Biro Ekbang Provinsi Sulbar menggelar acara High Level Meeting (HLM)  Tim Inflasi Daerah (TPID) yang dibuka langsung oleh  Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di ruang pertemuan lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 24 April 2018. Kegiatan tersebut hadir antara lain, perwakilan Kapolda Sulbar, Wakil ketua II DPRD Sulbar, Kepala kantor perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro, perwakilan para Bupati Sulbar, Kepala Biro Ekbang, Ali Chandra dan Tim pengendali inflasi daerah serta para peserta HLM inflasi daerah. Rapat tersebut bertujuan untuk pengambilan kebijakan, guna meningkatkan dampak inflasi di Sulawesi Barat,  serta mengambil langkah yang dibutuhkan guna menghadapi inflasi daerah tersebut.Pada sambutan yang dibacakan Ali Baal Masdar mengharapkan agar terjadi sinergi yang baik antara TPID Provinsi, TPID Kabupaten, Bank Indonesia, Bulog dan Aparat penegak hukum serta peran masyarakat.“Jika itu terjadi,  maka inflasi di Provinsi Sulawesi Barat disepanjang tahun 2018 berada pada level rendah dan stabil sehingga dapat mendukung target inflasi nasional 3.5±1 persen. Untuk itu, kita semua harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil,”kata Ali BaalAlibaal juga menekankan agar para  pedagang jangan menekan harga melampaui batas, serta tidak menimbun barang dan menjual barang seenaknya,“Belanja saja secukupnya.Apalagi saat ini pihak baik itu kepolisian dan dinas terkait Biro Ekbang diharapkan untuk melakukan operasi pencegahan penumpukan barang dagangan,”imbau Ali BaalSelain itu,  Ali Baal juga menghimbau pihak terkait yang berkaitan dengan dana desa di setiap kabupaten untuk terus memantau aliran dana desa agar secepatnya menyentuh semua pelosok desa dan dibelanjakan sesuai dengan fungsinya. Juga untuk terus bersinergi agar tidak ada ketimpangan program antara desa dan kabupaten.

“Walaupun provinsi tidak berkaitan langsung dengan dana desa, tapi saya himbau pemerintah kabupaten untuk betul-betul memantau dana desa ini. Jangan terpengaruh sama hal-hal lain, gunakan untuk sumber daya manusia, sarana desa, dan perekonomian desa. Kabupaten jangan terlalu lama berfikir mengatur uang desa, serahkan sama mereka dan biarkan mereka mengatur dan mengelola sendiri agar mereka bebas merencanakan apa yang menjadi prioritas kebutuhan desa, yang jelas harus dipantau,” tutur mantan bupati polman dua periode ini .