Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai langkah memperkuat program beasiswa daerah. Proses penandatanganan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, dan berlangsung di ruang rapat Kantor Biro Pemkesra pada Selasa (9/12/2025). Penandatanganan ini menandai tahap penting dalam upaya Pemprov Sulbar memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Hadir dalam agenda tersebut para pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi mitra, pejabat teknis Pemprov Sulbar, serta tim pengelola beasiswa. Ini menindaklanjuti Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam sambutannya, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan program beasiswa berjalan lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan. “Penandatanganan PKS ini adalah bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM Sulbar. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk beasiswa memberi manfaat nyata bagi anak-anak kita yang berprestasi dan membutuhkan,” ujar Murdanil. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar pelaksanaan beasiswa dapat terkelola dengan lebih baik. “Kami berharap perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam hal pendampingan mahasiswa, pelaporan perkembangan akademik, serta memastikan proses pendidikan berjalan lancar. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama kita bersama,” tambahnya. Acara penandatanganan diakhiri dengan sesi diskusi teknis mengenai mekanisme implementasi PKS serta rencana monitoring dan evaluasi program beasiswa. Pemprov Sulbar menargetkan pelaksanaan beasiswa untuk tahun anggaran mendatang dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan SDM daerah.(rls)

Mamuju - BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 yang digelar pada Selasa, 09 Desember 2025, bertempat di Aula Marannu Polda Sulbar. Rakor ini mempertemukan berbagai instansi terkait untuk memastikan kesiapan pengamanan, pelayanan publik, serta mitigasi potensi bencana selama periode libur Nataru. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, menyampaikan paparan mengenai peran strategis BPBD dalam mendukung keamanan dan kelancaran perayaan Nataru, baik dari aspek kedaruratan maupun penyiapan logistik kebencanaan. Arnidah menjelaskan, BPBD Sulbar telah menetapkan pola siaga terstruktur yang melibatkan posko siaga 24 jam, pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana, hingga kesiapan personel di berbagai posko BPBD di seluruh kabupaten. “Menjelang Nataru, intensitas mobilitas masyarakat meningkat dan kondisi cuaca cenderung dinamis. BPBD Sulbar dan BPBD kabupaten memastikan kesiapan tim reaksi cepat, peralatan evakuasi, serta ketersediaan logistik dasar untuk mendukung operasi kemanusiaan jika terjadi keadaan darurat. Kami juga memperkuat koordinasi dengan TNI–Polri, Basarnas, dan instansi lain agar respons di lapangan lebih cepat dan tepat,” ujar Arnidah. Ia menambahkan, BPBD terus memantau titik-titik rawan seperti jalur mudik antar kabupaten, wilayah pesisir, serta daerah rawan banjir dan longsor yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa langkah-langkah yang disampaikan dalam rakor tersebut merupakan implementasi dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang meminta seluruh jaringan penanggulangan bencana memperkuat kesiapsiagaan menjelang Nataru. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Posko Siaga Darurat BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan kesiapsiagaan pada hari ini Selasa 09 Desember 2025, menyusul meningkatnya potensi cuaca ekstrem berdasarkan laporan peringatan dini kondisi Cuaca dari BMKG di wilayah Sulbar. Sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan, Regu 4 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar memperkuat koordinasi dengan BPBD kabupaten untuk wilayah rawan bencana, termasuk wilayah yang berpotensi dilanda banjir, longsor, dan angin kencang. Koordinator Regu 4, M. Ardi Aco, menyampaikan bahwa seluruh anggota regu berada dalam kondisi siaga hari ini. “Kami memastikan seluruh peralatan, armada, dan jalur komunikasi siap digunakan kapan saja, pemantauan untuk deteksi dini dan respons cepat apabila terjadi kejadian bencana. Kami juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor jika melihat tanda-tanda potensi bencana,” jelas Ardi Aco. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa langkah siaga penuh ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang meminta seluruh jajaran BPBD meningkatkan kewaspadaan menghadapi dinamika cuaca yang tidak menentu. “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Semua unit siaga, harus memastikan respons cepat, koordinasi terpadu, dan kesiapan maksimal. Kami juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memperbarui informasi cuaca agar keputusan di lapangan tetap akurat,” ujar Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Suasana hangat menyelimuti rumah jabatan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, saat saat prosesi adat mappacci digelar sebagai rangkaian pernikahan cucu Gubernur Suhardi Duka, Senin 8 Desember 2025. Tradisi sakral yang menjadi bagian penting budaya Mandar itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, yang datang bersama istrinya, Hj. Fatmawati Salim. Kehadiran Wagub bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Suhardi Duka, tetapi juga sebagai komitmen menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat di tengah arus modernisasi. Dalam prosesi tersebut, Wagub Salim S. Mengga ikut melakukan tahapan simbolik dengan menggosokkan daun pacar (daun pacci) ke telapak tangan calon pengantin. Ia menekankan bahwa mappacci bukan sekadar ritual menjelang akad, tetapi wujud doa dan harapan keluarga serta masyarakat agar rumah tangga yang dibangun kelak dipenuhi keberkahan, dijauhkan dari marabahaya, dan diberi kebahagiaan. “Tradisi seperti ini harus terus kita rawat, karena di sinilah identitas dan kekayaan budaya kita hidup,” ujar Salim S Mengga. Acara berlangsung khidmat namun tetap hangat, dihadiri keluarga besar, tokoh masyarakat, dan sejumlah pejabat daerah. Prosesi mappacci juga menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan emosional antara pimpinan daerah dan masyarakat. Menutup rangkaian prosesi tersebut, Wagub Salim S Mengga berharap pelaksanaan pernikahan selanjutnya dapat berjalan lancar dan penuh sukacita. (Rls)

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring, Senin (8/12/2025). Rapat yang juga membahas inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik serta evaluasi program 3 juta rumah ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sulbar, Aksan Amrullah, beserta jajarannya. Keikutsertaan ini menegaskan komitmen Bapperida Sulbar mendukung agenda prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam pengendalian inflasi di Sulbar. Dalam pemaparannya, Aksan menyampaikan data inflasi nasional tahun kalender (y-to-d) November 2025 sebesar 2,27%. Sulawesi Barat berada pada posisi relatif aman dengan inflasi 1,89%, menempati urutan ke-28 secara nasional. "Angka ini masih di bawah 2% dan jauh lebih rendah dibanding provinsi dengan inflasi di atas 3%,” jelasnya. Meski inflasi relatif terkendali, Sulbar menghadapi tantangan kenaikan harga komoditas pangan. “Berdasarkan data SP2KP hingga 5 Desember 2025, indeks perkembangan harga (IPH) di Sulbar naik 3,27% pada minggu pertama Desember, didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah,” tambah Aksan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan bahwa lonjakan harga di daerah produktif tidak dapat ditoleransi. Ia meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan wilayah surplus produksi, serta lebih proaktif dalam pengendalian harga pangan strategis melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan distribusi, dan pengawasan penimbunan. Selain inflasi, Sekjen juga membahas inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik. Ia menekankan urgensi pendataan dan pengusulan pembangunan atau rehabilitasi jembatan pejalan kaki oleh pemerintah daerah. Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan komitmen Bapperida Sulbar untuk memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga. Ia juga mengonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar telah menyampaikan hasil inventarisasi jembatan pejalan kaki ke satuan pendidikan dan sarana publik melalui Surat Gubernur…

Mamuju – Sebagai tindak lanjut atas himbauan Pelaksanaan Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak pada Coretax DJP, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengutus dua orang staf yang menangani administrasi perpajakan, Andi Rillya Rusdikawati dan Nur Fajrina Syamsul, mengikuti kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terkait proses pendaftaran dan aktivasi akun Wajib Pajak melalui Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa, 9 Desember 2025, di Ruang Assessment Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Andi Rillya Rusdikawati yang ditemui disela kegiatan mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan Pemprov Sulbar. ‘’Jadi diminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di Lingkup Biro Organisasi untuk segera melakukan pendaftaran dan aktivasi akun Wajib Pajak melalui Coretax DJP paling lambat tanggal 31 Desember 2025,’’ terang Andi Rillya. Ia menambahkan, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 900.1.15/1248/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Himbauan Pelaksanaan Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak pada Coretax DJP serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Sementara, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju. ‘’Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan kepada teman-teman yang mengikuti sosialisasi dapat menjadi agen atau instruktur internal yang membantu membimbing ASN Lingkup Biro Organisasi dalam proses pendaftaran dan aktivasi akun Wajib Pajak melalui Coretax DJP,’’ tegas Rahmah. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Bangda Kemendagri) pada Selasa, 9 Desember 2025. Dalam kegiatan tersebut, Dinsos Sulbar diwakili oleh Sekretaris Dinas yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur. Rakor ini membahas langkah strategis percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan, termasuk kelompok miskin ekstrem, serta anak-anak yang putus sekolah. Rakor yang dipandu langsung oleh jajaran Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri tersebut menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan fasilitas belajar yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal. Mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program ini sebagai bagian dari komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kami menyambut baik rakor ini karena Sekolah Rakyat merupakan alternatif pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat rentan. Dinsos Sulbar siap berkolaborasi dengan kementerian dan lintas perangkat daerah agar percepatan pembangunan sekolah ini dapat berjalan efektif di daerah,” ujarnya. Nur Dajwi, juga menegaskan, Dinsos Sulbar akan memastikan kelompok rentan di Sulbar mendapatkan akses yang sama dalam program tersebut. “Tugas kami memastikan bahwa tidak ada kelompok rentan yang tertinggal. Dengan adanya Sekolah Rakyat, kita berharap anak-anak miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” tambahnya. Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menyatukan langkah dalam menyiapkan dukungan data, fasilitasi lapangan, dan penguatan kelembagaan sehingga program Sekolah Rakyat dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat sasaran untuk mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) mengikuti Sosialisasi Aktivasi Akun Wajib Pajak melalui sistem Coretaxa. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Assessment, Lantai 2, Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, pada Selasa, 9 Desember 2025. Dalam kegiatan tersebut, Dinsos Sulbar diwakili oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Andi Yakub S. Ia hadir atas arahan Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai mekanisme baru aktivasi akun wajib pajak berbasis digital melalui Coretaxa, sebagai bagian dari transformasi sistem perpajakan nasional. Narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Coretaxa menjadi platform inti pengelolaan data perpajakan yang lebih terintegrasi, aman, dan mudah diakses oleh wajib pajak, termasuk ASN. Melalui sistem ini, diharapkan proses administrasi perpajakan dapat lebih efisien serta mendorong kepatuhan pajak secara menyeluruh. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Andi Yakub S, menilai sosialisasi ini sangat penting sebagai langkah adaptasi terhadap sistem perpajakan terbaru. “Sosialisasi ini memberi pemahaman yang jelas tentang mekanisme aktivasi akun melalui Coretaxa. Kami di Dinsos Sulbar siap menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan digital agar proses administrasi bisa lebih tertib dan akurat,” ujar Andi Yakub. Andi Yakub juga menegaskan komitmen Dinsos Sulbar untuk mendukung transformasi digital dalam pengelolaan pajak ASN. “Sebagai instansi pemerintah, kami tentu berkewajiban memastikan seluruh pegawai mematuhi regulasi perpajakan. Dengan adanya Coretaxa, kami berharap layanan perpajakan lebih mudah diakses dan semakin meningkatkan kepatuhan ASN,” tambahnya. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan peran ASN dalam mendukung tata kelola perpajakan yang transparan dan modern untuk mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Regu 4 Posko Siaga Darurat BPBD Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat menangani kejadian pohon tumbang yang terjadi di depan Kantor Dinas Perhubungan Sulbar, Selasa 09 Desember 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Kejadian ini mengakibatkan satu unit mobil mengalami kerusakan pada bagian bodi akibat tertimpa batang pohon. Tim segera melakukan pemotongan dan pembersihan material pohon serta memastikan area sekitar kembali aman. Koordinator Regu 4, M. Ardi Aco, menyampaikan bahwa personel langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. "Kami bergerak cepat untuk melakukan pembersihan material," ujarnya. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi kepada Regu 4 atas respons cepat dalam penanganan kejadian tersebut. "Kecepatan personel di lapangan sangat penting, terutama menghadapi dinamika cuaca saat ini. Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar akan terus meningkatkan kesiapsiagaan sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka" ucapnya. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 9 Desember 2025, menerima surat peringatan dini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, dengan Nomor B-147/BNPB/D-II/BP.03.02/12/2025, tanggal 05 Desember 2025. Surat tersebut berisi imbauan mengenai Langkah-Langkah Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) pada Periode Desember 2025. Dalam surat tersebut, Direktorat Peringatan Dini Deputi Bidang Pencegahan BNPB RI menyampaikan bahwa prakiraan potensi banjir yang dirilis oleh BMKG bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), serta prakiraan potensi gerakan tanah (longsor) yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, Kementerian ESDM, menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko bencana pada bulan Desember 2025 di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Sehubungan hal tersebut, BNPB meminta agar dilakukan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak bencana yang mungkin timbul, terutama mengingat meningkatnya intensitas curah hujan pada periode musim hujan. Menindaklanjuti arahan BNPB, BPBD Provinsi Sulawesi Barat segera mengambil langkah-langkah koordinatif dengan BPBD Kabupaten/Kota. Hal ini mencakup pendampingan teknis, pemantauan wilayah rawan, serta memastikan kesiapan peralatan dan personel. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pihaknya langsung merespons cepat peringatan dini tersebut. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh BPBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat untuk memperkuat kesiapsiagaan, melakukan pemetaan wilayah rawan, serta menyiapkan langkah konkret menghadapi potensi banjir dan longsor. Peringatan dini ini menjadi panduan penting agar seluruh pihak lebih waspada,” ujarnya. Sesuai petunjuk Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, BPBD Provinsi Sulawesi Barat harus terus memperbarui informasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah serta meningkatkan sistem monitoring cuaca dan kondisi geologi di wilayah rentan, mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, mengaktifkan posko siaga bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BPBD Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat tetap waspada, khususnya warga yang tinggal di bantaran sungai, lereng perbukitan, dan daerah rawan longsor. Informasi resmi…