Mamuju - Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap pelayanan dasar di Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan penerapan SPM merupakan ketentuan wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah dan sejalan pula dengan Visi Misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga tahun 2025 – 2029. “Standar Pelayanan Minimal/SPM ini adalah amanat undang – undang yang harus kita penuhi. Dengan menerapkan SPM, kita telah menjamin hak masyarakat sebagai prioritas utama dari kinerja pemerintah. Ini sesuai dengan Visi Misi kita untuk lima tahun ke depan, yaitu Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Maju Daerahnya, Sejahtera Masyarakatnya,” tegas Junda. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2024 dan Penerapan SPM Provinsi Sulbar Tahun 2025 pada Senin lalu (30/6/2025) di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar dan melalui ruang virtual. Saat membuka acara, Sekretaris Bapperida Muh. Darwis Damir menyampaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib menyelenggarakan dan meningkatkan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan berdasarkan SPM. "Apalagi tertuang dalam Misi Provinsi Sulawesi Barat yang kelima yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas," ucapnya. Dalam arahannya, Darwis Damir juga menyampaikan lima strategi dalam rangka penerapan SPM di Provinsi Sulbar maupun di Pemda Kabupaten se-Sulbar, yaitu: 1. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami pentingnya SPM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPM adalah hak warga yang harus dipenuhi secara minimal oleh pemerintah daerah. 2. SPM wajib diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, yang disesuaikan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan pada tahap penyusunan rancangan setelah RPJMD 2025-2029 ditetapkan, melalui Renstra, RKPD, dan Renja OPD. 3. Dipersiapkan pelaporan dan evaluasi. Hal ini diharapkan agar dipastikan setiap perangkat daerah melaporkan pencapaian SPM secara tepat waktu dan melakukan evaluasi…

Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar oleh Polda Sulbar pada Selasa, 1 Juni 2025. Acara ini menjadi momen penting bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Sulawesi Barat. Puncak perayaan HUT Bhayangkara ke-79 berlangsung di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, dan dilanjutkan dengan acara syukuran di Grand Hotel Maleo, Mamuju. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menegaskan bahwa setiap lembaga perlu melakukan refleksi atas perjalanan dan tantangan yang dihadapi, termasuk Polri selama 79 tahun berdiri. Menurut Suhardi Duka (SDK), perjalanan Polri tidak selalu mulus, terdapat masa-masa sulit terutama di periode tahun 1999 hingga 2001. "Pada masa itu, kondisi Polri sempat mengalami banyak kritik dan ketidakpastian, bahkan Presiden Gus Dur pernah menyebut hanya ada tiga jenis polisi yang jujur yaitu Pak Hoegeng, polisi tidur, dan patung polisi. Namun, kini kondisi tersebut telah berubah drastis," kata Suhardi Duka. Ia juga menyoroti profesionalisme Polri saat ini, khususnya di Sulbar di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Adang Ginanjar selama dua tahun terakhir. Menurutnya, Polri di Sulbar mampu menjalankan perannya secara konstitusional, menciptakan rasa aman, dan menjaga netralitas saat pelaksanaan pemilu legislatif maupun pilkada. "Kepemimpinan Kapolda Sulbar bersama jajaran telah menghasilkan banyak prestasi dan karya nyata yang mendukung stabilitas dan keamanan di daerah tersebut," tuturnya. (Rls)

Sulawesi Barat - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian, khususnya Polda Sulbar, dalam rangka HUT Bhayangkara yang ke-79 tahun. Selasa 1 Juli 2025. Pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini, menyampaikan, kehadiran Polri akan selalu ada untuk masyarakat, dan masyarakat merasakan kehadiran Polri. Ia juga berharap, kinerja Polri semakin baik ke depannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar juga menekankan agar dapat menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sesuai dengan semangat Hari Bhayangkara tahun ini. "Sesuai tema hari Bhayangkara, Polri hadir untuk masyarakat," ujar Salim S Mengga. Wakil Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Sulbar untuk terus bersinergi dengan Polri, serta mendukung upaya Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. (Rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar terus melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah di taman Karema Mamuju, sebagai upaya mengendalikan inflasi agar tidak mengalami kenaikan signifikan, Selasa 1 Juli 2025. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan pelaksanaan GPM melaksanakan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga sesuai program nasional dalam menjaga inflasi di daerah. "Setiap minggu kita laksanakan GPM atau pasar murah agar masyarakat bisa terbantu jika ada bahan pokok mengalami kenaikan harga di pasaran," kata Waris. Sementara, Analisis Ketahanan Pangan Distapang Sulbar Habibi menyampaikan antusias masyarakat terus terjadi selama pelaksanaan GPM. "Terutama antusias masyarakat komunitas beras dengan saat ini naiknya harga, tadi kita menjual 1,5 ton beras, tidak sampai 30 menit langsung habis dan pembelian dibatasi juga satu orang hanya bisa membeli 10 kilo saja," ucap Habibi. Ia membeberkan bahwa untuk bahan pokok beras sendiri Pemprov Sulbar menjualnya dengan harga Rp 125 ribu 10 Kilo. Dimana dalam pelaksanaan GPM Pemprov bekerjasama dengan distributor lokal, Bulog hingga Dinas Pertanian Sulbar. "Ini lebih murah Rp 30 ribu dibandingkan dengan harga di pasar. Ada beberapa bahan pokok lainnya juga dijual seperti ayam, telur, cabe, minyak, gula, dan sayur-sayuran. Jadi kita jual dibawah harga pasar berkisar 10 sampai 20 persen," bebernya. Habibi berharap masyarakat untuk tetap tidak panik jika ada bahan pokok mengalami kenaikan, pemerintah akan selalu hadir memberikan pelayanan. "Sesuai arahan Gubernur juga bagaimana tetap menjaga harga tetap murah, tapi tidak merugikan juga pedagang yang ada di pasar," ujarnya. Salah satu warga Hasniati menuturkan sangat bersyukur adanya GPM dilaksanakan Pemprov Sulbar dalam membantu masyarakat. "Kami sangat terbantu adanya GPM, semoga terus dilaksanakan. Apalagi kami sebagai ibu rumah tangga kebutuhan bahan pokok jika mahal akan sangat sulit dibeli," tandasnya. (Rls)

Mamuju - Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan visitasi dan monitoring terhadap hasil reviu kelas rumah sakit yang dilaksanakan di RS Mitra Manakarra, Mamuju, pada Senin kemarin, 30 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Dinkes Sulbar mendukung misi ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berkarakter melalui perluasan Akses Layanan Kesehatan. visitasi dan monitoring dari Pemprov Sulbar ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulbar, Asran Masdy, didampingi oleh Direktur RS Mitra Manakarra, Nexriana, serta tim teknis dari Bidang Pelayanan Kesehatan. Tim melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek secara langsung kondisi ruang perawatan, jumlah tempat tidur, serta fasilitas pendukung lainnya, khususnya di ruang intensif seperti ICU, ICCU, dan RICU. “Visitasi ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa rumah sakit tidak hanya memenuhi data administratif, tetapi benar-benar siap memberikan layanan yang berkualitas dan menyelamatkan nyawa,” ujar Asran Masdy, Kadinkes Sulbar. Visitasi ini merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap reviu nasional terkait penyesuaian kelas rumah sakit berdasarkan pemenuhan standar pelayanan, termasuk rasio tempat tidur intensif dan ketersediaan alat kesehatan seperti ventilator. Berdasarkan data RS Online per 28 Juni 2025 pukul 20.00 WITA, RS Mitra Manakarra menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap jumlah tempat tidur intensif dan alat pendukungnya sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Kadinkes Sulbar dan tim juga melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap data fasilitas layanan intensif untuk memastikan RS Mitra memenuhi rasio minimal 10% tempat tidur intensif dari total kapasitas tempat tidur yang tersedia. Langkah-langkah pembenahan yang menjadi fokus antara lain: 1. Pemutakhiran data sarana dan prasarana rumah sakit secara berkala melalui aplikasi RS Online 2. Verifikasi dan pendampingan teknis terkait kebutuhan tempat tidur dan fasilitas intensif 3. Pelaporan hasil evaluasi…

Mamuju - Dalam rangka Audit Kinerja Efektivitas Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2024, tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Sulbar, diterima di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Senin 30 Juni 2025, kemudian akan berlanjut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan Majene. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian audit yang berlangsung di lima provinsi dan sepuluh kabupaten/kota di Indonesia. Tim disambut oleh jajaran pimpinan Dinas Kesehatan Sulbar, yakni Sekretaris Dinas Kesehatan Mahdiana, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indahwati Nursyamsi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Muh Ihwan, serta tim imunisasi dan surveilans. Audit ini bertujuan mengevaluasi capaian, perencanaan, distribusi, hingga pelaporan imunisasi dasar, di tengah menurunnya tren cakupan imunisasi di Sulbar. Data terbaru menunjukkan adanya penurunan signifikan pada beberapa indikator utama: •⁠ ⁠Capaian Imunisasi boPV4: dari 74,4% di tahun 2023, turun menjadi 58,8% di 2024, dan 19,5% sampai bulan mei 2025. •⁠ ⁠Capaian Imunisasi IPV1: dari 70,1% (2023) menjadi 50,9% (2024), dan 25,5% sampai bulan mei 2025. •⁠ ⁠Capaian Imunisasi IPV2: naik dari 6,9% (2023) ke 25,5% (2024), dan 13,1% sampai bulan mei 2025. Capaian imunisasi menjadi salah satu prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Gubernur Suhardi Duka melalui Quick Wins Sulbar Sehat mendorong penguatan kesehatan Ibu dan Anak dan imunisasi dasar merupakan salah satu benteng utama dalam pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan memberikan data yang dibutuhkan tim audit. “Kami menyambut baik proses audit ini sebagai bagian dari perbaikan dan penguatan sistem imunisasi di daerah,” ujar Asran Masdy. Sementara itu, tim auditor yang dikoordinasikan oleh Deny Yudhistira, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali praktik baik dan hambatan lapangan, serta mengidentifikasi intervensi yang…

Mamuju – Inovasi SIPEMIMPIN (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur) yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil meraih Juara 1 dalam Lomba Inovasi Tingkat Provinsi Sulbar, yang terhubung dengan ajang nasional Innovation Government Award (IGA) 2024. Capaian gemilang ini diumumkan bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulbar Tahun 2025 yang digelar pada Selasa, 1 Juli 2025, di Kantor Bapperida Sulbar dan dibuka langsung oleh Kepala Bapperida, Junda Maulana. SIPEMIMPIN berhasil mengungguli berbagai inovasi dari OPD dan kabupaten lain di Sulbar dengan nilai tertinggi 106 poin. Aplikasi ini dinilai unggul dalam hal efisiensi, keandalan data, dan kemudahan pengawasan progres pembangunan infrastruktur secara realtime. Penghargaan ini menjadi tonggak penting bagi Dinas PUPR dalam menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan transformasi digital pelayanan publik. Dengan diraihnya penghargaan ini, Dinas PUPR Sulbar telah menunjukkan komitmen nyata untuk terus memperkuat tata kelola pembangunan yang transparan dan inovatif. Ke depan, SIPEMIMPIN diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi role model inovasi infrastruktur di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap seluruh tim yang terlibat dalam pengembangan SIPEMIMPIN. “Ini adalah hasil kerja keras semua bidang di Dinas PUPR. Tidak ada bidang yang bekerja sendiri. Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) hanya memfasilitasi dan menyusun tampilan sistem agar informasi yang ditampilkan dapat terbaca dan dianalisis pimpinan secara realtime. Ini adalah kerja kolektif yang patut diapresiasi,” ujarnya. Rachmad menegaskan bahwa Dinas PUPR telah menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja dan akan terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di masa mendatang. Ia juga menyebutkan bahwa Dinas PUPR berkomitmen untuk terus mengikuti ajang kompetisi,…

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Pencemaran Sungai Karama, pada Senin 30 Juni 2025, bertempat di Hotel Grand Putra Mamuju. Sejalan dengan salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan Pemprov ini dibuka langsung oleh Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, dihadiri Kepala Bappeda Mamuju, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulbar, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sulbar, unsur pemerintah terkait dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, Zulkfili Manggazali menegaskan, untuk dapat mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik, dibutuhkan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Olehnya, ia mengajak stakeholder terkait untuk bersinergi dalam membuat program kegiatan yang tujuannya untuk pelestarian lingkungan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sungai. Zulkifli berharap, melalui FGD tersebut dapat menghasilkan suatu rumusan terkait kebijakan pengelolaan lingkungan dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian fungsi sungai melalui perencanaan program kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Terkhusus kepada masyarakat yang berdomisli di sekitar bantaran Sungai Karama, untuk tetap menjaga fungsi dengan tidak membuang sampah ke sugnai, serta turut aktif dalam melakukan restorasi daerah aliran sungai," harapnya. Dengan adanya FGD ini, para stakeholders diharapkan dapat menyusun rencana aksi pelestarian sungai, seperti reboisasi bantaran sungai, pengelolaan sampah terpadu, atau pembentukan komunitas peduli sungai, serta meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik seperti mengedukasi pentingnya sungai dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan. FGD ini dijadikan sebagai momentum untuk menjalin kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, camat, perusahaan dan seluruh masyarakat khususnya yang berdomisili di bantaran sungai untuk tetap menjaga fungsi sungai sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sungai. Pengendalian lingkunga hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang telah diamanatkan…

Mamuju - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan kegiatan literasi spesial bertajuk Bedah Buku “SDK Mendayung Dari Hulu”, yang berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Provinsi Sulbar, Senin (30/06/2025). Buku ini mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangan Suhardi Duka (SDK), sosok maestro politik yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulbar, sekaligus menjadi tokoh sentral dalam proses pemekaran provinsi ini. Buku ini merupakan salah satu koleksi unggulan Perpustakaan Daerah yang memuat potret seorang pemimpin bertangan dingin, yang berasal dari keluarga petani sederhana, namun berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dalam membangun daerah. "Saya ingin publik tahu bahwa bukan hanya orang kaya yang bisa berhasil. Saya ini anak petani, bukan bangsawan. Tapi siapa pun, sepanjang ia sungguh-sungguh, pasti bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Itulah pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dalam buku ini," ujar Suhardi Duka, penuh semangat. Melalui buku ini, nilai-nilai perjuangan yang tertuang erat kaitannya dengan visi pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yakni "Mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui misi Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter". Buku ini menjadi cerminan nyata bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dimulai dari literasi, semangat, dan integritas pribadi. Bedah buku ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Suhardi Duka (tokoh utama dan narasumber dalam buku), ST. Suraidah Suhardi (Wakil Ketua I DPRD Sulbar), Khaeruddin Anas (Kepala DPKD Sulbar) dan Sofa Nurdiyanti (penulis). Acara ini dipandu oleh Hajrul Malik (Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Hubungan Antar Lembaga). Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya penguatan literasi lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter dan jati diri daerah. “Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan indeks literasi dan indeks yang masih rendah kegemaran membaca memberi teladan bagi generasi muda bahwa semangat, kerja keras, dan keberanian mengambil peran adalah fondasi membangun Sulbar ke depan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala…

Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemeriksaan fisik seluruh kendaraan dinas (randis), baik roda dua maupun roda empat, yang dilaksanakan di halaman Kantor BKD Sulbar, Selasa 30 Juni 2025. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 162 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian aset oleh pengguna barang. Pemeriksaan yang melibatkan Tim Aset Pemprov Sulbar ini turut disaksikan oleh Sekretaris Badan, jajaran pejabat struktural, pengurus barang, serta pengelola aset dari lingkup internal BKD Sulbar. Tim melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan administrasi randis, seperti daftar inventaris, STNK, daftar pemakai, dan bukti pembayaran pajak terakhir. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam memvalidasi dan menertibkan aset pemda Sulbar secara menyeluruh. “Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya Pemprov Sulbar dalam membangun sistem pendataan aset yang akurat, transparan, dan akuntabel,” ujar Bujaeramy. Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK–JSM), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Berdasarkan data inventaris terbaru BKD Sulbar, tercatat: • 18 unit kendaraan roda dua dalam kondisi baik dan operasional. • 5 unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak. • 5 unit kendaraan roda empat dalam kondisi baik dan aktif digunakan. Pemeriksaan ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Sulbar. Dengan pengelolaan aset yang tertib dan terintegrasi, BKD Sulbar terus berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola yang transparan, efisien, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Naskah : BKD Sulbar Editor…