Mamuju— Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat validasi data, meningkatkan akurasi status kepesertaan, serta memastikan seluruh peserta PBPU yang menjadi tanggungan Pemprov Sulbar terdaftar secara tepat sasaran. Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan BPJS Kesehatan, BPKAD, dan jajaran perangkat daerah terkait. Dinsos Sulbar hadir untuk memastikan bahwa data kepesertaan yang menjadi bagian dari program jaminan sosial daerah dapat terkelola dengan baik dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi, BPJS Kesehatan Mamuju memaparkan perkembangan kepesertaan PBPU, termasuk data peserta aktif, peserta yang perlu pemutakhiran informasi, serta peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria pembiayaan pemerintah daerah. Melalui proses pencocokan dan penelitian data secara bersama, diharapkan Pemprov Sulbar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan dan memastikan layanan jaminan kesehatan terus berjalan efektif untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakilili Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan komitmen Dinsos Sulbar dalam mendukung sinkronisasi data jaminan sosial “Rekonsiliasi data ini sangat penting agar bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dinsos Sulbar berkomitmen memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan perangkat daerah lainnya untuk memastikan tidak ada warga rentan yang terlewat dari perlindungan kesehatan.” ujar Surdin “Kami berharap hasil rekonsiliasi hari ini dapat meningkatkan akurasi data dan membantu pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan yang tepat, terutama terkait pembiayaan peserta PBPU yang menjadi tanggungan daerah.” tambahnya. (Rls)

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, hari ini menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) terkait Kajian Kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju, pada Kamis, 4 Desember 2025 di Mamuju. Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dihadiri Bupati Mamuju serta sejumlah pimpinan OPD Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju, juga beberapa tokoh masyarakat. Gubernur SDK sendiri menyatakan persetujuan terhadap upaya pembentukan DOB Kota Mamuju tersebut. "Tidak ada yang tidak setuju terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru khususnya Kota Mamuju, di Provinsi Sulawesi Barat. Tinggal bagaimana teman-teman di kabupaten meyakinkan pemerintah pusat bahwa pembentukan DOB ini penting untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah, " kata SDK. Sementara itu Bau Akram merasa optimis bahwa upaya pembentukan Kota Mamuju dapat terwujud. "Kita optimis Kota Mamuju sebagai Daerah Otonom Baru akan terwujud. Pernyataan Pak Gubernur menjadi perhatian kita semua bahwa DOB ini mesti berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Mamuju, dan itu yang akan menjadi pedoman untuk meyakinkan pemerintah pusat," urainya. Bagi Kadispar, dengan DOB baru nantinya membuka peluang dua entitas pemerintahan yang lebih fokus. "Peluang pengambangan potensi pertanian dan pariwisata di Kabupaten Mamuju lebih fokus. Di Kabupaten Mamuju nantinya, potensi wisata alam maupun budaya dan sejarah yang ada di Kalumpang dan Bonehau dapat lebih optimal dikembangkan.," kata Bau Akram. "Sementara Kota Mamuju, meskipun fokus pada layanan perkotaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan serta jasa komersial, kita dapat kembangkan pula potensi wisata budaya, seni kreatif, MICE, juga potensi wisata khusus lainnya" sambungnya. Menurut Bau Akram beberapa penilaian menunjukkan indikator bahwa Mamuju meiliki kelayakan untuk didorong menjadi Kota Mamuju. Kabupaten ini bahkan dikategorikan sebagai kota sedang dari sisi tertentu, juga berdasarkan analisis indikator ekonomi dan komoditas unggulan. Bau Akram Dai yang juga adalah Raja Mamuju menyatakan dukungannya dan berharap bahwa DOB Kota Mamuju akan segera terbentuk. Ia menilai adanya keseriusan dari Pemerintah Kabupaten…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional, yang digelar secara hybrid pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan turut didampingi Luhut B. Pandjaitan selaku pejabat nasional yang membidangi koordinasi transformasi layanan pemerintah. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis nasional untuk memperkuat integrasi data bantuan sosial, meningkatkan efisiensi proses penyaluran, serta memastikan penerima manfaat menerima layanan dengan lebih cepat, tepat, dan transparan. Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi salah sasaran serta memperkuat akuntabilitas program kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia. Dalam sesi pemaparan, Kemendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bansos, terutama pada tahap piloting yang akan menjadi fondasi pengembangan sistem secara nasional. Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, yang hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa Dinsos Sulbar siap mendukung penuh langkah transformasi ini dan akan segera melakukan penyesuaian dalam proses pengelolaan data dan penyaluran bantuan di daerah. “Digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan layanan semakin cepat dan tepat. Dinsos Sulbar berkomitmen mendukung penuh integrasi data dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat penerima manfaat,” ujar Nur Dajwi. Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan bahwa digitalisasi akan memperkuat pengawasan serta mempercepat proses validasi data penerima manfaat di lapangan. “Dengan digitalisasi, proses verifikasi dan validasi akan jauh lebih akurat. Ini membantu kami memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyaluran,” jelas Idham. Dinsos Sulbar menilai bahwa kehadiran dalam kegiatan ini sangat penting mengingat digitalisasi bansos akan berpengaruh langsung terhadap mekanisme program perlindungan sosial di daerah. Langkah tindak lanjut akan…

Mamuju --Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Promosi Program Australia Awards yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan peluang beasiswa Australia Awards kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, guna mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui studi lanjut di Australia. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Andi Yakub S, menyampaikan komitmennya untuk mendorong pengembangan kompetensi ASN, khususnya dalam bidang pelayanan sosial dan tata kelola organisasi. “Kami menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Australia Awards ini. Program beasiswa ini membuka peluang besar bagi ASN di Sulawesi Barat, termasuk di lingkungan Dinas Sosial, untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas melalui pendidikan berkualitas internasional. Kami berharap semakin banyak ASN yang dapat memanfaatkan kesempatan ini demi peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Barat,” ujar Andi Yakub. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat lebih aktif mendorong pegawainya mengikuti program pengembangan kapasitas, sehingga kualitas aparatur di Sulawesi Barat semakin meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, peningkatan tata kelola pemerintahan. (Rls)

Mamuju --Upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Sulawesi Barat semakin diperkuat dengan dibukanya Layanan Tuberkulosis Resisten Obat (TBC-RO) di RSUD Kabupaten Mamuju. Layanan ini menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pemeriksaan dan pengobatan TBC-RO yang lebih dekat, terstandar, dan komprehensif, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan eliminasi TBC di wilayah Sulawesi Barat. Pembukaan layanan ini menandai lengkapnya jejaring Rumah Sakit Layanan TBC-RO sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/350/2017. Dengan layanan rujukan yang kini tersedia, masyarakat Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju dan sekitarnya, dapat memperoleh pengobatan TBC-RO tanpa harus menempuh jarak jauh seperti sebelumnya. Layanan TBC-RO di RSUD Kabupaten Mamuju dilengkapi dengan sistem pemantauan intensif, pendampingan pasien selama terapi, serta konseling untuk memastikan keberhasilan pengobatan. Kolaborasi antara RSUD Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju terus diperkuat, terutama dalam memastikan kesinambungan alur rujukan, pencatatan, dan pelaporan melalui sistem SITB. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pembukaan layanan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. “Penanganan TBC merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo. Dengan hadirnya layanan TBC-RO di RSUD Mamuju, masyarakat kini memiliki akses lebih dekat dan aman terhadap layanan pengobatan TBC resisten obat. Ini langkah besar dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Sulawesi Barat,” ujarnya. Lebih lanjut, dr. Nursyamsi menegaskan bahwa langkah ini juga sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Dengan hadirnya layanan TBC-RO ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat optimistis cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat akan meningkat secara signifikan. Pasien diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dini apabila mengalami gejala seperti batuk kronis, keringat malam, atau penurunan berat badan, serta…

Mamuju Tengah --Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rangkaian kegiatan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Kabupaten Majene, pada awal Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan menilai kesiapan dokumen kelembagaan, kelengkapan indikator pada sembilan tatanan KKS, serta capaian sanitasi dasar masing-masing daerah sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan KKS tahun 2025. Verifikasi KKS di Kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan pada Rabu, 3 Desember 2025 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan tim kabupaten, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut: 1. Dokumen SK Tim Pembina KKS masih dalam bentuk draft dan menunggu penyempurnaan sebelum proses penetapan dilakukan. 2. SK Forum Kabupaten Sehat juga masih berupa draft, dengan rencana penyesuaian struktur dan keanggotaan sesuai kebutuhan lintas sektor. 3. Kelengkapan indikator pada 9 tatanan KKS masih terus dilengkapi, meskipun sebagian data telah terkumpul. Diperlukan koordinasi tambahan dengan OPD teknis untuk melengkapi indikator yang belum terpenuhi. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Muhammad Iqbal S, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas OPD. “Masih diperlukan penguatan koordinasi lintas OPD dalam proses pengisian indikator. Setiap tatanan melibatkan peran banyak sektor sehingga koordinasi menjadi kunci penyelesaian data,” ujarnya. Iqbal juga menyampaikan capaian sanitasi dasar daerahnya. Berdasarkan verifikasi, 44 desa/kelurahan di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai status ODF (Open Defecation Free). Selain itu, dua kecamatan, yakni Kecamatan Pangale dan Kecamatan Budong-Budong, telah memenuhi status ODF. “Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat,” tambahnya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, memberikan apresiasi atas progres Kabupaten Mamuju Tengah yang terus berupaya memenuhi indikator KKS dan berhasil meningkatkan capaian ODF di wilayahnya. Hal ini menujukkan komitmen Pemkab dalam menudukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wagub Salim S. Mengga. Selain Mamuju Tengah, tim provinsi juga melaksanakan verifikasi KKS…

Pusdalops BPBD Sulawesi Barat Terima Prakiraan Cuaca 04 Desember 2025 Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 03 Desember 2025, menerima Prakiraan Cuaca Wilayah Sulawesi Barat dari BMKG untuk Kamis, 04 Desember 2025. Informasi ini menjadi dasar pemantauan dan kesiapsiagaan BPBD dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sulawesi Barat. Prakiraan Cuaca Wilayah Sulawesi Barat 04 Desember 2025 adalah sebagai berikut: Pagi Hari Kondisi cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di: Kab. Pasangkayu: Pasangkayu, Pedongga. Kab. Mamuju: Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kalumpang, Bonehau. Kab. Majene Siang dan Sore Hari Secara umum berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kecuali wilayah Kab. Pasangkayu (Sarjo, Bambaira, Bambalamotu, Tikke Raya, Pedongga, Pasangkayu) yang diprakirakan berawan. Malam Hari Kondisi cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di: Kab. Mamuju: Tommo, Tapalang Barat, Tapalang, Kalumpang. Kab. Mamuju Tengah: Tobadak, Topoyo, Karossa. Kab. Majene: Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana, Tammerodo Sendana. Dini Hari Kondisi cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di: Kab. Pasangkayu: Pedongga, Tikke Raya, Lariang, Baras, Sarudu, Duripoku, Bambalamotu, Pasangkayu, Dapurang. Kab. Mamuju Tengah. Kab. Mamuju: Kalukku, Mamuju, Simboro, Tapalang Barat, Tapalang. Kab. Majene: Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana, Tammerodo Sendana, Pamboang, Banggae, Banggae Timur. Kab. Polewali Mandar: Binuang, Polewali, Matakali, Mapili, Wonomulyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung. Parameter Cuaca Suhu Udara: 16–31°C Kelembapan Udara: 65–90% Angin: Arah Barat Daya – Barat, kecepatan 2–10 km/jam Peringatan Dini BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada gelombang tinggi 1.25 – 2.5 meter di wilayah perairan: Pasangkayu, Tikke, Topoyo, Mamuju. Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah mengimbau seluruh kabupaten untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan jalur koordinasi penanganan cepat tetap aktif. Ia menegaskan, setiap langkah kesiapsiagaan harus sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk responsif, sigap, dan intens memantau perubahan cuaca demi keselamatan masyarakat. Naskah :…

Dinsos Sulbar Dorong Penguatan Bantuan Logistik Bencana untuk Buffer Stock Dinsos Pasangkayu Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) mendorong penguatan ketersediaan bantuan logistik bencana bagi Dinsos Kabupaten Pasangkayu sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di wilayah utara Sulbar. Bantuan yang didistribusikan pada Rabu, 3 Desember 2025, meliputi family kit, kids ware, selimut, kasur, tenda gulung, paket sandang, hingga makanan siap saji. Ketersediaan logistik ini diharapkan dapat mempercepat respon awal apabila terjadi bencana, mengingat Pasangkayu merupakan salah satu daerah dengan potensi kerawanan tinggi, khususnya banjir dan angin kencang saat musim penghujan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Dinsos Sulbar memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi darurat. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, diwakili Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkokoh sistem perlindungan sosial masyarakat. “Penyaluran bantuan logistik ini adalah bagian dari komitmen kami memastikan Kabupaten Pasangkayu memiliki persediaan yang cukup untuk menghadapi potensi bencana. Dengan buffer stock yang kuat, respon awal bisa lebih cepat dan masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan,” ujar Surdin Selain penyaluran logistik, Dinsos Sulbar juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan mekanisme penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju, -Tim dari Basarnas didukung Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan pelatihan dan demonstrasi penanganan korban patah tulang dalam skenario simulasi gempa bumi pada Latihan Pengkaderan PROGLATSI Sistem Blok Terpusat Kodam XXIII/PW, Rabu (03/12/2025). Kegiatan berlangsung di halaman Kantor dan Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar dan diikuti oleh peserta dari Korem 142/Tatag Mamuju. Dalam latihan tersebut, personel Basarnas mencontohkan prosedur penyelamatan yang benar, mulai dari penilaian kondisi korban, teknik imobilisasi patah tulang, pemasangan bidai, hingga proses evakuasi yang aman sesuai standar penanganan darurat, dan memberikan arahan terkait koordinasi lapangan dalam situasi bencana. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan itu. Menurutnya, pelaksanaan simulasi ini merupakan implementasi nyata dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi bencana di wilayah Sulbar. “Latihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh personel di lapangan memiliki kemampuan teknis yang memadai, terutama dalam penanganan korban gempa yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Kolaborasi Basarnas, BPBD, dan jajaran TNI melalui PROGLATSI merupakan langkah konkret meningkatkan kesiapsiagaan daerah,” ujar Yasir Fattah. Ia menambahkan, keterlibatan peserta dari Korem 142/Tatag Mamuju menunjukkan komitmen kuat lintas sektor dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan pengarahan dan simulasi gempa bumi dalam rangkaian Latihan Pengkaderan PROGLATSI Sistem Blok Terpusat Kodam XXIII/PW yang mengusung tema “Penanggulangan Bencana”. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor dan Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar, Rabu, 03 Desember 2025, Pukul 14.00 WITA, dan diikuti oleh peserta dari Korem 142/Tatag Mamuju. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy, memberikan pengarahan teknis terkait mekanisme respons awal saat terjadi gempa bumi. Ia membuka simulasi dengan membacakan skenario kejadian gempa bumi, menggambarkan kondisi darurat yang harus direspons cepat dan tepat oleh para peserta latihan. “Simulasi ini bertujuan untuk menguji kesiapsiagaan, koordinasi, serta kecepatan pengambilan keputusan di lapangan. Situasi darurat harus ditangani dengan prosedur yang terukur dan sesuai standar operasi,” tegas Swandy saat memberikan arahan. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, dalam tanggapannya menekankan pentingnya sinergi TNI bersama BPBD dan seluruh unsur penanggulangan bencana lainnya. Menurutnya, latihan bersama ini merupakan wujud kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di Sulbar. “Kolaborasi seperti ini bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana yang terpadu. Kami berharap peserta mendapatkan pengalaman praktis sehingga mampu bertindak cepat ketika bencana terjadi,” ujar Yasir Fattah. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas personel lintas sektor dalam mitigasi dan respons bencana. BPBD Sulbar berharap melalui latihan pengkaderan ini, kemampuan personel TNI dalam mendukung operasi penanggulangan bencana semakin optimal, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar