Mamuju-- Menurut PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, Dana Dekonsentrasi, Tugas Penambahan, dan Transfer ke Daerah di Sulbar dapat dimanfaatkan untuk mendorong industri olahan makanan dan event-event. Kedua sektor ini menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Sulbar. Berdasarkan data BPS per Oktober 2023 Pertumbuhan Ekonomi Sulbar tertinggi kedua di Sulawesi dengan angka 7,5 persen yoy. "Yang menggerakkan ekonomi belanja yang terkait dengan industri olahan makanan dan event-event," ucap Zudan pada High Level Meeting Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, (Dekon-TP) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023, di Graha Sandeq Kabupaten Mamuju, Rabu 8 November 2023. Olehnya, Sestama BNPP ini berharap dana Dekon TP-TKD yang ada di dinas Koperindag, DPMD, Pariwisata,dan beberapa dinas lainnya mengarahkan dana Dekon TP untuk dua sektor tersebut. "Itu bisa arahkan DekonTP untuk mendorong event. Itu sangat memungkinkan. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, inflasi bisa kita kendalikan," ucap Zudan. (Rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulbar Tjahjo Purnomo membuka High Level Meeting High Level Meeting Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, (Dekon-TP) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 8 Nopember 2023 PJ Gubernur Sulbar Zudan menjelaskan,90 persen APBD Sulbar bergantung pada dana transfer, termasuk dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Transfer ke Daerah. Sebab itu ia berterima kasih dengan adanya forum HLM untuk melakukan koordinasi memaksimalkan serapan dana Dekon-TP dan TKD di Sulbar. "Koordinasi, kita kordinasi Pemkab, OPD, untuk kita menyelesaikan permasalahan. Tugas ASN memberikan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan," tegas Sestama BNPP ini. Untuk itu Prof.Zudan berharap dalam pengelolaan Dekon TP-TKD diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan daerah, utamanya lima permasalahan Sulbar yang menjadi fokus saat ini, Stunting, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah, Kemiskinan, dan Inflasi. "Kita ada lima permasalahan, uang seperti ini (Dekon TP-TKD) bisa berkontribusi kesana (4+1 Sulbar)," Zudan mengingatkan masih ada 52 hari kerja yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan serapan Dekon TP-TKD sehingga diharapkan koordinasi dari Pemprov hingga ke kabupaten masif melakukan koordinasi untuk mempercepat realisasi anggaran. "Serapan kita masih sangat jauh, dibandingkan harapan yang bisa kita dapatkan, sehingga kebijakan kita bersama lakukan serapan anggaran cepat tepat sesuai dengan peraturan perundang undangan," ucap Zudan. Terakhir Zudan menjelaskan ujung dari penanganan masalah 4+1 adalah peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari ekonomi masyarakat, kesehatan dan pendidikan. "Tiga tolak ukur, orangnya sehat, orangnya cerdas, dompetnya harus tebal. Mendesain ini sumber nya PAD, APBN, dan Swasta," ucap Zudan. Kakanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo menyampaikan HLM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sinergi melalui ruang diskusi dan dialog antara Kanwil DJPb dengan pemerintah daerah selaku pengelola dana Dekon-TP dan TKD transfer ke daerah, memastikan Dekon-TP dan TKD bisa berjalan secara efektif…

Jakarta -- Pemerintah sangat serius melakukan pencegahan dan penurunan prevalensi bayi stunting (gagal tumbuh). Sebagai bukti kesungguhan upaya pencegahan dan penurunan stunting ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Untuk itu Ketum Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta seluruh ASN anggota Korpri yang berjumlah 4,4 juta personil kompak ikut dalam upaya mencapai target prevalensi stunting menjadi 14 persen tahun 2024. "Ini merupakan tangung jawab bersama dan butuh kerja sama antar-instansi. Target tersebut menjadi ringan dan mampu dicapai jika dipikul bersama-sama para ASN," kata Prof. Zudan saat memberikan arahan dalam Webinar #37 Korpri Menyapa ASN bertema ASN Ayo Ikut Cegah Stunting, Selasa (7/11/2023). Menurut moderator webinar, Leisyawati Ali dari Korpri Provinsi Gorontalo, terdapat 485 peserta webinar lewat Zoom meeting dan 1.269.000 viewer Youtube Channel DPKN. Di sesi paparan narasumber, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Endang Sumiwi menjelaskan, ada sejumlah kondisi yang menyebabkan kondisi stunting pada anak. Menurutnya, gangguan pertumbuhan dimulai dengan terjadinya weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar. "Anak-anak yang weight faltering apabila dibiarkan, maka bisa menjadi underweight (berat badan kurang) dan berlanjut menjadi wasting (penurunan berat badan). Ketiga kondisi tersebut bila terjadi berkepanjangan maka akan menjadi stunting," jelas Endang yang membawakan makalah "Strategi Percepatan Penurunan Stunting Bidang Kesehatan". Sehingga menurutnya apabila ingin menurunkan angka stunting ada empat yang harus diperhatikan. "Kalau mau menurunkan stunting maka harus menurunkan masalah gizi sebelumnya yaitu weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Kalau kasus keempat masalah gizi tersebut tidak turun, maka stunting akan susah turunnya," tegas Endang. Dirjen Endang lebih lanjut menjelaskan, pencegahan stunting yang lebih tepat harus dimulai dari hulu, yaitu sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan. Pada periode setelah lahir yang harus diutamakan adalah pemantauan pertumbuhan yang dilakukan setiap bulan secara rutin.…

MAMUJU - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat Safaruddin Sanusi meninjau latihan yang dilakukan atlet Karate Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sulbar, Selasa 7 November 2023. Atlet Karate PPLP akan mengikuti kejuaraan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kadispora Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan segala persiapan sudah dilakukan para atlet Karate di PPLP yang menjadi binaan Pemprov Sulbar. "Kita meninjau anak-anak kita yang sedang latihan mempersiapkan untuk mengikuti kejuaraan di Sulsel. Segala persiapan sudah dilakukan oleh pelatih maupun atlet itu sendiri," kata Safaruddin. Apalagi, para atlet sudah sering mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Sehingga diharap bisa tampil maksimal dan bisa membanggakan Sulbar. "Tampilkan yang terbaik dan terus jaga kesehatan sampai mengikuti kejuaraan," ujarnya. Selama ini Dispora terus mensupport dan membina atlet berbagai cabang olahraga di PPLP. Mulai dari cabang olahraga Karate, Panahan, hingga dayung "Semoga adek-adek kita bisa terus berkembang dan menjadi atlet profesional kedepan. Termasuk membanggakan Sulbar," tandasnya.(rls)

MAMUJU– Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan terhadap Tim Penilai Lomba Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) tingkat nasional yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Kamis dan Jumat (2-3 November 2023). Tujuan lomba ini adalah pembinaan Puskeswan se-Indonesia agar meningkatkan kinerjanya sebagai garda terdepan dan ujung tombak dalam penanganan kesehatan hewan. Kepala Bidang Peternakan DTPHP Sulbar Nur Kadar mengatakan, tahun ini ada dua Puskeswan yang diusulkan untuk mewakili Sulbar ke tingkat nasional. Dua puskeswan tersebut yaitu Puskeswan Banggae Kabupaten Majene dan Puskeswan Parabu Kabupaten Pasangkayu. “Sebelumnya, telah diadakan lomba Puskeswan terbaik tingkat provinsi Sulbar dan didapat 4 (empat) juara yaitu Puskeswan Mapilli, Puskeswan Banggae, Puskeswan Parabu dan Puskeswan Topoyo. Namun Puskeswan Mapilli telah menjuarai harapan 1 pada Lomba Puskeswan Nasional Tahun 2022 lalu, sehingga yang diusulkan ke tingkat nasional tahun ini Puskeswan Banggae dan Puskeswan Parabu,” ungkap Nur Kadar (2/11/2003) Pihaknya berharap, tahun ini perwakilan Puskeswan dari Sulbar dapat masuk 3 (tiga) besar secara nasional, sehingga adanya lomba itu akan menambah motivasi Tim Puskeswan dalam meningkatkan kinerjanya, semakin berkualitas dan profesional dalam pelayanan. Adapun indikator yang dinilai diantaranya Bukti Puskeswan terdaftar dalam iSIKHNAS, SK Kelembagaan Puskeswan, SK Penetapan Petugas dan memiliki personil Dokter Hewan dan paramedik Veteriner dan personil lainnya, serta Data Dasar Puskeswan seperti data sarana dan prasarana, jenis pelayanan sampai inovasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan hewan. Diketahui, saat ini penilaian terhadap Puskeswan masih dilakukan di seluruh Indonesia. (rls) #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

MAMUJU– Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Program tersebut merupakan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan dalam rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Program kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak berbasis QR Code merupakan salah satu terobosan Kementan RI melalui penggunaan tanda pengenal berupa eartag atau penanda telinga dengan cetakan QR Code yang akan menjadi identitas ternak yang terhubung secara digital. Nantinya, segala informasi teknis seperti lokasi, kepemilikan, kondisi kesehatan, dan pergerakan ternak tersebut akan terpantau secara otomatis dalam aplikasi IDENTIK PKH. Tujuan penandaan dan pendataan ternak adalah untuk mengetahui jumlah populasi ternak, melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga untuk mengetahui ternak yang telah divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, jumlah ternak yang telah ditandai Per Oktober tahun 2023 di Sulbar sudah mencapai 38.370 ekor (Data Identik PKH) atau 117 persen. Dan Sulbar masuk 4 (empat) besar nasional. "Adapun Realisasi Penandaan dan Pendataan Ternak pada masing – masing kabupaten yaitu Majene 5.973 ekor, Mamasa 1.147 ekor, Mamuju 4.380 ekor, Mateng 2.084 ekor, Pasangkayu 2.601 ekor, dan Polman 22.185 ekor," Ungkap Nur Kadar, Selasa (7/11/2023). Nur Kadar menyampaikan, realisasi penandaan dan pendataan ternak yang mencapai 117 persen itu tidak terlepas dari usaha pemerintah, khususnya petugas yang membidangi fungsi peternakan se-Sulbar serta kerja sama dan respon cepat semua pihak dalam melakukan himbauan dan edukasi terkait kegiatan itu. (rls) #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Webinar Pekan Inovasi Seri 1 secara virtual pada pekan pertama November 2023. Kegiatan itu untuk menampilkan inovasi seluruh Pejabat Eselon III lingkup Pemprov Sulbar yang akan dilakukan setiap akhir pekan. Hadir sebagai Keynote Speaker Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh sekaligus membuka kegiatan itu dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Webinar dipandu Widyaswara Ahli Madya BPSDM, Jumail, selaku Moderator. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Amujib bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, turut hadir pada kegiatan itu melalui aplikasi zoom meeting. Pada Webinar, BPKPD Sulbar menampilkan inovasi Aplikasi SIMOTO yang merupakan Aplikasi Real Time Pendapatan Upaya Percepatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah. Dalam pelaksanaan Webinar, bertindak sebagai Inovator, Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, dengan menampilkan Inovasi Aplikasi SIMOTO, yang merupakan aplikasi real-time penerimaan pendapatan pajak daerah yang berfokus pada penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang termonitor dari 6 (enam) Samsat se- Sulbar. Aplikasi SIMOTO merupakan Aplikasi berbasis Web, yang dapat diakses kapan dan dimanapun, asalkan terhubung dengan jaringan internet serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai informasi jumlah pajak kendaraan, jatuh tempo dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Implementasi Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIMOTO di mulai awal tahun 2023, adapun tahapan pengembangan yaitu: 1. Perencanaan, Analisa dan Desain 2. Pengaturan Server dan Infrastruktur 3. Pemprograman 4. Testing 5. Implementasi Adapun Manfaat Aplikasi tersebut, meningkatkan PAD dari sektor pajak dan mewujudkan tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi pelaksanaan Webinar pekan inovasi tersebut, dikarenakan sudah lama direncanakan baru pada kesempatan itu dapat terlaksana. Prof. Zudan menekankan, Webinar tersebut harus mengonsep sistem dalam inovasi itu yakni internal dari Perangkat Daerah masing-masing didorong untuk membuat inovasi. Karenanya Ia berharap…

MAJENE--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah melaksanakan Mutual Check Seratus (MC.100%) 15 Paket Pekerjaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di wilayah Kabupaten Majene. “Ada 15 Paket Pekerjaan kami sudah MC. 100% untuk wilayah Kabupaten Majene,” kata Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin, pekan lalu. 15 Paket Pekerjaan tersebut terdiri dari 3 (tiga) Paket Rabat Beton dan Bangunan Pelengkapnya di Desa Tubo, Banggae, dan Betteng Pamboang. 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Air Bersih dengan Bangunan Penunjangnya di Desa Rangas Banggae, Baru, Onang, Tande, Banggae, Bukit Samang, Bababulo Utara serta 5 (lima) Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Bangunan Pelengkapnya di Desa Banggae, Manyamba, Tallubanua, Sendana dan Ulidang. MC.100 dilakukan atas surat Permohonan Penyedia untuk dilakukan penilaian hasil pekerjaan 100% oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang didampingi oleh para Direksi, untuk selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Pekerjaan untuk setiap uraian pekerjaan, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Syaharuddin menjelaskan, dalam pengerjaan paket pekerjaan tersebut menyerap pekerja lokal. Dalam setiap item pekerjaan memberdayakan sekira 10 sampai 15 orang pekerja lokal, yang sudah tentu dapat membantu penghasilan mereka. “Jadi, jika 15 paket pekerjaan itu artinya kurang lebih 150 lebih tenaga kerja lokal kami pekerjakan," ucapnya Kepala Dinas Perkim Sulbar didampingi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Gunadi, menambahkan, untuk wilayah Kabupaten Majene ada 27 Paket Pekerjaan yang akan diselesaikan. Untuk sampai akhir Oktober sudah 15 paket terselesaikan, dan selebihnya pihaknya menargetkan minggu kedua November semuanya akan selesai. "Untuk Paket Pekerjaan yang sudah kami MC. 100% sudah bisa digunakan oleh masyarakat, namun tetap akan diawasi oleh Penyedia sampai batas pemeliharaannya selesai sesuai yang tertera dalam Kontrak," tambahnya (rls).

MAMUJU, - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar mengikuti kegiatan Lokakarya dan Pelatihan PMER Planing Monitoring Evaluation Reporting yang digelar di Markas PMI Sulbar, Selasa 7 November 2023. Lokalatih yang digelar dihadiri dan dibuka secara resmi Ketua Umum PMI Sulbar Enny Anggraeni Anwar bersama dewan kehormatan lainnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan kegiatan lokalatih Planing, Monitoring, Evaluation Reporting, merupakan kegiatan peningkatan kapasitas keanggotaan bagi pengurus. "Dispora Sangat mendukung kegiatan yang digelar PMI Sulbar karena kegiatan ini selain sebagai ketua bidang Relawan juga sebagai Kepala Dispora kami juga mempunyai OKP yang bisa melibatkan kegiatan-kegiatan kepalang merahan," kata Safaruddin Sanusi. Menurutnya, itu dilakukan dalam rangka mendukung program palang merah apalagi PMI juga berencana akan menggelar Jambore Pemuda Daerah yang akan melibatkan seluruh kabupaten di Sulbar. "Sangat memungkinkan palang merah Indonesia Sulbar berkolaborasi bersama dalam rangka tanggap bencana," ucap Safaruddin. (Rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menjadi narasumber pada Sosialisasi Program Penurunan Stunting bagi Mitra Kerja Strategis di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Senin 6 November 2023. Sosialisasi diselenggarakan Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar. Kegiatan itu mengusung tema"Ayo Ke Bina Keluarga Balita (BKB)/Posyandu". Dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, berbagi kisah sukses tentang upaya penguatan Ayo ke Posyandu yang disebut "Ma’silambi". Ia menceritakan, Ma’silambi awalnya merupakan hasil dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan X P2KP LAN Makassar Tahun 2022 dan kini telah diadopsi menjadi strategi penanganan stunting pada tiga desa/kelurahan di Sulbar. "Ma’silambi adalah singkatan dari "Merdeka Ancaman Stunting Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi," yang merupakan strategi preventif penanganan stunting baru di provinsi ini. Nama "Ma’silambi" sendiri berasal dari bahasa Mamasa yang berarti "bertemu," menggambarkan semangat kolaboratif dalam program ini,"terang drg. Asran drg. Asran, mengungkapkan, ada tiga lokus Ma’silambi yang telah ditetapkan, yaitu Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene, Desa Duampanua, Kabupaten Polewali Mandar dan Desa Balla Satanetean, Kabupaten Mamasa. Lebih lanjut dijelaskan, tujuan utama dari program Ma’silambi adalah untuk mencapai penimbangan 100 persen balita. Program ini telah berjalan dengan sangat baik di dua lokus Ma’silambi, yaitu Kelurahan Baurung dan Desa Duampanua, dengan capaian penimbangan dan pengukuran sasaran balita selalu berada di atas angka 85 persen, bahkan mencapai 100 persen. Namun, untuk Desa Balla Satanetean, capaiannya masih sekira angka 40-50 persen. Ada beberapa catatan praktik baik yang dapat diambil dari program Ma’silambi, yakni pertama, keterlibatan langsung kepala desa/lurah sebagai Ketua Forum Ma’silambi di Desa Duampanua dan Kelurahan Baurung menjadi kunci utama dalam proses kolaborasi di lapangan. Kedua, penyiapan lembaga "Forum Ma’silambi" untuk menyatukan frekuensi dalam gerakan penimbangan balita di Posyandu. Sebelum pelaksanaan teknis di lapangan adalah hal yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh OPD baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ketiga,…