Kominfo Sulbar -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy, memimpin rapat koordinasi (rakor) persiapkan wilayah perkotaan untuk menyambut masyarakat produktif dan aman Covid-19 bersama gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia melalui Video Conference (Vidcon), Jumat 19 Juni 2020. Untuk Pemprov Sulbar, rakor diikuti Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Hamzah, bersama Kepala BNPB Darno Madjid, Kepala Bappeda, Junda Maulana, Kepala Dinas Sosial, Andi Bau Akram dan Kepala BPKPD, Amujib, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Melalui Vidcon, Menko PMK RI, Muhadjir Effendy, mengatakan, Presiden RI menyarankan agar tidak menjadikan wabah Covid-19 sebagai musibah, melainkan dijadikan peluang untuk menuju Indonesia yang lebih dewasa. "Hal ini tujuannya untuk mereformasi, merekontruksi dan mentranformasi Indonesia menjadi bangsa yang lebih matang dan dewasa dalam menangani wabah, untuk menuju yang lebih baik dan maju,"ucap Muhadjir Selain itu, lanjut Muhadjir, Presiden juga meminta agar berupaya mengatasi wabah Covid-19 untuk menuju masa transisi new normal. "Presiden meminta kita berupaya untuk mengendalikan, mengatasi serta memberantas wabah ini untuk menuju ke tahap transisi rehabilitasi ekonomi, sosial serta, kesehatan yang menjadi tujuan perubahan masa transisi new normal,"beber Muhadjir (tawin)

Sulbar-- Melalui kesempatan itu, Idris, mengungkapkan rasa bangga cukup dengan adanya alumni Unhas Fakultas Hukum yang berasal dari Sulbar dinobatkan sebagai alumni terbaik tahun ini. "Kita cukup berbangga, alumni Unhas tahun ini yang terbaik itu dari Sulbar yaitu adinda Muliana Mursalim. Kita patut memberinya apresiasi yang tinggi, karena tidak semua orang bisa berprestasi seperti ini,"kata Idris pada pertemuan secara virtual dalam rangka penerimaan alumni dan alumni berprestasi Unhas yang diselenggarakan Ikatan Alumni (IKA) Unhas , di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 18 Juni 2020. Pertemuan tersebut, dipimpin Ketua IKA Unhas Korwil Sulbar, Muhammad Idris, yang juga menjabat sebagai Sekprov Sulbar. Idris juga mengatakan, pertemuan itu dilaksanakan tidak lebih dari hanya memupuk kohesi sosial, agar kekurangan yang dimiliki oleh setiap alumni dapat ditutupi secara bersama-sama. "Kita tidak cukup dengan pengetahuan tinggi, tetapi lebih dari itu adalah kohesi sosialnya juga perlu diperjuangkan bersama, sehingga kita saling menutupi kelemahan, karena tidak ada orang yang paripurna atau tidak ada kesempurnaan pada setiap orang. Hal inilah yang kami coba hidupkan di Sulbar, bagaimana interkoneksi untuk saling mengingatkan,"tutur Idris Lebih lanjut, Idris menyampaikan, kebanggan lain yang juga dirasakan adalah bisa dikunjungi oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Farida Patittingi dalam kegiatan itu, walaupun lewat virtual. "Atas nama alumni Unhas terlebih Fakultas Hukum, kami merasa bangga hari ini bisa dikunjungi oleh ibu dekan meskipun hanya lewat virtual. Tentu saja semangatnya sama dengan kita selalu ingin berprestasi terbaik dan mudah-mudahan bisa tetap tertransfer ke kita yang berprofesi berbagai macam di Sulbar, untuk terus mendemonstrasikan cara-cara terbaik dipengabdian kita ini,"kata Idris Dalam kegiatan itu, Ketua IKA Unhas Korwil Sulbar menyerahkan kostum kebanggaan IKA Unhas melalui vitual kepada Muliana Mursalim yang baru bergabung dalam organisasi itu, sekaligus sebagai wujud apresiasi atas prestasi yang diraihnya. Muliana Mursalim adalah salah satu mahasiswa asal Mamuju yang merupakan lulusan terbaik di Fakultas Hukum Unhas yang…

Kominfo Sulbar -- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar periode 2019-2024 menggelar pertemuan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Dharma Wanita Persatuan atas pelaksanaan kepengurusan 2014-2019, yang berlangsung di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Kamis 18 Juni 2020. "Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tidak berdampak ke covid-19, dan semua pertanggungjawaban teman-teman bisa menerimanya dengan baik. Ini adalah organisasi proses pembelajaran, kita berorganisasi itu untuk silaturrahmi bukan untuk mengungkapkan kekurangan yang satu dengan yang lain, semuanya tidak ada yang sempurna, karena tentunya kita sama-sama ingin memperbaiki dharmawanita kedepan, "ungkap Kartini Hanafi Idris, Ketua DWP Sulbar Walaupun masih di tengah suasana pandemi seperti ini, sambung Kartini, Ia mengatakan akan tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan dikarenakan anggota kepengurusan yang hadir pada kegiatan kali ini di batasi hanya dari perwakilan setiap bidang saja. "Insya Allah kami dengan teman-teman yang lain dari kepengurusan yang sebelumnya bisa bekerjasama dengan baik sehingga program-program yang kami susun di dalam program kegiatan itu telah kami laksanakan dengan baik dan ini berkat kerjasama dari semua pengurus." ujar perempuan berkacamatan yang juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. (ayu)

Kominfo Sulbar --Kepala BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu menegaskan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap penggunaan dan Covid-19 sesuai dengan peraturan , tidak terbatas hanya mengawasi dana bansos, tetapi juga mengawasi refokusing anggaran pada tiga bidang yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan juga pemulihan ekonomi. "Audit data telah dilakukan terhadap jaring pengaman sosial, baik dari Kementerian Sosial maupun BLT dana desa yang di fokuskan pada tiga kabupaten yaitu, Polewali Mandar, Majene, dan Mamuju,"kata Hasoloan Manalu, pada acara dialog dialog khusus TVRI Sulbar dengan tema upaya pencegahan korupsi dalam penanganan covid -19 dan penyaluran bansos Di Sulawesi Barat di Kantor TVRI Sulbar, Rabu 17 Juni 2020 Selain audit data, lanjut Hasoloan Manalu, juga dilakukan sinkronisasi data untuk melihat sejauh mana unit-unit antara penerima bansos dari Kementerian Sosial, yaitu PKH (program keluarga harapan), BPNT (bantuan pangan non tunai), BLT dana desa, dan juga dari APBD, yang mana banyak terjadi tumpang tindih. "Saya berharap, dana covid digunakan sesuai dengan peruntukannya, jangan sekali-kali menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain, karena tidak sesuai dengan undang-undang dengan ancaman hukumannya adalah hukuman mati,"tandas Hasoloan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam acara tersebut mengatakan berbicara korupsi di era pandemi, itu berarti berbicara mengenai komitmen dan integritas, karena itu merupakan hulu dari segala permasalahan korupsi. "Akuntabilitas publik, dengan dana yang tersedia kemungkinan disalahkangunakan karena adanya niat penyalahgunaan dana covid, tetapi tidak ada penyalahgunaan terjadi karena by design, dan tidak ada kesalahan terjadi karena kolektif persekongkolan, seluruh dana yang dialokasikan untuk covid begitu mendadak melalui refocusing,"kata Idris Ia juga menyampaikan terkait penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak covid-19 terkendala pada ketidaksiapan data dan kesigapan aparat. "Melihat kondisi di lapangan, bertemunya antara ketidaksiapan data dan kesigapan aparat (para pelayan publik) ini menjadi satu kendala kongkrit,"ucap Idris Oleh karena itu, pemerintah dari seluruh tingkatan harus bisa betul-betul memanfaatkan momentum covid ini…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama anggota komisi IX DPR RI dari dapil Sulbar, Anxi Ruskati Ali Baal menghadiriacara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan oleh Balai Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang berlangsung di ruang serbaguna rumah jabatan Gubernur Sulbar, Rabu, 17 Juni 2020. . Pada kesempatan tersbut, Gubernur Ali Baal Masdar menekankan agar masyarakat menghndari penggunaan zat yang mengandung borax dan formalin karena sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Hal itu ditekankan pada . " Mulai sekarang masyarakat kita harus paham akan bahaya formalin dan borax serta zat pewarna yang biasa dicampurkan ke dalam bahan makanan, lalu masuk ke tubuh kita. Itu sangat berbahaya. Jangan coba coba lagi menggunakan itu," tandasnya. Masih kata Ali Baal, kegiatan yang dilakukan oleh BPOM itu bertujuan sebagai sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih memahami dampak buruk dari zat-zat berbahaya yang terkadang tidak disadari semua hal tersebut masuk kedalam tubuh sehingga dapat merusak kesehatan " Ini juga merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian edukasi sehingga masyarakat secara mandiri memilih produk obat dan makanan yang aman untuk dikomsumsi," ujar orang nomor satu di Sulbar itu. Kepala BPOM Kabupaten Mamuju, Netty Muliawati mengemukakan, adapun sasaran utama dari KIE ialah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu untuk dikomsumsi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengakses aplikasi cek BPOM melalui aplikasi mobile " Tahun ini kami telah melakukan intensifikasi pengawasan khususnya di bidang pangan dan kosmetik, kalau bahan pangan sampai saat ini kami sudah melakukan operasi opson yang kami temukan hanya beberapa produk yang kadaluwarsa dan rusak begitu juga pada kosmetik ditemukan beberapa kosmetik rusak dan tidak memiliki izin, "sebut Netty. (farid)

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar melalui Dinas Transmigrasi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 17 Juni 2020. Di tempat yang sama, penandatangan PKS juga dilakukan oleh dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten dengan Kantor Pertanahan se-Sulbar. Penandatanganan PKS dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan program transmigrasi, penyelesaian masalah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan di Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu, meminta para bupati se-Sulbar dan Ombudsman, untuk memantau dan mendorong para pihak atau pelaksana PKS tersebut, sehingga berjalan dengan baik, cepat dan benar serta sesuai dengan aturan. "Ini perlu dilakukan agar masyarakat transmigrasi dapat segera mendapatkan haknya atas tanah (sertifikat),"ucap Ali Baal Dengan begitu, lanjut Ali Baal, masyarakat dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan yang mendukung usaha mereka dan pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga mengingatkan para bupati, untuk mewaspadai adanya penjualan tanah oleh transmigran di Sulbar. "Saya juga mengingatkan para bupati, biasanya saya lihat banyak transmigran yang berdatangan dan diantara dari mereka ada yang menjual tanahnya, kemudian kembali ke daerahnya masing-masing. Hal ini perlu di waspadai, tapi mudah-mudahan tidak ada seperti ini di Sulbar,"tutur Ali Baal Untuk Kakanwil BPN Sulbar, Ali Baal berharap, dapat segera menindaklanjuti penataan pulau-pulau di Kecamatan Bala-balakang, dan berkoordinasi kepada instansi, lembaga, OPD serta pihak-pihak terkait dalam rangka penataan sektor pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Ia menambahkan, sesuai laporan Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, bahwa para bupati telah berkomitmen memberikan dukungan penyelesaian tanah-tanah transmigrasi, sampai terbitnya sertifikat atas nama transmigran, serta akan memberikan akses reform (pemberdayaan) kepada mereka. Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M.…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menerima kunjungan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pendeta Indonesia (DPD API) Sulbar, PDT. Nicolaus Zakharia Sitandana, bersama rombongan di ruang kerjanya, Rabu, 17 Juni 2020. Kunjangannya ke Pemprov Sulbar, untuk melakukan audiens dalam rangka memperkenalkan keberadaan API di Sulbar, sebagai organisasi yang baru hadir di provinsi ke-33 ini. Ketua DPD API Sulbar, PDT. Nicolaus Zakharia Sitandana, mengatakan, kehadiran API di Sulbar masih terbilang baru, meskipun secara nasional organisasi itu sudah ada selama 15 tahun. "Organisasi ini memang baru hadir di Sulbar yakni sekira tiga bulan lebih. Untuk itu, kami datang melakukan audiens dengan pak gubernur guna menyampaikan keberadaan organisasi ini di Sulbar,"ucap Nicolaus Nicolaus menuturkan, sebagai organisasi yang baru hadir di Sulbar banyak hal yang akan dilakukan oleh pihaknya, termasuk ingin membangun kerjasama dengan Pemprov Sulbar. "Suatu kerinduan kita ingin bermitra dengan Pemprov Sulbar tentang apa saja yang bisa kita lakukan secara bersama,"kata Nicolaus Di masa new normal saat ini, dalam pertemuan itu, Nicolaus menyatakan, pihaknya siap membantu Pemprov Sulbar untuk mensosialisasikan penerapan new normal di semua gereja di Sulbar. "Para pendeta dapat mensosialisasikan program pemerintah agar gereja-gereja para umat yang ada di Sulbar menerapkan new normal itu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di dalamnya,"ungkap Nicolaus Ia menambahkan, dalam organisasi itu meliputi semua pendeta yang berasal dari berbagai gereja. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menyampaikan ucapkan terima kasih kepada DPD API Sulbar atas kunjungannya itu. Menanggapi pernyataan Ketua DPD API Sulbar yang ingin membangun kemitraan dengan Pemprov Sulbar, Ali Baal mengaku bersyukur dan menyambut baik hal tersebut. "Kita bersyukur adanya rencana itu, jadi nanti kita bisa bicarakan apa saja yang bisa kita kerjasamakan dan jika ada yang perlu disampaikan bisa menghubungi OPD terkait,"ucapnya (mhy) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan audiens dengan Ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Sulbar, PDT.…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meminta agar protokol kesehatan tetap diperketat di era new normal saat ini. " Jangan sampai kita lengah, apa yang telah dijalankan selama ini yaitu penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat. Untuk itu kepada semua unsur tetap harus waspada dan bersama -sama mengambil langkah pencegahan Covid-19 walaupun dalam era new normal, apalagi saat ini, kita di Sulbar pasien Covid-19 sudah semakin menurun, dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi," kata Ali Baal Masdar dalam rapat terbatas bersama forkopimda dan dan para bupati melalui video Conference yang berlangsung di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Juni 2020. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang telah bersama-sama berjuang dalam memerangi penyebaran Covid-19, sehingga berhasil membuat daerah yang kita cintai ini berada di urutan kedua top 10 dengan jumlah kasus terendah. Dalam ratas itu, Ali Baal juga menyampaikan beberapa pesan kepada Pemkab se-Sulbar, yakni agar dapat menvalidasi data UMKM dan UKM dalam menerapkan pemulihan ekonomi, dan mengingatkan agar pendampingan verifikasi pemutakhiran data sosial yang ada di desa. Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dalam rapat tersebut menyinggung soal pendidikan,terutama pembelajaran bagi siswa ditengah pandemi Covid-19, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyebutkan, bahawa secara nasional, posisi Sulbar saat ini berada di urutuab kedua top 10 dengan jumlah kasus terendah. Untuk itu , kepada pemkab agar terus mengambil langkah-langkah pencegahan walaupun saat ini sudah berada dalam era new normal. " Agar dilakukan standarisasi posko, jangan sampai kita lalai. Aspek ekonomi kita saat ini sudah bisa berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, " kata Idris. Terkait pemberian bantuan, Idris, juga menegaskan, pemberian bantuan kebutuhan Covid- 19 harus melalui koridor-koridor seperti yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkait yang disampaikan Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Idris menyampaikan, model penerimaan siswa adalah online. " Tidak ada kebijakan tatap…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan angkutan umum darat, laut dan udara, yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Senin 15 Juni 2020. Rapat tersebut terkait persiapan menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid 19 di Sulbar Dalam rapat yang dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris tersebut, membicarakan tentang pembukaan akses transportasi antar daerah di masa new normal di Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menekankan, new normal harus bisa dipastikan dapat berjalan secara utuh sesuai parameter kesehatan. "Berbicara soal satu komando, kita sudah satu mode yakni komando yang terjadi sekarang ini mengajak kawan-kawan menilai sendiri (self asessment), apakah new normal utuh bisa berjalan sesuai parameter kesehatan,"kata Idris Selain itu, yang perlu juga diperhatikan adalah adanya pertimbangan sebelum mengambil keputusan tentang waktu di mulainya penyelenggaraan angkutan umum di masa new normal. "Apakah sudah dilakukan pertimbangan termasuk mengambil keputusan yang didasari dari keputusn kapan memulai jalur udara, laut dan darat. Hal ini kita bisa beri penilaian diri atau tergantung pada referensi dari unit yang ada,"tandas Idris Disampaikan, sejumlah daerah berbeda dalam menangani Covid-19 di wilayah masing-masing, misalnya sulit melakukan perjalanan tanpa PCR, bahkan ada juga hanya membutuhkan rapid test. "Memang ada daerah yang sangat sulit tidak ada perjalanan jika tanpa PCR, bahkan ada cukup rapid test saja. Semua ini adalah bentuk kepatuhan protokol kesehatan yang sangat tinggi,"pungkasnya Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas, mengatakan, untuk mengoptimalkan kembali perekonomian maupun transportasi dengan jalur apa pun, perlu mempertimbangkan dua hal, yakni pertama sisi kehati-hatian di sistem transportasi dari dampak Covid-19 dan kepemilikan dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi. "Sesuai kesepakatan bersama, kita akan memulai pembukaan sektor alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Namun, untuk transportasi darat dan laut belum pematangan, artinya perlu pertimbangan diakibatkan suatu-waktu penyebaran Covid-19 di daerah-daerah tertentu, sehingga hal ini diperlukan kehati-hatian," ucap…

Kominfo Sulbar-- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar mendapatkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), 5000 lembar masker dan 1.000 liter disinfektan dari Balai Peningkatan Produktifitas ( BPP) Kendari, Selasa, 16 Juni 2020. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di ruang kerjanya, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima APD, bersama Kepala BPP Kendari, A. Asriani Koke, dan disaksikan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. "Atas nama pemerintah di Sulbar ini, saya menyampaikan rasa terimakasih kepada BPP Kendari yang telah membuat sesuatu hal yang positif dengan memberikan bantuan APD , masker dan cairan disiinfekan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat yang lebih membutuhkan kata Ali Baal yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar Kepala BPP Kendari, A. Asriani Koke mengatakan, ini sebagai bukti nyata terhadap pencegahan Covid-19, pihaknya melaksanakan pelatihan tanggap Covid -19 dengan target sebanyak 200 orang atau 10 paket. "Pelatihan ini berlangsung di gedung BPP Kendari dan telah menghasilkan 3.000 masker, cairan disinfektan dan pakaian Hazmat (APD),"ungkap Asriani Ia menambahkan, UPTP BPP Kendari merupakan unit teknis pelaksana bidang peningkatan produktifitas dibawah Dirjen Pembinaan Pelatihan dan produktifitas, Ketenagakerjaan RI, yang berlokasi di Kendari dengan wilayah kerja 10 provinsi di wilayah Indonesia Timur. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga kerja Sulbar, Maddareski Salatin, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif Satria, Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid serta undangan lainnya. (farid) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Balai Peningkatan Produktifitas Kendari ( BPP), A. Asriani Koke melakukan penandatanganan berita acara penyerahan APD 5.000 masker dan 1.000 liter disinfektan kepada Pemprov Sulbar yang disaksikan beberapa Kepala OPD Pemprov Sulbar, berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Juni 2020