Gubernur Sulbar, Alibaal Masdar yang didampingi Kadis Perikanan dan Kelautan Sulbar Parman Parakassi menerima Demonstrasi dari pergerakan mahasiswa islam Mamuju Sulbar pada hari Selasa, 25 April 2018 di depan kantor Gubernur Sulbar. Pada demo tersebut, Sulfian Syam sebagai korlap meminta kepada pihak pemerintah Sulbar dalam hal ini Gubernur Sulbar bapak ABM, untuk mengusut dan memberi soilusi akan masalah nelayan tradisional dan modern terkait mekanisme penangkapan ikan yang tentunya saat ini meresahkan para nelayan dan tentunya dapat mengakibatkan perang atau konflik. Yang  kedua Menuntut pemerataan bantuan ke seluruh nelayan tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme ,ketiga hentikan deskriminasi nelayan,sejahterakan mereka melalui program, selanjutnya meminta TNI dan Polri menindaki semua pelanggaran yang terjadi dilaut seperti memboman, pukat harimau dan segala bentuk alat tangkap yang dilarang dan pertegas aturan akan wilayah tangkap nelayan tradisonal dan nelayan serta konflik horisontal harus diredam sejak dini antara nelayan tradisonal dan nelayan modern.

Pada kesempatan tersebut, ABM yang menyampaikan bahwa sebagai gubernur Sulbar, dirinya juga dalah Ketua himpunan NelayanSeluruh Indonesia (HNSI) Sulbar yang tentunya akan memberikan perhatian terhadap nasib para nelayan kita yang ada di Sulbar. Dalam waktu dekat ini, saya akan bertemu dengan menteri perikanan dan kelautan RI untuk meminta janjinya untuk memberikan bantuan kepada nelayan di Sulbar" Mentri inu susi akan berkunjung ke Sulbar, Kabupaten pasangkayu saya akan berdialog langsung terkait segala program untuk nelayan, ungkap ABM. Namun untuk konflik yang dihadapai nelayan saat ini akan segera akan ditangani oleh pihak terkait dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan Sulbar, untuk bisa menjelaskan solusi dari permasalahan para nelayan,tutur ABM.

Pada kesempatan tersebut, Kadis perikanan dan kelautan, Parman Parakassi menjelaskan bahwa bantuan kepada nelayan tentunya akan segera diberikan, namun saat ini harus melalui mekanisme dan tentunya secara bertahap. Sedangkan untuk permasalahan wilayah itu sudah diatur dalam pembagian wilayah zona 1,zona 2 dan zona III untuk bisa membedakan wilayah laut mana yang bisa dilalui para nelayan dan yang wilayah yang dilarang. Selain itu, saya telah menunjuk kabid untuk membicarakan permasalahan antara nelayan tradisonal dan modern namun jika masih terkendala saya yang akan turunlangsung untuk bertemu dan berdiskusi dengan para nelayan, Segera jadwal dan kita akan duduk bersama mencari solusinya, ujar Parman.