Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Ketataprajaan, Nasir dan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Junda Maulana menggelar rapat lanjutan evaluasi pelaksanaan program 2018 dan program prioritas 2019 Pemprov Sulbar “ Rapat pemaparan evaluasi pelaksanaan program tahun 2018 dan program prioritas 2019 Pemprov Sulbar merupakan sarana monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan daerah di Sulbar,”kata Ali Baal Masdar di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Minggu 22 Juli 2018 Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meminta kepada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik untuk memaksimalkan fungsi jaringan internet agar para pelajar dapat menggunakan internet saat melakukan ujian…

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar bersama Kapolda Sulawesi Barat Baharudin djafar menghadiri Halal Bi Halal dan Peringatan Hari Jadi Kerukunan keluarga Jawa Lestari ke 32 Tahun, Di Gedung Pendopo kerukunan keluarga jawa Lestari, Mamuju, Minggu 15 Juli 2018 Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menghadiri halal bi halal dan peringatan hari jadi yang ke-32 tahun Kerukunan Keluarga Jawa (KKJ) Lestari di Gedung Pendopo KKJ Lestari Mamuju, Minggu 15 Juli 2018. Pada acara tersebut Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menyampaikan kehadiran warga Jawa di Sulawesi Barat banyak berperan, Apalagi dalam memotivasi warga lokal agar memiliki etos kerja dan keuletan…

21 Jul 2018

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala BKKBN Pusat diwakili, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas, Kresaputra, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angreni Anwar, Kepala BKKBN Sulbar, Andi Rita Mariani dan Danrem 142 Tatag, Muh. Taufiq Shobri saat menghadiri Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS) yang berlangsung di pelataran kantor BKKBN Sulbar, Rabu, 18 Juli 2018. Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dalam mewujudkan keluarga berkualitas harus digelorakan secara serius dan terus menerus agar masalah kependudukan tidak terjadi di Sulbar. Tidak hanya berada di pundak BKKBN, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. “ Pemerintah , pemerintah daerah, serta dukungan penuh…

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar selaku Ketua FKPPI mengikuti bhakti sosial yang diselenggarakan oleh TNI , di Taman Makam Pahlawan Patti’di, Kamis, 19 Juli 2018 Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar pada kesempatan tersebut mengemukakan bahwa bhakti sosial tersebut menghimpun semua elemen baik masyarakat, TNI, angkatan laut, FKPPI, Pemuda Pancamarga, Tagana, Satpol PP Kabupaten Mamuju dan Provinsi, serta dari veteran. “ Ini adalah bukti kepedulian kita , kecintaan kita kepada pahlawan kita dan untuk membuat Taman Makam Pahlawan ini bisa dilihat dan dihargai oleh seluruh masyarakat, “ kata Enny. Masih kata Enny, bhakti sosial tersebut menerjunkan sekira 300 personil,…

Aliansi Gerakan cinta guru melakukan aksi demontrasi di halaman kantor gubernur Sulbar pada hari Kamis 19 Juli 2019. Demo tersebut terkait Ketidakjelasan nasib para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SMU/SMK terkait penertiban Surat Keputusan (SK) dan pembayaran gajinya yang tertunda selama tujuh bulan sejak Januari-Juli 2018, Gubernur Sulbar Alibaal Masdar menerima para demontrasi tersebut dan Menanggapi hal tersebut dan angkat bicara, dihadapan puluhan massa Ia nyatakan dalam waktu dekat Pemerintah Sulbar akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Disampaikan ABM bahwa Insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membayarkan gaji GTT dan PTT yang punya SK, dan…

Sekretaris Provinsi (sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin menyerahkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 ke DPRD Sulbar. Penyerahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Senin, 9 Juli 2018. Pada kesempatan tersebut, Ismail menyampaikan, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 disusun berdasarkan laporan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 yang telah diserahkan oleh BPK-RI perwakilan Sulbar kepada Ketua DPRD Sulbar disaksikan oleh Gubernur Sulbar di sidang istimewa DPRD…

10 Jul 2018

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik , Muzakkir Kulasse bersama jajaran bidang Komunikasi Publik saat melakukan rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulbar, Jumat, 6 Juli 2018.Diterima oleh Ketua Komisi I Yahuda dan anggota komisi I DPRD Sulbar, Hastuti Indriani

10 Jul 2018

Sebagai warga Polman yang pada hari ini mengadakan perhelatan demokrasi pilkada Polman. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dan Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Hj. Andi Ruskati Ali Baal juga menggunakan hak pilihnya, Rabu, 27 Juni 2018. Sekitar pukul 10.15.00 wita, Ali Baal bersama istri mendatangi TPS 4 Matakali untuk menggunakan hak pilihnya. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar usai memilih mengharapkan pilkada yang dilaksanakan secara serentak hari ini berjalan aman ,tenteram damai, dan sukses. Kepada semua masyarakat diharapkan untuk menggunakan hak pilih nya sesuai apa yang menjadi pilihannya. " Kita harapkan melalui pilkada hari ini mendapatkan pemimpin yang arif dan bijaksana…

10 Jul 2018

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Gubernur se Indonesia menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur Jakarta, Senin, 2 Juli 2018. Pada pengukuhan Dewan Pengurus APPSI yang dilakukan oleh Mendagri , Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Timur. DR. H Soekarwo dikukuhkan sebagai Ketua Umum menggantikan DR. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si. Sementara Gubernur Sulbar, Ds. H. Ali Baal Ali Baal Masdar, Msi masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan APPSI bersama empat Gubernur lainnya, yaitu Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, H Erzaldi RosmanH. , SE, MM, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin…

Setiap penyelenggara negara, diwajibkan untuk melaporkan kekayaannya. Berdasarkan peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), maka setiap penyelenggara negara sudah dapat melakukan penyampaian LHKPN secara online. Hal tersebut disampaikan Tim KPK RI, Dian Widiarti saat menjadi pemateri dalam kegiatan Workshop LHKPN dan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 5 Juli 2018. Dian mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan itu sebagai bentuk penguatan pencegahan korupsi melalui LHKPN , dan adanya perubahan tata cara penyampaian LHKPN.Lebih…