15 Nov 2019

Rakornas Pemerintah Pusat Dan Forkopimda Tahun 2019 Di Bogor

Laporan : Dian 

ΧΧPresiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 Nopember 2019. Hadir 2.963 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, Kajati, Kajari se-Indonesia.

"Ini merupakan  pertemuan terlengkap. Saya ingin semua sambung satu satu garis dari pusat ke daerah. Mengelola negara sebesar negara kita tidaklah mudah. Penting sekali sinergitas dan hubungan harmonis forkopimda di daerah. Penting sekali komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajati, Gubernur dengan Pengadilan Tinggi penting sekali dijaga, ada masalah dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu sangat penting, kalau ada salah satunya , tidak rukun,  akan mempengaruhi tensi di daerah dan menjadi masalah besar," tandas Jokowi

Jokowi juga menegaskan sudah menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung kalau ada persoalan hukum dan sudah jelas keliru,  sejak awal diingatkan dulu, jangan ditunggu -tunggu peristiwa terjadi baru ditangkap 

"Tidak boleh lagi seperti ini.Harus kita akhiri . Yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari tau salahnya, kalau tidak ada niat jahatnya jangan dicari, namanya pekerjaan itukan banyak sekali. Saya beri contoh, di DKI ada 57 ribu mata anggaran kalau ada salah segera diingatkan," pungkasnya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan Gubernur, Walikota, bupati untuk melaksanakan program lebih awal. Inilah yang kita harapkan , perubahan mainseat  kita dalam bentuk pelayanan pada masyarakat. Seperti pengadaan lelang barang dan jasa, kenapa tidak dimulai lelang pengadan bulan Januari,  kenapa sampai September baru lelang, ada apa? Itulah sehingga kualitas barang yang dihasilkan pasti menjadi jelek.  Masih kata Jokowi, ada pekerjaan konstruksi senilai Rp31 triliun , baru dikerjakan bulan Nopember, mau jadi apa pekerjaan itu. 

"Tidak heran kalau ada gedung ambruk karena pekerjaan hanya dua bulan, kenapa tidak dilelang sejak Januari dilelang, pelaksanaan Maret dan selesai bulan Agustus. Kepada pemerintah pusat saya tegaskan setelah penyerahan DIPA yang mengelola pekerjaan besar untuk segera melakukan tender," sebutnya disambut tepuk tangan peserta.

Pada pertemuan tersebut, Jokowi juga mengingatkan kepada Gubernur, Ketua DPRD, Bupsti dan Walikota, jangan banyak -banyak buat pergub, perbup, perwali.Ia menilai negara ini sudah banyak aturan, banyaknya peraturan akan membuat rakyat semakin rumit dan memberatkan masyarakat.

" STOP! Negara ini bukan negara peraturan. Sedikit-sedikit diatur, dikit -dikit diatur. Akhirnya nanti malah terjerat sendiri, dan tidak cepat dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada, padahal saat ini kita harus fleksibel, merespon cepat terhadap perubahan. Saya memahami dalam pembuatan sebuah perda pasti ada kunjungan kerja (kunker) dan studi banding. Dan di kunker itu "apa adanya" saya juga ngerti. Ini irang lapangan makanya ngerti. Sudahlah, setop mengeluarkan perda-perda yang justru membebani rakyat" tandasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa semua harus mendengar dan mengerti. Semua harud bersinergi bersama, tidak ada lagi saling menyalahkan , tidak ada lagi saling menjegal. STOP! Jokowi meminta semua harus bekerja bersama-sama. Mumpung suasana politik sangat bagus harus dirawat dan dijaga. Semua menjalankan kegiatan masing-masing untuk menjaga kerukunan sosial

Masih kata Presiden, soal defisit transaksi berjalan, Ia menitip pesan  kalau ada investasi berorientasi ekspor, sudah tutup mata tandatangani saja secepatnya karena itu akan membantu membuka lapangan pekerjaan. Menurutnya, kedepan semua sudah  harus mengarah untuk menciptakan lapangan kerja, kalau ada investasi ke daerah bukan hanya urusan Gubernur , Bupati dan Walikota, tetapi semua , baik itu kejaksaan, TNI dan Polri semua harus sehingga iklim investasi itu muncul. Disebutkan, bahwa yang terjadi saat ini ekspor Indonesia kalah jauh dengan negara-negara di Asia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kalah. Seperti saat ini,  33 perusahaan besar akan berpindah dari Tiongkok, 22 pindah ke Vietnam dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, Thailand dan lainnya

" Kok Indonesia tidak dapat, ini ada apa. Ini karena ruwetnya perizinan di pusat termaauj di daerah , dan sebentar lagi akan saya potong. Oleh karena itu, perijinan harus dipermudah , regulasi birokrasi harus disederhanakan dan dipangkas agar lebih mempermudah organisasi . Pastikan juga di perijinan tidak ada pungli,"sebutnya.

Ia pun mengingatkan agar kecepatan dalam bekerja dan melayani sangat penting bagi .Para kapolda, kapolres, kajati, kajari, pengadilan sudah harus mendukung.

" Jangan menggigit orang yang benar, jalau salah silahkan digigit, yang penting jangan salah gigit. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada penegak hukum yang menghukum pejabat yang berinovasi dan memeras  pelaku usaha," ujarnya disambut riuh tepuj tangan peserta semuanya.

Ia pun mengingatkan kembali kecepatan dalam bekerja dan melayani sehingga sangat penting bagi semua penegak hukum untuk mendukung.

Sebelum arahan dari Presiden, diawali dengan penyampaian dari Mendagri , Titi Karnavian, bahwa Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda digelar dalam rangka Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Forkopimda. Apa yang dilakukan oleh Presiden lima tahun kedepan yang ada dalam lima prioritas kerja Jokowi-Ma'ruf, antara lain, pertama, pembangunan SDM menjadi prioritas, kedua, pembangunan infrastruktur dilanjutkan, ketiga, segala bentuk kendala regulasi hsrus kita potong dan kita pangkas,keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran, dan kelima adalah transformasi ekonomi. Visi misi itulah yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan

"Presiden memerintahkan kepada seluruh gubernur untuk menjabarkan visi misi itu, dan yang memiliki peran sangat penting adalah pemerintah daerah, karena hampir semua persolan ada di daerah. Inilah pentingnya sinergitas dalam mendukung Indonesia Maju," sebut Tito.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan , ada beberapa poin yang disampaikan Presiden, tetapi intinya bagaimana mempercepat pelayanan agar perekonomian semakin maju, karena disinyalir banyak investasi yang mau masuk tapi lari keluar. Dicontohkan ada 33 perusahaan dari luar akan masuk tapi 26 malah lari ke vietnam, selebihnya kamboja, malaysia, thailand, itu karena pengurusan berbelit-belit, maka itu yang perlu diperbaiki.

" Yang lain adalah persoalan hukum, jangan selalu ada persoalan hukum, harus ada kepastian hukum. Bahasa kasarnya adalah jangan ini birokrasi "diperas",bagaimana caranya dicarikan salah, dicarikan lubang agar yang lain -lain dapat kesempatan. Tapi, saya liat respon dari teman -teman aparat penegak hukum sudah merespon dengan baik dan akan memperbaiki kedepan, "sebut Ali Baal.

Terkait arahan Presiden untuk tidak terlalu memperbanyak perda, disampaikan bahwa presiden memang meminta untuk mengurangi , dan tidak terlalu lama prosesnya dalam membuat perda ataupun pergub.

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi sangat merespon baik arahan presiden terutama bagaimana iklim investasi sedini mungkin bisa digampangkan karena kalau investasi bagus tentu perekonomian di daerah juga bagus, dan memang tidak bisa berdiri satu elemen saja tetapi semua elemen mulai dsri Gubernur, Bupati, DPRD, forkopimda harus bergandengan, minimal setahun dua kalu dilaksanakan.

Terkait arahan untuk tidak memperbanyak perda dan studi banding, Suraidsh menyampaikan bahwa di satu sisi studi banding dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan di daerah tersebut.

"Kalau saya kan dari DPRD, jangan juga tidak studi banding karena kita melihat bagaimana penerapannya dan ada kajian kajian ketika kita studi banding," sebut legislator 

Read 77 times Last modified on Jumat, 15 November 2019 21:38
(0 votes)