Mamuju-Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2024 telah memasuki hari ke 8 (delapan) dan saat ini para peserta sedang melakukan pembelajaran mandiri di tempat kerja masing-masing. Pembelajaran mandiri dilaksanakan selama 11 (sebelas) hari kerja dan akan berakhir pada tanggal 29 April 2024. Dalam pembelajaran mandiri, peserta PKP akan mempelajari materi PKP melalui modul, selanjutnya peserta akan membuat essay dari modul tersebut. Agenda tersebut diantaranya : 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. 2. Agenda kepemimpinan pelayanan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosis seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasinya melalui penerapan teknik-teknik analisis organisasi dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. 3. Agenda pengendalian pekerjaan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Tujuan MOOC sendiri adalah untuk proses menjadi organisasi pembelajar (learning organization). Kesadaran, awareness terhadap kebutuhan stakeholders dan users berkaitan dengan pelatihan yang dibutuhkan (to balance the demands of stakeholders), sehingga peserta diharapkan mampu secara sadar mengangkat isu-isu aktual yang ada pada Lingkungan kerjanya. Isu-isu inilah yang harusnya menjadi acuan untuk melakukan aksi perubahan di tempat kerja masing-masing para peserta PKP. Kompetensi yang dikembangkan dalam MOOC ini adalah merupakan kompetensi kepemimpinan melayani, yaitu kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi di sela kesibukannya mengikuti Diklatpim I di Jakarta (27/4/2024),…

Mamuju -- Rapat Pra Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh Triwulan IV berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Sulbar, Jumat, 26 April 2024. Rapat ini dihadiri Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Arianto, Kabag Pemerintahan Muh. Iksan Mustari, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Sulbar Hasanuddin. Turut hadir unsur Inspektorat, Bapperida, BPKPD, Dinas Kominfopers, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketapang, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Ekbang serta Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar dan undangan lainnya. Kegiatan ini sebagai salah satu bukti nyata komitmen untuk melakukan peningkatan kinerja. Melalui rapat ini, para peserta tidak hanya memeriksa laporan evaluasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar, tetapi juga memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam rapat ini adalah perlunya melakukan perbaikan dan penyempurnaan laporan evaluasi kinerja. Selaku Pemimpin Rapat, Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, menegaskan komitmen untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut setelah pra evaluasi, dengan memasukkan masukan dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri. “Setelah pra evaluasi , akan dilakukan revisi lanjutan dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja Pj. Gubernur Sulbar,” pungkas M. Natsir. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Arianto berharap rapat tersebut bukan hanya merupakan forum diskusi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar. “Dan langkah-langkah selanjutnya akan diambil untuk memastikan bahwa Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan IV mencerminkan hasil evaluasi yang komprehensif dan akurat,” ucap Arianto. Hasil dari rapat menegaskan langkah-langkah selanjutnya akan diambil untuk memastikan kualitas laporan evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan IV yang akan disampaikan di Kantor Inspektorat Jenderal…

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin dan Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin, di Tengah kesibukannya menyempatkan diri mendampingi dan menyaksikan para stafnya yang tergabung dalam Tim Perkim FC mengikuti pertandingan Mini Soccer antar Perangkat Daerah pada Kamis, 25 April 2024 di Lapangan Mini Soccer milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pertandingan Mini Soccer sore itu mempertemukan antara Tim Dinas Perkim Sulbar melawan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar. Ditemui di lapangan, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, Tim Perkim FC di bawah asuhannya ini sudah lama ada, namun karena kesibukan pekerjaan sudah tidak pernah lagi melakukan latihan. “Tim kami ini sudah jarang sekali latihan, namun dengan adanya lapangan Mini Soccer ini yang sudah diresmikan oleh Pj. Gubernur kita Prof. Zudan Arif Fakrulloh Maret lalu, saya akan jadwalkan kembali latihan rutin untuk mereka,” ucap Syaharuddin. “Kita sangat berterima kasih kepada Pak Pj. Gubernur Prof. Zudan sudah menyiapkan dan meresmikan Lapangan Mini Soccer ini, karena pertandingan seperti ini sangat bagus, selain untuk lebih mengakrabkan sesama ASN Sulbar, dari ajang seperti ini juga kita bisa melihat potensi ASN yang bisa bermain bola sehingga jika ada pertandingan di luar daerah kita tidak bingung lagi mencari pemain terbaik,” sambungnya. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Di tengah tantangan bencana yang sering melanda, Kabid Darlog Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Arnidah, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana. Ini ditekankan dalam Wawancara Eksklusif di RRI Mamuju, Sabtu, 27 April 2024. Dalam kesempatan itu, Kabid Darlog BPBD Sulbar Arnidah juga menyoroti ketersediaan sumber daya dan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. "Kolaborasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam upaya mengurangi risiko bencana di Sulbar," pungkas Arnidah. Arnidah menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan. Dia juga menegaskan komitmen BPBD Sulbar untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dalam meminimalisir dampak bencana, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI drg Widwiono, menilai upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulbar menunjukkan tren positif. Atas kolaborasi seluruh pihak Sulbar dinilai berhasil menurunkan angka stunting ada tahun 2023 dengan angka 4,7 poin. Atas upaya tersebut Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI drg Widwiono, memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh atas atensi dan kerja kerasnya beserta seluruh stakeholder terkait dalam menurunkan stunting di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 lalu. Apresiasi tersebut disampaikan saat menyampaikan sambutan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pada Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan tema Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045 , Mamuju 26 -28 April 2024. "Kami ucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur dan seluruh stakeholder untuk tahun 2023 Sulbar sudah bisa turun di 4,7 poin," kata drg Widwiono. Ia mengatakan, meskipun angka prevalensi stunting masih tinggi secara rata-rata Nasional, tetapi capaian prestasi yang dilakukan Sulbar cukup membanggakan pada tahun 2023 itu penurunan bisa mencapai 4,7 poin. "Ini prestasi yang membanggakan dalam rangka percepatan penyelesaian stunting di Sulbar. Saya yakin dengan turunnya 4,7 poin, program Seleksi Dampingi dan Aksi atau (Sidak) ini sudah berjalan terimakasih kepada Pj Gubernur karena penurunan stunting sangat signifikan khusus di Provinsi Sulbar," ujarnya. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, merupakan kerjasama ekstra, kerja cerdas dan kolaborasi seluruh pihak, penekanan seleksi dan penetapan sasaran seperti Catin dan ibu hamil serta baduta, dilakukan dengan baik sesuai sasaran utama yang menjadi perhatian Presiden. Ia mengingatkan, agar seluruh upaya penanganan dengan lima pasti, seperti pastikan sasaran terindentifikasi, pastikan sasaran terdata, pastikan sasaran menerima program atau terintervensi, pastikan sasaran terintervensi sesuai ketentuan. Namun, menurutnya masih terdapat dua indikator yang…

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi mulai merancang kurikulum lokal berbasis budaya untuk diaplikasikan di setiap sekolah. Sebelumnya Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ia menginginkan agar dibuat kurikulum berbasis lokal yang dapat diterapkan di jenjang pendidikan. Tujuannya agar nilai budaya dan kearifan lokal dapat terwariskan dengan baik kepada generasi muda di Sulbar. "Penerapan Kurikulum Lokal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya dan melestarikan budaya lokal di tengah tantangan globalisasi," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar mengatakan itu dilakukan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dimana Pj mengingatkan agar nilai kearifan lokal dapat diterapkan di Sekolah melalui kurikulum yang disusun. "Kurikulum karakter budaya Sulbar saya kira itu sangat penting dan kita apresiasi, dimana memang bahwa sekarang kami telah mengembangkan mendesain kurikulum lokal," kata Mithhar. Menurutnya, dalam menyusun kurikulum tersebut pihaknya melibatkan berbagai unsur seperti menyerap masukan dari berbagai tokoh masyarakat tokoh pendidikan dan pelaku visi pendidikan. "Kita memang ingin membuat semacam kurikulum yang kita bisa pakai mulai dari TK sampai perguruan tinggi untuk betul-betul kurikulum ini kita bisa desain menjadi sebuah kurikulum lokal yang didalamnya termuat semua kebiasaan tradisi atau budaya lokal yang mengandung karakter," ujar Mithhar. Berbagai hal yang dapat diaplikasikan dalam kurikulum tersebut akan mengambil sampel dan nilai budaya yang ada di pesisir dan di pegunungan, salah satu contohnya seperti filosofi perahu sandeq, siwaliparri dan konsep lainnya. "Banyak hal lain yang dapat di lakukan dan diajarkan pada kurikulum yang akan dirancang nantinya," ucapnya. Ia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh Kepala sekolah untuk tahun ajaran 2024 ini, akan dibuat MOU dengan membuat surat edaran tentang sebelum dilakukan proses pembelajaran maka akan ada semacam penandatanganan fakta integritas antara pihak sekolah dan orang tua untuk melakukan pembinaan karakter. "Harus ada sinergi antara…

MAMUJU, - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mendorong agar satuan pendidikan di seluruh tingkatan dapat menerapkan kurikulum berbasis lokal di Sulbar. Itu menjadi keinginan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, sebab ia melihat banyak sekali konsep dan nilai kearifan lokal yang dimiliki di Sulbar. "Saya minggu depan setelah hari Pendidikan bersepakat mengumpulkan dan mengundang para rektor untuk dialog Pendidikan Tinggi se Sulbar," ucap Zudan. Menurutnya, penerapan kurikulum itu nantinya bertujuan agar nilai budaya dan kearifan lokal dapat terwariskan dengan baik kepada generasi muda di Sulbar. Pemerintah Provinsi berkeinginan agar dapat mengembangkan nilai-nilai luhur budaya dan melestarikan budaya lokal kepada seluruh siswa di tengah tantangan globalisasi. "Saya merasakan mohon maaf kalau ada yang keliru, saya merasakan anak-anak muda kita harus diberi penguatan nilai - nilai kemandaran dan ingin saya jadikan nilai kemandaran itu menjadi kurikulum lokal dari Paud, Tk, SD, SMP SMA sampai perguruan tinggi," kata Prof Zudan di hadapan para tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar. Menurutnya, Nilai-nilai lokal tersebut akan sangat berguna, sehingga anak kita dari sejak dini mengerti bagaiman menyapa dan menghargai yang lebih tua. Termasuk Kepada sesama, anak-anak akan lebih mengerti bagaimana cara memuliakan yang tua kepada yang muda, mengerti bagaimana cara menyayangi, mengerti bagaimana antara masyarakat dan pemerintah mengerti bagaimana pemerintah dengan masyarakat. "itu harus dibangun karena kekuatan utama di bangsa kita ada di komunikasi, jika komunikasinya bagus dengan membicarakan nilai kemalaqbian insyaallah Sulbar cepat maju,"jelasnya. Terkait kurikulum tersebut, Pj Gubernur akan segera meminta Kepala Dinas Pendidikan agar mempersiapkan hal tersebut. "Saya sudah meminta agar Dinas Pendidikan menyusun kurikulum Pendidikan berbasis nilai kearifan lokal di Sulbar," tutupnya. Hal itu pun menurutnya, dibutuhkan kesadaran dan perhatian seluruh stakeholder dan instansi terkait agar kurikulum itu dapat menjadi pembelajaran tentang nilai kearifan lokal sehingga tidak termakan oleh zaman. (Rls)

Mamuju--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Wajo, Kamis 25 April 2024. Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru dengan membawa anggota sebanyak tujuh orang. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Sulbar Herdin Ismail didampingi Sekretarisnya Andi Sitti Kamalia dan Staf Disbun Sulbar. Kunjungannya dalam rangka silaturrahmi dengan Disbun Sulbar dan berbagi informasi termasuk mendapatkan informasi dan referensi terkait dengan implementasi tentang tata kelola sektor perkebunan di Sulbar. Ada beberapa hal yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan itu, yakni terkait Pokok Pikiran (Pokir) tematik, tatakelola administrasi dari konvensional ke elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), koordinasi-kolaborasi-sinergitas antara legislatif dan eksekutif, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan misalnya melalui rapat virtual. Kadisbun Sulbar Herdin Ismail menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Wajo atas kunjungannya ke Disbun Sulbar dan berharap dari pertemuan itu dapat saling tukar informasi tentang program dan kegiatan di bidang perkebunan, program unggulan yang dilaksanakan serta kemajuan-kemajuan yang telah diraih. Pada kesempatan itu, Herdin mengenalkan terkait program yang telah diterapkan di Pemprov Sulbar seperti Srikandi. Disampaikan, kegiatan-kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus termonitor dalam sistem Aplikasi Srikandi, hasilnya Sulbar masuk 10 besar daerah teraktif menggunakan Aplikasi Srikandi. Dan saat sini Sulbar menjadi yang terbaik penerapan Srikandi di Indonesia Wilayah Tengah dan Timur. “Hal itu tentu menjadi kebanggaan kita bersama, sekaligus menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur capaian kualitas penyelenggaraan oleh setiap OPD dan Unit Pelaksana Teknis,” kata Herdin. Kemudian, informasi yang diberikan terkait SPBE. Herdin menjelaskan, hal ini juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. “Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta…

Mamuju -- Kinerja Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dinilai betul-betul untuk kepentingan rakyat. Olehnya Para Tokoh Pejuang Pembentukan Sulbar memberikan penghargaan kepada Sestama BNPP itu, pada acara Kaukus Pejuang Sulbar di Novotel Hotel Makassar, Jumat, 26 April 2024. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komite Aksi Pembentukan Provinsi (KAPP) Sulbar Rahmat Hasanuddin didampigi Komandan Barisan Pemuda Pembela Sulbar, Naharuddin Salah satu Tokoh Pejuang Pembentukan Sulbar Muhammad Hamzih turut hadir pada penyerahan penghargaan tersebut. Dia menyampaikan alasan tokoh pejuang memberikan penghargaan kepada Prof Zudan karena melihat kinerja selama 11 bulan terakhir. “Apa yang dilakukan Prof. Zudan dalam mendorong peningkatan SDM, mengurangi angka kemiskinan, stunting dan menekan inflasi, serta meyakinkan pusat agar Sulbar dipertimbangan di nasional. Ini yang dicita-citakan pejuang. Tujuan kita bagaimana menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat Sulbar,’ kata Hamzih. Hal itulah menurut Hamzih menjadi dasar bagi para tokoh pejuang memberi penghargaan kepada Prof. Zudan. Selain itu, melihat kinerja selama 11 bulan, Prof. Zudan betul betul bekerja atas kepentingan masyarakat, “Dari sisi pejuang sendiri semalam, disampaikan pak Rahmat (Ketua KAPP Sulbar Rahmat Hasanuddin), beliau menyampaikan Prof. Zudan bekerja untuk kepentingan rakyat, itulah menjadi dasar,” ungkapnya. Pada pertemuan tersebut , hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dan Abdul Rahim, Gubernur Sulbar periode 2006-2016, Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulbar periode 2017-2022 , Ali Baal Masdar, sejumlah tokoh pejuang pembentukan Sulbar dan undangan lain (Rls)

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin menghadiri Rapat Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digelar di Kantor Inspektorat Sulbar, Jumat, 26 April 2024. MCP adalah sistem pelaporan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Rapat tersebut dihadiri Satgas Penindakan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK dan sembilan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Sulbar yaitu Inspektorat, BPKPD, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bapperida, BKD, Biro Barjas, Biro Organisasi dan tentunya Dinas Perkim Sulbar). Ditemui setelah rapat, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, dalam rapat sembilan PD yang hadir yang dikoordinatori oleh Inspektorat Sulbar menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung MCP KPK Tahun 2024. “Tadi kami sudah menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung MCP KPK Tahun 2024, yang didalamnya termuat bahwa kami sembilan PD akan mengupayakan pemenuhan data dukung dengan target 85 persen dan jika itu nantinya tidak terpenuhi maka kami siap untuk dievaluasi,” ucap Syaharuddin. “Tadi juga kami sudah dibagikan buku Pedoman Penilaian MCP untuk tahun 2024,” sambungnya. Disampaikan, dalam rapat, Satgas Penindakan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sulbar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun masih tergolong rentan terjadi korupsi. “Indeks SPI kita sebesar 70,50 persen dan ini masih tergolong rendah meskipun sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kita di Sulbar dan perbaikan agar bisa lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar