POLEWALI MANDAR -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula . Dalam kegiatan ini dihadiri Asisten I Pemkesra, Herdin Ismail, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Plt kepala Kesbangpol Sulbar,serta ratusan pelajar ,dan siswa-siswi SMA, SMK sederajat tingkat Provinsi Sulawesi Barat melalui via zoom. Kegiatan tersebut di laksanakan di salah satu Hotel di kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Kamis ,26 Oktober 2023 Plt kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir mengatakan,Sosialisasi pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para pemilih pemula tentang pentingnya berpartisipasi dalam tata cara berdemokrasi. Selain itu,menjadikan mereka sebagai pemilih cerdas yang sadar dalam menggunakan hak pilihnya,dan mempunyai kemandirian serta tanggung jawab personal dan profesional dalam rangka menghadapi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang.ujar Muh Yusuf Tahir. Dalam kesempatan ini, Ketua komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad ikut membawakan materi pendidikan budaya politik berharap,para pemilih pemula lebih peka terhadap politik, sehingga dapat memilih wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan tampa di dasari money politik. "Ketika pemilih pemula terjerumus dengan money politik,maka kehancuran bangsa kita ada di depan mata"ujar Syamsul Samad. Melalui sosialisasi ini para pemilih pemula mendapat wawasan yang luas dan mendalam mengenai politik,dan menjadikan pemilih pemula yang cerdas,"tutup.Muh Yusuf Tahir. (Rls)

MAMUJU -- Laporan terhadap PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh di Polda Sulbar terkait ungkapan yang beredar saat melakukan pidato tentang Analogi Filosofi “Burung” kini sudah selesai. Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Syamsu Ridwan mengatakan, hasil Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Saksi, Saksi Ahli Pidana dan Saksi Ahli Bahasa bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana sehingga penyelidikan dihentikan. "Untuk perkembangan kasus nya sudah lama di hentikan. Dari Hasil Penyelidikan Laporan Informasi dari LI/91/VIII/2023/DITRESKRIMSUS tanggal 11 Agustus 2023 tentang Analogi Filosofi “Burung” statement PJ. Gubernur Sulbar dengan Pelapor atas nama MUH. AHYAR dan Hasil Penyelidikan yang dipaparkan dalam Gelar Perkara pada Jumat, 15 September 2023," ucap Syamsu Pihak kepolisian juga mengaku sudah menyerahkan surat pemberitahuan henti Lidik kepada pihak pelapor.(rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 26 Oktober 2023 FGD yang digelar dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dihadiri Tim Monitoring Pusat dari Kementrian terkait penanganan percepatan penurunan stunting, bersama Tim pengendali stunting Provinsi Sulbar, Forkopimda dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar. Kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan progres tindak lanjut penanganan stunting di Sulbar. Menurutnya, pemerintah Provinsi terus berupaya untuk menekan angka Stunting di Sulbar. Sebab sampai saat ini posisi Sulbar belum bergeser dari posisi dua dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022 35,0 persen. "Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar bagaimana percepatan penurunan stunting, namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting di Sulbar mulai dari level nasional sampai level daerah," kata Idris. Sehingga melalui FGD yang digelar pemerintah ingin mencari tau penyebab utama penyebab stunting di Sulbar dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menekan stunting di Sulbar . Salah satunya, mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah Sulbar. "Sulbar saat ini telah mencanangkan program empat plus satu, kebijakan pertama adalah penurunan stunting, dan APBD kami fokuskan untuk penanganan stunting," kata Idris. Meskipun memiliki angka cukup tinggi, namun menurut Idris, berdasarkan jumlah penduduk di Sulbar sebesar 1,4 juta angka stunting di Sulbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah lain. " Penyebab utama stunting di Sulbar yaitu permasalah pernikahan usia dini, "dan kami sudah berkali-kali berdiskusi dan pernikahan dini menjadi akar masalah stunting,"ucap Idris. Permasalah lainnya yaitu anak tidak sekolah, Sulbar tercatat ada 41 ribu anak tidak sekolah, anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk Kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalah besar yang harus…

JAKARTA, -- Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, memberikan sertifikat Pengakuan Warisan Budaya Tak Benda, yaitu Tari Pallake, Tari Pattu'du dan Mappande Sasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat di Taman Fatahilla Kota Tua Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Sulbar Mitthar menjelaskan, penetapan ini melalui proses panjang, dimana berawal diusulkan oleh kabupaten melalui fasilitas dan verifikasi Dikbud Provinsi. Kemudian melalui Sidang penetapan oleh tim ahli Kemendikbudristek, tim Dikbud Sulbar Berhasil meyakinkan tim ahli, bahwa Warisan budaya tersebut adalah Warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Sulawesi Barat. "Alhamdulillah sejak tahun 2019, di tahun 2023 ini berhasil mendapatkan Apresiasi sebagai Pengakuan Budaya," kata Mitthar Tim Diadisdikbud berkomitmen akan terus menggali dan mengekspos Warisan budaya yang kini dijadikan sebagai investasi daerah dalam memajukan Kebudayaan dan dapat mengangkat sektor lainnya. (Rls)

BANDAR SRI BEGAWAN -- Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam forum Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA sendiri merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan utama meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi di antara wilayah anggotanya. Dalam kesempatan itu, Prof Zudan menyampaikan sejumlah gagasan, ide dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya. Bahkan, keinginan Indonesia dalam mengembangkan digital transformasi, blue and green ekonomi, serta koridor ekonomi yang perlu dibangun, dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. "Dan kita juga menyampaikan beberapa permintaan kepada ADB (Bank Pembangunan Asia) agar bisa memberikan bantuan teknis atau teknikal asisten, kemudian berbagai pelatihan yang terkait kita membangun transformasi digital, kemudian pengembangan SDM, termasuk bagaimana penguatan pelayanan publik di 18 provinsi yang ikut dalam forum ini," kata Zudan. Terkhusus, kata Prof Zudan, dirinya mendorong kerjasama dan menyampaikan kesiapan Tanjung Silopo yang ada di di Polman, Sulbar, untuk membuka pelayaran langsung ke Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. "Juga bagaimana produk coklat yang ada di Polman pada khususnya dan di seluruh Sulbar pada umumnya bisa kita kembangkan. Dan respon dari audiensi bagus sekali, mereka sangat tertarik untuk itu," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar yang ikut dalam forum itu mengaku, sangat bersyukur dengan respon positif dari peserta BIMP-EAGA terhadap usulan-usulan Pj Gubernur Sulbar. "Kita sangat bersyukur karena forum ini selesai dengan baik dan banyak usulan-usulan yang disampaikan Pj Gubernur Sulbar, bagaimana Tanjung Silopo bisa berjalan dengan cepat dan konektivitas antar Tanjung Silopo dengan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, bisa cepat terlaksana," ujar Andi Ibrahim Masdar. Lanjut, Zudan menjelaskan, sejumlah pihak dari negara lain yang tergabung dalam BIMP-EAGA tertarik berkunjung ke Sulbar dan melihat produk-produk yang ditampilkan dalam pameran. "Mudah-mudahan sekaligus ada lagi…

BANDAR SRI BEGAWAN -- Prof.Zudan Arif Fakrulloh ditunjuk sebagai delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan BIMP-EAGA Chief Ministers, Governors and Local Government Forum (CMGLF), di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, berlangsung dari 23-26 Oktober 2023 Pertemuan CMGLF merupakan forum kepala daerah se-kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina East Asean Growth Area ( BIMP-EAGA) dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dan diskusi tentang peluang investasi serta menyepakati langkah-langkah untuk mengoptimalkan kemanfaatan kerja sama BIMP-EAGA dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah. Kata Prof Zudan, pertemuan itu membahas kepentingan bisnis antar empat negara, Indonesia-Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Kehadiran Prof Zudan yang juga selaku PJ Gubernur Sulbar didampingi Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar. Forum yang juga melibatkan 18 provinsi itu membahas terkait arah pembangunan Indonesia dalam mengembangkan digital transformasi, blue and green ekonomi serta koridor ekonomi yang perlu dibangun dari Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. "Termasuk berbagai pelatihan yang terkait tranformasi digital, SDM, dan penguatan pelayanan publik di 18 provinsi yang ikut di forum ini," ucap Prof Zudan. Pj Gubernur Sulbar juga menyampaikan kesiapan Pelabuhan Tanjung Silopo Sulbar membuka pelayaran langsung ke Lahad Datu Malaysia. "Dan juga bagaimana produk coklat bisa kita kembangkan. Dan mereka sangat merespon ini," kata Zudan. Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar sangat bersyukur Sulbar terlibat dalam forum ini, serta berterima kasih melalui Prof Zudan selaku delegasi Indonesia memperkenalkan potensi Sulbar. Kata Ibrahim, banyak dari negara lain melirik potensi yang ada di Sulbar dan ini menjadi peluang kerja sama pembangunan ekonomi ke depan. "Saya selaku Bupati terima kasih kepada pak gubernur dan mohon doa apa yang kita bicarakan hari ini bisa secepatnya terlakasana," tandasnya. (Rls)

BALIKPAPAN--Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan salah satu provinsi yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Zona II dari 10 provinsi lainnya. Dengan adanya momentum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi kesempatan bagi provinsi ke-33 ini bersama provinsi lainnya menjual potensinya. Adapun 10 provinsi lainnya meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Gelaran ALKI II Zone Investment Forum di Kota Balikpapan, Kaltim, yang berlangsung dari tanggal 24-29 Oktober 2023, menjadi peluang besar bagi daerah-daerah itu memamerkan potensi dan peluang investasi, termasuk Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar Habibi Azis mewakili Pj. Gubernur Sulbar, bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Sulbar Andi Bau Akram Da'i. Pada ALKI II Zone Investment Forum berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan seperti, Internasional Investment Seminar, Bussiness Matching, One on One Meeting, Investment Expo dan Nusakraf UMKM Expo. Pada kegiatan expo, DPMPTSP Sulbar berkolaborasi dengan Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar memamerkan potensi dan peluang investasi di Sulbar. ALKI II Zone Investment Forum juga dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Deputi Otorita IKN, Konjen Australia, Kedubes Korea Selatan, dan perwakilan 10 provinsi lainnya yang dilalui ALKI Zona II. (rls)

JAKARTA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2023 atas perannya dalam mendorong pelaksanaan Proklim di tingkat tapak, dengan serangkaian kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana Proklim di seluruh kabupaten se-Sulbar. Bersama 9 (sembilan) perwakilan Pemerintah Provinsi se Indonesia, Sulbar mendapat Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Zulkifli Manggazali, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Siti Nurbaya Bakar di Audiotorium DR. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2023. Untuk diketahui, Sulbar telah melakukan pembinaan Proklim sejak tahun 2016 dengan jumlah Lokasi Proklim hingga tahun 2023 sebanyak 97 lokasi yang tersebar di 6 (enam) kabupaten. Lokasi Proklim terbanyak ada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yakni sebanyak 46 lokasi, disusul Kabupaten Pasangkayu sebanyak 14 lokasi, Kabupaten Majene sebanyak 13 lokasi, Kabupaten Mamuju sebanyak 10 lokasi, Kabupaten Mamasa sebanyak 9 (sembilan) lokasi dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) sebanyak 5 (lima) lokasi. Untuk Tahun 2023, terdapat 34 Lokasi Proklim yang telah teregistrasi dalam Sistem Registri Nasional. Sebanyak 16 Lokasi berhasil masuk dalam nominasi Proklim Utama Nasional dan telah dilakukan verifikasi lapangan pada bulan Agustus 2023 oleh Tim Verifikator KLHK, sehingga hasil akhirnya adalah 1 (satu) lokasi berhasil meraih penghargaan Tropi Proklim Utama dan berhak mendapatkan insentif dari KLHK yakni Desa Salururu Kecamatan Bambangan Kabupaten Mamasa, 12 lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Utama, 12 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Madya dan 9 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Pratama. Selain Pemprov Sulbar, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) juga berhasil meraih penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim Nasional tahun 2023 untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota. (rls)

POLMAN--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar terus menggalakkan Program Penanganan Masalah 4 + 1 (stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan pengendalian inflasi) di dua kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yaitu Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Campalagian, tepatnya di Puskesmas Campalagian, Puskesmas Katumbangan, dan Puskesmas Pambusuang, Selasa, 24 Oktober 2023. Kali ini Biro Umum Setda Sulbar menyiapkan 134 paket, terdiri 50 paket bagi penderita stunting berupa beras, telur dan susu SGM, dan 84 paket lainnya berupa beras, kacang hijau dan susu bumil diperuntukkan bagi ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik). Dari hasil pantauan di lapangan, saat ini sejumlah perubahan ke arah yang lebih baik mulai dirasakan bagi penderita stunting di lokus tersebut. Kepala Puskesmas Pambusuang, Yusnani menilai program bantuan Pemprov Sulbar melalui Biro Umum Setda Sulbar sangat bermanfaat dan berdampak langsung bagi bumil KEK, terbukti dari 16 bumil yang melahirkan, 10 diantaranya melahirkan secara normal. "Dari 45 sasaran ibu hamil terdapat 16 Ibu hamil yang telah melahirkan, 6 (enam) orang diantaranya dinilai masih melahirkan di bawah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), sedangkan 10 Ibu hamil yang lain melahirkan secara normal. Ini menunjukkan adanya suatu kemajuan setelah dilakukan intervensi dari pemerintah provinsi melalui Biro Umum Setda Sulbar,"beber Yusnani Dia menekankan, dalam rangka memutuskan mata rantai stunting, diperlukan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan dan pihak puskesmas setempat. Untuk itu, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, pihaknya terus melakukan sosialisasi berupa jaga jarak kelahiran anak melalui Program KB. Petugas Gizi Campalagian, Arna Nengsih mengemukakan, berdasarkan data di lapangan, terdapat kenaikan berat badan dari sejumlah bayi yang telah dilakukan intervensi. "Dari hasil observasi di lapangan tinggi badan bayi tetap, namun berat badan cenderung naik dan bertambah,"kata Arna Ia berharap, program pemerintah tersebut dapat terus berlanjut, hingga angka stunting di Sulbar…

Makassar - Pemprov Sulbar melaksanakan rapat koordinasi pengawasan daerah serta membangun sinergitas APIP dan APH dalam mengawal stabilitas dan harmonisasi penyelanggaraan pemerintahan tahun 2024. Rapat koordinasi pengawasan ini dilaksanakan di mulai tanggal 24 sampai 25 Oktober 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ini forum koordinasi pengawasan daerah, satu kesyukuran karena bisa berkumpul bersama berbagai komponen. "Jadi APH, APIP, bahkan kawan-kawan di OPD Pemprov dan Pemkab diharap fungsi pengawasan semakin hari semakin baik," kata Idris, Selasa 24 Oktober 2023. Sementara itu, koordinasi ini bagaimana fungsi pengawasan itu berada di depan seperti peringatan dini. Termasuk juga di dalamnya ada pencegahan "Sehingga pengawasan tidak lagi terdesak bahwa ini penangkapan dan sebagainya. Kalaupun akhirnya sampai ke situ juga berarti menjadi bagian pengawasan," ungkapnya. Dalam rapat koordinasi juga didiskusikan bagaimana koordinasi APH dan APIP bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ini semakin hari semakin bagus. "Sekali lagi forum ini menurut saya sangat membantu, saya berharap ke depan jauh lebih baik proses pengawasan daerah," ujarnya. Kepala Inspektorat Sulbar, Muhammad Natsir menyampaikan rapat koordinasi ini untuk melihat pemetaan pengawasan daerah sejauhmana realisasinya. "Jadi kita bisa memperbaiki yang mana salah dan meningkatkan yang sudah bagus. Sehingga pengawasan itu kedepan semakin baik," ucap Natsir. Selain itu, pengawasan daerah akan dilakukan mengedepankan pencegahan agar bisa memperbaiki segala kekurangan yang ada di tahun 2023. "Jadi kita bisa mengantisipasi di tahun 2024. Dengan demikian setiap program tahun depan bisa berjalan lancar," tutupnya.(rls)