Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sabtu 11 November 2023. Kunjungannya itu untuk melihat sejauh mana intervesi masalah 4+1 di daerah yang berbatasan dengan Sulsel itu. Dalam penaganan masalah 4+1 daerah, Kecamatan Kalumpang diintervensi langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar. Sejak beberapa bulan terakhir DPMPTSP secara intensif melakukan intervensi di daerah itu. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh usai kunjungannya mengatakan, ada tiga agenda besar dalam kunjungannya ke Kalumpang. Yakni penanganan stunting, penangan kemiskinan dan mencegah anak tidak sekolah (ATS). "Alhamdulillah progres kita hari ini bagus. Seperti penanganan stunting di Desa Kalumpang, dari 64 bayi hanya delapan yang stunting, jadi lumayan hanya sekitar 12 persen," kata Prof Zudan. Sestama BNPP itu juga menambahkan, untuk penanganan kemiskinan di Kalumpang, dia ingin pemerintah memberikan banyak subsidi bagi masyarakat. Dia juga menekankan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. "Program-program yang bersifat padat karya harus diperbanyak itu memberi tambahan penghasilan kepada masyarakat. Kuranganya lapangan pekerjaan bisa kita tangani dengan cara subsidi, seperti program keluarga harapan, pasar murah dan bantuan dari desa," ujar Prof Zudan. Untuk penanganan anak tidak sekolah (ATS), Prof Zudan ingin menerapkan konsep dasawisma, dimana dilakukan pengawasan dan pemberdayaan hingga kemasyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga. "Termasuk anak tidak sekolah bisa kita cegah dengan konsep jaga keluarga, jaga tetangga atas dasar dasawisma tadi, agar menjaga bangsa," jelas Prof Zudan. Sedangkan, Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Aziz mengatakan, intervensi dalam penanganan masalah 4+1 daerah yang dia lakukan di Kalumpang sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur Sulbar. "Kita terus berupaya melakukan intervensi penanganan 4+1 ini sesuai dengan arahan Bapak Pj Gubernur. Setelah ini kita akan lebih masifkan lagi dalam penaganan 4+1 ini," tutup Habibi. (Rls)
MAMUJU, - Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar mendorong keaktifan kepala sekolah memastikan seluruh penerima bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) teraktivasi agar tidak lagi terjadi pengembalian dana ke pusat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Mithhar, usai mengikuti Rapat koordinasi program Indonesia pintar yang diikuti seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten wilayah timur Indonesia di Makassar, 8-10 Nopember 2023 Ia mengatakan, dari rakor tersebut pihaknya mengaku kaget dari hasil rilis yang disampaikan oleh Kordinator program PIP pasalnya terdapat dana bantuan beasiswa 2022 yang harus dilakukan pengembalian ke pusat. "Kita cukup kaget karena, pusat pemberian beasiswa PIP, merilis bahwa di tahun 2022 ada pengembalian uang ke negara sebesar Rp 250 Miliar, dan khusus untuk Sulawesi Barat uang kembali ke kas negara sekira 3,7 Miliar," kata Mithhar. Pengembalian itu bukan tanpa alasan, sebab dari penerima beasiswa ternyata banyak yang belum melakukan aktivasi sampai waktu yang ditentukan. "Pengembalian itu dilakukan setelah kementerian membuat SK nominasi penerima PIP banyak siswa yang tidak mengaktivasi rekening masing-masing karena tidak di aktivasi sehingga uang itu kembali ke kas negara," kata Mithhar. Ia mengatakan, atas kejadian itu pihaknya mengaku menyesalkan hal tersebut, sebab uang yang seharusnya diterima oleh keluarga atau siswa yang kurang mampu tidak dapat dinikmati karena tidak diketahui dan tidak teraktivasi oleh orang tua siswa. "Pada kesempatan ini dalam rakor tersebut diminta seluruh kepala dinas berkomitmen membantu memastikan ketiak pusat telah meng SK kan penerima beasiswa PIP orang tua langsung melakukan aktivasi untuk dicairkan," ucap Mithhar. Namun jika mendapat, kesulitan pihak sekolah dapat membantu untuk melakukan aktivitas sehingga kejadian tersebut tidak lagi terulang. Sehingga ia mendorong agar seluruh kepala Sekolah melalui Diknas di seluruh kabupaten di Sulbar lebih aktif melakukan pengecekan agar kejadian tidak lgi terulang. "Makanya diminta seluruh kepala dinas untuk menginstruksikan kepala sekolah dari tingkat SD Sampai SMA sederajat bergerak…
JAKARTA— Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) A. Aco Takdir menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 16 Provinsi, Kamis, 9 November 2023. Kegiatan yang diadakan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Kota Jakarta Pusat. Workshop dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 16 Pemerintah Provinsi, Tim Kerja dan Tenaga Ahli FOLU Net Sink 2030. Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Lingkungkan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use(FOLU) Net Sink 2023 untuk pengendalian Iklim. Dalam NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 29 persen atau setara dengan 834 juta ton CO2 melalui usaha sendiri dan 41 persen atau setara dengan 1.185 juta ton CO2 melalui dukungan internasional pada tahun 2030. 17,2 persen dari 29 persen ditargetkan melalui sektor Kehutanan. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Program ini menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta juga merupakan bagian dari aspirasi Indonesia menuju Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) pada 2050 Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, A. Aco Takdir pada Workshop tersebut berkesempatan memaparkan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulbar. Dalam paparannya, Ia menjelaskan sasaran Pemprov Sulbar untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 antara lain : - Mendukung tercapainya target tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2 pada tahun 2030. -Tercapainya target aksi mitigasi penurunan GRK melalui implementasi rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulbar, yaitu pencegahan degradasi konsesi terencana, pengayaan hutan alam, penerapan…
MAMUJU -- Pemprov Sulbar bersama pangkalan TNI AL dan forkopimda melakukan upacara tabur bunga di laut Mamuju dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Dermaga Pangakalan TNI AL Lanal Mamuju, Jumat 10 November 2023. PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan tabur bunga di laut digelar dalam rangka peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. "Kami bersama pak Kapolda, Danrem Kajati, dan semua Forkopimda hadir lengkap tabur bunga untuk mendoakan para pahlawan dan meneladani semua yang sudah dilakukan para pahlawan," kata Sestama BNPP Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia mengatakan, momen hari pahlawan dimaknai sebagai upaya untuk melanjutkan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa dan negara. "Berharap, peringatan hari pahlawan kita semua bisa terus menjaga apa yang sudah diperbuat oleh para pahlawan untuk melanjutkan kebesaran bangsa kita," kata Zudan. Danrem 142 Tatag Brigjen TNI , Deni Rejeki mengatakan, peringatan hari pahlawan diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan. "Intinya jangan melupakan jasa pahlawan, kita mengenang jasa pahlawan yang sudah diberikan sebagai generasi penerus berupaya bagaimana negara maju dan daerah Sulbar ini maju," kata Brigjen TNI Deni Rejeki. Ia berharap, sebagai pemuda generasi penerus dapat terus eksis memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan penuh semangat. Sekaligus meneladani jasa para pahlawan. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar kesempatan itu menyampaikan peringatan hari pahlawan dimaknai untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Ia juga menyampaikan, selamat Hari Pahlawan yang ke 78, mari wujudkan nilai-nilai perjuangan demi masa depan bangsa yang lebih baik. "Mari bersama kita berjuang untuk membela Nusa dan bangsa kita, berjuang sebagai generasi muda penerus jasa pahlawan yang telah gugur berjuang untuk bangsa negara ," tutup Kapolda. (Rls)
Mamuju, --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi HMI se Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 9 November 2023. Pj Gubernur Zudan mengapresiasi langkah yang dilakukan HMI Se Sulbar dalam menyikapi permaslahan di daerah. Beberapa hal didiskusikan perihal progres bantuan stimulan rumah rusak tahap II korban gempa 2021, pelayanan di RSUD Sulbar, perda RTRW, persoalan sampah di Kabupaten Polewali Mandar, mengenai pendidikan menyangkut rendahnya literasi dan tingginya angka putus sekolah, dan perizinan perdagangan. Kata Prof Zudan untuk bantuan stimulan saat ini masih berproses di pusat, kemudian mengenai pelayanan di RSUD Sulbar soal pergub tarif akan menjadi atensi Pemprov dalam merumuskan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu. Zudan punya ide agar masyarakat bisa parkir gratis di rsud dengan membawa surat keterangan miskin dari desa. Soal RTRW, ia menargetkan proses revisi Perda RTRW dapat dirampungkan tahun ini. Termasuk didalamnya menyangkut solusi atas permasalahan batas Donggala-Pasangkayu Lanjut soal sampah, saat ini Pemprov telah mencanangkan program menabung dengan sampah, program ini dijalankan dengan menggandeng pihak perbankan. "Kita bersama sama menggerakkan ini. Kita membuat PKSnya bisa dengan melihat yang dilakukan (Perjanjian Kerja Sama) di Polman. Nyari duit dari sampah. Tanam mangrove dan bersihkan sampah plastik," ucap Zudan. Soal izin jual beli minuman keras, Pemprov bakal berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memastikan penegakan aturan terkait izin perdagangan. Terkait ATS, melalui kolaborasi dengan satgas penanganan 4+1 Sulbar, terus bergerak melakukan intervensi di setiap kecamatan. "APBD kita masih bergantung transfer dari pusat, artinya kita belum bisa mandiri, Sehingga APBD harus betul-betul program berdampak langsung ke masyarakat, termasuk Beasiswa salah satunya. Kita harapkan bisa sampai ke seribu orang dari S1 S2 S3. Kriterianya banyak, miskin, kelompok ketua OKP, kelompok berpretasi, ada banyak kategorinya. Tiga kategori besar, Guru, ASN, Masyarakat Umum. Guru harus prioritas karena ilmunya turun ke murid," ucap Zudan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Saifuddin…
Mamuju, Pemprov Sulbar bersama forkopimda melakukan upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Desa Patidi, Kabupaten Mamuju, Jumat 10 November 2023. PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan upacara peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. "Ini untuk menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah banyak berjuang menjadikan kita seperti sekarang ini," ucap Zudan diwawancara usai upacara. Momen hari pahlawan juga dimaknai sebagai komitmen melanjutkan usaha-usaha para pahlawan yang rel mengorbankan harta benda dan nyawa untuk Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih makmur. "Dan kita semua seluruh penyelenggara negara bisa membahagiakan masyarakat," tambahnya. Sestama BNPP ini menekankan peringatan hari pahlawan menjadi momen memperkuat keharmonisan dalam bernegara. Utamanya dalam memasuki masa politik. "Momentum kita kedepan kita akan memasuki masa masa dengan dinamika politik, para pahlawan juga mengajarkan untuk mengutamakan kepentingan negara, bukan kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan kelompoknya. Utamakan kepentingan negara walaupun di tahun politik, artinya jaga kerukunan jaga keharmonisan bermasyarakat berbangsa dan bernegara," kata Zudan. Pada momen peringatan Hari Pahlawan, Pemprov smjuga memberikan perhatian berupa bantuan diserahkan kepada kelompok veteran, lanjut usia, dan kelompok usaha bersama. (Rls)
MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar menjemput bola dengan melakukan perekaman e-KTP di SMK 1 Rangas dan MAN 1 Mamuju, Kamis 9 November 2023. Program ini dilakukan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar agar Disdukcapil melakukan perekaman di lapangan dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah. Kadis Dukcapil Sulbar Muhammad Ilham Borahima mengatakan ada dua sekolah didatangi dan melakukan perekaman e-KTP kepada siswa yang sudah berumur 17 tahun ke atas. "Pertama di SMK 1 Rangas kita melakukan perekaman sebanyak 26 siswa dan MAN 1 Mamuju sebanyak 64 siswa karena ada kendala yakni kondisi mati lampu dari PLN," kata Ilham Borahima. Adapun, kendala dihadapi saat dilapangan rata-rata siswa tidak ditempat karena sedang sementara PKL dilapangan. "Ini dilakukan agar percepatan perekaman segara dilakukan dan siswa yang sudah berumur 17 tahun bisa memilih di Pemilu 2024 mendatang," bebernya. Mengingat, dalam DPT KPU tersebar di kabupaten ada ribuan pemilih belum memiliki KTP yang sudah bisa ikut serta dalam Pemilu 2024 untuk mencoblos. "Makanya kita membantu penyelenggara dengan turun dilapangan melakukan perekaman. Ini juga sesuai instruksi Pj Gubernur Sulbar," paparnya. Apalagi, ditargetkan pemilih yang mencoblos di tanggal 14 Februari 2024 bisa mencapai 80 persen. Ini menjadi target bersama dalam pesta demokrasi yang dihadapi saat ini. "Makanya kita tindak lanjuti. Jadi perekaman ini dilakukan sampai beberapa hari pemilihan. Kalau masih ada belum mempunyai KTP di hari pencoblosan akan diberikan surat keterangan bahwa sudah bisa memilih dan bahkan kita akan berikan KTPnya yang pas hari pencoblosan umurnya sudah sampai 17 tahun," ujarnya. Dia mengajak kepada semua masyarakat dan siswa untuk melakukan perekaman e-KTP agar bisa memilih nantinya. "Mari kita ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang sedang dijalankan. Kita akan terus memberikan pelayanan terbaik," tandasnya.(rls)
MAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat menjadi fasilitator untuk kabupaten bisa masuk dalam program Kabupaten Kota Sehat (KKS). Hal inilah, dilakukan Pemprov melalui BAPPEDA Sulbar melakukan pertemuan bersama Mendagri dan Kementerian Kesehatan. Sekprov Muhammad Idris mengatakan advokasi dan asisten dilakukan untuk memastikan daerah Sulbar khususnya kabupaten masuk dalam program KKS. "Ini kegiatan diselenggarakan bersama yang kita sebut advokasi dan asistensi Kabupaten Kota Sehat (KKS). Alhamdulillah BAPPEDA bisa menghimpun berbagai sumber untuk mengevaluasi untuk melihat bagaiamana Sulbar ini dalam artian kabupatennya itu sudah siap lebih maju untuk jadi kabupaten sehat," kata Idris, Kamis 9 November 2023. Sehingga, sinergitas antara kabupaten, provinsi dan pusat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan program KKS. Makanya dibuat pertemuan. "Inilah kita bahas bersama dengan tim dari Mendagri dan Kementerian Kesehatan," tambahnya. Sementara, tim yang sudah dibentuk kabupaten dan provinsi akan memaparkan hasil dari menjalankan program KKS ini. Sehingga ke depan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangannya. "Tim kabupaten dan provinsi sudah ada, tinggal itu kita mau pastikan apakah sudah bekerja dan hasilnya seperti apa. Siang ini baru akan disampaikan hasilnya," tutupnya.(rls)
MAMUJU - Sudah dua bulan lebih BPBD Sulbar membuka posko bencana untuk melayani masyarakat yang terdampak kekeringan dan kebakaran lahan atau hutan diwilayah Sulbar. Selama pendirian posko bencana tim gabungan dari 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turun ke lapangan menyalurkan bantuan berupa air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala BPBD Sulbar Amir Maricar mengatakan setiap hari petugas berada di posko bencana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. "Penjagaan rutin dilakukan masing-masing perwakilan 19 OPD. Jadi sistem roling ada jaga pagi sampai sore dan ada juga jaga malam," kata Amir Maricar, Kamis 9 November 2023. Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar melalui Surat Keputusan (SK) tim gabungan terus bergerak membantu masyarakat yang mengalami bencana kekeringan maupun kebakaran lahan atau hutan. "Pendistribusian air juga dilakukan beberapa titik di wilayah Sulbar mengantisipasi kekeringan dan pembakaran hutan. Manfaatnya beberapa kebakaran lahan bisa diatasi termasuk warga juga menerima air bersih," ujarnya. Saat ini, sudah terjadi perubahan cuaca yang mulai hujan dibeberapa titik di wilayah Sulbar. Tentunya tim gabungan juga akan standby memberikan layanan kepada masyarakat. "Kita sudah koordinasi ke BMKG juga bahwa puncak musim hujan akan terjadi sekitar bulan Februari 2024. Makanya saat ini masih antisipasi kekeringan dan kebakaran lahan atau hutan," bebernya. Musim, kekeringan dan kebakaran lahan atau hutan puncaknya ada pada bulan November sampai ke Desember 2023 mendatang. "Jadi kita tetap bergerak mengantisipasi kebencanaan yang bisa saja terjadi kapan saja. Apalagi di Sulbar tidak menentu. Kalau kejadiannya di kabupaten kita akan backup dan koordinasi posko kabupaten," tutupnya.(rls)
MAMUJU - Sekdis Kominfo Mamuju Ahmad Taufiq bersama rombongan bertandang ke kantor Kominfo Pers Sulbar di kompleks perkantoran Pemprov Sulbar, Rabu 8 November 2023. Kunjungan tersebut diterima Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula secara virtual melalui zoom di ruang rapat Kominfo Sulbar. Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula mengatakan salam.kunjubgan silaturahmi ini bukan hanya koordinasi soal percepatan tandatangan elektronik di Kabupaten Mamuju melainkan juga Koordinasi soal penyelenggaran SPBE, hingga satu data Sulbar. "Kami ucapkan terima kasih kepada Sekdis Kominfo Kabupaten Mamuju beserta Tim atas kunjungannya ke Dinas Kominfo Sulbar," kata Mustari. Dia menyampaikan bahwa percepatan program digitalisasi tata kelola pemerintahan dan satu data Sulbar yang dicanangkan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh perlu diintergrasikan ke Kabupaten. Mengingat, program ini menjadinlwbutuhanendwaak untuk kemajuan daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Sehingga perlu percepatan penerapann dimasing-masing kabupaten. "Semoga dalam kunjungan silaturahmi ini terjalin komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam membangun sinergitas dan kolaborasi untuk mempercepat transformasi digital di Provinsi Sulawesi Barat," tutupnya. Dengan kerjasama dan kolaborasi bersama kabupaten daerah Sulbar akan bisa bersaing ke kanca nasional. Segala potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten tentu akan mudah diakses oleh pengusaha dengan tranformasi digital yang memadai.(rls)