POLMAN--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat (Koperindag Sulbar), melalui Bidang Koperasi dan UKM melakukan kegiatan verifikasi kelompok usaha calon penerima bantuan bidang koperasi dan UKM tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada 22-23 Februari 2024. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh dinas. “Verifikasi ini dilakukan sebagai upaya dinas untuk memastikan apakah calon penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan,” ujar Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai. Kegiatan verifikasi dilakukan pada tiga kelompok, dimana dua kelompok usaha beralamat di Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa yaitu kelompok usaha perbengkelan Nur Auliyah Motor dan kelompok usaha Ida Salon. Sedangkan lokasi verifikasi ketiga dilakukan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian pada kelompok usaha fotografi Faramitha. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Hisyam Said mengatakan, verifikasi itu juga untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, yakni untuk membantu kelompok yang layak dan benar-benar membutuhkan. "Kami harapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat," ujarnya. Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa masih ada satu kelompok yang dokumen administrasinya masih kurang, yakni belum adanya NPWP pribadi atau badan calon penerima bantuan. Hisyam mengimbau agar kelompok tersebut segera melengkapi dokumen yang kurang tersebut. "Kami memberikan batas waktu 14 hari kalender bagi kelompok usaha untuk melengkapi dokumen yang kurang. Jika tidak, maka kami akan mencari kelompok pengganti yang memenuhi syarat," tegasnya. (rls)

MAMUJU -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Awal Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi di sektor perkebunan kelapa dalam, Senin 26 Februari 2024. Rapat tersebut diinisiasi untuk mengidentifikasi peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan merumuskan langkah-langkah awal dalam menyusun kajian potensi investasi di sektor perkebunan kelapa dalam. Pertemuan itu dipimpin Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur dan dihadiri para Pejabat Fungsional PKPM Ahli Muda dan Staf Internal DPMPTSP Sulbar. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP Sulbar. Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menyampaikan, rapat itu menjadi tonggak awal dalam mengidentifikasi dan menggali potensi investasi di sektor perkebunan kelapa dalam Sulbar. "Rapat awal ini membahas langkah-langkah strategis untuk penyusunan kajian potensi dan peluang investasi di sektor perkebunan kelapa dalam Sulbar," ujarnya. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pejabat dan staf, pihaknya berharap dapat menyusun kajian yang komprehensif untuk mendukung pengembangan sektor ini. Para peserta rapat sepakat untuk melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi investasi dalam sektor tersebut. Proses penyusunan kajian akan melibatkan kerja sama erat antara pihak internal DPMPTSP dan pihak terkait eksternal, dengan harapan menghasilkan informasi yang dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan investasi di masa depan. (rls)

MAMUJU--Kepala UPTD Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Perkebunan (BSPMBP) Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Fadlullah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pengembangan Food Estate di Kabupaten Mamuju, Senin 26 Februari 2024, bertempat di Kodim 1418 Mamuju. Dalam hal ini, pemerintah bertujuan membuat konsep pertanian food estate atau lumbung pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pengembangan food estate pun dibangun dengan konsep pengembangan pangan terintegrasi. Rencana kerja food estate berlokasi di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju dengan luas lahan yang dibutuhkan sekitar 250 Ha. Kegiatan ini tentunya membutuhkan dukungan dari Dinas Perkebunan dalam upaya pengembangan tanaman pala seluas 20 Ha dan cengkeh seluas 10 Ha. Kepala UPTD BSPMBP Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Fadlullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang difasilitasi dari Kodim 1418 Mamuju sebagai tindak lanjut instruksi Panglima Kodam (Pangdam) IV Hasanuddin sebagai wujud partisipasi TNI dalam mendukung Program Strategis Nasional tentang Food Estate di Kabupaten Mamuju. Dalam rakor, Muh. Fadlullah mengusulkan pembangunan fasilitas kebun dinas dengan catatan terbitnya putusan dari Kementan dan Bappenas. Adapun beberapa kondisi yang perlu dipenuhi adalah masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait (penyiapan lahan, perizinan, dll), tentang kebutuhan benih di Sulbar (kakao, kopi, kelapa), design gambar gedung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada pertemuan tersebut juga hadir OPD provinsi dan OPD kabupaten, dinas terkait, Desk Kewilayahan bersama tim pusat (Bappenas, Kemendagri Bangda, Kementerian Teknis), serta BRI dan Bank Indonesia. (rls)

MAMUJU--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pengawasan barang beredar berlabel SNI di empat kabupaten di wilayah Sulbar pada 15-22 Februari 2024. Empat kabupaten dimaksud yaitu Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene dan Mamasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, pengawasan itu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa barang yang beredar di pasaran sesuai dengan standar nasional dan tidak merugikan konsumen. "Kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih barang yang berlabel SNI,” ujarnya. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali, menyampaikan, barang-barang yang menjadi fokus pengawasan oleh Tim Dinas Koperindag Sulbar yaitu besi baja, peralatan listrik, garam, dan susu formula. "Kami juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan konsumen tentang manfaat dan cara membedakan barang berlabel SNI dan non-SNI,” katanya. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa barang yang beredar di Pasangkayu dan Mamuju Tengah sebagian besar sudah berlabel SNI, kecuali peralatan listrik, dalam hal ini lampu yang masih ditemukan belum berlabel SNI. “Kami sudah memberikan teguran secara langsung kepada penjual agar barang yang tidak berlabel SNI yang kami temukan tidak diperjualbelikan dan dikembalikan kepada distributor,” tegas Muhammad Najib Ali. Tidak jauh berbeda dengan hasil pengawasan barang berlabel SNI di Pasangkayu dan Mamuju Tengah, Dinas Koperindag Sulbar juga menemukan masih ada beberapa merek bohlam yang tidak ber-SNI yang diperjualbelikan di toko-toko di Majene dan Mamasa. “Dari hasil pengawasan yang kami lakukan menunjukkan bahwa barang yang beredar di Majene dan Mamasa sebagian besar sudah berlabel SNI, kecuali bohlam, yang masih ditemukan beberapa merek yang belum berlabel SNI,” tambahnya. (rls)

JAKARTA --Sejumlah program unggulan yang dicetuskan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapat apresiasi dari Tim Evaluator irjen Kemendagri. Program Pj Gubernur telah dipaparkan melalui evaluasi kinerja Pj Gubernur, oleh Kemendagri, di Jakarta, Selasa (20/02/2024). Program tersebut mencakup Program Toilet Bersih yang dilaksanakan sejak Desember 2023, program ini sebagai respon atas arahan Mendagri Tito Karnavian. Kedua Program Pekan Inovasi yang mendorong setiap eselon III pemprov Sulbar membuat inovasi. Hal ini dinilai sebagai upaya penguatan reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar. Tujuannya memperkuat pembangunan daerah berbasis riset, berdaya saing dan mandiri. Ketiga Program 1.000 beasiswa untuk jenjang S1, S2 dan S3. Menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menumbuhkan SDM yang berkualitas hingga berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu Pemprov Sulbar juga terus mengembangkan pelayanan publik melalui sinergi dengan sejumlah instansi vertikal. Bentuk upaya yang dilakukan adalah mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti Bandara Tampa Padang, Mapolresta, hingga lahan untuk Rumah Sakit Jiwa. Program lain adalah mendukung percepatan infrastruktur seperti jalan Mambi-Malabo dan Tabone Nosu. Termasuk pembangunan BTS di sejumlah area blank spot. Berikutnya meningkatkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Silopo dengan memfasilitasi Pelayaran Internasional dari Sulbar ke Polman bagi masyarakat, khususnya Pekerja Mingran Indonesia. Selain itu pada bidang kesehatan, Pemprov Sulbar juga menghadirkan Cath Lab Kateterisasi Jantung dan ESWL untuk penanganan penyakit batu ginjal dan beberapa program lain di sektor pendidikan, kelautan dan perikanan. Prof Zudan mengatakan, dari sejumlah program yang dilaksanakan adalah bentuk keseriusan OPD Pemprov Sulbar dalam menindaklanjuti setiap arahan dan prioritas Presiden RI Joko Widodo, yakni penanganan kemiskinan, anak tidak sekolah, stunting dan inflasi yang masih menjadi fokus bersama. "Saya harap apa yang sudah kita kerjakan, terus kita kembangkan, caranya, OPD harus cepat merespon setiap isu, bekerja lebih inovatif, sehingga masyarakat bisa sejahtera, bisa bahagia," tutup Zudan. (Rls)

MAMUJU - Dalam upaya menjaga dan meningkatkan iklim investasi di Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar melakukan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Sulbar menghadirkan kajian potensi dan peluang investasi sektor pariwisata. Hasil kajian potensi dan peluang investasi di sektor pariwisata di Sulbar diserahkan DPMPTSP Sulbar melalui Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur, didampingi Pejabat Fungsional Ahli Muda Tri Murni Tenri dan Akzan kepada Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Darmawati. Hasil kajian potensi dan peluang investasi tersebut diserahkan dalam sebuah pertemuan di Ruang Kerja Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Senin 26 Februari 2024. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Darmawati mengapresiasi langkah yang diambil DPMPTSP Sulbar dalam mengkaji potensi investasi khususnya di sektor pariwisata. Ia menyatakan langka yang ditempuh DPMPTSP itu menjadi penguat pengembangan wisata Sulbar melalui investasi yang baik. “Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata," ucap Darmawati. Sementara, Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menyampaikan, kolaborasi itu membuka pintu peluang baru bagi investasi di sektor pariwisata Sulbar. "Semoga ini menjadi langkah awal untuk lebih banyak investasi yang dapat menggerakkan roda ekonomi daerah," harap Satriawan. Ia menambahkan, sesuai petunjuk Kepala DPMPTSP Sulbar, kolaborasi bersama OPD akan terus dilakukan untuk menghadirkan data-data peluang investasi di berbagai sektor yang ada. Kolaborasi antara DPMPTSP Sulbar dengan Dinas Pariwisata Sulbar diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi pengembangan sektor pariwisata serta membuka pintu investasi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (rls)

MAMUJU - Program Senin Ceria (Cerita ASN) Lingkup Biro Umum Setda Sulbar rutin dilaksanakan. Langkah ini dilakukan agar seluruh jajaran Biro Umum bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam bekerja. Apalagi, setiap Senin dilaksanakan Apel Pagi Lingkup Pemprov Sulbar yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. "Kita menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di 12 poin dan ada beberapa terkait di Biro Umum," kata Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, Senin 26 Februari 2024. Disampaikan, usai menerima arahan dari Pj.Gubernur Sulbar, dirinya langsung memerintahkan jajarannya sesuai tupoksinya untuk langsung bertindak. "Langsung saya arahkan ke bagian terkait untuk segera melaksanakan yang menjadi atensi pimpinan. Artinya Senin Ceria juga menjadi wadah merespon cepat yang menjadi arahan pimpinan ke jajaran kami," ujarnya. Apalagi, gedung utama Kantor Gubernur Sulbar dalam waktu dekat akan difungsikan dan langkah Biro Umum mulai besok melakukan pembersihan di area gedung tersebut. Terkait wacana role model perkantoran modern pada gedung utama Kantor Gubernur Sulbar, Anshar Malle menyatakan, pihaknya senantiasa mendukung penuh program dan arahan Pimpinan Pemprov Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Tutupan Vegetasi dalam Upaya Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23-25 Februari 2024 di tiga desa di Mamuju, yaitu Desa Saludengen, Desa Batu Pannu dan Desa Sinyonyoi. Sosialisasi peningkatan tutupan vegetasi dengan tanaman produktif dalam upaya aksi mitigasi perubahan iklim dibuka secara resmi Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, didampingi Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kabid. Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas serta dihadiri aparat desa dan kelompok tani. Pengendalian kerusakan lingkungan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dari kabupaten/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah, dimana salah satu indikator perhitungan adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang didapatkan dari tutupan hutan, baik dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, hutan kota, ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi lainnya. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, peningkatan tutupan lahan dengan tanaman produktif bertujuan untuk menambah tutupan vegetasi, dimana vegetasi berupa pohon berfungsi sebagai penyerap karbon dan juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan (nilai ekonomis) bagi masyarakat. "Penanaman tanaman produktif ini diharapkan menjadi solusi bagi lingkungan dan masyarakat, karena tanaman prdouktif dapat bernilai ekonomis dan perakarannya yang dalam mampu mencegah erosi, banjir, dan tanah longsor," kata Zulkifli. Menurutnya, perubahan penggunaan lahan miring dari vegetasi permanen (hutan) menjadi lahan pertanian intensif menyebabkan tanah menjadi lebih mudah terdegradasi oleh erosi tanah. "Akibat degradasi oleh erosi tanah ini dapat dirasakan dengan semakin meluasnya lahan kritis. Praktek penebangan dan perusakan hutan (deforesterasi) merupakan penyebab utama terjadinya erosi di kawasan daerah aliran sungai (DAS)," ucapnya. Kepala DLH Sulbar berharap masyarakat tidak membuka lahan pada daerah kemiringan/curam untuk ditanami tanaman pertanian jangka pendek, seperti jagung, nilam atau padi lading,…

Pasangkayu-Mamasa--Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Koperasi dan Perindustrian (Koperindag) Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas layanan pengujian mutu barang, khususnya kopi dan kakao. Sambil menunggu proses akreditasi lab uji untuk komoditas kopi dan kakao, UPTD BPSMB menggelar Sosialisasi Akreditasi dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPSMB kepada Dinas Kabupaten dan Pelaku Usaha Kopi dan Kakao di Kabupaten Pasangkayu dan Mamasa. Sosialisasi dilaksanakan pada 22-24 Februari 2024, dengan menurunkan dua tim dari UPTD BPSMB. Tim pertama yang dikoordinir Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BPSMB Yenny Christina Kiding, bertugas menyosialisasikan akreditasi dan Pergub PAD BPSMB di Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan, tim kedua yang dikoordinir Kepala Seksi Pengujian UPTD BPSMB Marsuki, melakukan sosialisasi di Kabupaten Mamasa. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada dinas kabupaten dan pelaku usaha perdagangan kopi dan kakao tentang prosedur pengujian mutu barang, khususnya biji kopi dan kakao, di Laboratorium Uji UPTD BPSMB yang sebentar lagi akan terakreditasi oleh KAN. Dengan adanya akreditasi, Laboratorium Uji UPTD BPSMB diharapkan dapat memberikan layanan pengujian yang berkualitas, akurat, dan terpercaya, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, akreditasi juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan pasar terhadap hasil pengujian yang dikeluarkan oleh UPTD BPSMB. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, pihaknya berharap proses akreditasi UPTD BPSMB dapat segera rampung agar dapat lebih cepat membantu eksportir kopi dan kakao di Sulbar melakukan pengujian sampel. "Kita berusaha semaksimal mungkin untuk akreditasi BPSMB, kita berharap proses akreditasi ini segera rampung dan lab uji kita dapat diakui oleh KAN. Sehingga kita bisa segera membantu eksportir-eksportir kopi dan kakao di Sulbar melakukan pengujian di Sulbar sehingga tidak perlu ke Makassar lagi hanya untuk uji lab," ujar Bau Akram Dai. Sementara itu, Kepala UPTD BPSMB, Adnan Rasjid berharap, dengan…

Mamuju - Hydrant adalah salah satu dari beberapa jenis sistem pemadam kebakaran gedung yang efektif dan efisien. Sistem hydrant umumnya bisa dijumpai di berbagai gedung, seperti perkantoran, sekolah, mall, pabrik, dan lainnya. Keberadaan sistem hydrant sangat penting karena sebagai pemasok air ketika terjadi kebakaran. Sistem ini memungkinkan petugas bisa mendapatkan pasokan air dengan cepat saat situasi darurat. Seperti halnya pada Gedung Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) juga didukung dengan penyediaan hydrant sehingga perlu dilakukan training bagi sub unit kerja terkait. Olehnya itu, Tim Teknisi dan Security (Satuan Pengamanan) mengikuti training pengoperasian hydrant yang berlokasi di Kantor Gubernur Sulbar, (25/2/2024). Hal ini dilaksanakan oleh PT. Abibraya selaku pelaksana pembangunan gedung. Turut serta dalam kegiatan tersebut Tim Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulbar, Tim Damkar Kabupaten Mamuju serta Pejabat Fungsional Biro Umum Setda Sulbar Subryah. Menurut Subryah, peserta training berjumlah sekitar 50 orang dari Tim Teknisi Biro Umum berjumlah delapan orang dan Security berjumlah 42 orang. "Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan cara pengoperasian hydrant yang ada pada Kantor Gubernur," kata Subryah. Sedangkan, Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle mengatakan, Tenaga Teknisi dan Security wajib dibekali pemahaman penggunaan dan pengoperasian hydrant. "Selain mengikuti training, tim kami juga mengecek keberfungsian hydrant tersebut. Bilamana masih ada yang kurang berfungsi dengan baik, maka tim kami menyampaikan ke PT. Abibraya untuk segera dilakukan perbaikan," ungkap Anshar Malle. Selain itu, pihaknya juga akan segera menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan hydrant pada Kantor Gubernur Sulbar. "Ini sebagai pedoman jajaran dalam penggunaan hydrant nantinya," ujarnya. (rls)