Mamuju - Ketua TP PKK Sulbar Ny. Hj. Harsinah Suhardi bersama Kepala Kemendukbangga BKKBN perwakilan Sulbar Reski Murwanto, memimpin rapat koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, di ruang pola mini kantor BKKBN provinsi sulbar, Senin 4 Agustus 2025. Hal ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam rangka memperkuat sinergi sebagai langkah konkret antar sektor dalam rangka pelaksanaan strategi dan gerakan penanganan kemiskinan dan stunting yang akan dilaksanakan mulai bulan September hingga Desember 2025 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. "Kita berjalan bersama-sama disini antara PKK, BKKBN, dan semua sektor terkait untuk membicarakan strategi program kita ke depannya dalam percepatan penurunan angka stunting." katanya. Belajar dari waktu dirinya masih menjabat sebagai ketua TP PKK Kabupaten Mamuju, Hj. Harsinah berharap Sulbar bisa membuat suatu program yang dapat menjadi contoh untuk daerah lain, seperti PAUD Siola. Untuk itu, Ia menginginkan agar Posyandu di hias meriah sebagai tempat yang menyenangkan untuk di kunjungi anak-anak dan juga ibunya. "Pemeriksaan kesehatan ke Posyandu bagi Bayi, Balita dan Anak-anak itu penting, karena sebagai ibu untuk anak-anak, saya juga dulu itu sering membawa mereka ke Posyandu demi mengetahui seperti apa perkembangan mereka tiap bulannya." lanjut Hj. Harsinah. Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar, Reski Murwanto meminta agar tim PASTI PADU mengkoordinasikan berbagai upaya, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, penyuluhan, serta penyediaan layanan dan informasi yang berkualitas terkait kesehatan dan gizi. "Kami ingin data yang sudah terukur Kita keroyok bersama, Jangan kita abai, angka stunting baru harus kita tangani juga, tahun ini kita kuatkan lagi, ini sebenarnya program lama yang harus Kita hidupkan kembali." ujarnya. (rls)

Mamuju — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), selaku bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melaksanakan rapat kerja untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar. Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Senin (4/8/2025), dihadiri oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta staf teknis lainnya. Hadir pula perwakilan Tim TAPD lainnya, yaitu Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang digelar siang hari sebelumnya, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Tim TAPD menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan tanggapan atas berbagai masukan, kritik, serta saran dari setiap fraksi, meliputi proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, strategi pembiayaan, dan penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses penyusunan APBD, baik murni maupun perubahan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, ketersediaan anggaran, serta arah kebijakan pembangunan. “Kami mengapresiasi setiap pandangan dan masukan dari fraksi DPRD, karena hal ini akan memperkuat kualitas dokumen APBD dan memastikan program yang direncanakan bermanfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Majene, Senin 04 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Wisma Yumari, Majene. Penanganan blankspot dan lemah sinyal internet ini merupakan upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam mendorong pemerataan akses jaringan internet di wilayah Sulbar untuk mewujudkan program prioritas Sulbar menuju “Zero Blankspot”. Di Kabupaten Majene ditetapkan 15 titik untuk bantuan jaringan internet tahun 2025. Rakor ini dihadiri Sekda Majene Ardiansyah, Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene yang terkait, para camat, serta perwakilan desa, puskesmas, dan sekolah yang menjadi target penanganan blankspot tahun 2025. Turut hadir Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari desa-desa yang terdampak. Sekda Majene, Ardiansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap program Pemprov Sulbar. “Kami mengapresiasi program Pemprov sekaligus menyampaikan terima kasih atas bantuan penanganan blankspot dan lemah sinyal internet ini,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkab Majene juga akan berupaya mendukung program tersebut dengan mendorong alokasi anggaran untuk pembiayaan penyediaan jaringan di wilayah kewenangan kabupaten, misalnya SD, SMP dan layanan publik lainnya. Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pemerataan akses internet merupakan bagian penting dari transformasi digital yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di desa-desa pelosok. “Masih banyak titik di Kabupaten Majene yang belum terjangkau jaringan internet. Ini bukan hanya menghambat komunikasi, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi digital. Rakor ini digelar untuk mempercepat penanganannya,” jelasnya. Sementara, Kepala Dinas Kominfo Majene, Albar Mustar, menyambut baik penetapan 15 titik bantuan jaringan internet di Majene. “Penetapan ini akan sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara daring,” ungkapnya. Dalam pemaparannya, Dinas Kominfo SP…

Jakarta — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan pertemuan strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam rangka mengusulkan status daerah kepulauan bagi Provinsi Sulbar. Pertemuan yang berlangsung di kantor Ditjen Bina Adwil tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si, dan jajaran staf, serta turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan alasan pengusulan Sulbar sebagai daerah bercirikan kepulauan, mengingat wilayahnya memiliki sekitar 42 pulau yang tersebar di empat dari enam kabupaten yang ada di provinsi ke-33 Indonesia ini. "Dari enam Kabupaten di Sulbar, ada empat kabupaten yang memiliki pulau, sehingga daerah inilah yang kita anggap bisa diusulkan menjadi daerah kepulauan," kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana saat dikonfirmasi, Senin 4 Agustus 2025 malam. Junda mengungkapkan jika status ini dikabulkan, Provinsi Sulbar akan mendapatkan dukungan kebijakan dan fiskal yang lebih kuat, terutama dalam mengembangkan wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini belum tergarap optimal akibat keterbatasan akses dan infrastruktur. "Karena saat ini kita memiliki keterbatasan dan keterjangkauan untuk kita bagaimana mengembangkan daerah kita utamanya di daerah-daerah kepulauan yang sangat potensial untuk kita kembangkan yang bisa mendukung terhadap pembangunan di provinsi Sulbar," ungkapnya. Junda menyampaikan, usulan yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka mendapat sambutan yang baik dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri. Katanya, mereka akan mendukung dan menyetujui jika Sulbar membutuhkan status tersebut "Dan insyaallah kita akan melakukan tindak lanjut," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berpartisipasi aktif dalam rapat pemantapan kesiapan pelaksanaan lomba tingkat OPD lingkup Pemprov Sulbar. Rapat yang berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025, pukul 08.30 WITA di Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini digelar berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor 400.14.1.1/2/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Penyampaian Koordinator Perlombaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Agenda ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan koordinasi lintas OPD untuk mensukseskan rangkaian perlombaan. Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, serta Kasubbid Tata Usaha, Zany Harni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata BPKPD Sulbar terhadap semangat kebersamaan dan sportivitas antar-OPD. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKPD dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen mendukung visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. "Momentum HUT RI ke-80 ini bukan hanya ajang lomba, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antar-OPD, sehingga tercipta suasana kerja yang solid demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Ali Chandra. Sebagai informasi, Kepala BPKPD Sulbar dipercaya sebagai Koordinator Lomba Fotografi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dengan semangat sinergi dan gotong royong, BPKPD Sulbar optimis rangkaian perlombaan ini akan berlangsung sukses, meriah, dan penuh makna sebagai penghormatan atas perjuangan para pahlawan bangsa. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meluncurkan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mulai diterapkan di seluruh sekolah pada tahun ajaran baru ini. Program ini mendapat dukungan penuh Pemprov Sulbar, karena sejalan dengan salah satu misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Salim S Mengga dalam upaya membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Programinimenjadi salah satu dari tiga prioritas utama Kemenkes, selain percepatan penanggulangan tuberkulosis dan peningkatan kelas rumah sakit dari D ke C. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa CKG memiliki cakupan paling luas, yakni mencakup hingga 1,5 juta penduduk Sulawesi Barat. Program ini akan dilakukan setiap tahun dan diharapkan membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Memang eksekusi program ini cukup kompleks, tetapi manfaatnya sangat besar. Dukungan kepala daerah sangat menentukan keberhasilan program ini,” kata dr. Nursyamsi, Minggu 3 Agustus 2025. Selama ini, pemeriksaan kesehatan siswa umumnya dilakukan di Puskesmas. Namun dengan keterbatasan kapasitas hanya 98 Puskesmas untuk melayani seluruh wilayah Sulbar, pendekatan ini dinilai belum optimal. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi, bersama dinas kabupaten dan Puskesmas, mengimbau pelaksanaan CKG juga dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Pemeriksaan akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan: siswa SD akan menjalani 13 jenis pemeriksaan, SMP 15 jenis, dan SMA 13 jenis. Pemeriksaan darah akan diberikan khusus kepada remaja putri tingkat SMP dan SMA serta remaja putra tingkat SMA. Persiapan teknis akan dimulai tujuh hari sebelum pelaksanaan, termasuk distribusi tautan kuesioner ke orang tua siswa. Dua hari sebelum pemeriksaan, petugas kesehatan akan memastikan kesiapan alat dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pemeriksaandilakukan di dua ruang terpisah, salah satunya ruang khusus minimal 6 meter untuk pemeriksaan mata. Guru UKS dan PJOK akan dilibatkan dalam pengukuran kebugaran dan antropometri siswa. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar…

Mamuju — Dalam upaya mendukung program strategis Pemprov Sulbar bertajuk PASTI PADU (Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menunjukkan komitmennya melalui inisiatif listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar,Bujaeramy Hassan, menghadiri rapat teknis tindak lanjut Program PASTI PADU yang digelar di Kantor Bapperida Sulbar, Minggu 3 Agustus 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bapperida Sulbar dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta mitra dari Yayasan Karampuang. Dalam forum tersebut, Qamaruddin menegaskan bahwa program penyediaan listrik gratis sejalan dengan spirit PASTI PADU sebagai program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Kami mendukung penuh agenda pengentasan kemiskinan melalui penyediaan akses listrik yang handal. Skema listrik gratis yang kami usung menargetkan lebih dari 27.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS),” ujar Qamaruddin. Menurutnya, Dinas ESDM Sulbar mengintegrasikan pembiayaan dari APBD dan APBN guna memaksimalkan jangkauan program. Sejalan dengan itu, telah diajukan surat resmi kepada Menteri ESDM untuk pelaksanaan Bantuan Penyambungan Baru Listrik (BPBL) di Sulbar sebagai bagian dari program nasional untuk masyarakat tidak mampu. “Penyediaan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami pastikan proses ini berjalan akuntabel mulai dari survei lapangan, validasi data calon penerima, hingga pelaksanaan penyambungan listrik,” tambahnya. Proses pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan PT PLN sebagai mitra penyedia teknis, guna menjamin pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor terus dioptimalkan agar program berjalan tepat sasaran. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya percepatan akses energi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan mendukung penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrem di Sulbar. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan, Dinas ESDM Sulbar berkomitmen menjadikan akses…

Mamuju - Sebanyak 69 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menjalani pemusatan pembinaan sejak Minggu, 3 Agustus 2025. Terdiri dari 24 putri dan 45 putra, mereka akan dikarantina hingga 18 Agustus untuk persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Acara pembukaan di Hotel Malaqbi diawali dengan prosesi "Tantingan". Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Sunusi Usman, rangkaian pembukaan ini merupakan momen resmi penerimaan para peserta. Selama karantina, kata Sunusi, para calon Paskibraka menjalani rutinitas harian yang padat. Dimulai sejak sebelum Shalat Subuh, mereka sudah bangun untuk salat berjamaah dan senam kesegaran jasmani. Latihan baris-berbaris di lapangan Anjungan menjadi agenda utama dari pagi hingga siang hari. "Setelah istirahat malam, ada kegiatan tambahan dari pukul 20.00 hingga 22.00," kata Sunusi. "Kami batasi waktu istirahat agar mereka bisa fokus." Minggu, 03 Agustus 2025. Sunusi menjelaskan, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salims Mengga, berpesan agar Kesbangpol bertanggung jawab penuh atas pemusatan pelatihan ini. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. "Tanggung jawab sepenuhnya ini ditanggung oleh Kesbangpol, tapi bukan berarti Kesbangpol sendiri, ada kolaborasi," jelasnya. "Harapan Bapak Gubernur Sulbar, yaitu kita memperhatikan secara saksama, secara detail, untuk kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi sehingga nantinya bisa berjalan sesuai harapan." Untuk diketahui, selama kegiatan ini, baik saat memulai maupun mengakhiri, selalu ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran dan keberhasilan pelatihan. (Rls)

Mamuju Tengah - Penyerahan ribuan bibit ikan nila oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor budidaya ikan air tawar di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan hingga larut malam, membuktikan komitmen DKP Sulbar dalam memastikan bantuan tepat waktu demi menekan risiko kematian bibit akibat stres atau keterlambatan distribusi. Program bantuan ini merupakan bagian dari implementasi panca daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan konsumsi ikan nila yang kaya protein juga menjadi bagian dari strategi penanggulangan stunting di masyarakat. Dipimpin oleh Muhammad Tanawir selaku Staf Teknis Perikanan Budidaya, tim DKP Sulbar menyalurkan bantuan lebih dari 200 calon induk dan ribuan bibit ikan nila kepada enam Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah (Mateng). Bantuan ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol hadirnya pemerintah di tengah masyarakat pembudidaya yang selama ini berjuang dengan keterbatasan. Adapun UPR penerima bantuan meliputi: UPR Nayyira Fish UPR Pesantren Al-Banna' UPR Malei Maju UPR Tirto Mandiri UPR Ihlas Mandiri UPR Rumah Sultan Seluruh bibit dan calon induk ikan nila tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang telah dikenal luas sebagai sentra benih unggulan ikan air tawar di Indonesia. Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim dan sambutan hangat dari masyarakat. "Kami hadir bukan hanya membawa bantuan, tapi juga membawa harapan. Ketika benih tumbuh, yang kita panen bukan hanya ikan, tapi juga masa depan anak-anak kita dan ekonomi daerah," tegas Suyuti Marzuki, Minggu, 3 Agustus 2025. Menurutnya, inisiatif ini mencerminkan semangat DKP untuk selalu turun ke lapangan, tanpa mengenal batas waktu. Atmosfer penyerahan bantuan yang berlangsung hingga malam menciptakan suasana haru di kalangan pembudidaya. Bantuan bibit ikan nila ini disambut antusias sebagai cahaya baru di tengah tantangan…

Mamuju - Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 pada Jumat 1 Agustus 2025. Kick Off Meeting diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan ini diikuti melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi KemenPANRB. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Pejabat KemenPANRB Erwan Agus Purwanto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi RB, SAKIP, dan ZI sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, dan pembangunan integritas aparatur. Evaluasi tahun 2025 difokuskan pada penyederhanaan birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja ASN yang adaptif dan berintegritas. ‘’Saya kira ke depan kita perlu bekerja keras bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah Indonesia Timur untuk bisa mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi-provinsi yang ada di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan,’’ ujarnya. Ia menambahkan, tiga tahun terakhir KemenPAN-RB telah mencanangkan program Double Track Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang bersifat umum, general dan tematik. ‘’RB yang bersifat tematik ini seperti yang sering kami sampaikan, tujuannya agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administrasi saja namun juga hasilnya betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,’’ kata Erwan. Sementara itu, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam melakukan Evaluasi RB, SAKIP dan ZI Tahun 2025. Selain itu, juga sebagai informasi dalam transisi penting menuju sistem akuntabilitas yang lebih berdampak. ‘’Kegiatan ini tentunya akan menopang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel sebagaimana misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas,’’ katanya. Ia menambahkan, ketiga…