Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sulbar, Darwin Yusuf dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulbar, Djamilah, menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional, secara virtual dari Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Jum'at, 23 Juli 2021. Digelar secara daring, kegiatan itu dilaksanakan serentak, baik pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah daerah, yang juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui virtual. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema,"Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan pesan, kiranya para generasi penerus tetap rajin belajar meski dari rumah. “Tetaplah semangat belajar dan bermain di rumah untuk sementara waktu. Anak-anakku, anak-anakku semua masa depan Indonesia. Harus semangat belajar, riang gembira, rajin beribadah, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan bagi kita semua, bagi Bangsa Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak-anakku di Indonesia. Anak-anak terlindungi, Indonesia Maju,” ujar Presiden saat menghadiri acara virtual itu Selain meminta anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, Presiden juga mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan di masa pandemi, untuk menghindari penularan Covid-19. "Saya meminta kepada anak-anak untuk terus memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun setiap setelah melakukan kegiatan, menjaga jarak apabila berbicara dengan orang lain serta mengingatkan teman-teman atau orang lain selalu memakai masker jika keluar rumah,"imbaunya Melalui kesempatan itu, Presiden menjelaskan, sebelumnya pemerintah merencanakan membuka sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021. Tapi, karena jumlah kasus aktif Covid-19 melonjak, rencana itu terpaksa ditunda. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan dukungan penuh terhadap kepentingan para generasi penerus bangsa, khususnya bagi Sulbar. Untuk itu, Ia berharap kiranya para generasi pelanjut Sulbar dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan benar-benar dapat menjadi penerus untuk menggapai cita-cita bangsa. "Kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan generasi emas, dengan harapan generasi kita dapat terus terjaga,…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas'ud, Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Faris Sudirman, melaunching Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB PPKM) 2021 dari Presiden RI, Joko Widodo, Rabu, 21, Juli 2021. Berlangsung di Kantor Bulog Mamuju, Bantuan Beras di masa PPKM diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan KPM Bantuan Sosial Tunai (BST). Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, launching Program Bantuan Beras PPKM 2021 untuk Sulbar bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama PPKM dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Saya berharap dengan adanya Program Bantuan Beras PPKM 2021 ini, beban masyarakat Sulbar dapat berkurang. Tetap bersabar dan kita yakin pademi Covid-19 ini akan segera berakhir," kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat menyampaikan sambutannya Ali Baal mengemukakan, alokasi bantuan setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 10 kg/ KPM/alokasi dengan kualitas beras CBP medium. Sasaran program tersebut berdasarkan data KPM PKH dan KPM BST yang tercatat dalam data Kemensos, yaitu 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST, dengan waktu pelaksanaan BB PPKM berlangsung selama 1 bulan. "Kita berharap 20 ribu ton beras dan paket bantuan ini dapat tersebar ke seluruh penjuru di enam (6) kabupaten di Sulbar, serta dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atau manfaat penerima,"sebut Ali Baal Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Faris Sudirman mengatakan, bantuan itu berdasarkan dari Intruksi Presiden RI, bahwa negara maupun pemerintah provinsi dan kota hadir di tengah-tengah masyarakat dan dapat mengurangi beban masyarakat. Disampaikan, jumlah KPM BB PPKM 2021 untuk enam (6) kabupaten di Sulbar, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, jumlah PKH 28,726, BST 14,405, total 43,131, kuantum/KPM 10 kg, kebutuhan beras 431,310 kg. Mamasa, jumlah PKH 9,412 , BST 7,782, total 17,194, kuantum/KPM 10 kg, kebutuhan beras 171,940 kg. Majene, jumlah PKH 12,392, BST 9,429, total 21,821, kuantum/KPM 10 kg, kebutuhan…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menjalani pemeriksaan Swab Antigen sekaligus menyaksikan pemeriksaan yang sama terhadap para stafnya, Jum'at, 16 Juli 2021. Berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, prosesi pemeriksaan Swab Antigen dilakukan oleh pihak Tenaga Kesehatan dan dihadiri langsung Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, berdasarkan informasi terbaru terkait perkembangan Covid-19 di Kabupaten Mamuju, dinilai telah terjadi peningkatan yang signifikan, dan memasuki struktur kepemimpinan di Provinsi Sulbar. Olehnya itu, kata Ali Baal, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penyebaran Covid-19 tersebut tersebar di instansi pemerintahan. "Hari ini saya menjalani pemeriksaan antigen, Alhamdulillah negatif. Staf yang setiap hari bekerja untuk kelancaran tugas saya sehari-hari, termasuk ADC dan sopir juga sudah pemeriksaan. Alhamdulillah, semua negatif. Namun, saya mengingatkan untuk disiplin pada protokol kesehatan, termasuk para staf dan tamu yang berkunjung ke Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, "sambungnya Ali Baal menekankan, sebagaimana yang Ia selalu sampaikan, dalam masa pandemi Covid-19 hendaknya terus melakukan ikhtiar dalam mencegah penularan Virus Corona, serta menjaga diri dan orang lain dengan terus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, pihaknya melakukan tracking, dalam rangka upaya pencegahan terjadinya paparan Covid-19 dari berbagai kegiatan pimpinan, gubernur dan para staf. "Tadi pagi kami melakukan prosesi Tes Swab Antigen kepada Bapak Gubernur dan para stafnya, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan satupun yang positif. Semua prosesi tersebut mengeluarkan hasil negatif dan tak ada satupun dari para staf yang terpapar Covid-19," beber drg. Asran Untuk lebih memastikan Gubernur Sulbar aman dari paparan Covid -19, drg. Asran menyatakan, pihaknya berencana kembali melakukan Tes Swab PCR kepada Gubernur Sulbar pada 19 Juli mendatang, tepatnya Senin pagi. "Saya berencana kembali melakukan Tes Swab PCR lagi kepada Bapak Gubernur, untuk lebih memastikan Gubernur Sulbar aman dari Covid-19, juga sebagai…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri acara Do’a Bersama Untuk Indonesia dari Sulbar melalui video conference , Kamis, 15 Juni 2021 Pada kesempatan tersebut,Gubernur Ali Baal Masdar menyampaikan, acara malam ini merupakan wujud komitmen bersama membangun optimisme agar dapat segera menjalani kehidupan tanpa kegelisahan karena Covid-19 “Ini perlu kita lakukan dengan penuh semangat dan ketulusan. Berdoa adalah bentuk ikhtiar mengetuk pintu langit sebagai wujud penghambaan kita dihadapan Tuhan, pasrah memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Amin,”kata Gubernur Ali Baal Masdar. Ia juga menyampaikan, perjuangan di tengah pandemi Covid-19 untuk mengatasi penyebaran berbagai varian virus corona, perlu juga selalu dilakukan dengan penuh ketulusan setiap melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Untuk itulah, Ia berharap, dalam menghadapi pandemi sekarang, tidak membuat panik berlebihan. apalagi menjadi paranoid, “Mari selalu merawat semangat bekerja keras dalam bingkai kebersamaan, yang sangat penting juga, berikhtiar dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan,”ajak Ali Baal . (kominfo)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka Festival Inklusif (Kesetaraan) 2021, melalui video conference di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulbar, Kamis, 15 Juli 2021. Kegiatan yang digelar secara daring tersebut, diselenggarakan oleh komunitas sosial Garis Hitam Project. Festival Inklusif (Kesetaraan) merupakan kegiatan dalam rangka mengangkat isu kesetaraan sosial yang ada di masyarakat, dengan menghadirkan narasumber dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait fokus isu kesetaraan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengaku senang dapat kembali mengikuti pembukaan Festival Inklusif (kesetaraan) yang digelar secara daring tersebut. "Pada 2020 sebelum Pandemi Covid-19, saya juga hadir membuka Festival Inklusif (kesetaraan) di Mall Maleo Town Square,"ucap Enny Disampaikan, Garis Hitam Project merupakan wadah yang baik untuk anak muda membangun lingkaran yang inklusif di Sulbar. Oleh karena itu, Ia menyatakan Pemprov Sulbar sangat mendukung kegiatan itu. "Garis Hitam Project merupakan komunitas sosial yang mewadahi kegiatan festival ini, untuk menciptakan diskusi yang bermanfaat terkait isu-isu yang dibicarakan,"tutur Enny Walaupun festival itu diselenggarakan secara daring, Enny berharap, tidak mengurangi makna dan niat serta hasil yang akan dicapai, untuk mengedukasi publik terkait isu diskriminasi yang masih tercipta di kalangan masyarakat luas, agar dapat memotivasi dan mewujudkan kesetaraan sosial. "Mendengar bahwa festival ini akan dilaksanakan menjadi kegiatan tahunan, ya Insya Allah mudah-mudahan pada 2022 nanti sudah berakhir Covid-19, kita dapat bertemu langsung pada Festival Inklusif (kesetaraan) 2022,"harapnya Melalui kesempatan itu, Enny menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Garis Hitam Project dan berbagai pihak yang selama ini telah mendukung kesuksesan pelaksanaan program kesetaraan 2021 itu. "Saya atas nama pemerintah daerah berterima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi, serta selalu berharap agar komunitas dan berbagai sinergi koordinasi lintas sektor yang telah dibina selama ini, dapat diteruskan dan bersama-sama membangun lingkungan yang setara,"tuturnya Pada kegiatan itu turut hadir secara virtual, CEO Campaign.com William Gondokusumo, Founder Garis Hitam Project,…

Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2020, Rabu, 14 Juli 2021. Persetujuan bersama ini, ditandai dengan penandatanganan bersama antara Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dengan Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, melalui rapat paripurna di Kantor Sementara DPRD Sulbar yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pelaksanakan APBD T.A 2020 dilandasi dengan niat baik dan tulus demi memajukan Sulbar. "Semua ini kita laksanakan dengan dilandasi niat dan ketulusan demi memajukan daerah kita, agar lebih maju dan Insya Allah akan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya,"kata Ali Baal Pada kesempatan tersebut, Ali Baal mengingatkan, bahwa salah satu agenda penting penyusunan dan pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD T.A 2021 dan Rancangan APBD Pokok T.A 2022, akan dihadapi dalam waktu dekat. "Tanpa mengurangi makna pentingnya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar T.A 2020, saya sedikit mengingatkan pentingnya agenda penyusunan dan pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD T.A 2021 dan Rancangan APBD Pokok T.A 2022 dalam waktu dekat. Olehnya itu, kami Pemprov sangat mengharapkan dukungan anggota dewan yang terhormat, agar pembahasan Ranperda tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang akan disepakati,"ucap Ali Baal Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020, sudah melalui mekanisme tata tertib DPRD, diawali pembahasan tahap pertama yang dimulai dengan rapat-rapat paripurna DPRD. Selanjutnya, DPRD melakukan rapat kerja Badan Anggaran bersama Komisi dan Eksekutif. Selain itu, juga melakukan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dan informasi tambahan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Ranperda tersebut. Adapun realisasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020, antara lain: Pendapatan sebesar, Rp. 2.005.530.335.280,15 (dua triliun lima miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah lima belas sen ). Belanja sebesar, Rp. 1.989.564.784.560,66 (satu triliun sembilan ratus delapan…

Peringatan Hari Jadi Mamuju yang ke-481 Tahun hendaknya tidak sekedar formalitas atau sekadar pertambahan angka setiap tahun, namun yang sangat penting ialah memaknai hari jadi sebagai momentum refleksi untuk melakukan evaluasi kritis terhadap capaian yang diperoleh dan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Mamuju. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada Rapat Paripurna DPRD Mamuju Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Mamuju Ke-481 Tahun, yang berlangsung di Kantor DPRD Mamuju, Rabu 14 Juli 2021. Peringatan Hari Jadi Mamuju tahun ini mengusung tema"Dengan Semangat Hari Jadi Mamuju Ke-481 Tahun, Kita Aktualisasikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Mamuju Keren". Ali Baal menilai tema Peringatan Hari Jadi Mamuju ke- 481 Tahun sangat tepat dan relevan, untuk membingkai semangat semua elemen masyarakat Mamuju, untuk bahu-membahu membangun daerah. Masih kata Ali Baal, sehubungan dengan kondisi yang dihadapi dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih terus menghantui, begitupun situasi pasca gempa 6,2 magnitudo pada pertengahan Januari lalu, diharapkan Peringatan Hari Jadi Mamuju ke-481 Tahun hendaknya menjadi momentum membangun optimisme dan solidaritas menghadapi tantangan yang masih membentang. "Membangun optimisme sangat penting, bukan hanya karena kedudukan Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, lebih dari itu tidak berlebihan menyebut Mamuju merupakan Indonesia mini yang membutuhkan perekat dalam merawat kebersamaan yang telah terbangun, hendaknya terus dikuatkan,"ujar Ali Baal Melalui kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi harapan, yaitu, pertama kebersamaan pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif dan Kabupaten Mamuju, hendaknya terus terpelihara dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, bersama-sama terus menjaga Mamuju menghadapi tantangan dan dinamika sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, termasuk tantangan pelanggaran hukum, seperti peredaran narkoba dan praktek perdagangan perempuan dan anak. Ketiga, bersinergi bersama membangun optimisme dan solidaritas menghadapi tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mamuju pada khususnya dan Sulawesi pada umumnya. "Dengan memelihara kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang semuanya…

Dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah, sebagai bagian dari Program PEN, Pemprov Sulbar menggelar rapat pembahasan dana pinjaman PEN Daerah, Selasa, 13 Juli 2021. Bertempat di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemkesra, Muh Natsir, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junda Maulana. Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan dana pinjaman PEN dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Hal itu tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh stakeholder terkait, sehingga visi misi pemerintah daerah kedepan diharapkan mampu menunjang kemajuan provinsi ke-33 ini. "Kita menginginkan percepatan pembangunan untuk kemajuan Sulbar. Untuk itu, kita harus melakukan pinjaman dana PEN demi menunjang program-program kerja pemerintah daerah Sulbar,"sebut Ali Baal Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat tersebut dilaksanakan untuk melakukan konsolidasi percepatan dana pinjaman PEN yang diperuntukkan bagi pembiayaan infrastruktur dari kementrian terkait. Disampaikan, terdapat beberapa item penting dari hasil rapat itu yang diawali dari koordinasi unit lintas OPD terkait, seperti PTSP, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR. "Semuanya telah diatur, sehingga ketika kita menemukan permasalahan harus langsung segera diselesaikan,"ujar Idris Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan hasil rapat bersama Gubernur Sulbar dan OPD terkait, diputuskan akan segera melakukan konsolidasi percepatan agar tidak terjadi lagi dokumen-dokumen yang terpisah antara satu dengan yang lain. "Kita berharap PEN ini dapat segera direalisasikan, dan malam ini kita akan bergerak semuanya,"tandasnya Turut hadir dalam rapat tersebut, para Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lainnya. (farid)

Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulbar, berlangsung Selasa, 13 Juli 2021. Digelar secara virtual, Rakor PPID dibuka oleh Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, yang juga selaku PPID Utama, di ruang kerja Kepala Dinas Kominfopers Sulbar. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menekankan, diperlukan pemahaman dari masing-masing OPD dalam merespon permohonan informasi terkait OPD yang tidak memberikan respon/jawaban terhadap permohonan informasi, baik dari LSM maupun perorangan, sehingga PPID Pembantu bisa lebih reaktif dalam mendukung optimalisasi pelayanan informasi. Disampaikan, PPID Sulbar telah meraih anugerah sebagai Badan Publik Menuju Informatif, walaupun dimulai dengan sarana dan prasarana yang minimal. Untuk itu, diharapkan melalui rakor bersama PPID Pembantu bisa menghasilkan rekomendasi, mendapatkan masukan dan dukungan yang dapat dilakukan bersama sebagai upaya untuk penguatan peran PPID Sulbar meraih anugrah yang lebih tinggi lagi. Terkait daftar isian publik, Ia mengatakan, diharapkan PPID Pembantu memperhatikan ketersediaan konten-konten informasi yang bisa ditampilkan di website agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Ketua Komisi Informasi (KI) Sulbar, Dulhaj Muchtar Mahmud menyambut baik harapan dan komitmen dari Kepala Dinas Kominfopers Sulbar untuk meraih target Sulbar informatif, sehingga menurutnya diperlukan cara dengan memaksimalkan ketersediaan informasi di setiap OPD masing-masing. Dikatakan, dalam penyampaian materi tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala berkaitan dengan beberapa hal, yakni kegiatan kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam undang-undang. "Inilah informasi yang wajib disediakan setiap saat,"tandas Dulhaj Muchtar Melalui kesempatan itu, Dulhaj Muchtar membeberkan mengenai Badan Publik yang disengketakan pada 2020-2021, yakni: pada 2020, Pemprov sebanyak tujuh (7), Pemkab sebanyak delapan (8), Pemdes sebanyak 17 dan Badan Publik Mandiri sebanyak tujuh (7). Selanjutnya, pada 2021, Pemprov sebanyak empat (4), Pemkab sebanyak 10, Pemdes sebanyak enam (6) dan Badan Publik Mandiri sebanyak tujuh (7). Dalam rakor, beberapa PPID Pembantu menyampaikan masukan atau saran, diantaranya dari PPID Pembantu Dinas…

Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulbar, berlangsung Selasa, 13 Juli 2021. Digelar secara virtual, Rakor PPID dibuka oleh Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, yang juga selaku PPID Utama, di ruang kerja Kepala Dinas Kominfopers Sulbar. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menekankan, diperlukan pemahaman dari masing-masing OPD dalam merespon permohonan informasi terkait OPD yang tidak memberikan respon/jawaban terhadap permohonan informasi, baik dari LSM maupun perorangan, sehingga PPID Pembantu bisa lebih reaktif dalam mendukung optimalisasi pelayanan informasi. Disampaikan, PPID Sulbar telah meraih anugerah sebagai Badan Publik Menuju Informatif, walaupun dimulai dengan sarana dan prasarana yang minimal. Untuk itu, diharapkan melalui rakor bersama PPID Pembantu bisa menghasilkan rekomendasi, mendapatkan masukan dan dukungan yang dapat dilakukan bersama sebagai upaya untuk penguatan peran PPID Sulbar meraih anugrah yang lebih tinggi lagi. Terkait daftar isian publik, Ia mengatakan, diharapkan PPID Pembantu memperhatikan ketersediaan konten-konten informasi yang bisa ditampilkan di website agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Ketua Komisi Informasi (KI) Sulbar, Dulhaj Muchtar Mahmud menyambut baik harapan dan komitmen dari Kepala Dinas Kominfopers Sulbar untuk meraih target Sulbar informatif, sehingga menurutnya diperlukan cara dengan memaksimalkan ketersediaan informasi di setiap OPD masing-masing. Dikatakan, dalam penyampaian materi tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala berkaitan dengan beberapa hal, yakni kegiatan kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam undang-undang. "Inilah informasi yang wajib disediakan setiap saat,"tandas Dulhaj Muchtar Melalui kesempatan itu, Dulhaj Muchtar membeberkan mengenai Badan Publik yang disengketakan pada 2020-2021, yakni: pada 2020, Pemprov sebanyak tujuh (7), Pemkab sebanyak delapan (8), Pemdes sebanyak 17 dan Badan Publik Mandiri sebanyak tujuh (7). Selanjutnya, pada 2021, Pemprov sebanyak empat (4), Pemkab sebanyak 10, Pemdes sebanyak enam (6) dan Badan Publik Mandiri sebanyak tujuh (7). Dalam rakor, beberapa PPID Pembantu menyampaikan masukan atau saran, diantaranya dari PPID Pembantu Dinas…