Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah di Terminal Simbuang, Kabupaten Mamuju, Jumat 4 Juli 2025. Sesuai, arahan pemerintah pusat maupun Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, dimana pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan. Terutama mengendalikan inflasi agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan kegiatan GPM kali ini bekerjasama dengan pengurus Darmawanita Sulbar. "Makanya kita laksanakan ini agar membantu masyarakat jika ada bahan pokok mengalami kenaikan harga di pasar, ini juga upaya kita menjaga inflasi di Sulbar agar tidak naik secara signifikan," kata Waris. Salah satu masyarakat Masniah sangat berterimakasih kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga atas pelaksanaan pasar murah dilaksanakan selalu. "Terimakasih pak Gubernur atas pelaksanaan pasar murah, kita sebagai masyarakat sangat terbantu sekali, apalagi beberapa harga bahan pokok mengalami kenaikan seperti beras," ucapnya. Sedangkan, Analisis Ketahanan Pangan Distapang Sulbar Habibi menyampaikan kegiatan ini kerjasama dengan Darmawanita, kementerian perhububgan terminal C simbuuang Mamuju bersama sama melaksanakan gerakan pangan murah. "Disini kami bekerja sama dengan beberapa UMKM lokal, distributor pangan lokal dan bulog untuk melaksanakan pasar murah ini,"kata Habibi, Jumat 4 Juli 2025 "Barang yanh kami jual cukup lengkap mulai dari beras, telur, ayam, sayur sayuran cabe dan lain-lain,"tambah Hanibi Gerakan pangan murah ini dilaksanakan di sekitar terminal simbuang berdasarkan permohonan dari Dinas Kementerian Perhububgan untuk bekerjasama melaksanakan disini. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan harga yang lebih baik dan lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Sementara Ketua DPW BPTD Kelas III Sulbar, Nina Ernawati Ahmad, SE mengatakan pasar murah yang dilaksanakan hari ini bekerja sama dengan Pemprov Sulbar adalah untuk menekan laju inflasi yang saat ini tidak menentu. "Untuk mmbantu masyarakat mamuju khususnya yang menengah ke bawah dan untuk menstabilkan harga-harga sembako. Lebih lanjut Nina menyampaikan…

Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan bahwa stok beras di wilayah ini aman dan mencukupi, Jumat 4 Juli 2025. Hal ini, menjadi perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar tidak adanya bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan cadangan beras pemerintah nasional mencapai sekitar 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun. "Ini semuanya hasil serapan gabah petani lokal yang dilakukan Bulog," kata Waris. Di daerah, BULOG telah menyerap mayoritas hasil panen petani Sulbar, menjamin pasokan optimal. Bersama BULOG, Pemprov Sulbar akan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa 10 kg beras per keluarga kepada lebih dari 106.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Juni–Juli 2025. "Bukan hanya CPP, kita juga menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan BULOG di berbagai daerah. Program ini efektif menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat menjelang HBKN," ungkapnya. Apalagi, menurut rilis BPS Sulawesi Barat, inflasi tahun-ke-tahun (year‑on‑year) Provinsi Sulbar pada Juni 2025 tercatat sebesar 2,57 persen dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen. Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi pangan, namun laju inflasi yang relatif rendah menunjukkan efektivitas intervensi pasar, termasuk GPM. Sejak 2022, Pemprov Sulbar menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo, untuk memperkuat distribusi pangan dan ketahanan wilayah. Pada Desember 2023, telah dibahas mekanisme logistik lintas wilayah guna mendukung IKN dan ketahanan pangan regional. “Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan senantiasa menjaga koordinasi erat dengan BULOG, TPID, BI, dan mitra KAD. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara kolaboratif telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan laju inflasi daerah,” ujar Waris Bestari. Adnan, SP, Kepala Bidang Distribusi Cadangan dan Harga Pangan, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi teknis dengan BULOG, BI, dan stakeholder agar penyaluran CPP dan pelaksanaan GPM…

Mamuju - Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja OPD lingkup Pemprov Sulbar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kamis, 3 Juli 2025. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulawesi Barat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Syamsul Samad,didampingi Wakil Ketua Komisi I H. Haluddin, dan Sekretaris Komisi Irbad Kaimuddin. Turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, anggota komisi serta perwakilan dari sejumlah OPD mitra kerja yang berada dalam lingkup tugas Komisi I diantaranya Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Biro Ortala, Inspektorat, BPKPD, Satpol-PP, Diskominfo, Biro Umum, Kesbangpol, Disdukcapil, BPSDM, Biro Tapem. Dalam rapat tersebut, Komisi I membahas secara rinci laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD selama Tahun Anggaran 2024, termasuk capaian kinerja, serapan anggaran, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran. Ketua Komisi I, Syamsul Samad, menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. "Oleh karena itu, kami memerlukan laporan yang komprehensif dari setiap OPD sebagai bahan evaluasi," ujar Syamsul. Rapat kerja ini juga menjadi forum komunikasi dan klarifikasi antara legislatif dan eksekutif untuk menyempurnakan substansi Ranperda sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran dan Rapat Paripurna DPRD. DPRD Provinsi Sulawesi Barat, melalui Komisi I, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah Sulbar yang baik dan bertanggung jawab. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mateng – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendorong keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat desa. Ini sejalan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Sebagai tahap awal, Kominfo SP bekerjasama dengan Komisi Informasi (KI) Sulbar menggelar sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang melibatkan para kepala desa, camat, pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan organisasi masyarakat (Ormas) dan Insan Pers. Kegiatan ini telah digelar di Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, dan Pasangkayu. Kini berlanjut di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) selama tiga hari di Hotel Fadilah Topoyo yang dimulai pada tanggal 3–5 Juli 2025. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Mateng Arsal Aras dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Mateng Hamka, Kadis Kominfo Mateng Ishaq Yunus, Komisioner KI Sulbar yaitu Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Firdaus (Anggota), Masram (Anggota), Plt. Kabid PSI Dinas Kominfo SP Sulbar Riny Hadiwijaya. Adapun peserta sosialisasi terdiri dari para kepala desa, camat, pengurus APDESI, LSM, OPD, Ormas dan Insan Pers se-Kabupaten Mateng. Dalam sambutannya, Bupati Mateng Arsal Aras menekankan pentingnya sosialisasi ini guna lebih memahami undang-undang tentang keterbukaan informasi, sehigga semua stakeholder yang ikut dalam kegiatan ini dapat mengerti serta dapat menerapkan materi yang disampaikan narasumber. "Dengan adanya kegiatan ini, tentunya menjadi bagian dari langkah konkret mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel," kata Arsal. Arsal mengajak untuk bersama-sama membangun kolaborasi yang baik sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam membangun daerah khususnya keterbukaan informasi di daerah kita untuk melakukan pelayanan yang baik. Sementara itu, Ketua KI Sulbar Muhammad Ikbal mengatakan bahwa salah satu tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak akses informasi publik, serta mendorong…

Pasangkayu — Pemprov Sulbar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Kamis 3 Juli 2025, bertempat di Hotel Trisakti Pasangkayu. Kegiatan ini dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Imran H. Makmur, Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula, Kepala Dinas Kominfo Pasangkayu Badaruddin, serta sejumlah pejabat daerah, instansi teknis terkait, camat, kepala desa, ketua BUMDes, kepala sekolah, kepala puskesmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa se-Kabupaten Pasangkayu. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Mustari Mula menyampaikan bahwa program ini merupakan prioritas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM) merespon kebutuhan mendesak warga yang merata di enam kabupaten se-Sulbar. "Penyediaan anggarannya dialokasikan dari hasil refokusing tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan menjadi Quick Wins 100 hari kerja Pemprov Sulbar yang dapat langsung terlihat buktinya dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat," kata Mustari Mula, dalam sambutannya. Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, dalam pemaparan teknisnya, menyampaikan harapannya agar para kepala desa, sekolah dan puskesmas penerima bantuan bersama pihak terkait di lokasinya, dapat mendiskusikan titik-titik prioritas pemasangan jaringan internet di wilayah masing-masing. "Ini penting sebelum memutuskan titik mana saja yang diprioritaskan untuk pemasangan jaringan internet, karena jumlah wifi yang dipasang itu 1 modem + 3 tambahan," kata Ridwan Djafar. "Jumlah itu tentu terbatas dibandingkan jumlah titik keramaian warga atau spot yang ada di lokasi, mengingat masih banyak dusun yang mengalami kendala sinyal," sambungnya. Ridwan Djafar menekankan, dalam penentuan lokasi pemasangan diharapkan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pemerataan akses. "Bisa juga di halaman kantor desa dibuat wifi corner sebagai fasilitas bagi warga untuk mengakses internet bersama,” ungkapnya. Rakortek ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh wilayah di Kabupaten Pasangkayu memperoleh akses jaringan internet…

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, menghadiri prosesi wisuda sarjana strata satu (S1) angkatan XV tahun akademik 2024/2025 Universitas Tomakaka Mamuju, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, selaku pemerintah daerah Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi sekaligus pesan moral kepada para wisudawan dan wisudawati. Menurut pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) ini, Universitas Tomakaka merupakan salah satu aset penting dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat. "Saya kira Universitas Tomakaka ini merupakan aset kebanggaan daerah Sulawesi Barat. Sudah menghasilkan para cendekiawan kita yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat di Sulbar," kata Wagub Sulbar, Salim S Mengga. Ia juga mendorong agar kerja sama antara universitas dan Pemprov Sulbar lebih ditingkatkan ke depan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke level dusun. Dalam pidatonya, Salim S Mengga menyampaikan pesan moral bagi para lulusan yang akan terjun ke masyarakat. Ia menekankan bahwa bekal ilmu dari bangku kuliah saja tidak cukup. "Keluar dari sebuah perguruan tinggi itu dengan bekal awal yang kita punya, belum cukup untuk mengabdi di lingkungan masyarakat yang masalahnya begitu kompleks. Karena itu, setelah kita keluar dari perguruan tinggi, kita tidak boleh berhenti belajar," ungkapnya. Selain itu, Ia menggarisbawahi pentingnya integritas dalam kehidupan profesional. "Dengan ilmu pengetahuan saja juga tidak cukup, kecuali Anda punya kualitas moral yang baik, integritas yang baik. Karena integritas ini memberikan kita nilai untuk selalu jujur, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bekerja dengan ikhlas, bukan dengan ABS (asal bos senang)," tegas Salim S Mengga. Salim S Mengga juga mengkritik praktik karier yang hanya mengandalkan sikap menyenangkan atasan tanpa prestasi nyata. "Karena banyak sekarang, untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, itu bukan karena prestasinya, tapi hanya sekadar bisa menyenangkan atasannya. Karena itu, pesan moral saya: jaga integritasmu," tambahnya. Sebagai mantan perwira tinggi TNI, Salim S Mengga juga membagikan prinsip yang ia pegang selama memimpin.…

Mamuju — Pemerintah daerah Sulawesi Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) proaktif dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah melalui keterlibatannya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kamis, 3 Juli 2025. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. BPKPD melakukan pendampingan, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Sulbar, di ruang rapat Komisi I Kantor DPRD Sulbar, yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Samad, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Haluddin dan Anggota DPRD lainnya. Dari BPKPD Sulbar, hadir Kasubid Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi, Indah Mustika Sari, Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, serta sejumlah staf teknis lainnya. Kehadiran mereka merupakan bagian dari peran aktif BPKPD sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pendampingan ini juga menegaskan arahan Gubernur Sulbar Suhardi (SDK) Duka dan Wagub Salim S Mengga, untuk terus menghadirkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional dan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut, BPKPD Sulbar memberikan berbagai klarifikasi, penjelasan teknis, dan data pendukung atas laporan yang disampaikan OPD mitra kerja Komisi I. Sementara itu, DPRD melakukan evaluasi terhadap realisasi program, menyampaikan masukan, serta menyusun rekomendasi perbaikan guna memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan APBD. Terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional BPKPD untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan optimal. "BPKPD tidak sekadar mendampingi secara administratif, tapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah memiliki arah dan dampak yang jelas bagi pembangunan…

Mamuju — Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulbar, guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Berlangsung di ruang Komisi III DPRD Sulbar pada Selasa 1 Juli 2025, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Usman Suhuriah, didampingi Wakil Ketua Komisi III Fredy Boy dan Sekretaris Komisi III Harun Lullulangi. Turut hadir, anggota Komisi III, perwakilan OPD Pemprov Sulbar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas ESDM, Bapperida, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rapat tersebut, Komisi III fokus mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan dari program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD selama tahun anggaran 2024, serta mencermati sejauh mana pelaksanaan program tersebut memberi dampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah menegaskan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan APBD 2024 benar-benar sesuai dengan rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar. Karena itu, setiap OPD wajib menyampaikan laporan yang jelas dan rinci,” ujarnya. Komisi III DPRD Sulbar menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov Sulbar atas Pemberian WTP oleh BPK RI terkait Pengelolaan Keuangan, bahwa secara umum pelaksanaan APBD 2024 berjalan dengan baik, meski terdapat sejumlah catatan teknis yang akan menjadi perhatian untuk perbaikan di tahun anggaran berikutnya. Hasil rapat kerja ini akan menjadi bahan masukan penting bagi DPRD sebelum memberikan persetujuan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemprov Sulbar berhasil mengirimkan perwakilan untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional di Jakarta. Dua pelajar terbaik Sulbar yang berhasil lolos seleksi ketat oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan mengemban tugas mulia pada HUT RI ke 80 pada 17 Agustus 2025 mendatang. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Sunusi Usman, menyampaikan kabar gembira ini. "Alhamdulillah, dari enam perwakilan Sulbar yang dikirim Gubernur Suhardi Duka pada 25 Juni lalu, dua di antaranya berhasil lolos seleksi nasional," ujar Sunusi, Kamis 3 Juli 2025. Dua pelajar berprestasi tersebut adalah: 1. Hilton Pratama Mantong (UPTD SMAN 1 Mamuju) 2. Zalfa Naqiyya (UPTD SMAN 1 Tinambung) "Alhamdulillah, kita melihat dan menyaksikan dari publik sesuai dengan apa yang diumumkan BPIP. Dari enam perwakilan Sulawesi Barat yang dilepas Bapak Gubernur Suhardi Duka pada tanggal 25 menuju Jakarta untuk seleksi, alhamdulillah ada dua yang terwakilkan," ujar Sunusi. Kamis 3 Juli 2025. Sunusi menjelaskan, para peserta telah melalui proses seleksi berlapis, mulai dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tiga tingkat (kabupaten, provinsi, nasional), kemudian Tes Intelegensia Umum (TIU). Selain itu juga dilakukan verifikasi dokumen, tes kesehatan, tes Peraturan Baris Berbaris (PBB), ujian kesamaptaan dan penilaian kepribadian. "Kualitas mereka tidak diragukan lagi. Ini membanggakan sekaligus membuktikan kualitas generasi muda Sulbar," tegas Sunusi. Pemprov Sulbar melalui Kesbangpol akan terus mendampingi persiapan keberangkatan. "Kami memastikan pendampingan optimal, termasuk memantau kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan kesiapan fisik mereka," tambahnya. Kabar gembira ini pun telah sampai kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Pemerintah berharap kedua pelajar dapat, menjaga kedisiplinan, mempertahankan kondisi fisik dan mempersiapkan mental dengan baik. Keberangkatan ke Jakarta dijadwalkan pada Juli 2025, menunggu konfirmasi resmi dari BPIP. Sunusi berpesan: "Mari kita doakan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan membawa harum nama Sulbar di tingkat nasional." (Rls)

Topoyo — Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) terus mendorong digitalisasi layanan publik dan pemerataan akses teknolgi informasi sebagai bagian dari Visi "Sulbar Maju dan Sejahtera". Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Sulbar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar, bersama Dinas Kominfo SP Mamuju Tengah (Mateng) melakukan kunjungan lapangan ke Desa Wae Puteh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng, Sulbar, Rabu 2 Juli 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula, didampingi Kepala Dinas Kominfo SP Mateng, Ishaq Yunus, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo SP Sulbar, Muh Ridwan Ja’far, serta Kepala Bidang Informatika Kominfo SP Mateng, Kasmawati. Desa Wae Puteh menjadi satu desa yang diusulkan sebagai Calon Pilot Project Desa Digital dalam program Transformasi Menuju Desa Digital Kabupaten Mateng. Program ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di desa, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas dan literasi digital masyarakat desa. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan pemantauan terhadap infrastruktur TIK yang tersedia, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) desa, serta potensi layanan digital yang dapat dikembangkan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan pemerintahan digital hingga ke tingkat desa, sebagai wujud nyata mendukung transformasi digital nasional. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini dan berharap Desa Wae Puteh dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Sulbar. "Transformasi digital harus dimulai dari desa, karena desa adalah ujung tombak pelayanan dan pembangunan," ujarnya. Sementara, Kepala Bidang Aptika Kominfo SP Sulbar, Muh Ridwan Ja’far, mengatakan konsep desa digital yang diterapkan di Desa Wae Puteh diharapkan mampu menghadirkan layanan masyarakat yang mengoptimalkan sistem online dan lebih efisien. "Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi wilayah dan warganya berbasis konektivitas digital," ucapnya. Hasil kunjungan…