Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran konten negatif, hoax, dan informasi menyesatkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diharapkan memperkuat upaya kewaspadaan dini. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Yusuf Tahir Plt. Kepala Badan Kesbapol Provinsi Sulawesi Barat usai menghadiri rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan informasi dan media yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri di Hotel Horison Grand Serpong Kota Tangerang Provinsi Banten, Selasa 14 Mei 2024. Yusuf Tahir menekankan pentingnya Kesbangpol dalam mendeteksi dan menangkal potensi ancaman dari penyebaran informasi yang tidak benar. "Kesbangpol memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan stabilitas informasi di tengah masyarakat. Upaya preventif dan edukatif perlu ditingkatkan guna meminimalisir dampak negatif dari hoax dan konten berbahaya lainnya," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Kewaspadaan Nasional Audy Murfi Syarifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan berbagai langkah preventif, termasuk kerjasama dengan instansi terkait dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. "Kami terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Program literasi digital yang kami jalankan bertujuan untuk membangun ketahanan informasi nasional di Daerah," kata Audy. Selain itu, Kesbangpol juga telah menginisiasi pembentukan tim Kewaspadaan Dini di Daerah untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) di Daerah serta memantau dan mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi meresahkan masyarakat. "Dengan adanya tim ini, kami dapat lebih responsif dalam menghadapi isu-isu hoax dan menyebarkan klarifikasi secara cepat," tambahnya. Audy Murfi menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. "Kolaborasi antara Kesbangpol, Kominfo, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan informasi di era digital. Langkah-langkah proaktif dan sinergi antar lembaga adalah cara efektif dalam mengantisipasi penyebaran konten negatif. Kewaspadaan dini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan" tutup Audy. Penulis : Badan Kesbangpol Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Pemantapan Persiapan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, yang bertempat di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 14 Mei 2024. Rapat dipimpin Plh. Gubernur Sulawesi Barat , Muhammad Idris didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh Jaun , Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, yang hadir melalui via zoom, serta Kabid. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Darwis , dan PJF Kesbangpol Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan juga seluruh Panitia Tim Seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari unsur TNI, Polri, DPPI, Tenaga Medis/Kesehatan Dalam rapat disampaikan hal-hal yang perlu dipersiapan dalam seluruh tahap pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka. Dalam seleksi tahun ini jumlah Peserta sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) yang berasal dari 6 (enam) Kabupaten. Dalam kesempatan tersebut Plh. Gubernur Sulawesi Barat yang juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 berpesan kepada seluruh Panitia Seleksi agar dalam menjalankan tugas hendaknya mengedepankan integritas yaitu dengan melepaskan segala kepentingan apapun kecuali untuk melaksanakan aturan yang menjadi acuan kita dalam bekerja sehingga nantinya proses seleksi menghasilkan kader-kader calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Pasca terbitnya Pepres 51 tahun 2022 maka tugas dan tanggungjawab Pembentukan Paskibraka didaerah diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada tahun ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas perdana sebagai pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Oleh karena itu, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (H. Muhammad Yusuf Tahir) berharap dalam tugas perdana ini agar seluruh Panitia Seleksi dapat bekerja secara Profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Penulis : Badan Kesbangpol Editor : humassulbar

Polman--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil di Cafe Batistuta, Manding, Polewali Mandar (Polman), Rabu, 15 Mei 2024. Bimtek diikuti sebanyak 130 peserta, terdiri dari para kepala desa/lurah dan staf Dinas Dukcapil Polman. Kegiatan ini dibuka Pj. Bupati Polman Ilham Borahima, yang juga Kadis Dukcapil Sulbar. Dalam arahannya, Pj. Bupati Polman Ilham Borahima mengemukakan, dari jumlah penduduk Polman 488.698 jiwa, sebanyak 14.756 jiwa belum merekam KTP Elektronik (E-KTP) dengan jumlah DP4 sementara sebanyak 348.033 jiwa. Olehnya itu, Ilham Borahima berharap agar Dinas Dukcapil Polman segera jemput bola berkoordinasi dengan kades/lurah dalam rangka menuntaskan perekaman E-KTP di kabupaten tersebut. “Saya berharap segera jemput bola ke lapangan untuk menuntaskan perekaman ini agar semua masyarakat yang wajib KTP sudah dapat memiliki E-KTP sesuai DP4 sementara yang sudah disampaikan KPU,” kata Ilham Borahima. “Saya juga berharap prioritaskan desa atau kecamatan yang jauh dari kota, seperti Tutar, Tapango, Balanipa, Luyo, Limboro dan desa-desa yang akses darat sulit dijangkau,” sambungnya. Kepada para kades/lurah, Dia juga berharap agar terus melakukan sosialisasi di desanya agar seluruh persoalan identitas terkait kependudukan dan pencatatan sipil, seperti akte kelahiran dan buku nikah dapat mereka miliki. Begitu pula persoalan stunting agar dapat ditekan dengan mengaktifkan posyandu dan memberikan makanan tambahan untuk kesehatan balita. Dan juga terus berupaya mencegah perkawinan di usia muda bagi anak-anak demi menjaga kesehatan reproduksi dan stunting. “Dan bagi pasangan yang sudah menikah, tapi belum memiliki buku nikah atau akte perkawinan agar di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan negara melalui Bidang Isbath untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama,” ucapnya. Pada kegiatan itu, Pj. Bupati Polman juga sebagai narasumber, dengan memberikan materi terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Sulbar. Sementara itu, Penanggungjawab Kegiatan, Muhammad Rusdi, Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil selaku Plh. Kadis Dukcapil Sulbar sangat mengapresiasi atas kepedulian para kades…

Polman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat melalui Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas LH bersama Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar Muh. Faezal, yang kesemuanya tergabung sebagai Tim Penilai Adiwiyata Sulbar Tahun 2024, turut mendampingi Tim Penilai Adiwiyata Polewali Mandar (Polman) dalam melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) Tahun 2024 yang ada di Polman. Tim Penilai Adiwiyata Polman terdiri dari DLH dan Disdikbud Polman. Verlap CSAP Tahun 2024 ini dilaksanakan pada Selasa, 14 Mei 2024, di dua sekolah yang di usulkan yaitu SMK PP Negeri Rea Timur dan SD Negeri 012 Galeso yang telah melalui tahap verifikasi dokumen. Hasil temuan verifikasi dokumen dan verlap, dua sekolah tersebut masih harus melengkapi kekurangan – kekurangan. Jika semua sekolah sudah melengkapi kekurangan tersebut akan menjadi pertimbangan Tim Penilai Adiwiyata, apakah sekolah layak menerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Tahun 2024 nantinya. Secara terpisah, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menyampaikan, setelah sampai di titik verlap merupakan awal untuk berjuang dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata. Ia berharap, dengan kegiatan Adiwiyata bisa mendorong sekolah-sekolah untuk pelestarian lingkungan sekolahnya sendiri dalam menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkkan dampak lingkungan yang negatif. “Sesuai dengan tujuan Program Adiwiyata sendiri yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan cita-cita Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif,” kata Zulkifli. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali didampingi Kepala UPTD LB3 Baharulla Djafar beserta Jajaran UPTD LB3 menerima audiensi Direktur PT. Wastec Jakarta Erwin Wijaya Lim di Kantor DLH Sulbar, Selasa 14 Mei 2024. Dalam audiensi, Erwin Wijaya Lim didampingi Staf PT. Watec Guntur. Pertemuan ini terkait rencana pemanfaatan mesin insenerator yang berlokasi di Dusun Garuda, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya Surat Layak Operasi (SLO) dari KLHK, maka PT. Wastec mengajukan permohonan untuk bisa dimediasi oleh DLH Sulbar beraudiensi dengan Plh. Gubernur Sulbar Muhammad Idris terkait rencana Uji Coba Mesin Insenerator selama tiga bulan, sesuai petunjuk teknis sebelum dijalankan sebagai mana mestinya. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menyambut baik rencana PT. Wastec untuk segera melakukan uji coba pemanfaatan Insenerator tersebut. ”Direncanakan, uji coba Insenerator dimulai bulan Juni mendatang,” ungkap Zulkifli. Zulkifli berharap semua bisa berjalan dengan baik sehingga Limba B3 yang selama ini dikirim ke provinsi lain untuk di proses pemusnahan, maka di tahun ini sudah bisa di proses di Sulbar. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL Rencana Pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) yang berlokasi di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar. Rapat diselenggarakan pada Rabu, 15 Mei 2024, bertempat di Hotel Grand Maleo & Convention Mamuju, Jl.Yos Sudarso No 51 Mamuju, Sulbar, dimulai Pukul 09.00 Wita – Selesai. Acara dimulai dengan sambutan atau pengantar oleh Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar selaku Pemrakarsa yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Sahroni. Selanjutnya, kegiatan ini dibuka oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, dan berikutnya rapat Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL dipimpin oleh Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memverifikasi saran dan masukan KPA dan Tim Teknis KPA Mamuju terhadap Dokumen Andal dan RKL-RPL dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Rencana Pembangunan GKN. Dalam sambutnnya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdapak terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Dia juga mengatakan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) merupakan kewenangan kabupaten Mamuju, sehingga kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk bangunan gedung adalah kewenangan Bupati Mamuju. “Namun karena Mamuju saat ini tidak memiliki Komisi Penilai Amdal sehingga melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju pada Tanggal 7 Februari 2024, Penilai Dokumen Amdal Pembangunan GKN dilimpahkan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi,” ujar Zulkifli. Pembangunan GKN ini merupakan pembangunan gedung baru pasca kerusakan yang terjadi pada peristiwa Gempa tahun 2021 yang lalu. Untuk itu, Kepala DLH Sulbar berharap proses pembangunan gedung yang baru tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) diwakili Tim Kerja RB Dwi Yuni Ichwani Sawaji dan Afrizal, turut serta dalam Asistensi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024, Selasa, 14 Mei 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar dan dihadiri oleh Tim Kerja RB dari 20 perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemenuhan indikator RB. Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk mencapai target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. “Kita harus memastikan setiap perangkat daerah memahami peran dan tanggungjawabnya dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ini adalah upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan,” ujar Subuki. Dalam pertemuan tersebut membahas secara mendalam rencana Aksi RB Tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan RB Tahun 2023 juga menjadi agenda utama. Berdasarkan evaluasi tersebut, Biro PBJ Setda Sulbar mengampuh RB General dengan indikator penilaian indeks tata kelola pengadaan yang mendapat skor indeks 1.35 dari total bobot 2.5. Ini merupakan capaian yang baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Tim Kerja RB Biro PBJ Setda Sulbar, Dwi Yuni Ichwani Sawaji mengatakan, beberapa indikator penilaian ITKP yang mendapat nilai rendah menjadi fokus Biro PBJ tahun ini, salah satunya adalah metode pengadaan melalui e-purchasing. “Dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tender/Seleksi Pra-DPA, Percepatan Pengadaan Barang/Jasa, Pemanfaatan Katalog Elektronik, Katalog Elektronik Lokal, Penggunaan Kontrak Elektronik, dan Penilaian Kinerja Penyedia, diharapkan dapat meningkatkan capaian ITKP kita di tahun 2024,” kata Dwi. Biro PBJ Setda Sulbar berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi landasan kuat untuk langkah-langkah…

Surakarta - Pengurus Dekranasda dan Disperindag Sulbar mengikuti pameran produk dalam peringatan Dekranas yang ke-44. Kegiatan ini dipusatkan di Pamedan Pura Mangkunegaran, Surakarta mulai tanggal 15 sampai 18 Mei 2024. Hadir langsung Kadis Perindag Sulbar Andi Bau Akram Dai serta jajaran pengurus Dekranasda Sulbar. Pada saat pameran berlangsung, Ibu Presiden RI Iriana Jokowi dan Ibu Wapres Hj Wury Ma'ruf mengunjungi stand pameran produk milik Sulbar. Keduanya terkesima melihat keindahan tenun milik Sulbar baik itu Sabeq Mandar, Sekomandi, dan Sambu. Kabid Perdagangan Disperindag Sulbar Muhammad Najib Ali mengatakan saat ibu Presiden dan Wapres mengunjungi stand milik Sulbar mereka mengapresiasi. "Ini karena tenun milik Sulbar sangat alami dan tradisional. Makanya mereka sangat terkesima melihat tenun kita," kata Najib, Kamis 16 Mei 2024. Ia menambahkan pameran produk dekranas yang ke-44 ini Dekranasda Sulawesi Barat menampilkan produk unggulan khusus produk jandycraft tenun ikat sekomandi, tenun sutera mandar dan tenun sambu Mamasa. "Jadi kami yang hadir sebagai pengurus dekranasda dan pembina pelaku usaha di Wilayah Sulawesi Barat lebih semangat untuk pengembangan produk UKM/IKM kedepannya," tandasnya.(rls)

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua)Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 16 Mei 2024 . Mengangkat tema "Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Wilayah KASULAMPUA", yang dirangkaikan dengan kegiatan Musrenbang Regional Sulawesi Tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut dihadiri sejumlah Deputi seperti Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS, Direktur Regional II kementrian Bapenas, Staf Khusus Kemendagri, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulbar serta Jajaran Forkopimda dan Kepala BPS SE wilayah Kasulampua. Plh Gubernur Sulbar Muhammad Idris menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dari wilayah Kasulampua di bumi Malaqbi Sulbar. Ia mengatakan, pertemuan yang dilakukan bersama seluruh wilayah di Kasulampua menjadi momentum untuk memperkuat perekonomian Nasional. "Sangat berbangga hari ini, karena forum ini memiliki kasta dan level tertinggi bagi kawasan Timur untuk menyambut bagaimana eksistensi IKN, untuk komitmen memajukan IKN," kata Idris. Menurutnya, dengan kehadiran seluruh kepala dan perwakilan wilayah Kasulampua dapat mendorong peningkatan ekonomi Kasulampua. "Insyaallah dengan kehadiran kita semua untuk mempertemukan gagasan kemudian melakukan penyusunan strategi, saya percaya tidak lama lagi kontribusi nasional kita bisa melebihi 35 persen,"ucapnya. Selain itu, Idris mendorong memperkuat ekperience dengan melakukan optimalisasi seluruh SDM yang ada. Apakah saat ini wilayah KTI telah memberikan Kontribusi PDRB diangka 21,4 persen. "Ini semakin menambah spirit untuk melakukan berbagai usaha dengan mengembangkan potensi yang dimiliki," kata Idris. Dengan pertemuan tersebut, pihaknya berkomitmen menjadikan Kasulampua sebagai wilayah yang memiliki strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Sekaligus memperkuat komitmen bersama mendorong potensi yang dimiliki . Ia berharap, konsultasi PDRB dan Musrembang Regional yang digelar harus konstruktif dan melahirkan rekomendasi untuk penyusunan RPJMN 2025. Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik Moh Edy Mahmud, Mengatakan Kasulampua merupakan wilayah yang potensial. "Secara nasional rencana kita punya rancangan tekhnoratik menuju Indonesia…

Mamuju-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) telah memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Perumahan Tegar 77 dan BTN Triyha Sholtana, Mamuju, sebagai upaya dalam mendukung kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak keterbatasan pasokan air bersih akibat pasokan PDAM dua hari terakhir ini mengalami ganggguan. Dalam situasi dimana pasokan air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting, BPBD Sulbar telah bergerak cepat untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada warga yang membutuhkan. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Staf BPBD Sulbar yang turut berkontribusi dalam memberikan bantuan air bersih tersebut. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat seperti saat ini,” kata Yasir Fattah, Rabu 15 Mei 2024. Ia menambahkan, dengan adanya pelayanan itu diharapkan masyarakat di Perumahan Tegar 77 dan BTN Triyha Sholtana dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan air bersih mereka. BPBD Sulbar juga siap memberikan dukungan dan bantuan lebih lanjut bagi masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi situasi darurat maupun kondisi bencana lainnya. "Kami sangat terbantukan dengan adanya pembagian air bersih dari BPBD Sulbar," ucap salah satu warga BTN Triyha Sholtana, Dodi. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar