Mamuju--Dinas Sosial Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 di Grand Mutiara Hotel Mamuju, Kamis 7 Maret 2024. Mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi dalam Membangun Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Rakor ini dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur, didampingi Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Akbar Ulman. Adapun jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 28 peserta, terdiri dari 12 peserta kabupaten (kepala dinas, dan Kasubag yang menangani Program dan Pelaporan Dinas Sosial Kabupaten se-Sulbar) dan 16 peserta dari unsur Pejabat Pengawas dan Fungsional Lingkup Dinas Sosial Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan, melalui rakor itu diharapkan lahir kesepakatan yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menentukan ukuran dan target kinerja, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Bidang Sosial di tahun 2025. "Sekaligus dijadikan sebuah program dan kegiatan yang lebih berpihak kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," kata Abdul Wahab. Sebelumnya, Panitia Pelaksana Kegiatan, Hans Morgan menyampaikan, tujuan pelaksanaan Rakor Forum OPD sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai kebijakan serta menetapkan kesepakatan bidang urusan untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah khususnya Bidang Urusan Penyelenggaraan Kesejahteran Sosial Tahun 2025. "Selain itu, terbangunnya komitmen antara Dinas Sosial provinsi dan kabupaten se-Sulbar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai sasaran kinerja dalam pencapaian program yang lebih optimal," ucapnya. (rls)

Sulteng--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Mohammad Ali Chandra bersama Koordinator Inspektur Tambang Wilayah Sulbar Hilal, melaksanakan Benchmarking ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Benchmarking adalah proses membandingkan suatu produk, proses, atau kinerja bisnis dengan standar terbaik yang ada. Dengan melakukan proses ini, dapat memahami bagaimana dapat meningkatkan kinerja bisnis dan memastikan bahwa dapat bersaing dengan yang terbaik. Kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari yakni Senin-Selasa (04-05 Maret 2024). Tujuannya, untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas dan menciptakan peluang untuk pembelajaran dan perkembangan organisasi. Dalam kegiatan itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar didampingi Kepala Bidang Minerba Ilham dan dua Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan seluruh Staf Bidang Minerba. Turut hadir dua anggota Koordinator Inspektur Tambang Wilayah Sulbar yaitu Amran dan Ratna Lewa. Adapun agenda kegiatan pada hari pertama melaksanakan diskusi/sharing dengan Dinas ESDM Sulteng di Ruang Rapat Dinas ESDM Sulteng terkait perizinan dan pembahasan dokumen teknis dan RKAB serta segala hal yang menyangkut tugas pokok Dinas ESDM Provinsi pasca Perpres Nomor 55 Tahun 2022 yaitu Pendelegasian Perizinan Berusaha Pertambangan. Hari kedua, melakukan tinjauan lapangan ke Lokasi Tambang yang ada di Palu dari rekomendasi Inspektur Tambang Wilayah Sulteng untuk melihat Pemegang IUP yang taat pada aturan baik dari aspek administrasi, finansial, teknisi dan lingkungan. Pada kegiatan tinjauan lapangan itu, Dinas ESDM Sulbar didampingi Dinas ESDM Sulteng dan Inspektur Tambang Wilayah Sulteng mengunjungi PT. Palu Batu Madu di Donggala dengan Komoditas Andesit. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra mengatakan, kegiatan itu menjadi ajang sharing knowledge (berbagi pengetahuan) antara Dinas ESDM Sulbar dengan Dinas ESDM Sulteng terkait pelayanan Perizinan Berusaha di Sektor Pertambangan dan Pembahasan Dokumen Teknis, untuk mendorong kinerja yang lebih baik khususnya untuk Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar. (rls)

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Rabu, 6 Maret 2024. Rapat dipimpin Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh. Dalam pertemuan yang dihadiri Tim Kerja SOP itu, diskusi mendalam terfokus pada penyusunan SOP Rutin dan SOP Layanan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan standar cara kerja yang jelas bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya, dengan harapan mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi. Dalam rapat, M. Yamin Saleh menyoroti peran vital SOP dalam menertibkan pola kerja. Menurutnya, penyusunan SOP bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di Biro PBJ. "SOP akan menjadi panduan bagi setiap pegawai, sehingga tanggung jawab individual dan kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan," ujar M. Yamin. Dia menekankan, SOP menjadi instrumen kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan terstruktur. "Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa akan menjadi lebih terukur dan transparan, serta dapat mengurangi potensi kesalahan yang dapat merugikan organisasi," tuturnya. Ketua Tim Kerja SOP Biro PBJ Setda Sulbar, Andriani Vemy Paalloan mengatakan, dengan SOP yang terstandarisasi, dapat memiliki pedoman yang konsisten dalam menjalankan tugas sehari-hari. "Ini akan membantu memperbaiki proses kerja yang ada dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan," ucapnya. Rapat berlangsung lancar dan dipenuhi dengan diskusi yang konstruktif. Di akhir pertemuan, disepakati bahwa masih perlu beberapa perbaikan terkait SOP yang telah disusun. (rls)

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mengajak seluruh perangkat daerah sukseskan Satu Data Indonesia (SDI). Itu disampaikan pada Forum SDI Sulbar yang digelar di Aula Hotel Aflah Mamuju, Kamis (7/3/2024). “Mari bekerjasama, karena dengan koordinasi dan kerja sama di semua lini sangat menentukan kesuksesan dari terbitnya SDI, yang menjadi salah satu program prioritas dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan,” ajak Junda. Forum SDI menjadi wadah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data, untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah di akses bagi pengguna. Selain itu, meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standarisasi penyelenggaraan data, juga menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar Instansi Pemerintah yang bermanfaat sebagai standar data statistik. Sebelumnya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris berharap Forum SDI dapat menghasilkan data – data yang berkualitas sebagai pemecahan masalah yang akurat pada setiap sektor. “Dengan adanya forum ini diharapkan dapat memecahkan masalah pada setiap sektor organisasi, dengan cara memanfaatkan data-data yang berkualitas. Data merupakan Bigbone dalam melakukan perencanaan sehingga menjadi pemecahan masalah yang akurat. Untuk percepatan SDI di Sulbar. Ada lima hal yang dapat menentukan yaitu komitmen para pimpinan OPD, SDM yang berkualitas, memberikan dukungan penuh, menggunakam data sebagai penunjang dalam penyusunan program dan melakukan pemantauan dan evaluasi," kata Idris. Hal tersebut direspon Kepala Bapperida Sulbar dengan mengajak OPD untuk memanfaatkan data sebelum menjalankan suatu program. “Data itu sangat penting, seperti arahan Pak Sekda agar memanfaatkan data sebelum menjalankan suatu program OPD dan juga data digunakan dalam melakukan evaluasi. Apabila data kurang lengkap, maka tidak akan maksimal melalukan evaluasi. Di 2 Mei tahun ini sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, kami akan meresmikan SAPOTA (Satu Portal Data) Sulbar. Dengan adanya…

Mamuju--Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), mengadakan Zikir dan Doa Bersama seluruh pegawai beserta jajaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Bapperida Sulbar pada Jumat Pagi (8/3/2024) di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. “Kegiatan hari ini juga dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan. Semoga kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga dapat beribadah di Ramadhan 1445 H. Saya minta kepada kita semua, supaya semua kegiatan itu di-full-kan di Bulan Suci Ramadhan. Supaya kegiatan dunianya dapat, pahalanya dapat berkali – kali lipat,” ujar Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar, dalam acara itu. Pada kesempatan itu, Junda meminta agar mengalihfungsikan ruang rapat menjadi tempat beribadah bersama selama Bulan Suci Ramadhan. “Saya minta ruangan ini (Ruang RPJMD) sangat bagus sekali kita jadikan Mushollah selama Bulan Suci Ramadhan. Kita manfaatkan ruangan ini senyaman mungkin. Sehingga menjadi tempat beristirahat dan beribadah saat lelah bekerja selama Bulan Ramadhan nanti,” sebutnya. Selain itu, Kepala Bapperida Sulbar juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan Almarhumah Hasnawati, salah satu stafnya yang telah meninggal dunia pada Rabu (6/3/2024). Pada acara Zikir dan Doa Bersama tersebut, Bapperida Sulbar menghadirkan Nur Salim Ismail untuk memberikan tausiyah agama kepada seluruh pegawai untuk mempersiapkan diri memasuki Bulan Suci Ramadhan. (rls)

Polman--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak di Polewali Mandar (Polman). Melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kali ini dilaksanakan di Kecamatan Mapilli, Kamis, 07 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir A. Dado dan dihadiri Jf. Penata KKB Ahli Muda Ummi Fatimah, Jf. Penata KKB Ahli Muda Imelda beserta Staf. Berlangsung di Kantor Kecamatan Mapilli, kegiatan ini menghadirkan Kepala Kemenag Polman Imran Kesa sebagai narasumber, Kabid PP dan PA DP2KBP3A Polman Bau Makrimani dan Camat Mapilli Rahmat Rubianto. Sebanyak 110 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari Kepala Desa se - Kecamatan Mapilli, Luyo, Campalagian, Koordinator PLKB Campalagian, Luyo dan Mapilli, Kepala KUA Mapilli, Kepala KUA Campalagian, dan Kepala KUA Luyo, Organisasi Perempuan dan Forum Anak. Kepala DP3AP2KB Sulbar, Amir A. Dado berharap kolaborasi antar Kementerian Agama serta dukungan OPD kabupaten, camat dan kepala desa, tokoh agama dan orangtua dalam menekan perkawinan anak di Sulbar, dengan terus melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak secara massif. Amir juga berharap para kepala desa yang hadir agar membuat Peraturan Desa Pencegahan Perkawinn Anak. Dalam kegiatan itu, DP3AP2KB Sulbar secara langsung juga memberi bimbingan penggunaan Aplikasi Sistem Pendataan Perkawinan Dini/Anak (SI-Andin) kepada peserta yang hadir dalam melakukan pendataan perkawinan anak. SI-Andin merupakan aplikasi yang dikembangkan DP3AP2KB Sulbar untuk mempermudah dalam melakukan pendataan perkawinan anak di wilayah Sulbar khususnya di pedesaan. Untuk diketahui, sebanyak 17 sekolah di Sulbar telah dikunjungi DP3AP2KB Sulbar untuk melakukan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak pada tahun 2024. Dengan tujuan menutup celah peningkatan jumlah perkawinan anak. (rls)

Jakarta--Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah (Mateng) mendapat penghargaan sebagai kabupaten bebas Frambusia, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Dari 416 kabupaten/kota yang masuk dalam penilaian, ada 99 dinyatakan bebas Frambusia, termasuk dua kabupaten tersebut yang ada di Sulawesi Barat (Sulbar). Penghargaan yang diberikan berupa Sertifikat Bebas Frambusia. Sertifikat itu diterima langsung perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dan Mateng dari Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam acara Hari Neglected Tropical Diseases (NTD) Sedunia 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu 6 Maret 2024. Frambusia itu sendiri adalah penyakit infeksi bakteri jangka panjang (kronis) yang paling sering mengenai kulit, tulang dan sendi. Atas capaian Majene dan Mateng tersebut, di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy mengatakan, kolaborasi seluruh pihak di Sulbar khususnya di Majene dan Mateng berbuah manis dengan dinyatakan bebas Frambusia. "Terima kasih kepada pimpinan daerah yang terus menekankan penting menjaga kesehatan masyarakat utamanya pada aspek preventif," kata Asran Masdy, saat dihubungi via seluler di hari yang sama. Menurutnya, penyakit menular itu sangat berkaitan dengan perilaku atau pola hidup sehat masyarakat. Untuk itu, semua elemen masyarakat harus tetap menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan perilaku hidup bersih. "Kita berkomitmen untuk dapat mempertahankan status kabupaten di Sulbar bebas dari penyakit Frambusia," pintanya. Tidak hanya itu, pihaknya akan terus berupaya menuntaskan penyakit menular lainnya dalam mewujudkan masyarakat Sulbar yang sehat. Sementara, dalam acara Hari NTD Sedunia 2024, Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini terdapat beberapa penyakit Frambusia yang menjamur di beberapa daerah. Untuk itu, pihaknya menargetkan pada tahun 2027 Indonesia harus menjadi negara di regional Asia Tenggara yang bebas penyakit Frambusia. Budi Gunadi menekankan, harus ada kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pihak baik dari Pemerintah Daerah, TNI/Polri, serta masyarakat untuk berperan aktif melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit Frambusia. "Kami memberikan sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada daerah-daerah…

Polman--Data perkawinan anak di desa sulit didapatkan. Selama ini data yang ada merupakan data dispensasi dari pengadilan. Sementara kasus perkawinan anak yang tidak mengajukan dispensasi ke pengadilan juga banyak terjadi. Hal itu disampaikan Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir A. Dado, pada Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), tepatnya di Kantor Kecamatan Mapilli, Kamis 07 Maret 2024. Amir menuturkan, mengatasi hal tersebut, DP3AP2KB Sulbar telah mengembangkan Aplikasi Sistem Pendataan Perkawinan Dini/Anak (SI-Andin). "Diharapkan melalui aplikasi Si-Andin ini, perkawinan anak yang terjadi di wilayah Sulbar khususnya di desa-desa dapat terdata dengan mudah," ujarnya. (rls)

BOGOR- Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail telah menugaskan Staf Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tanaman Perkebunan Bidang Perlindungan Disbun Sulbar Azhary Bahar, untuk menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek), dengan tema “Peningkatan Kapabilitas Penanganan OPT Tanaman Kelapa” bertempat di Hotel Salak The Heritage, Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung Selasa-Jumat, (27 Februari- 1 Maret 2024). Bimtek tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Azhary Bahar menjelaskan, pelaksanaan bimtek itu dibagi dua sesi, yaitu sesi pertama diisi beberapa materi di dalam ruangan dari 27-28 Februari 2024 dan sesi kedua yaitu kunjungan lapangan ke Kebun Penelitian PPKS Unit Bogor 29 Februari 2024. "Sesi pertama dilakukan untuk mempertajam atau mereview kembali pemahaman-pemahaman terkait penanganan OPT tanaman kelapa yang telah dimiliki oleh peserta serta menambah pemahaman-pemahaman baru seputar tanaman kelapa," kata Azhary, saat ditemui di Kantor Disbun Sulbar usai mengikuti bimtek, Senin 4 Maret 2024. Sesi kedua, lanjut Azhary, yaitu kunjungan lapangan dilaksanakan untuk mengaplikasikan materi-materi yang telah diberikan pada sesi sebelumnya dengan tepat. Lebih lanjut, Dia menjelaskan, pada sesi pertama, terdapat empat pemateri yang mengisi acara tersebut, mulai dari peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga peneliti-peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). "Pemateri pertama, yaitu Ismail Maskromo merupakan Peneliti dan Pemulia Tanaman Kelapa dari BRIN. Materi yang dibawakan terkait implementasi Good Agricultural Practices (GAP) pada proses penanganan tanaman kelapa. Pemateri selanjutnya adalah Agus Susanto. Ia merupakan Peneliti Ahli Utama dari PPKS. Materi yang dibawakan terkait hama dan penyakit pada tanaman kelapa secara umum. Setelahnya meteri dibawakan secara berurutan oleh Ciptadi Achmad Yusup dan Deden Dewantara dengan materi teknologi pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa. Mereka merupakan Peneliti Kelti Proteksi Tanaman pada PPKS," beber Azhary. Untuk sesi ketiga, sambungnya, adalah kunjungan lapangan dan mengikuti praktikum lapangan di Kebun Percobaan PPKS…

JAKARTA --Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sulbar diharapkan betul-betul memperhatikan sejumlah catatan-catatan atas pelaksanaan anggaran program selama 2023, beberapa item pelayanan dasar masih perlu ditingikatkan. Hal itu ditegaskan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh setelah mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tahun 2023 di Lingkungan AKN VI, di Jakarta, Jumat 8 Maret 2024. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan kembali mengingatkan, sebagaimana pasal 11 Undang-Undang 23 Tahun 2014.beberapa urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar antara lain, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sosial. "Sejumlah poin tesebut telah mendapat dukungan anggaran dari pusat melaui dan Transfer ke Daerah (TKD). Inilah yang perlu kita maksimalkan di tahun 2024 ini," kata Zudan. Misalnya pada sektor kesehatan, sebagaimana arahan Kementerian Kesehatan, seluruh pemda harus berkomitmen mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Selain itu mengoptimalkan penggunaan dana transfer dan memanfaatkan semaksimal mungkin Banper yang telah diterima, Tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana DAK melalui aplikasi E-Renggar. "Soal urusan wajib pelayanan dasar ini menjadi prioritas kita bersama sebab ini menjadi tolak ukur apakah pemerintah betul-betul hadir ditengah permasalahan yang dihadapi masyarakat," tegas Zudan. Lanjut Zudan, dalam pengelolaan dana transfer daerah dan banper diperlukan upaya mitigasi dalam menyikapi risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan catatan Kemenkes, Pemda tidak cukup yakin dalam memenuhi prasyarat usulan kebutuhan pengadaan barang (SDM, listrik, air, ruangan, sarpras dan pemeliharaan, biaya operasiona). Upaya mitgasi yang perlu dilakukan adalah menerapkan kelengkapan izin alat, SDM, listrik, air, ruangan, sarpras dan pemeliharaan, biaya operasional. Kedua, soal serapan anggaran DAK yang masih rendah, maka kedepan monitoring pelaksanaan anggaran perlu terus ditingkatkan. Ketiga, mendahulukan verifikasi sebelum melakukan pengiriman barang sehingga hasil Pengadaan dari bantuan pemerintah betul-betul dimanfaatkan. Kelima soal Hibah dari…