Pj Gubernur Sulbar Membuka Musrembang 2017

Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu membuka acara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Provinsi Sulbar. Acara ini berlangsung di auditorium  kantor Gubernur Sulbar Senin 10 April 2017.

Pada Musrembang 2017 ini mengangkat tema “Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Wilayah. Secara umum kegiatan ini akan membahas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018.

Dihadiri Menteri Dalam Negeri yang mewakili dari Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi,  Deputi Bidang Politik Hukum dan Hankam Bappenas beserta rombongan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI atau yang mewakili, para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sulbar, Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulbar, Forkopimda Sulbar, Sekretaris Daerah Sulbar, para Bupati Se Provonsi Sulbar, Para Pimpinan Instansi Vertikal Se Sulbar, Para Staf Ahli dan Tim Pakar Gubernur para Asisten dan Kepala OPD Lingkup Pemerintah Sulbar, Para Kepala Bappeda Kabupaten Se Sulbar, para akademisi,pimpinan dunia usaha,oraganisasi kemasyarakatan,organisasi social,politik, serta organisasi kepemudaan  dan para wartawan awak Media dan para undangan lainnya.  

Pada Kesempatan ini Carlo mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya pada   Senin (10/4)  ini kita bisa berkumpul bersama untuk  mengikuti acara musrembang  dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan  daerah 2018.

“Saya atas  nama Pemerintah Sulbar mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada pejabat yang datang dari pusat Kementerian Kabinet RI di Bumi Malaqbi Sulbar pada acara yang memiliki makna yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan kedepan baik dalam perpektif pembangunan di daerah maupun dalam perpektif pembangunan  di tingkat Nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa musrembang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang secara rutin kita laksanakan yang berdasarkan amanah dan UU no 25 tahun 2004 dan UU no 23 tahun 2014.

Dijelaskan Carlo,  kegiatan musrembang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk   penajaman,keselarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2018. Kedua mensinergikan program kegiatan pembangunan OPD lingkup Provinsi dan Kabupaten Se Sulbar. Ketiga, untuk memantapkan kembali program dan kegiatan dengan pembiayaan dari berbagai sumber yang akan disulkan pada musrembang  nasional yang akan datang.  

“Musrembang ini juga merupakan rangkaian kelanjutan yang telah dilaksanakan pemerintah Sulbar, dimana sebelumnya telah dilakukan kegiatan pra Musrembang yang dilaksanakan diempat  kabupaten . Dengan focus empat bidang pembangunan yang diantaranya, bidang infrastruktur,bidang social budaya,bidang pemerintahan dan bidang ekonomi, Ucap Carlo.

Dalam kegiatan musrembang tersebut juga telah dilakukan pembahasan secara intensif terhadap program dan kegiatan usulan prioritas masing - masing kabupaten sesuai dengan prioritas atau izin  strategis 2018 dengan total pagu usulan sebesar 503,6 Milyar.  Yang akan disesuaikan dengan skala program prioritas dan  kemampuan viskal keuangan daerah provinsi Sulbar.

Melalui program kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat langsung terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, tutur Carlo .

Disampaikan pula di dalam rapat terbatas Presiden kemarin yang dirilis salah satu agenda  adalah seluruh program prioritas pemerintah pusat harus tuntas di tahun 2017 dan 2018. Oleh karena itu sangat tepat kalau agenda ini kita bicarakan saat ini.

Paradigma sejak 2017 telah mengalami perubahan dimana tingkat pusat, sesuai arahan Presiden RI bahwa mainset Money Follow Function berubah menjadi  Money Follow Program.

Prioritas yang lebih beriontasi pada kesejahteraan masyarakat dengan maksud bahwa program yang disusun lebih berorientasi kepada manfaat untuk rakyat dan berorientasi kepada prioritas untuk mencapai pembangunan nasinal dan  daerah yang efektif dan efisien.

“Sesuai  dengan arahan pemerintah pusat bahwa pendekatan pembangunan harus  bersifat  Holistik,tematik, integrative dan spasial.  Atau kata lain pendekatan pembangunan yang multi sector terintegrasi dari program dan pembertimbangkan lokasi yang dan dukungan infrastruktur  yang ada, Ujar Carlo.

Dikemukakan Carlo, berkaitan dengan program Money Follow Program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut saya menghimbau melalui proses musrembang yang dilaksanakan saat ini dan kedepan kepada para  kepala OPD dan tim anggaran pemerintah daerah di Sulbar dalam pengusulan program atau kegiatan agar  lebih focus sehingga berkualitas memiliki nilai strategis dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan capaian yang terukur .

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dalam sambutannya mengatakan,  kondisi jalan nasional di  Sulbar pada tahun 2016 total panjang jalan Sulbar mencapai 763,17 km , dimana 86,68 persen masuk dalam kondisi mantap dan 13,32 persen masih kondisi rusak. Hal tersebut akan terus didorong demi mendapat perhatian dari pemerintah pusat.  Sedangkan jalan provinsi dengan panjang 349, 67 km dimana terdapat 21,10 persen kondisi mantap, 38,30 persen kondisi sedang dan 40,60  persen dalam keadaan rusak berat

“Diharapkan kedepan fokus penanganan jalan provinsi bisa lebih optimal, terutama  di daerah lampa, Matangga, Keppe, Salubatu, Bonehau, Kalumpang, Batuisi, Batas Sulsel (luwu utara) dan beberapa jalan provinsi lain penghubung sentra-sentra berbagai komoditas perkebunan   dan pertanian yang potensial antar kabupaten di Sulbar. Saya berharap agar pelaksanaan musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018 dapat ini dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan  perencanaan pembangunan kedepan, dengan harapan perencanaan akan semakin baik dan  berkualitas ke depan.” papar Carlo

Jenderal dua bintang tersebut juga memaparkan, beberapa capaian  pembangunan Sulawesi Barat  yang telah dilakukan yaitu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih berfluktuasi. Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6, 03 persen atau  lebih rendah di tahun 2015 yang mencapai 7,39 persen. Meskipun lebih rendah,  pertumbuhan tersebut masih positif dan masih berada pada angka rata-rata nasional mencapai 5,02 persen.

Lebih lanjut dikatakan, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan signifikan. Di awal berdirinya Provinsi Sulbar, persentase penduduk miskin  pada tahun  2006  sebesar 19,30 persen,  dan akhirnya dengan kerja keras dapat  diturunkan  menjadi  11,19 persen pada tahun 2016. Akan tetapi,  masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni sebesar 10,70 persen.  Untuk Sulawesi Barat,  jumlah penduduk miskin perdesaan sebesar 121, 83 ribu jiwa atau sekitar 82, 93 persen , penduduk miskin yang berada di pedesaan  dan penduduk miskin perkotaan  sebesar 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen. Dalam target tingkat kemiskinan nasional (RPJM 2014-2019) untuk Sulbar ditetapkan sebesar 7,1 persen sehingga dibutuhkan penurunan minimal 1,36 point persentase per tahun.

Selanjutnya, indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) pada tahun 2014 sebesar 0,38 persen mengalami perbaikan pada tahun 2016  menjadi 0,36 persen hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pembangunan di Provisi Sulawesi Barat. Ketimpangan pendapatan tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional  sebesar 0,40 persen.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Sulbar, pada tahun 2010 IPM Sulbar mencapai 59,74. Kondisi tersebut meningkat menjadi 62, 96 pada tahun 2015, tumbuh lebih cepat disbanding IPM Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 1,16 persen,  sementara IPM Indonesia  tumbuh 0, 94 persen. Hal terbut menjadikan pertumbuhan IPM Sulbar berada pada peringkat ketiga secara nasional.

Pada sambutan  Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono menyampaikan lima hal terkait musrenbang Provinsi Sulawesi Barat tersebut,  yaitu  mengenai perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program,  kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan tahun 2018, prioritas Pembangunan Nasional tahun 2018, kebijakan penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.