MAMUJU – Pemprov Sulbar bersama Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Rapat Evaluasi OPD lingkup Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Jumat 26 Agustus 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyebutkan, pertemuan itu fokus membahas 12 poin yang menjadi temuan dan harus menjadi perhatian pemerintah. Beberapa poin dimaksud diantaranya soal aset, program pengembangan SDM yang tidak ada di setiap OPD, serta efisiensi pengelolaan barang milik daerah. "Hasil rapat ini harus menuai tindak lanjut monitoring dari Kementerian Dalam Negeri untuk terus memantau sehingga kita ada laporan untuk itu," ujar Idris. Perwakilan Tim Itjen Kemendagri, Reita mengapresiasi Pemprov Sulbar, sebab memiliki…

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bertemu dengan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022 . Pada pertemuan tersebut, Akmal Malik menegaskan kesiapan Sulbar untuk berkontribusi pada kemandirian pangan nasional. Pertemuan antara Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Akmal Malik lebih banyak membahas hal-hal teknis terkait dengan pengembangan sektor tanaman pangan dan holtikultura di wilayah Sulbar. Mentan Syahrul misalnya kepada Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik meminta agar Pemprov Sulbar menyiapkan lahan seluas 10.000 hektare untuk tanaman jagung dan kedelai. "Siapkan lahannya, tanam, rawat, kita akan bantu," kata Mentan Syahrul. Bantuan yang disiapkan oleh…

https://download.sulbarprov.go.id/index.php/s/BBAtEQgKDeEsBnL

Melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022, di Hotel Berkah Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, Jumat 26 Agustus 2022. Rakor ini diselenggarakan Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. Dikatakan, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional. “Tidak ada kedaulatan pada daerah.…

26 Agu 2022

https://download.sulbarprov.go.id/index.php/s/Pg65jSxxoXaqE5z

26 Agu 2022

https://download.sulbarprov.go.id/index.php/s/Pg65jSxxoXaqE5z

26 Agu 2022

https://download.sulbarprov.go.id/index.php/s/TcGS8zEwM8LobsT

26 Agu 2022

https://download.sulbarprov.go.id/index.php/s/65RAsPCyKxnaEAm

https://download.sulbarprov.go.id/index.php/s/35Pq9DpAbKxARS6

26 Agu 2022

https://download.sulbarprov.go.id/index.php/s/qPEBo8kprXM9Fw3

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments