Kegiatan OPD

Kegiatan OPD (5150)

Children categories

Pesan Keteladanan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk Para ASN: "Jangan Ambil Haknya Orang"

Pesan Keteladanan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk Para ASN: "Jangan Ambil Haknya Orang" (0)

 

Mamuju – Upacara Hari Kesadaran Nasional menjadi ajang Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyampaikan pesan menohok kepada ratusan ASN yang mengikuti jalannya upacara, Senin 17 November 2025.

 

Di momen yang juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 itu, Gubernur Suhardi Duka mengajak para ASN untuk kembali menata diri dan bekerja dengan semangat memperbaiki daerah.

 

Namun ia mengingatkan bahwa perubahan tidak akan bergerak jika aparatur tidak menjadi contoh lebih dulu.

 

“Dan untuk bisa mengubah kita dulu yang berubah, karena kita adalah teladan, kita adalah panutan. Kalau pemerintahnya dilihat aut-autan ya rakyat tidak percaya kita, dengan demikian perbaiki diri, perbaiki tata kelola, perbaiki disiplin, perbaiki tanggungjawab,” ujar SDK.

 

SDK kemudian berbicara soal keteladanan di kalangan pimpinan. Pejabat yang memegang posisi strategis, kata dia, harus menjaga integritas dan tidak bermain-main dengan hak orang lain.

 

“Jangan ambil haknya orang, betul?,” serunya.

 

Ia juga menyinggung peran kepala dinas yang dianggapnya punya pengaruh besar terhadap pola kerja bawahan. Menurut SDK, bawahan akan mengikuti apa yang mereka lihat dari pimpinannya.

 

Keteladanan, lanjutnya, menjadi fondasi. Jika pimpinan dianggap salah oleh bawahannya, maka instruksi apa pun akan sulit diikuti.

 

“Kepala dinas jadi teladan, supaya anak buah bisa mengikuti, anak buah ada yang dia lihat, anak buah bisa ikut jalan kita. Kenapa? karena jalan kita benar, tapi kalau di mata anak buah jalan kita salah, mana ada yang mau ikut? bahkan akan menjadi pelajaran buruk bagi anak buah kita. Dengan demikian, mari perbaiki," jelasnya.

 

Suhardi Duka juga menyinggung kondisi anggaran pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, yang kini diperhadapkan dengan pemotongan anggaran dari pusat.

 

Ia meminta ASN tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut dan tetap loyal pada keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, yang penting adalah bagaimana daerah bisa beradaptasi dan tetap berjalan.

 

Ia bahkan mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk gubernur ikut terpangkas hingga 50 persen.

 

"Jadi bukan hanya saudara saudara yang merasakan itu. Saya pun melakukan pemotongan secara ekstrem. Uang makam minum sudah hapus saja. Tidak usah kita makam minum di ruangan cukup air putih saja," pungkasnya. (Rls)

View items...

Jakarta — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kearsipan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kearsipan di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2025 di Ruang Serba Guna Nurhadi Magetsari, Gedung ANRI Jakarta, diikuti oleh para kepala dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi serta kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam Rakornas ini, dibahas berbagai isu penting, mulai dari penguatan regulasi dan kelembagaan kearsipan di pemerintah daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, hingga pengembangan sistem kearsipan digital dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepala Dinas…

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam kegiatan Webinar ASN Adaptif Seri-47 yang mengusung tema “Penguatan Kompetensi SDM untuk Program Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan secara daring, Kamis 23 Oktober 2025. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa ASN harus adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil untuk menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan yang semakin kompleks. Diperlukan kemampuan analisis, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman terhadap pendekatan pembangunan berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai penggerak utama…

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PG-BPSDL) yang dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman teknis dan substansi bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan, penetapan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang berbasis pada potensi, kondisi, dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya integrasi aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam setiap tahapan perencanaan, agar kebijakan pangan dan gizi di…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat dan berlangsung di Hotel Grand Putra, Mamuju, Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah, lembaga vertikal, serta mitra kebencanaan di Sulawesi Barat. Tujuan utamanya adalah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perwakilan Dinas Sosial Sulbar, Gamaliel, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengatakan kehadiran…

MAMUJU — Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029, yang digelar di Hotel Grand Putea, Kamis, 23 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana menekankan pentingnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagai arah kebijakan strategis lima tahunan bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, dokumen ini menjadi acuan dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Sulbar. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga “Dokumen perencanaan penanggulangan bencana itu penting karena akan menjadi…

Mamuju - Sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar), Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu, 22 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Dalam kegiatan dibahas strategi untuk meningkatkan PAD dan mengoptimalkan penggunaan SiLPA 2025, juga pentingnya sinergi antara perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat terkait lainnya.…

Mamuju - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai, menerima kunjungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar di Rumah Adat Mamuju pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kajati Sulbar, Sukarman Sumarinton. Kunjungan ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah, lembaga hukum dan lembaga adat dalam membangun sektor pariwisata di Sulbar. Kadis Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai menyambut baik kunjungan Kajati Sulbar bersama rombongan dan berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan antara Dinas Pariwisata dan Kejati Sulbar. "Kami sangat menghargai kunjungan ini dan berharap kita dapat bekerjasama dalam membangun sektor pariwisata di Sulbar," ujar Bau Akram.…

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) menerima update Peringatan Dini Cuaca dari BMKG Kelas II Tampa Padang, Mamuju, Sulbar, pada Selasa (22/10/2025) pukul 17.21 WITA. Dalam informasi tersebut, BMKG menyebutkan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 17.35 WITA di beberapa wilayah, antara lain: Kabupaten Pasangkayu: Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga Kabupaten Mamasa: Pana Kabupaten Mamuju Tengah: Karossa dan sekitarnya. Potensi hujan juga dapat meluas ke wilayah: Kabupaten Pasangkayu: Dapurang, Tikke Raya, Bambaira Kabupaten Mamuju: Sampaga, Tommo Kabupaten Mamasa:…

Mamuju - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi hidrometeorologi di seluruh wilayah Sulbar. Selain memantau perkembangan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang, maupun banjir, tim Pusdalops juga aktif melakukan pengecekan terhadap alat Early Warning System (EWS) . Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sistem peringatan dini berfungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan informasi cepat dan akurat apabila terjadi potensi ancaman bencana. Pemantauan dilakukan secara rutin melalui ruang command center Pusdalops, serta melalui laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar,…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan menggelar Rapat Reviu Evidence Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rabu (22/10/2025). Digelar di ruang rapat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, rapat bertujuan meninjau dan menyempurnakan bukti dukung pelaksanaan SPBE agar sesuai dengan standar dan pedoman evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Panca Daya ke-5, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, sebagai wujud nyata dukungan terhadap visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan…

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments