Mamuju Tengah - Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Pertemuan Validasi Data Sasaran dan Cakupan Penemuan Kasus dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), yang berlangsung di Hotel Wisma Bahari, Selasa 02 Desember 2025.
Kegiatan ini mendapat pendampingan langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai bagian dari upaya memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di tingkat kabupaten.
Pertemuan diikuti oleh seluruh petugas surveilans Puskesmas, surveilans RSUD Mamuju Tengah, serta pengelola program prioritas seperti DBD, Diare, dan PD3I. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (daring dan tatap muka) dan berjalan lancar. Narasumber utama berasal dari Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kepala Bidang P2P yang membawakan materi terkait PD3I, serta PJ SKDR Provinsi Sulbar yang menyampaikan materi mengenai Evaluasi SKDR.
Kegiatan ini bertujuan memastikan kesesuaian data sasaran, meningkatkan akurasi pelaporan mingguan, mengidentifikasi perbedaan data kasus, serta memperkuat koordinasi lintas program dalam pemutakhiran data surveilans. Proses validasi dilakukan melalui review data mingguan SKDR, cross-check dengan laporan rutin tiap program, konsultasi dengan petugas Puskesmas, serta rekonsiliasi data apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja SKDR Kabupaten Mamuju Tengah pada minggu ke-1 hingga ke-47 (Januari–November 2025) berada pada kategori sangat baik, dengan capaian kelengkapan dan ketepatan laporan di atas 90% serta ketepatan respon alert kurang dari 24 jam. Meskipun demikian, penguatan tetap diperlukan agar seluruh Puskesmas dan RSUD Mamuju Tengah dapat mencapai kualitas pelaporan yang merata, termasuk dalam surveilans PD3I seperti pelacakan kasus campak dan AFP.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan merekomendasikan agar kegiatan validasi data dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk penguatan kapasitas petugas surveilans, terutama bagi petugas baru. Selain itu, lintas program diharapkan melakukan sinkronisasi data minimal setiap triwulan dan menerapkan mekanisme early warning berbasis data valid untuk meningkatkan ketepatan deteksi dini.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem surveilans daerah melalui kegiatan validasi, verifikasi alert, dan pendampingan teknis. Dengan data yang akurat dan berkualitas, respon pengendalian penyakit akan semakin cepat, tepat, dan efektif dalam melindungi masyarakat.
Naskah : Dinkes Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
