serta kerja nyata yang jelas dengan data-data yang akurat termasuk dokumentasi. Inilah yang saya kita mau di Sulbar kita harus kerja, kerja dan kerja, jangan main-main dengan pekerjaan yang ada dan jangan pernah takut selama kita bekerja dengan benar, " pungkas Ali Baal Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, berharap, para OPD dapat memiliki target serta mampu mencapainya dan dapat segera melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor terutama terkait misi besar Gubernur Sulbar. Kepala Dinas PU Sulbar, Muh. Aksan saat memaparkan kinerja OPD yang dibawahinya selama tiga tahun itu. Ia mengatakan, pada Dinas PUPR terdapat delapan bidang dan satu Sekretaris Tata Ruang yang merupakan inti perencanaan pembangunan di OPD tersebut. Pada tahun ini, sambung Akhsan, Dinas PU melalui Bidang Tataruang kembali melakukan divisi SRRW setelah sebelumnya juga pernah dilakukan pada 2019, namun program tersebut diundur ke 2021, akibat terkendala dana…

Kominfo Sulbar -- Menuju Satu Data Indonesia, Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar mengelar rapat kordinasi pengelolaan data, yang bertujuan untuk memfasilitasi OPD lingkup Pemprov Sulbar, dalam pengelolaan data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, dalam rapat koordinasi terkait pengelolaan data se-Indonesia, yang berlangsung di ruang rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 22 Juni 2020. "Perpres ini menerangkan Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi, serta data induk, "terang Safaruddin Safaruddin menjelaskan, melihat pengalaman sejak adanya pandemi Covid-19, beberapa OPD terpontang panting pada bagian tekhnis, seperti Dinas Sosial, Transmigrasi dan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. "Ini terjadi karena mereka tidak mempunyai data base akurat yang tidak memberi kemajuan. Hal ini menjadi salah satu kendala yang timbul,"pungkas Safaruddin Terkait pelaksanaan rapat, Safaruddin mengapresiasi Bidang TIK dan Statistik Dinas Kominfo Sulbar atas kerja kerasnya mengelola satu data. "Perlu diapresiasi kepada semua teman-teman khususnya dari Statistik, karena telah menjadi tim percepatan pengelolaan birokrasi, khususnya di Dinas Kominfo Sulbar,"ucap Safaruddin Safaruddin berharap, Bidang TIK dan Statistik siap siaga dalam memberikan atau memfasilitasi pengelolaan satu data di lingkup Pemprov Sulbar. Ia menambahkan, jika memasuki item-item data di setiap OPD, tugas Kominfo berkolaborasi menyatukan semua menjadi satu data selain beberapa data sektoral, yang dikelolah dan telah diverifikasi dalam angka dari 17 OPD yang menjadi olahan data. Kepala Bidang TIK dan Statistik Dinas Kominfo Sulbar, Faikha, menyampaikan, sebelumnya pihaknya merencanakan menyusun meta data pada April lalu, akan tetapi semuanya menjadi batal dikarenakan Covid-19. "Sebelum pandemi sebenarnya kami merencanakan menyusun data di awal April, namun semuanya molor. Hal…

Kominfo Sulbar-- Merebaknya penyebaran pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi para pelaku usaha dan tidak terkecuali di Sulbar, khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah (UMKM/IKM ). Menyikapi hal itu, Pemprov Sulbar bakal memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pelaku tersebut, agar mereka dapat kembali membuka usahanya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat laporan hasil pengelolahan data Usaha UMKM/IKM terdampak pandemi Covid - 19 di Sulbar, yang digelar Pemprov Sulbar, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid - 19, yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 22 Juni 2020. Rapat tersebut, dipimpin oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, yang juga selaku Ketua GTPP Covid-19 Sulbar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Hamzah dan Staf Ahli Gubernur Sulbar, Ibrahim. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan, untuk dapat menerapkan kebijakan dan fasilitasi pemerintah bagi para pelaku UMKM/IKM terdampak Covid-19 secara tepat sasaran, diperlukan data yang akurat. "Kita harus lebih teliti dan bijak memberi bantuan kepada pelaku usaha UMKM/IKM agar pembagiannya terbagi merata sesuai data yang terkumpul. Hal ini hanya dapat diperoleh melalui partisipasi dari masyarakat pelaku usaha yang terdampak langsung," ucap Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal mengajak seluruh unsur pemerintahan yang ada di Sulbar agar bersama-sama dan saling bahu-membahu memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, khususnya pelaku usaha UMKM/IKM tanpa ada unsur politik di dalamnya. Senada dengan gubernur, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, juga mengatakan, hal yang mutakhir dan detail menjadi krusial, sebagai dasar pengambilan kebijakan di lapangan melalui skema penerima bantuan harus memiliki data usaha untuk bisa mendapatkan bantuan usaha.(tawin)

Kominfo Sulbar-- Pengumuman hasil lomba dan penganugerahan penghargaan lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dibuka oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, Senin 22 Juni 2020, di Jakarta. Kegiatan tersebut, diikuti oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, beserta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov melalui video converence (vidcon), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan, dalam mempersiapkan tatanan normal baru sudah tentu diperlukan inovasi yang akan menjadi kunci keberhasilan suatu daerah memasuki era produktif dan aman Covid-19. Inovasi dalam penerapan tatanan baru menjadi penting, mengapa inovasi menjadi penting ? karena tatanan kehidupan kita di segala bidang kegiatan akan berubah drastis, serta seluruh bidang kegiatan ekonomi akan dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya,"ujar Ma'ruf Amin Dengan demikian, lanjut Ma'ruf Amin, setiap daerah yang akan menerapkan tatanan baru tersebut, membutuhkan inovasi dan kreativitas, agar kegiatan ekonomi produktif dan tetap jalan tetapi aman dari Covid-19. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin, menyatakan, new normal mengharuskan masyarakat Indonesia dapat terus produktif di segala sektor, khususnya di bidang ekonomi yang menjadi salah satu sektor paling berdampak di tengah pandemi Covid 19. Ia menambahkan, pemerintah tengah mengkaji penerapan tatanan baru selagi menunggu ditemukannya obat dan vaksin Covid-19. "Penerapanan tatanan baru yang aman Covid-19 dan tetap produktif dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19,"tambahnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengemukakan, berbagai aksi kesehatan nasional maupun internasional telah dilakukan dalam menghadapi Covid-19, yang dinilai tidak dapat berakhir dengan segera, bahkan diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepan, sehingga oleh dunia kesehatan telah membahas untuk mampu beradaptasi dengan pandemi tersebut. Kita harus beradaptasi dengan tatanan hidup baru dengan The New Normal Live, karena tidak mungkin untuk terus menerus melakukan pembatasan secara ketat, apalagi lockdown yang tentunya…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melantik dan mengukuhkan Pengurus Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sulbar Malaqbi, Sabtu 20 Juni 2020. Prosesi pelantikan dan pengukuhan, berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar dan selaku Ketua IKM Sulbar Malaqbi yakni Kajati Sulbar, Darmawel Aswar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menyampaikan terima kasih kepada warga Minang yang selama ini turut berkontribusi menyukseskan pembangunan di Sulbar. "Para sesepuh dan tokoh urang uwak (orang minang) di daerah ini sangat perhatian dan berperan aktif di profesi masing-masing, dalam berkontribusi menyukseskan pembangunan di Sulbar,"ucap Ali Baal Ali Baal mengatakan, semangat kerja keras, kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, kepedulian dan saling menghargai menjadi ciri warga Minang dan merupakan potensi diri untuk meraih sukses di perantauan. Ali Baal berharap, kiranya semangat para sesepuh serta anggota IKM Sulbar Malaqbiq dapat terpelihara sebagai potensi yang saling mengisi dan melengkapi bersama warga lain, yang juga merupakan amunisi percepatan pembangunan menuju kesejahteraan di provinsi tercinta ini. Ia menambahkan, kesinkronisasian dari Malaqbiq dan Minang memiliki makna yang artinya mulia, bermartabat yang tercermin pada tutur kata, sikap dan tingkah laku Malaqbi pau', Malaqbiq gau', Malaqbiq Kero'. "Beberapa prinsip seperti Dimana bumi dipijak, disinan langik dijunjuang kemampuan beradaptasi di setiap tempat dan menghargai masyarakat setempat, kemudian adat basandi syarak kitabullah adat bersendi kitabullah, ketataan pada agama dan hukum, serta menjunjung tinggi kejujuran, sangat relevan dengan motto Malaqbiq yang diharapkan terus menyemangati dalam pembangunan Sulbar,"tuturnya Ketua IKM Sulbar Malaqbiq, Darmawel Aswar, mengatakan, terbentuknya IKM Sulbar Malaqbi merupakan keputusan bersama antara warga Minang yang berdomisili di Sulbar. Darmawel menyebutkan, tujuan dibentuknya IKM Sulbar Malaqbi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peran ekonomi, dan memberi peran yang lebih banyak kepada masyarakat Minang yang ada di Sulbar. "Tentunya ini memberi penghargaan, kesempatan bagi putra dan putri Sulbar, untuk bekerjasama dengan orang Minang sejak 20 tahun berdomisili di…