Mamuju – Upacara Hari Kesadaran Nasional menjadi ajang Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyampaikan pesan menohok kepada ratusan ASN yang mengikuti jalannya upacara, Senin 17 November 2025.
Di momen yang juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 itu, Gubernur Suhardi Duka mengajak para ASN untuk kembali menata diri dan bekerja dengan semangat memperbaiki daerah.
Namun ia mengingatkan bahwa perubahan tidak akan bergerak jika aparatur tidak menjadi contoh lebih dulu.
“Dan untuk bisa mengubah kita dulu yang berubah, karena kita adalah teladan, kita adalah panutan. Kalau pemerintahnya dilihat aut-autan ya rakyat tidak percaya kita, dengan demikian perbaiki diri, perbaiki tata kelola, perbaiki disiplin, perbaiki tanggungjawab,” ujar SDK.
SDK kemudian berbicara soal keteladanan di kalangan pimpinan. Pejabat yang memegang posisi strategis, kata dia, harus menjaga integritas dan tidak bermain-main dengan hak orang lain.
“Jangan ambil haknya orang, betul?,” serunya.
Ia juga menyinggung peran kepala dinas yang dianggapnya punya pengaruh besar terhadap pola kerja bawahan. Menurut SDK, bawahan akan mengikuti apa yang mereka lihat dari pimpinannya.
Keteladanan, lanjutnya, menjadi fondasi. Jika pimpinan dianggap salah oleh bawahannya, maka instruksi apa pun akan sulit diikuti.
“Kepala dinas jadi teladan, supaya anak buah bisa mengikuti, anak buah ada yang dia lihat, anak buah bisa ikut jalan kita. Kenapa? karena jalan kita benar, tapi kalau di mata anak buah jalan kita salah, mana ada yang mau ikut? bahkan akan menjadi pelajaran buruk bagi anak buah kita. Dengan demikian, mari perbaiki," jelasnya.
Suhardi Duka juga menyinggung kondisi anggaran pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, yang kini diperhadapkan dengan pemotongan anggaran dari pusat.
Ia meminta ASN tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut dan tetap loyal pada keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, yang penting adalah bagaimana daerah bisa beradaptasi dan tetap berjalan.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk gubernur ikut terpangkas hingga 50 persen.
"Jadi bukan hanya saudara saudara yang merasakan itu. Saya pun melakukan pemotongan secara ekstrem. Uang makam minum sudah hapus saja. Tidak usah kita makam minum di ruangan cukup air putih saja," pungkasnya. (Rls)
View items...
Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah ditempuh adalah optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai fondasi perencanaan dan pengawasan pembangunan yang presisi, berkeadilan, dan berbasis bukti. Komitmen tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga, yang menempatkan transformasi sistem data sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan tepat sasaran. Di bawah kepemimpinan Suhardi Duka, Pemprov Sulbar terus memperkuat sistem perencanaan yang adaptif terhadap tantangan…
Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal, dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sulbar, Nomor W.33-PP.01.02-302 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat berlangsung Rabu 22 Oktober 2025, dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan langkah teknis pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, yang akan menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Sulbar selama lima tahun ke depan. Dalam keterangannya, Swandy menjelaskan…
Mamuju - Tim Ombudsman RI melakukan kegiatan pengumpulan data dalam rangka penilaian potensi maladministrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional Ombudsman RI untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pada Selasa, 21 Oktober 2025, RSUD Sulbar menjadi salah satu instansi yang dikunjungi dalam kegiatan tersebut. Tim Ombudsman melakukan wawancara, observasi lapangan, serta verifikasi dokumen terkait penyelenggaraan pelayanan publik, tata kelola pengaduan masyarakat, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Dalam kesempatan tersebut, pihak manajemen RSUD Sulbar menyambut baik kedatangan Tim Ombudsman RI di Ruang Direktur…
Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan Roll Call ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy LS Silang, Rabu 22 Oktober 2025. Upaya ini sebagai bagian dari agenda koordinasi dan pemantapan pelaporan kegiatan kebencanaan di daerah. Inaldy LS Silang menyampaikan bahwa pelaksanaan Roll Call ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara BPBD Provinsi dengan BNPB, khususnya dalam hal pelaporan kinerja dan penyelarasan program penanggulangan bencana. “Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan agar setiap langkah BPBD Sulbar tetap sejalan dengan kebijakan dan standar nasional BNPB, terutama dalam aspek kesiapsiagaan dan…
Mamuju - RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Monitoring dan Visitasi Program Pengampuan Layanan Uronefrologi dari RSUP Dr. Sarjito sebagai rumah sakit pengampu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi memberikan pendampingan teknis, serta menilai kesiapan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan layanan uronefrologi di RSUD Sulbar. Pertemuan berlangsung di Ruang Direktur RSUD Sulbar pada Selasa 21 Oktober 2025. Monitoring dan Visitasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan kesehatan rujukan di bidang Uronefrologi, serta memastikan implementasi program pengampuan berjalan optimal. Kegiatan ini sejalan dengan Panca Daya Ketiga Pemprov Sulbar, yaitu “Membangun SDM yang Unggul…
Mamuju — Sekretariat Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi bersama pejabat fungsional Pekerja Sosial guna membahas progres kelengkapan berkas administrasi dalam rangka pengusulan analisis kebutuhan jabatan fungsional kepada instansi pembina. Rapat berlangsung di ruang Sekretariat Dinsos Sulbar, Rabu 22 Oktober 2025, dihadiri oleh pejabat fungsional Pekerja Sosial yang bertugas di lingkup Dinsos Sulbar dan dipimpin langsung Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Dinsos Sulbar, Andi Yakub S. mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Dalam rapat tersebut, dibahas secara rinci mengenai kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan utama dalam proses pengusulan analisis kebutuhan jabatan fungsional kepada…
Mamuju — Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta pembahasan target capaian hingga akhir tahun anggaran. Rapat berlangsung di ruang kerja Linjamsos, Rabu 22 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri pejabat struktural serta staf pelaksana bidang. Rapat dipimpin langsung Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar, Surdin, mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi rutin sebagai upaya memastikan program berjalan sesuai rencana, serta sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terdampak sosial. “Rapat…
Mamuju – Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar turun langsung ke lapangan untuk melakukan penempelan stiker terhadap kendaraan yang telah habis masa berlaku pajaknya atau belum melakukan perpanjangan. Kegiatan ini dilakukan di kawasan perkantoran Pemprov Sulbar, Senin, 21 Oktober 2025. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Senin, 21 Oktober 2025. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan…
Mamuju — Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring dan Uji Petik Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI). Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian calon desa percontohan antikorupsi di enam kabupaten di Sulawesi Barat tahun 2025. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan monitoring dan uji petik terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilai provinsi sebelumnya. Kegiatan ini diawali dengan paparan singkat mengenai persiapan…
Mamuju, – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan asistensi reviu kecukupan/memadai anggaran dan sumber daya manusia (SDM) bagi Inspektorat Daerah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 21 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dengan tujuan mendukung pelaksanaan pedoman penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Hadir sebagai narasumber, Arya Eka Pradifta dari Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang membawakan materi “Reviu Laporan Kecukupan/Memadai Anggaran dan SDM di Sekretariat dan Irbansus”. Dalam…