MAMUJU--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) membangun kerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dalam penyusunan peta potensi investasi komoditas kelapa dalam dan kopi. Itu ditandai dilakukannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis dengan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar, Ayu Mandasari, di Kantor DPMPTSP Sulbar, Rabu 28 Februari 2024. Kerja sama ini menandai komitmen bersama dalam menggali potensi dan peluang investasi di Sulbar pada sektor perkebunan. Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis mengatakan, kerja sama itu merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan investasi di sektor perkebunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar. Habibi menekankan, Sulbar memiliki banyak potensi investasi, namun perlu menyediakan dan memperbaharui data yang ada terkait peluang investasi. "Proses ini merupakan langkah DPMPTSP untuk menghadirkan data investasi yang akan kita publikasikan untuk menarik calon investor ke daerah kita,” ujar Habibi. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar, Ayu Mandasari menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan DPMPTSP Sulbar untuk kerja sama tersebut. "Partisipasi aktif Unsulbar dalam pengumpulan data akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor perkebunan di wilayah ini," ucap Ayu. Sementara itu, Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menekankan, atas petunjuk Kepala DPMPTSP Sulbar, penyediaan data peluang investasi itu menjadi wajib. "Kita harap kerja sama ini menciptakan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan praktisi untuk mendukung peningkatan investasi dan perkembangan di semua sektor yang berpotensi, bukan hanya sektor perkebunan," kata Satriawan. Penandatanganan PKS tersebut diharapkan menjadi tonggak penting untuk memajukan sektor perkebunan dan meningkatkan investasi di Sulbar. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat setempat. (rls)

Mamuju--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi bersama Ketua Komisi II Sudirman didampingi Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Gedung DPRD yang sedang berlangsung, Selasa 27 Februari 2024. Dalam kunjungan tersebut, mereka memantau progres konstruksi serta bertemu dengan tim pengembang dan kontraktor. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi menyampaikan, tujuan melakukan monitoring terhadap proyek pembangunan itu agar bisa selesai sesuai target. "Saya sengaja mengunjungi langsung ke lokasi untuk mengecek progres sekaligus memberikan semangat kepada Konsultan Perencanaan dan Pembangunan khususnya para pekerja agar pengerjaan pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana, walaupun kita lihat progresnya masih di bawah 50 persen," kata Suraidah. Suraidah berharap gedung itu bisa digunakan pada saat pelantikan untuk Anggota DPRD yang baru terpilih nantinya. "Pembangunan Gedung DPRD ini sangat penting untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan Anggota Dewan dalam menjalankan tugas legislatif," ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih mengatakan, proyek tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung kinerja DPRD. "Kami akan terus memantau progresnya demi menjamin kualitas dan keberlanjutan proyek," ucap Hamzih. Lanjut Ia mengungkapkan, terkait kendala selama pengerjaan agar terus dikonsultasikan guna mempercepat progres pembangunan, kalau perlu penambahan tenaga kerja bisa dilakukan dengan merekrut tenaga lokal. "Saya berharap semoga pengerjaan ini dapat selesai tepat waktu agar bisa digunakan untuk melakukan pelantikan Dewan yang terpilih nantinya," harap Hamzih. Adapun proyek pembangunan Gedung DPRD ini diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung efisiensi dalam menjalankan tugas legislasi dan melayani masyarakat. Pihak DPRD berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan proyek ini dan akan terus memberikan informasi terkini kepada publik. (rls)

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melalui Bagian Perundang-undangan Provinsi menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat, Selasa 27 Februari 2024. Rapat digelar secara virtual dipusatkan di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar. Pertemuan ini dipimpin Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ahli Pertama, Pelaksana dan Tenaga Non ASN Biro Hukum Setda Sulbar. Hadir secara virtual, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar bersama jajaran, perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja, Perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Sulbar, serta Tim Ahli Fasilitasi Sekretariat Daerah Bidang Pengkajian Produk Hukum Gutmen Nainggolan dan Maharani Sofiaty. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithhar mengatakan, Ranpergub tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat tersebut diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar sebagai pemrakarsa. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi melakukan gerakan belajar di luar jam belajar formal, yang bisa dilakukan di berbagai tempat. "Tujuannya mendorong masyarakat untuk lebiih semangat belajar, dengan harapan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulbar," ungkap Mithhar. Sementara, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila berharap Ranpergub itu dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. Pada draf Ranpergub tersebut dilakukan kajian yang mendalam terkait konsideran, dasar hukum serta batang tubuhnya yang menyesuaikan karakteristik wilayah dan masyarakat di Sulbar. (rls)

MAMUJU --Tim Satgas Program Toilet Bersih telah merilis hasil penilaian program toilet bersih di lingkup pemprov dan pemda se Sulbar. Hasilnya tiga OPD dan enam OPD di pemda kabupaten mendapatkan penghargaan dari Pj Gubernur Sulbar. Program Toilet Bersih merupakan salah satu insiatif Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam mendorong OPD lebih peduli terhadap kebersihan ruang-ruang pelayanan publik, khususnya toilet. Plt.Kepala Dinas Oganisasi dan Tata Laksana (Ortala) Darmawati mengatakan, dalam menkoordinir proses penilaian program ini, telah berpedoman pada MENPANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penylenggaraan Pelayanan Publik. "Indikator penilaian meliputi, terdapat pemisahan toilet pria dan wanita, tersedianya wastafel dengan kran air yang berfungsi dengan baik, adanya fasilitas dalam toilet yang meliputi tissue, sabun, tempat, sampah, air bersih, jalannya monev intensitas petugas membersihkan toilet, serta fasilitas lain yang mendukung," terang Darmawati. Dari hasil penilain, diperoleh nilai terbaik pertama adalah Dinas Koperasi UKM Prindustrian dan Perdagangan, menyusul di urutan kedua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan urutan ketiga Sekretariat DPRD Sulbar Tak hanya di lingkup Pemprov Sulbar, bahkan tim satgas juga melakukan penilaian di OPD lingkup OPD, seperti BPKAD Kabupaten Mamasa, Inspektorat Kabupaten Polman, Skretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu, BKAD Kabupaten Majene, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Sebelumnya, Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, program Tolsih merupakan gagasan dari Mendagri Tito Karnavian. Olehnya Prof. Zudan menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengajak OPD untuk menjalankan program toilet bersih, dimulai dari lingkup perkantoran Pemprov Sulbar. Menurutnya program tersebut menjadi penting, sebab pada prinsipnya harus dimulai dari hal sederhana, "jika tidak bisa merawat dan memelihara, dari yang sederhana maka masalahnya akan semakin kompleks. Kalau merawat toilet dan membersihkan toilet itu tidak bisa, apalagi harus mengurus rakyat. Bagaimana mengurus yang lebih besar , maka mari memulai dari yang sederhana,seperti toilet harus bersih,"ucap Zudan.(rls)

MAMUJU--Setelah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) melanjutkan mengidentifikasi kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk wilayah Mamasa pada 19 Februari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, Kepala Bidang Permukiman (Kabid Permukiman) Reski Ridwan bersama Pejabat Pelaksan Teknis Kegatan PSU wilayah Mamasa Muhammad Yusuf telah melaporkan hasil identifikasi penyediaan PSU di wilayah Mamasa tahun anggaran 2024. “Ada empat desa yang sudah kami identifikasi untuk wilayah Mamasa yaitu pekerjaan air bersih lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian, pembangunan rabat beton permukiman dan bangunan pelengkap di Desa Bala Batu dan Desa Kanan Kecamatan Tandu Kalua serta di Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka” kata Syaharuddin, saat ditemui di ruang kerjanya setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama, Senin, 26 Februari 2024. Syaharuddin menyampaikan, hasil identifikasi untuk penyediaan air bersih di Lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian, kondisi masyarakatnya masih sangat sulit dengan air bersih karena masih menampung air hujan untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan, rencana pembangunan rabat beton di Desa Bala Batu dan Desa Kanan kondisi saat dilakukan identifikasi adalah masyarakat sangat mebutuhkan pembangunan rabat beton tersebut utamanya untuk mempermudah akses menuju sekolah bagi pelajar SDN 008, SMK Neg.1 Tandu Kalua, SD Inpres Mesakada, SD Kanan dan juga untuk mempermudah akses jalan seluruh masyarakat dalam melaksanakan rutinitas setiap hari. Ditemui di tempat berbeda, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Sulbar, Reski Ridwan yang didampingi PPTK Muhammad Yusuf menyampaikan, khusus untuk perencanaan pembangunan rabat beton di Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Namun akan dipertimbangkan terlebih dahulu karena anggaran yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Untuk perencanaan pembangunan rabat beton di Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka kemungkinan masih sulit dilaksanakan dalam waktu dekat ini dikarenakan wilayahnya sangat jauh sementara anggaran yang ada tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Untuk itu,…

SURABAYA--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusulkan fasilitasi peralatan pengujian Crude Palm Oil (CPO) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kepada Kementerian Perdagangan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 yang berlangsung di Surabaya pada Selasa 27 Februari 2024. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, usulan tersebut bertujuan untuk menambah layanan pengujian CPO yang merupakan salah satu komoditas unggulan daerah. “Kami membutuhkan peralatan pengujian CPO yang memenuhi standar nasional, sehingga laboratorium pengujian UPTD BPSMB dapat bersaing dengan lab-lab pengujian lainnya,” kata Bau Akram. Bau Akram mengungkapkan, usulan fasilitasi peralatan pengujian CPO tersebut diterima dengan catatan. “Usulan fasilitasi pengujian CPO yang diusulkan di desk kewilayahan ini disetujui, namun dengan catatan. Jadi kami harus melengkapi lagi dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan lainnya,” ungkapnya. Ia menambahkan, dalam Rakortekrenbangnas, pihaknya juga mengikuti desk urusan koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, yang membahas sinkronisasi kegiatan antara pusat dan daerah serta pembahasan realisasi indikator outcome prioritas tahun 2023 dan target indikator outcome prioritas tahun 2025. “Kami berharap ada sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan di Sulbar, yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah,” tuturnya. Rakortekrenbangnas Tahun 2024 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta, maupun masyarakat sipil. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. (rls)

MAMUJU--Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pengumpulan sampel biji kopi dan kakao di tiga kabupaten yang ada di wilayah Sulbar. Adapun tiga kabupaten dimaksud yakni Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Pengumpulan sampel biji kopi dan kakao dilakukan pada 22-28 Februari 2024. Kepala UPTD BPSMB Dinas Koperindag Sulbar, Adnan Rasjid mengatakan, pengambilan sampel bertujuan untuk menguji kadar air dan visual biji kopi dan kakao. “Kadar air yang rendah dan visual yang baik menunjukkan kualitas dan daya tahan biji kopi dan kakao yang tinggi. Ini penting untuk mengetahui apakah produk biji kopi dan kakao di Sulbar memenuhi standar ekspor,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai menekankan, Sulbar memiliki potensi kopi dan kakao yang besar. “Sulbar memiliki potensi kopi dan kakao yang cukup besar, jadi kita mau memastikan dari segi kualitas apakah produk biji kopi dan kakao kita layak ekspor atau tidak?. Hasil pengujian sampel ini nantinya akan kami gunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan,” katanya. Selain Kabupaten Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, pengumpulan sampel biji kopi dan kakao juga akan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar. Biji kopi dan kakao yang menjadi sampel dibeli dari pedagang besar biji kopi dan kakao yang ada di kabupaten masing-masing. (rls)

SURABAYA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, secara khusus mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Jiwa sebagai salah satu program prioritas untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Sulbar. Usulan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Acara ini berlangsung di Hotel Vasa Surabaya, Jawa Timur, mulai 26 Februari hingga 1 Maret 2024. Dalam Rakortekrenbangnas tersebut, hadir mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Sulbar adalah Ahli Muda Administrasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Sulbar, Hamsah. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, tujuan utama Rakortekrenbangnas adalah sinkronisasi program prioritas nasional untuk tahun 2025. Rakortekrenbangnas menjadi forum penting bagi pemangku kepentingan di berbagai provinsi untuk menyatukan visi dan rencana pembangunan nasional. Keikutsertaan Kepala Dinas Kesehatan Sulbar menandakan komitmen daerah tersebut dalam mendukung upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan Rumah Sakit Jiwa di Sulbar menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. (rls)

MAMUJU -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, melakukan peninjauan finalisasi proses pembangunan Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 27 Februari 2024. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, peninjauan finalisasi tersebut dilakukan untuk mengetahui bagian mana lagi yang harus dibenahi sesuai dengan standar yang ada. Dalam peninjauannya, Idris juga melakukan pengecekan kesiapan penggunaan konsep green building. Diketahui bahwa tujuan utama dari konsep green building atau bangunan hijau ini adalah konsep bangunan yang aspek konstruksi, desain dan operasinya berbasis lingkungan dan alam, yang terfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada. "Karena ini akan menjadi model percontohan, jadi kita harus lebih mengedepankan aspek keamanan tentunya. Dan kawan-kawan yang akan bekerja nantinya harus tahu standar keberfungsian dari berbagai konsep pembangunan fasilitas kantor kita ini," pungkas Idris. Terkait waktu pasti difungsikannya gedung Kantor Gubernur Sulbar, Idris mengatakan, masih ada beberapa titik yang memerlukan perbaikan dari pihak penyelenggara jasa kontruksi. Untuk fasilitas mobiler kantor, Ia juga mengatakan, catatan anggarannya sudah masuk kurang lebih Rp. 8-9 Miliar. "Semoga ini bisa dimaksimalkan segera. Untuk pastinya kapan, nanti kita akan diskusikan selanjutnya, jika catatan perbaikan dari vendor sudah terpenuhi," tutupnya. (rls)

POLMAN - Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menggelar Forum Komunikasi dan Konsultasi ,Gerakan, Pencegahan , Pemberantasan , Penyalahgunaaan dan peredaranp Gelap Narkotika ( Forkomkon P4GN) di Polewali Hotel Lilianto pada tanggal 29 Februari 2024. Ketua Panitia Penyelengggara Agus Wijaya menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya serius melawan permasalahan serius yang menjadi ancaman bagi generasi muda, yaitu penyalahgunaan Narkotika. “Kegiatan ini sebagai salah satu program prioritas bidang ormas badan Kesbangpol Prov Sulawesi Barat”kata Agus. Menurutnya, kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta melibatkan Anggota Legislatif , Kepala Opd Terkait, Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan pelajar. Menurutnya, kegiatan yang digelar menghadirkan Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar Andi Muslim Fattah, Kepala BNNK Polman Sabri Syam Dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Polman, Asliah Rahiem. Plt Kepala Badan Kesbangpol Prov.Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perserta yang hadir , apalagi Narkoba menjadi masalah dan tanggung jawab kita bersama. Ia mengatakan, kegiatan yang digelar bertujuan untuk menggalang komitmen bersama dalam upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. "Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat umum untuk berbagi informasi, pengalaman, dan ide dalam menghadapi tantangan ini,"ucap Yusuf. Yusuf menambahkan terdapat empat kategori kawasan rawan narkoba yakni, kategori aman, siaga , waspada dan bahaya, dan keempat kategori tersebut memiliki titik lokasi yang berbeda-beda dan upaya treatmen tersendiri. "Berdasarkan data yang kami dapatkan mudah-mudahan kami tidak keliru untuk untuk kabupaten Polman ada daerah yang masuk kategori waspada dan bahaya. sehingga melalui rapat ini kita dorong kabupaten Polman secara umum masuk kategori wilayah aman narkoba, " ungkapnya.