humassulbar

humassulbar

Mamuju --Pemprov Sulbar bersama PT Pertamina Retail bekerjasama pembangunan SPBU dan fasilitas lainnya di Sulbar, hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Kamis 28 Maret 2024 Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama untuk memenuhi kecukupan BBM dan kebutuhan lainnya terkait dengan suplai minyak, baik di darat maupun di Laut. "Kita berharap dengan kerjasama ini bisa dibangun SPBU yang langsung di bawah pertamina sehingga suplai minyak untuk nelayan maupun untuk transportasi darat itu tercukupi," kata Zudan. Sestama BNPP ini menuturkan, tahap awal akan dilakukan survei dan rencananya pembangunan SPBU dilakukan di dua titik. "Apakah di Palipi Majene dan Arteri Mamuju, kita siapkan dua tempat yang aksesnya muda. Sehingga SPBU nya ini menjadi faktor pendorong pertumbuhan di Sulbar. Ini akan mampu mensuplai minyak di Sulbar," ungkapnya. Direktur Utama PT. Pertamina Retail Lin Febrian mengatakan, kerjasama ini sebagai tidaklanjut dari amanah negera. Dalam hal ini PT. Pertamina melalui anak perusahaan dituntut mampu menyiapkan energi hingga ke pelosok negeri. "Hal yang menjadi sangat penting adalah Ketersediaan dan ketersajangkauan. Ini sangat penting karena mempunyai multiplayer efek kepada masyarakat, bahkan kepada kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. (Rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan peringatan malam Nuzulul Qur'an, di Masjid Baitul Anwar Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Rabu, 27 Maret 2024 Malam Nuzulul Qur'an dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan jamaah masjid lainnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, malam Nuzulul Qur'an merupakan peristiwa turunnya pedoman umat manusia, malam turunnya tuntunan umat manusia, yaitu Al Qur'an. Peristiwa tersebut diperingati umat muslim setiap malam 17 Ramadhan. Untuk itu, Idris mengajak seluruh ASN dan jamaah masjid untuk menjadikan Peringatan Nuzulul Qur'an 1445 H/2024 sebagai bahan introspeksi dan introprospektif. " Introspeksi dimaksudkan sebagai bahan perenungan, sudah sejauh mana membaca, menghafalkan dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Sedangkan Introprospektif bisa dimaknai upaya menjadikan Al-Qur'an terus sebagai penuntun menuju masa depan," kata Idris Mantan Deputi LAN RI itu juga mengemukakan, Al-Qur’an di turunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi pedoman bagi semua umat manusia, menjadi sumber segala ilmu pengetahuan, dan membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik. Al-Qur’an adalah petunjuk dan pelita kehidupan bagi umat Islam, yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Al-Qur'an tidak hanya dibaca, namun juga dipahami, dan ditanamkan dalam hati, serta diterapkan dalam kehidupan. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan peringatan malam Nuzulul Qur'an, di Masjid Baitul Anwar Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Rabu, 27 Maret 2024 Malam Nuzulul Qur'an dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan jamaah masjid lainnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, malam Nuzulul Qur'an merupakan peristiwa turunnya pedoman umat manusia, malam turunnya tuntunan umat manusia, yaitu Al Qur'an. Peristiwa tersebut diperingati umat muslim setiap malam 17 Ramadhan. Untuk itu, Idris mengajak seluruh ASN dan jamaah masjid untuk menjadikan Peringatan Nuzulul Qur'an 1445 H/2024 sebagai bahan introspeksi dan introprospektif. " Introspeksi dimaksudkan sebagai bahan perenungan, sudah sejauh mana membaca, menghafalkan dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Sedangkan Introprospektif bisa dimaknai upaya menjadikan Al-Qur'an terus sebagai penuntun menuju masa depan," kata Idris Mantan Deputi LAN RI itu juga mengemukakan, Al-Qur’an di turunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi pedoman bagi semua umat manusia, menjadi sumber segala ilmu pengetahuan, dan membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik. Al-Qur’an adalah petunjuk dan pelita kehidupan bagi umat Islam, yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Al-Qur'an tidak hanya dibaca, namun juga dipahami, dan ditanamkan dalam hati, serta diterapkan dalam kehidupan. (rls)

Mamuju -- Tim Pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfo melakukan kunjungan ke Kantor BPKPD, Senin 18 Maret 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator evaluasi SPBE OPD antara lain : penerapan manajemen asset TIK, pemanfaatan aplikasi penganggaran, pemanfaatan aplikasi penatausahaan keuangan dan pemanfaatan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Dinas Kominfopers , Mustari Mula mengatakan, reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas “ Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan” yang dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh," kata Mustari. Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar mengatakan, dari pertemuan tersebut , dihasilkan beberapa poin hasil revisi. Antara lain : - Setiap OPD diharapkan menunjuk penanggung jawab pengelola akun aplikasi penatausahaan keuangan dan aplikasi pengelolaan BMD. OPD sudah menggunakan aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah: OPD mesti memiliki: Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, Tata Kelola Pemanfaatan. - Setiap OPD mengelola manajemen aset TIK dengan rapih dan terencana. Pengelolaan aset TIK meliputi: perencanaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan dan pemusnahan. Barang/ benda yang masuk kategori aset TIK sebagai berikut: Akses Point (indoor/outdoor), Router, Server, Switch, Webcam Virtual Meeting, Komputer/ Laptop, Komponen Hardware, TV Monitor, Kabel Fiber Optik, Kabel LAN, Rak Server, Printer, Scanner, Tablet, Aplikasi, Lisensi Software, Sewa Bandwidth,Firewall dan KVM. - Setiap OPD juga harus menggunakan aplikasi penganggaran SIPD RI. OPD memiliki Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, Tata Kelola Pemanfaatan. Inputan penganggaran sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang dibuktikan dengan Berita Acara. Tepat waktu dalam penginputan dokumen penganggaran pada aplikasi yang dibuktikan dengan Dokumen Penilaian ketepatan waktu. - Setiap OPD sudah menggunakan aplikasi Penatausahaan Keuangan SIPD dan e-Koreksi. OPD mesti…

MAMUJU -- Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat , Stephanus Buntu Madika, menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Pasangkayu. Kunjungan kerja tersebut dilakukan sekaligus konsultasi terkait penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Lumpsum. Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Stephanus Buntu Madika menyambut kunjungan yang dilakukan DPRD Pasangkayu itu disebut sebagai bukti komitmen bersama untuk menjaga standar integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, serta untuk melakukan perbaikan sistem dan prosedur yang ada sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku. "Kunjungan ini menandai langkah proaktif dalam upaya menjaga keterbukaan dan profesionalisme dalam pengelolaan perjalanan dinas di tingkat lokal," kata Stepanus. Ia mengatakan, pertemuan ini menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman tentang implementasi Perpres 53, yang memberikan panduan dan ketentuan terkait perjalanan dinas lumpsum bagi institusi pemerintah. Ia menjelaskan, diskusi yang dilakukan antara pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Wakil Ketua DPRD Pasangkayu mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi yang baru diberlakukan, termasuk proses pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan perjalanan dinas lumpsum. "Dengan semangat kolaborasi dan kerja sama yang erat antar-institusi, diharapkan bahwa kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik di kedua daerah," tutupnya. (Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin didampingi Sekretaris Dinas Andi Luthfi dan Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Muhammad Delfi Poli melakukan kunjungan ke kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Mamuju, Rabu 27 Maret 2024. Kunjungan tersebut diterima oleh Supervisor ASDP Indonesia Ferry Mamuju, Aras dan Koorsatpel Pelabuhan Ferry Simboro Mamuju Ali Basri. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Maddareski Salatin mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, yakni terkait kesiapan angkutan lebaran. "Jadwal kapal mulai awal bulan April 2024 ini akan bertambah menjadi 3 kali seminggu yang sebelumnya hanya 2 kali seminggu, kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik lebaran," kata Maddareski Ia juga mengatakan, hal lain adalah rencana penambahan lintasan baru dari Mamuju ke Sangkulirang dan dari Mamuju ke Bontang. " Untuk mengantisipasi kebutuhan rute tersebut oleh masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya, mengingat rute Mamuju- Balikpapan mulai sepi setelah terbukanya rute Pare pare-Balaikpapan, tambah Maddareski. Hal lain yang juga dibahas adalah terkait rencana penetapan zonasi Pelabuhan Ferry Simboro yang berkaitan dengan keberadaan Kompleks Angakatan Laut, rencana pengembangan Pelabuhan Ferry untuk mengatisipasi kebutuhan di IKN dimana Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi penyangga. "Terkait penyelenggaraan angkutan lebaran 2024, kita akan bahas lebih lanjut dan Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah mengagendakan untuk melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan kesiapan pelaksanaan dan pengawasan angle ini yang melibatkan instansi terkait dan stakeholder termasuk ASDP," ungkap Maddareski. Penulis : dishub Editor : humassulbar

Mamuju- Dalam rangka persiapan penilaian Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Koordinasi bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Ruang Kerja Kepala BPKPD Sulbar, Selasa 26 Maret 2024 Dalam pertemuan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Ahmad, membahas terkait informasi penting tentang penyelenggaraan penilaian kinerja TP2DD Wilayah Sulawesi Tahun 2024. Disampaikan, dari sisi pembobotan penilaian, evaluasi kinerja tahun 2024 tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun dari sisi jumlah daerah yang mengikuti, tahun 2024 mengalami peningkatan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo menyambut baik dan sangat mengapresiasi kedatangan dari Bank Indonesia Sulbar bersama tim. Menurutnya hal itu sangat penting dalam mendukung suksesnya program Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun ini. “Selama dua tahun terakhir ini kita memperoleh peringkat 2 terbaik itupun tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, mudah-mudahan tahun ini targetnya Provinsi Sulawesi Barat bisa meraih Terbaik I yang selama ini diraih Pemprov Sulsel," ujar Masriadi Ia juga mengatakan, dukungan ini sangat berarti bagi Pemprov Sulbar. "Kami berharap bisa berkolaborasi dengan BI Sulbar dalam berbagai program penilaian TP2DD Tahun 2024 ini” kata Masriadi. Beberapa informasi penting untuk penilaian tahun 2024 ini adalah sebagai berikut : 1. Subtansi penilaian TP2DD (Championship) adalah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk inovasi percepatan transaksi pemerintah baik itu pendapatan dan belanja dalam bentuk non tunai. Kegiatan ini telah di lakukan terkait sosialisasi pemnggunaan QRIS kepada masyarakat melalui penyampaian lewat Baliho, beberapa media cetak seperti media sosial dan media online lainnya. 2. Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.03.05/19/D.I.M.EKON/02/2024 oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan perihal Evaluasi Kinerja (Championships) TP2DD Tahun 2024 dengan melakukan pengumpulan data paling lambat Hari Jum'at, 26 April 2024 3. Untuk tahun 2024, bobot Proses, Output, & Outcome adalah 20%, 50%, 30% serta…

Mamuju --Pemprov Sulbar menjadi provinsi dengan peringkat ke -2 dari 38 provinsi di Indonesia yang memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam urusan administrasi pemerintahan. Jubir Pemprov Sulbar yang juga Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menjelaskan, penggunaan Srikandi ini sangat mendukung penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemprov Sulbar. "Inilah yang terus kita kembangkan, dari OPD Pemprov Sulbar, Sekolah, dan sebagaimana harapan PJ Gubernur Prof.Zudan Arif Fakrulloh ini bisa dimaksimalkan OPD oleh masing-masing baik pada level Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten se Sulbar," ucap Mustari. Kata Mustari , penggunaan Srikandi termasuk dalam prioritas PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan. "Digitalisasi atau penerapan TTE ini sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan publik. dengan TTE dapat melakukan penandatanganan dimanapun sehingga ini lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat,"pungkasnya. Mustari mengaku, dibawah kepemimpinan PJ Gubernur Prof.Zudan telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, utamanya dalam mendorong digitalisasi birokrasi. "11 bulan terakhir kami merasakan bagaimana PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan terus mendampingi kami dan membina OPD agar dapat lebih maksimal menjalankan program kerja," ungkapnya. Mustari berharap atas capaian Pemprov Sulbar saat ini menjadi motivasi untuk terus berbenah demi Sulbar yang lebih maju dan lebih sejahtera. (Rls)

MAMUJU -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kesehatan tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Multifunction Grand Maleo Hotel, Rabu 27 Maret 2024. Forum OPD ini Mengusung tema "Konsolidasi Perencanaan For Excellence Performance". Sekprov Muhammad Idris mengatakan, kebijakan pembangunan kesehatan saat ini adalah transformasi sistem kesehatan Indonesia yang bermaksud untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Layanan dimaksud lanjut Idris mulai layanam yang berkualitas, paripurna, Accessible dan responsive yang berdampak kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. "Kesehatan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Kesehatan yang baik akan membuat kita lebih produktif. Semua orang ketika membicarakan kesehatan itu harus selalu bisa menghasilkan output tapi poinnya tidak boleh berhenti pada output itu saja, jadi perumpamaan seperti yang dikatakan Habibie Start From the end yaitu berarti kita mulai untuk membuat rencana strategis dari belakang," jelas Idris Ia menambahkan tujuan rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 adalah meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya, untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan kesehatan di Sulbar yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, pencapaian sasaran tersebut bukan semata-mata tugas pemerintah provinsi tetapi merupakan tugas bersama yang berintegrasi di tingkat pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten "Seperti yang kita ketahui permasalahan kesehatan sangat kompleks membutuhkan konsolidasi dan bersinergi antara kabupaten dan provinsi serta unit pelaksana pelayanan kesehatan terdaoat beberapa indikator pembangunan kesehatan yang memerlukan perhatian khususnya dari kita semua." imbuhnya Idris menegaskan, akses pelayanan pada masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan di Sulbar, Penguatan akses pelayanan pada masyarakat merupakan langkah awal yang paling penting dalam penyusunan perencanaan yang berbasis kinerja. Dan salah satu konsep kebijakan melalui strategi penguatan pondasi birokrasi, yang dapat berdampak memperhatikan perencanaan dengan pendekatan evidance based policy (EBP),…

MAMUJU, --Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PPK) dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Rumah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) Tahun 2024, di Mamuju, Rabu 27 Maret 2024. Empat Desa menjadi pilot project program ini, masing masing berada di kabupaten Polman, Mamuju, Majene dan Mamasa. Diharapkan desa penerima bantuan dapat memaksimalkan penangan masalah daerah, utamanya berkaitan dengan stunting dan kemiskinan ekstrem. Kepala Distapang Pemprov Sulbar Abdul Waris Bestari, menjelaskan, Rumah Pangan B2SA Tahun 2024 B2SA merupakan kegiatan kolaborasi TP PKK sebagai tempat dimana dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi makanan B2SA kepada penerima manfaat yaitu anak stunting, gizi buruk, gizi kurang, ibu hamil, ibu menyusui serta calon pengantin yang juga merupakan salah satu upaya penanganan stunting menuju generasi yang sehat, aktif dan produktif. "Terima kasih atas kehadiran kelompok penerima manfaat yang telah hadir, Kita cukup berbangga kita sudah turun 4,7 berarti 30,03 persen. Alhamdulillah PJ Gubernur (Prof.Zudan Arif Fakrulloh), kurang lebih 10 bulan mampu menurunkan 4,7 persen. Jika ini dilakukan secara terus-menerus dan kolaborasi enam kabupaten," kata Waris. Waris menyebutkan, bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan adalah Rp60 juta. "Kami upayakan pekan ini sudah bisa disalurkan untuk segera dimanfaatkan ke desa sasaran," pungkasnya. (Rls)

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments