Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data ASN melalui aplikasi MyASN serta Aktivasi Akun Wajib Pajak, baru-baru ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penataan data kepegawaian nasional. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menjelaskan bahwa seluruh ASN diwajibkan melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi MyASN. Ia menegaskan, kelengkapan data sangat penting untuk memastikan akurasi informasi kepegawaian serta mendukung berbagai proses administrasi ASN ke depan. “Pemutakhiran ini wajib bagi semua ASN. Data harus akurat dan diperbarui sesuai kondisi terbaru,” tegas Amir. Data yang perlu diperbarui meliputi data personal, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat kinerja, data keluarga, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, ASN diminta menyiapkan sejumlah data dasar, seperti Nomor NPWP, NIK KTP, email aktif, dan nomor telepon. Melalui kegiatan ini, Dishub Sulbar berharap seluruh ASN dapat menyelesaikan pemutakhiran data tepat waktu agar sinkronisasi informasi kepegawaian berjalan optimal. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2045. Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat DLH Sulbar baru-baru ini, dihadiri oleh Tim Evaluator KLHS Provinsi Sulbar, Tim Pokja Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Mamuju, serta Tim Pokja Penyusunan RTRW Kabupaten Mamuju. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju terkait penjadwalan evaluasi KLHS yang telah masuk sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan RTRW telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mitigasi risiko lingkungan dalam setiap rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mamuju ke depan. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa KLHS adalah instrumen penting yang memastikan tata ruang wilayah Mamuju selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Mamuju tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. RTRW harus mampu menjawab tantangan pembangunan, namun tetap menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (Kabid PPLH) DLH Sulbar Andi Alffianti, dan tim teknis juga menekankan pentingnya integrasi analisis daya dukung–daya tampung, mitigasi bencana, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan dalam setiap substansi RTRW. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci tercapainya dokumen tata ruang yang berkualitas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan DLH Sulbar terhadap Visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakilnya Salim S. Mengga dalam mewujudkan “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan” melalui penguatan perencanaan wilayah yang berpihak pada lingkungan hidup. “DLH Sulbar berkomitmen menjaga arah pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan prinsip lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat,” tambah Zulkifli. Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan dokumen RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2045 dapat semakin kuat secara teknis maupun legal, dan mampu mengarahkan pembangunan wilayah yang responsif terhadap isu perubahan iklim,…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menghadiri rapat persiapan pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Nasional, yang digelar di ruang rapat Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baru-baru ini. Hadir mewakili Dinsos Sulbar, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Supiati Sahid. Rapat tersebut membahas berbagai rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam memperingati Hari Ibu Nasional, termasuk agenda sosialisasi, pemberdayaan perempuan, dan pelibatan kelompok rentan dalam kegiatan positif. Kolaborasi antarlembaga menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa peringatan Hari Ibu dapat berjalan sukses dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Kabid Rehabilitasi Sosial, Supiati Sahid, dalam kesempatan tersebut, menegaskan komitmen Dinsos untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan lintas sektor, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. “Peringatan Hari Ibu bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk menguatkan peran ibu dalam keluarga dan masyarakat. Dinsos Sulbar siap mendukung penuh rangkaian kegiatan yang digagas bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta instansi terkait, terutama yang menyentuh kelompok rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya pemberdayaan,” ujar Supiati, mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Rapat ditutup dengan penyusunan langkah tindak lanjut dan pembagian tugas antarlembaga untuk menyukseskan peringatan Hari Ibu Nasional tahun ini. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah dan cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Sosial Sulbar resmi menugaskan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk bergabung dalam Posko Siaga Darurat Bencana yang dipusatkan di Posko Induk BPBD Sulbar. Penugasan tersebut mulai berlaku sejak 24 November 2025, sebagai langkah antisipatif mengingat intensitas cuaca yang berpotensi menimbulkan banjir, longsor, dan gangguan cuaca lainnya di beberapa kabupaten. Personil TAGANA ditugaskan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, melakukan pemantauan situasi lapangan, menyiapkan dukungan logistik kedaruratan, serta memberikan respon cepat apabila terjadi eskalasi bencana di daerah. Keterlibatan TAGANA juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan masyarakat berjalan optimal. Mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menghadapi potensi bencana yang kerap meningkat menjelang puncak musim hujan. “TAGANA selalu menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Dengan penugasan personil sejak 24 November 2025 ini, kami memastikan bahwa koordinasi bersama BPBD dan instansi terkait dapat berlangsung cepat dan efektif. Dinas Sosial Sulbar berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan terbaik dalam upaya penyelamatan dan perlindungan masyarakat sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka,” ujar Surdin, baru-baru ini. Melalui penguatan posko dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Sulbar dapat lebih siap menghadapi dinamika cuaca ekstrem dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima update peringatan dini cuaca 3 harian dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju untuk periode 08 -10 Desember 2025. Berdasarkan informasi yang diterima pada Minggu 07 Desember 2025 tersebut, terdapat beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, serta potensi angin kencang pada tanggal tertentu. 1. Potensi Hujan Sedang–Lebat (08 Desember 2025) Wilayah yang diperkirakan mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, yaitu: - Kabupaten Majene: Ulumanda, Malunda - Kabupaten Mamasa: Tabulahan - Kabupaten Mamuju: Seluruh Wilayah - Kabupaten Mamuju Tengah: Seluruh Wilayah - Kabupaten Pasangkayu: Seluruh Wilayah Masyarakat di wilayah tersebut diimbau waspada terhadap potensi banjir, tanah longsor, angin kencang, serta genangan air yang dapat terjadi akibat intensitas hujan tinggi. 2. Potensi Angin Kencang (10 Desember 2025) diperkirakan terjadi di: - Kabupaten Majene: Banggae Timur, Banggae, Pamboang Angin kencang dapat berpotensi menimbulkan pohon tumbang, kerusakan bangunan ringan, serta membahayakan aktivitas pelayaran atau nelayan setempat. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya dan BPBD kabupaten harus siap siaga sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. “BPBD Sulawesi Barat akan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten untuk mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah rawan banjir dan longsor, langkah-langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko bencana,” ujar Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju –Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan kejadian bencana tanah longsor dari BPBD Kabupaten Mamasa yang terjadi di wilayah Kecamatan Tabulahan. Bencana longsor tersebut berdampak pada enam desa, yaitu Periangan, Tabulahan, Saluleang, Peu, Gandang Dewata, dan Salubakka. Enam desa tersebut hingga saat ini masih mengalami keterisolasian akibat akses jalan yang tertutup material longsor. Kalaksa BPBD Mamasa, Gusti Harmiawan, menyampaikan bahwa kondisi isolasi sudah berlangsung Dua Pekan sejak Jumat, 21 November 2025 dan upaya pembukaan akses masih terus diupayakan. “Enam desa terdampak sejak Jumat masih terisolir. Alat berat telah dikerahkan, namun medan yang curam serta kondisi tanah yang labil membuat proses penanganan berlangsung bertahap,” ujar Gusti Harmiawan. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar percepatan penanganan dilakukan dengan prioritas keselamatan warga. “Koordinasi dengan BPBD Mamasa terus dilakukan, Pusdalops BPBD Sulawesi Barat saat ini terus melakukan pemantauan perkembangan, koordinasi lapangan, serta informasi lanjutan akan diperbarui sesuai hasil asesmen di lokasi,” ujar Yasir Fattah, Minggu 07 Desember 2025. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan penguatan kapasitas Puskesmas lokus melalui keikutsertaan dalam Lokakarya Mini (Lokmin) Bulanan Puskesmas Tampa Padang, Mamuju, Sabtu, 06 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas bulanan yang dilakukan oleh Puskesmas. Tim Dinkes Provinsi Sualwesi Barat hadir untuk penguatan lokus puskesmas Sulbar Sehat yang diinisiasi untuk meningkatkan manajemen layanan kesehatan dasar dan memperkuat capaian indikator kesehatan prioritas di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Lokmin dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, dr. Sita Harit Ibrahim, bersama jajaran Puskesmas Tampa Padang. Tim Sulbar Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat turut hadir untuk memberikan pendampingan dan penguatan teknis. Fokus utama kegiatan adalah melakukan evaluasi strategi, capaian, dan langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan Puskesmas dalam penguatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta upaya kesehatan perorangan dan masyarakat. Selain itu, pembahasan juga menekankan pada: • Pencapaian program prioritas kesehatan, • Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, • Penyusunan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) untuk peningkatan tata kelola dan mutu layanan, • Serta penguatan peran lintas program dalam mendukung indikator Sulbar Sehat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan Puskesmas mampu menjalankan fungsi manajemen secara efektif, berbasis data, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan kesehatan daerah. Program pendampingan Puskesmas lokus ini menjadi komitmen berkelanjutan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih kuat, responsif, dan berkualitas, serta mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sesuai dengan Panca daya ke-3 yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmennya dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui Program Pasti Padu (Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Terpadu), dengan menyalurkan bantuan susu balita di Puskesmas Pamboang, Kabupaten Majene, baru-baru ini. Penyaluran susu ini merupakan salah satu bentuk intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak balita, khususnya pada kelompok rentan. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan balita mendapatkan asupan gizi tambahan yang dapat membantu pertumbuhan optimal sekaligus mencegah risiko stunting. Kegiatan penyaluran dilakukan langsung oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan diterima oleh petugas Puskesmas Pamboang. Bantuan ini akan didistribusikan kepada balita sasaran yang telah terdata melalui dashboard Pasti Padu dan hasil pemantauan gizi di wilayah kerja puskesmas. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa intervensi gizi merupakan salah satu langkah paling efektif dalam percepatan penurunan stunting di Sulbar. “Program Pasti Padu menekankan pentingnya intervensi yang terarah dan berbasis data. Penyaluran susu balita ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk memastikan setiap anak mendapatkan dukungan gizi yang layak agar tumbuh lebih sehat dan kuat,” ujarnya. Ia menegaskan, upaya ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada aspek pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan terus memperluas intervensi Pasti Padu di berbagai wilayah sebagai langkah nyata untuk mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak Sulawesi Barat. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi keluarga penerima manfaat serta berkontribusi pada terwujudnya generasi Sulbar yang lebih sehat dan produktif. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Upaya peningkatan kesehatan anak di Sulawesi Barat kembali diperkuat melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam rangka memperingati Dies Natalis FK Unhas ke-70. Kegiatan ini digelar pada Sabtu, 6 Desember 2025 di Majene dan mendapat dukungan penuh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah kabupaten Majene. Kegiatan bakti sosial ini mengusung tema “Skrining Stunting (Deteksi Dini & Tata Laksana) dan Tumbuh Kembang Anak”, dengan melibatkan tim dokter anak, tenaga medis, serta kader kesehatan setempat. Para orang tua membawa anak mereka untuk diperiksa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, penilaian tumbuh kembang, hingga konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan terkait risiko stunting maupun masalah perkembangan lainnya. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Fakultas Kedokteran Unhas yang terus menunjukkan komitmen dalam penguatan layanan kesehatan anak, khususnya dalam deteksi dini stunting. “Kegiatan seperti ini sangat strategis untuk memperkuat pencegahan dan penanganan stunting di tingkat akar rumput. Deteksi dini adalah kunci untuk memastikan anak-anak Sulawesi Barat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya. Ia menegaskan, percepatan penurunan stunting merupakan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sejalan dengan Panca Daya ke-3 membangun SDM Unggul dan Berkarakter, serta mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan intervensi gizi dan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta berkelanjutan. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat kembali diperkuat melalui kegiatan Simposium & Workshop Stunting, yang diselenggarakan pada Sabtu, 6 Desember 2025 di Majene. Kegiatan ini digagas oleh RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo bekerjasama dengan Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan pemerintah daerah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, turut hadir dan memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kehadirannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan profesi dalam memastikan pelayanan kesehatan anak, termasuk deteksi dan tata laksana stunting, berjalan optimal hingga tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan simposium menghadirkan pakar kesehatan anak, yaitu dr. Sri Aisah, Sp.A(K), dr. Ahmad MKM, Sp.AN-TI, Prof. dr. Enny Aisyah, Sp.A(K), dan dr. Ulfiani, Sp.A Subsp. Neurologi (K). Para narasumber membawakan materi strategis mulai dari deteksi dini stunting, penanganan kasus, hingga komunikasi efektif pertumbuhan anak, yang menjadi bekal penting bagi para tenaga kesehatan di daerah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penanggulangan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan edukasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, konsistensi pemantauan tumbuh kembang, hingga akselerasi intervensi gizi spesifik dan sensitif. “Stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi masa depan generasi Sulawesi Barat. Karena itu, peningkatan kualitas layanan dan kompetensi tenaga kesehatan merupakan langkah penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan berhasil menurunkan prevalensi stunting,” ujarnya. Ia menegaskan, kegiatan ini sejalan dengan Panca Daya ke-3, membangun SDM Unggul dan Berkarakter serta mendukung Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Dengan penguatan edukasi dan layanan berbasis bukti, diharapkan penanganan stunting di Sulawesi Barat semakin berdampak dan berkelanjutan. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar