Polman – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) menyamakan langkah dalam penanganan stunting melalui Roadmap Penanganan Stunting Terpadu (PASTIPADU).
“Stunting bukan hanya masalah angka – angka, bukan lagi masalah pembangunan, tapi sudah menjadi masalah kemanusiaan. Ini menjadi kewajiban negara atau pemerintah karena berkaitan dengan hak asasi manusia,” ucap Junda saat melakukan Sosialisasi PASTIPADU sekaligus Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Stunting di Aula Kantor Balitbangren Polman, Kamis (26/9/2024).
Setidaknya ada 5 (lima) permasalahan yang ditemukan terkait stunting, antara lain :
1. Angka perkawinan anak yang tinggi. Berdasarkan data angka perkawinan anak Tahun 2023, Sulbar mencapai angka sebesar 11,25 persen, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 6,92 persen.
2. Intervensi kelompok sasaran yang lemah. Intervensi pada kelompok pendampingan yang lemah disebabkan tingkat kehadiran di posyandu hanya mencapai rata-rata 60 persen, sehingga banyak sekali anak-anak dan ibu hamil tidak terpantau dan mendapatkan layanan di posyandu atau puskesmas.
3. Akses pangan yang terbatas. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Sulbar di Tahun 2023 adalah sebesar 74,70 persen masih jauh dari skor ideal yakni sebesar 100 persen.
4. Akses terhadap sanitasi yang buruk dan air minum layak yang tidak memadai. Data BPS menunjukkan capaian akses air minum layak di Sulbar pada Tahun 2023 hanya sebesar 79 persen dari target 100 persen, yang artinya masih terdapat sekitar 20 persen penduduk belum memiliki akses air bersih yang layak. Selain itu, untuk akses sanitasi di Tahun 2023 Sulbar berada pada angka 82,36 persen.
5. Belum Optimalnya Fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Menurutnya, keterpaduan menjadi tantangan dalam menangani permasalahan stunting, sehingga usaha – usaha yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini belum optimal.
Untuk itu, Junda mendorong peningkatan kolaborasi para pemangku kepentingan, khususnya TPPS provinsi dan kabupaten. Itu juga sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin.
“Fiskal kita terbatas, sehingga akan sulit jika mengintervensi masing – masing. Untuk itu, bagaimana kita berkolaborasi, untuk menangani masalah - masalah seperti kemiskinan ekstrem dan stunting, untuk menyongsong Indonesia Emas,” tegas Junda.
Harapannya, Roadmap PASTIPADU menjadi panduan strategis untuk mengurangi prevalensi stunting di Sulbar secara terstruktur dan berkesinambungan.
Tentunya karena dalam road map ini memuat berbagai program dan kebijakan dikembangkan dengan pendekatan multisektoral yang melibatkan aspek spesifik dan sensitif.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata – rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Penulis : Bapperida Sulbar
Editor : humassulbar
