Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Bidang Pelayanan E-Goverment menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan Website. Bimtek diikuti seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar dan dilaksanakan selama empat hari, tanggal 5 hingga 8 Agustus 2019, di lantai II kantor Gubernur Sulbar.
Ada dua jenis bimtek yang dilaksanakan, yakni bimtek admin web dan admin artikel alias penulis berita. Hari pertama dan kedua bimtek untuk admin web dan dua hari berikutnya diperuntukkan bagi peserta bimtek penulis berita. Setiap OPD lingkup Pemprov Sulbar mengirim dua peserta, masing masing satu orang untuk satu jenis bimtek. Setiap hari dikuti 20 peserta dari 20 OPD.
Bimtek pengelolaan website, diharapkan dapat memaksimalkan peran website dalam menyiapkan dan menjadi corong informasi kepada publik. "Penyampaikan informasi publik dan layanan publik secara online yang lebih baik adalah sasarannya.Yang kita inginkan, peserta bimtek dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bimtek dalam mengelola website OPD nantinya," papar Kadis Kominfo,persandian dan Statistik Sulbar Muzakkir Kulasse saat membuka acara bimtek ini.
Lebih lanjut Muzakkir menuturkan bahwa media website OPD menjadi etalase kerja atau kinerja organisasi yang juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Sayangnya, sampai saat ini OPD yang telah mengelola website secara serius masih relatif kurang. Padahal tuntutan informasi dalam era keterbukaan saat ini sangatlah besar.
Disebutkannya, saat ini, masih ada OPD yang belum mengaktifkan website karena belum meminta akundomain web resmi yakni domain .go.id ke Dinas Kominfo. Ada yang sudah diberikan sudah didaftarkan domain dan sudah diaktifkan akun tetapi tidak aktif. Informasi yang ditampilkan masih kurang. Jangankan memberikan publikasi data, sebatas informasi profil dinas saja masih
ada yang belum dimuat diwebsite OPD. "Oleh sebab kegiatan ini sangatlah penting sebagai langkah mengejar ketinggalan.
Apalagi saat ini sudah era teknologi, yang mendorong kita untuk bisa mengaplikasikannya serta memberikan
informasi baik data, pengumuman maupun dalam bentuk publikasi pemberitaan kepada publik," papar Mantan Sekwan DPRD Sulbar ini.
Sementara itu, Kabid Layanan E Goverment iskominfo Sulbar, M Ridwan Djafar mengatakan, bahwa dengan terbitnya peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), setiap pemerintah daerah termasuk pemprov Sulbar dituntut untuk siap menghadapi SPBE. Bagaimanapun juga, kata M Ridwan website adalah bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Olehnya perlu untuk dijalankan secara maksimal oleh OPD. "Dengan adanya Perpres 95 2018, mau tidak mau, siap tidak siap Pemprov Sulbar harus menyambut SPBE. Kami berharap admin web dan penulis berita tidak mudah terganti. Apalagi kami merencanakan ada bimtek lanjutan yang nantinya akan diberikan sertifikasi" kata M Ridwan.
Mengenai peningkat SDM bidang yang berkaitan dengan teknologi, Diskominfo Sulbar menyusun konsep atau rencana terkait manajemen dan peningkatan SDM yang mengurusi SPBE. Selain Tim koordinasi SPBE Sulbar juga akan ada dibentuk tim teknis SPBE. Tim teknis terdiri dari tenaga teknis OPD yang mengurusi OPD masing masing dan tenaga teknis pemprov Sulbar yang menangani urusan teknis lebih makro atau lintas OPD," tutup M Ridwan.
