Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan rapat evaluasi internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, yang digelar di ruang kerja Kantor Bapperida Sulbar, Kamis, 30 Oktober 2025.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, dan diikuti oleh seluruh tim teknis SPBE. Kegiatan ini bertujuan meninjau progres pelaksanaan indikator SPBE serta memastikan kelengkapan bukti dukung yang diperlukan untuk penilaian tahun berjalan.
Dalam arahannya, Muhammad Darwis Damir menekankan pentingnya keseriusan dan kolaborasi seluruh tim dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, capaian indeks SPBE setiap perangkat daerah akan menjadi salah satu komponen penilaian aspek prestasi kerja, yang digunakan sebagai dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Tahun Anggaran 2026.
“Kita harus memastikan target tahun ini tercapai sesuai perjanjian kinerja, yaitu indeks SPBE minimal 4,5 atau kategori memuaskan. Ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari kualitas tata kelola dan pelayanan publik kita, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital,” tegas Darwis.
Ia juga menginstruksikan seluruh penanggung jawab indikator untuk meninjau kembali kelengkapan bukti dukung dan memastikan konsistensi penerapan prinsip-prinsip SPBE di lingkungan Bapperida. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga validitas data serta meningkatkan akurasi dalam proses penilaian.
Sebagai sistem strategis nasional, SPBE berperan dalam mendorong efisiensi birokrasi, memperkuat integrasi antar layanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data dan teknologi informasi.
Implementasi SPBE di Sulawesi Barat juga menjadi bagian dari penguatan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan tata kelola pemerintahan berbasis data, transparansi, dan inovasi.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam arahannya yang disampaikan terpisah, menyebut bahwa pengukuran indeks SPBE merupakan momentum penting untuk memperkuat integrasi layanan digital antar perangkat daerah.
“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk membangun birokrasi yang responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan kerja kolektif dan komitmen yang kuat, kami optimistis target indeks SPBE kategori memuaskan dapat tercapai,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Bapperida Sulbar berharap dapat memperkuat peran sebagai motor penggerak transformasi digital pemerintahan di daerah, serta memastikan pelayanan publik di Sulawesi Barat semakin efisien, adaptif, dan berkualitas di era digital. (Rls)
