Mamuju - Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan pentingnya data produksi pangan sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Edukasi Statistik yang diselenggarakan oleh BPS Sulbar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 28 Agustus 2025.
Edukasi Statistik ini mengangkat tema “Bagaimana BPS Mengukur Produksi Pangan di Indonesia”. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah serta perguruan tinggi se-Sulbar.
Musrifa Hamzah, Perencana Ahli Muda yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulbar Tahun 2025–2029.
Menurutnya, dari lima misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, terdapat empat misi yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan BPS ini.
Pertama, Misi 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Data produksi pangan yang akurat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang merupakan tulang punggung ekonomi Sulbar.
Kedua, Misi 2: Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Statistik pangan membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sekaligus meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. Hal ini berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Ketiga, Misi 3: Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Melalui kegiatan edukasi statistik, pemerintah daerah, akademisi, dan mahasiswa memperoleh peningkatan literasi data (data literacy). Melek data ini merupakan salah satu wujud nyata pembangunan SDM unggul di era digital, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas perencanaan, riset, dan inovasi.
Keempat, Misi 5: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Pemanfaatan data resmi BPS mendorong perumusan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy), yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, data produksi pangan juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang ketahanan pangan sebagai bagian penting dari pelayanan dasar yang berkualitas.
“Data pangan yang akurat adalah fondasi untuk mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat posisi Sulbar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Musrifa.
Musrifa menekankan bahwa literasi data di kalangan ASN dan akademisi perlu terus ditingkatkan agar perencanaan pembangunan benar-benar berbasis bukti.
“Edukasi statistik seperti ini sangat penting. Kita tidak bisa lagi merancang program hanya berdasarkan asumsi. Pemerintah daerah harus menjadi pengguna aktif data BPS untuk memastikan kebijakan yang kita ambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara BPS sebagai penyedia data dan perangkat daerah sebagai pengguna utama dalam perumusan kebijakan publik. Musrifa menyampaikan harapan agar sinergi lintas sektor semakin diperkuat.
“Kami di Bapperida siap menjadi jembatan antara data dan kebijakan. Tapi sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar data pangan benar-benar dimanfaatkan dalam pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang ketahanan pangan,” tutup Musrifa.
Kegiatan ini dipimpin oleh Muhammad Zaid dari BPS dan diikuti oleh peserta umum, pegawai BPS se-Sulbar, Bapperida Sulbar, DTPHP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten, serta perguruan tinggi seperti Universitas Tomakaka Mamuju, Universitas Muhammadiyah, dan Institut Agama Islam Darul Da’wah Isyad Polewali Mandar.
Naskah : Bapperida Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
