Kominfo

Kominfo

13 Feb 2017

Jelang Pemilukada yang akan dilaksanakan Rabu, 15 Februari 2017, dilakukan gelar apel pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan pemilukada dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, 13 Februari 2017. Pada kesempatan tersebut mengemukakan, disampaikan, untuk prose pemilukada, tahap demi tahap telah terlewati, mulai dari pendaftaran pasangan calon pada 19-21 September 2016, dekralasi damai 28 Oktober 2016, tahap kampanye 26 Oktober dan telah berakhir pada ditanggal 11 Februari 2017. Tidak hanya itu, masa tenang pemilu dimulai dari 12 Februari hingga 14 Februari 2017. Carlo mengemukakan, untuk pemungutan suara pilkada tahun ini, sesuai data penyelenggara pemilukada menyiapkan 2.756 tempat pemungutan suara (TPS). Pola pengamanan dibagi menjadi tiga pola pengamanan, yakni untuk TPS AMAN, dimana setiap lima TPS diamankan oleh dua anggota polri dan 10 linmas. Selain TPS AMAN, juga ada TPS rawan satu diamankan oleh dua anggota polri dan empat linmas. Untuk keseluruhan pengamanan, sebut jenderal bintang dua tersebut, membutuhkan pengamanan aparat kepolisian sebanyak 1.410 orang, sedangkan personil PAM Mako sebanyak 1/3 dari 2.115 personil polda sulbar dan jajaran sebanyak 705 orang personil. Dalam proses pemilukada ini, ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi termasuk potensi gangguan “Potensi gangguan yang mungkin timbul selama pemungutan suara antara lain persoalan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Surat keterangan terbagi atas wajib pilih tradisional dan wajib pilih pemula, wajib pilih tradisional dilengkapi pas foto sedangkan yang pemula tidak menggunakan pas foto. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dari petugas TPS dalam penerapan surat keterangan tersebut,”kata Carlo Diharapkan, dalam pelaksanaan pemilukada ini, sinergitas KPU, Bawaslu, dan Dinas Dukcapil dapat lebih ditingkatkan guna mengurangi timbulnya permasalahan selama tahap pemungutan suara dan tahap selanjutnya sehingga Siskamtibmas dapat kondusif hingga tahapan pilkada selesai. Berdasarkan data yang ada, Provinsi Sulawesi Barat memiliki 69 kecamatan, 575 desa dan kelurahan, terdapat 1.258.090 jiwa…

Kurang lebih sepekan menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu berkunjung ke kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Sulbar. Kunjungan tersebut untuk mengetahui dan melihat langsung kondisi di Sulawesi Barat. Kunjungan diawali tanggal 11-12 Januari 2017 yang dilakukan pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Polewali Mandar dan Mamasa. Dari tiga kabupaten tersebut, kunjungan pertama dilakukan di Kabupaten Majene. Carlo B Tewu didampingi Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Nandang langsung melakukan pertemuan dengan para pimpinan SKPD dan ASN lingkup Pemkab Majene di Ruang Pola Kantor Kabupaten Majene, tanggal 11 Januari 2017. Bupati Majene Fahmi Massiara menyampaikan kepada Pj. Gubernur Carlo tentang kondisi Kabupaten Majene yang memiliki kondisi geografis 974 km3, yang terdiri dari panjang pantai 125 km dengan jumlah penduduk 163.000 jiwa, terdiri 8 kecamatan 82 desa dan kelurahan, dengan mayoritas penduduknya sebagai petani, nelayan, pengguna jasa dan aparatur sipil negara. Fahmi dihadapan Pj. Gubernur Carlo mengemukakan bahwa Kabupaten Majene terbilang kondusif dikarenakan Majene merupakan satu rumpun dari suku Mandar, sehingga dari waktu ke waktu semua permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan aman. “Kami berharap, rangkaian kunjungan kerja Gubernur ke Majene kali ini membawa harapan dan kemajuan bagi Kabupaten Majene utamanya di bidang pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan, sebagai pemerintah daerah Bupati Majene tetap menjalin kerjasama dengan berbagai hal baik dengan Pemerintah Provinsi. Begitu pula dengan keamanan, Kapolres Majene dalam berbagai hal, dari segi keamanan, kantibmas, dalam situasi formal maupun non formal. Begitupun juga kordinasi dengan unsur Forkopimda lainnya komunikasi semua berjalan dengan lancar. ” Dengan kunjungan kerja Pj. Gubernur pada kesempatan ini di Majene kami berharap ada secerca harapan yang bisa dilakukan oleh Pemkab Majene terutama yang terkait dengan kemajuan daerah yang menjadikan majene sebagai kota pendidikan”.tutur Fahmi Massiara Di empat yang sama, Danrem 142 Tatag Kolonel Inf. Tandyo Budi M menyampaikan dalam menghadapi pilkad 15 Februari mendatang, dirinya berkeyakinan bahwa pilkada…

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin Pimpin Rapat Kebijakan Pelaksanaan APBD TA 2017 Terhadap Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pasca Pemaparan, Di ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur, Kamis, 9 Februari 2017.

Pj. Gubernur Sulbar Carlo B Tewu didampingi Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin melakukan penjemputan Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Bandara Tampa Padang, Mamuju,Minggu 8 Januari 2017.Penjemputan tersebut dalam rangka Kunker Mendagri di Provinsi ke 33 di Indonesia ini. Mendagri pada kesempatan ini hadir bersama istri, Erni Guntari Tjahjo Kumolo dan rombongan lainnya. Tjahjo Kumolo pada kesempatan tersebut menyampaikan, kunjungan kerjanya kali ini ialah menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar yang telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 14 Desember 2106 silam. Dan akan digantikan oleh Liana Carlo B Tewu yang merupakan istri dari Pj. Gubernur Sulbar, Irjen Pol Carlo B Tewu yang akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Januari 2017. Pada kunjungan kali ini, Tjahjo Kumolo juga melakukan pertemuan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, para Bupati se Sulbar dan ASN di Sulbar. “Ini bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama tata kelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semakin efektif, efesian untuk memperkuat otonomi daerah , serta menyampaikan beberapa konsep dalam menghadapi permasalahan mutasi jabatan, agar tetap berhati -berhati serta tidak main-main dalam perencanaan anggaran, yang kesemuanya harus terencana dengan baik. Tjahjo Kumolo kepada wartawan menyampaikan, permasalahan mutasi jabatan yang terus berganti dari pemimpin kepemimpin semua harus belajar dari pengalaman yang sudah ada dimasa lalu. Pada penjemputan tersebut, Pj.Gubernur Carlo jug turut hadir mendampigi dari unsur Forkopimda, Bupati Mamuju Habsi Wahid, Bupati Matra, Agus Ambo Djiwa dan lainnya

Hari keempat menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar, Jenderal Polisi Carlo B Tewu melakukan pantauan terhadap pemangkasan pohon pelindung, Jumat, 6 Januari 2017 yang ada di Halaman Parkir Kantor Gubernur Sulbar. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pantauan yang dilakukan oleh Carlo B Tewu sehari sebelumnya (Kamis, 5 Januari 2017) di sekeliling Kantor Gubernur Sulbar.Saat memantau langsung pekerjaan yang dilakukan oleh clening servis yang dibantu oleh staf Biro Umum Pemprov Sulbar dalam melakukan pemangkasan pohon, Carlo sambil membawa kayu-kayu kecil yang digunakan mengarahkan langsung mereka dan menunjuk langsung pohon yang harus dipangkas.“ Kita ingin melihat kantor ini tertata rapi, indah dan nyaman , “ tegas Carlo pada saat memantau langsung pemangkasan pohon pelindung di halaman kantor Gubernur Sulbar yang didampingi oleh Kepala Biro Umum, Safaruddin dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov. Sulbar, Eman Hermawan.Carlo B Tewu mengharapkan penataan serta pemangkasan pohon- pohon pelindung pada halaman kantor tersebut dilakukan agar pohon pelindung tetap terlihat indah dan bersih, tidak mengganggu kendaraan baik yang berlalu lalang maupun yang ada di tempat parkir. Selain itu, juga diharapkan taman tetap dijaga dan dipelihara tanaman yang sudah ada

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin bersama sejumlah pimpinan SKPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar saat melakukan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 6 Januari 2017

Sekeratris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, Drs Suardi Mappeabang menghadiri acara serah terima jabatan Kepala sekolah SMA Negeri 2 Mamuju dari Pejabat lama Drs Sudiriman Mpd ke pejabat baru H Muhammad Tahir SPd.Mpd dan Kepala sekolah SMA Negeri 3 Mamuju kepejabat lama H Muhammmad Tahir Mpd ke Pejabata baru Hj Halimah S.Pd serta SMA Negeri 1 Simboro ke pejabata lama Hj Halimah S.Pd ke pejabata baru Drs Sudirman M.Pd. Acara ini turut hadir guru guru dari SMA 2 dan guru guru dari SMA 3 Mamuju. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 2 Mamuju pada hari Sabtu, (11/2/2017) Pada sambutan Sekdis pendidikan dan Kebudayaan Suardi Mappeabang mengucapkan selamat kepada kepala sekolah yang baru dan kepada kepala sekolah yang lama. " Serah terima ini kiranya bisa memberikan wahana atau perubahan yang baru kearah yang lebih baik untuk sekolah yang bapak pimpin,. bisa menjadikan sekolah ini baik guru gurunya bisa lebih mengkedepankan kedisplinan serta lebih memperbaiki SDMnya. sehingga bisa mendidik sisiwanya agar bisa lebih berprestasi nantinya. Mengingat tak lama lagi akan dilaksanakan ujian Nasional kiranya persiapan demi persiapan dilaksanaka baik mental siswa dan kesiapan lainnya, ujar Suardi. Bukan hanya itu, terkait jabatan yang diemban kepala sekolah agar bisa lebih menjaga integritas dan menjaga hal hal yang bersifat bisa melanggar hukum. seperti pengelolaan dana bos yang banyak diamati sejumlah wartawan dan lsm, sehingga untuk itu kepala sekolah harus betul betul melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik sehingga terhindar dari hal hal yang bersifat negatif, seperti arahan dari Gubernur Sulbar, Carlo pada saat pelantikan, yakni menjaga tugas dan amanah yang tertera pada fakta integritas dan sumpah yang kita ucapkan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar banyak mendapat masukan dari Pj.Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu usai memaparkan program prioritasnya yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 8 Februari 2017. Carlo B Tewu kepada jajaran Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik menyampaikan, setelah mendengarkan pemaparan yang membahas tupoksi OPD tersebut, menganggap Dinas Kominfo, Informasi, Persandian dan Statistik masih sangat jauh tertinggal, dikarenakan belum melakukan pendataan secara elektronik. “Belum lagi saya ditunjuk oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Gubernur Sulawesi Barat, langkah yang saya lakukan mencari informasi-informasi Seputar Sulbar. Hanya saja, pada web sulbar, data yang tersedia sudah tidak layak dikarenakan data postingan masih tahun 2014. Kalau kita masih membahas tupoksi-tupoksi, maka apa yang telah kita lakukan selama ini?” ungkap Carlo Untuk itu, kepada OPD tersebut, Carlo meminta untuk segera melakukan efesiensi anggaran secara menyeluruh, segera memberdayakan pengembangan E-Government, lakukan perubahan-perubahan etos kerja, dan berinovasi dari ide-ide kreatif, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Barat. ” Bukan soal gelar dan nama jabatan,tetapi apa yang anda lakukan, siapapun itu, kalau tidak ada yang keringat, itu tetap saja nonsen” tegas lulusan Akpol tersebut. Carlo berharap, kiranya masing-masing OPD bisa memiliki fasilitas internet yang memadai, serta menyegerakan program tersebut berjalan. Terkait permasalahan radio khususnya radio milik Pemprov Sulbar, Ia menganggap masih dibutuhkan, dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di daerah pelosok-pelosok. ” Kita bikin target hari ini bulan ini kita buka internet yang memadai, kalau tidak dilakukan tiap tahun akan begitu-begitu terus.” tandas Carlo Ia menambahkan, masyarakat Sulawesi Barat menginginkan kebijakan pemerintah daerah yang membawa manfaat bagi kehidupan mereka. Olehnya, ia menyarankan untuk menggunakan anggaran daerah seefesien mungkin, hal-hal yang dianggap tidak penting kiranya segera dilakukan perubahan demi terwujudnya keinginan bersama. ” Dari pada muka saya tiap hari ada…

Sekretaris Daerah, Ismail Zainuddin saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada 2017 di Provinsi Sulbar dan HUT Polisi Pamong Praja, Di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 07 Febrari 2017 Penertiban Alat Peraga Harus Sesuai Mekanisme Mamuju, Humas Prov Sulbar – Jelang pemilukada yang akan dilaksanakan 15 Februari mendatang, semua stakeholder mulai dari pemerintah, masyarakat sampai pada penyelenggara diharapkan ikut mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Pemilukada. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga diharapkan ikut mengawal adalah Satpol PP. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat menggelar rapat koordinasi dengan Satpol PP se Sulbar yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Selasa, 7 Februari 2017. “Saya mengharapkan keseriusan kita semua dalam mengawal, agar pilkada bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita bersama yakni, tertib aman dan lancar,” tegas Ismail. Kepada jajaran Satpol PP se Sulbar, Ismail mengharapkan penertiban alat peraga pemilu (baliho calon) sesuai dengan mekanismenya. Itu dilakukan agar tidak terjadi benturan dari tim pemenangan ataupun dari calon Gubernur-Wagub itu sendiri.Selain itu, Sekprov juga mengharapkan agar terus mengadakan koordinasi dengan KPU, Bawaslu serta semua stakeholder yang terlibat di dalam pemilukada, karena tugas dari Satpol PP adalah menjalankan peraturan daerah atau Gubernur, kebijakan Gubernur Bupati atau Walikota. Terkait masalah netralisasi ASN, Sekprov Ismail Zainuddin menegaskan bahwa, sesuai denganperintah Gubernur agar semua ASN yang melanggar netralisasi ASN, harus ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang beraku. Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Busrang Riandhi mengemukakan, ada beberapa potensi masalah sebelum pungut hitung yaitu, akurasi data pemilu, surat keterangan dari capil, TPS rawan, politik uang, netralitas penyelenggara pemilu. Terkait penertiban alat peraga pemilu,Busrang Riandhy mengharapkan pelibatan Satpol PP bekerjasama dengan Bawaslu,dan KPU serta aparat keamanan. Hadir pada kesempatan tersebut Selain Sekpov Sulbar, Ismail Zainuddin, Ketua Bawaslu, Busran Riandhy, dan jajaran SatpolPP se Sulbar.

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu didampingi asisten III, Jamila dan Staf Ahli Gubernur, dr Ade, dalam memberikan masukan dan arahan pada saat pemaparan Program pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 08 February 2017. Rapat tersebut dihadiri Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Muzakkir Kulasse dan jajaran Kabid Dinas Kominfo Persandian dan Statisti Sulbar serta para Eselon IV. Pada pemaparan, Muzakkir Kulasse menyampaikan tentang pogram 2017 dan memperkenalkan para Kepala Bidang dan kepala Seksi yang ada di dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar dan menyampaikan bahwa dinas kominfo persandian dan statistik ini adalah kelembagaan baru sehingga sarana dan prasarananya masih dalam tahap pembenahan. "Alhamdulillah saat ini kantor dinas kominfo persandian dan statistik sudah dapat difungsikan, listrik sudah terpasang dan begitu juga dengan air juga sudah dapat mengalir. walaupun semua anggaran yang dipakai masih sistem meminjam namun kiranya saat ini semua pegawai sudah dapat bekerja dengan nyaman, Ujar "mantan Sekwan ini. Selain memperkenalkan jajaran Eselon III dan IV, Muzakkir juga menyampaikan beberapa program tentang penyebarluasan informasi melalui media yang ada di bidang sarana komunikasi dan Desiminasi, tupoksi bidang LPSE dan Tupoksi persandian dan tupoksi I Goverment. Selain menyampaikan program, Muzakkir juga menyampaikan keluhan kepada gubernur tentang belum adanya perda tentang legalnya radio banua balaqbi, penyiaran Radio yang selama ini masih terus dalam pembahasan dan beberapa sarana yang belum memadai seperti jaringan yang masih lemah, tutur Muzakkir. Setelah menyampaikan beberapa program kepada gubernur, pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sulbar Carlo langsung melakukan tanya jawab kepada Kepala Bidang. salah satunya bidang persandian tentang apa yang dimaksudkan tentang persandian dan apa tugas mereka dibidangnya begitu juga dengan bidang I Goverment, Carlo juga menanyakan tentang tupoksi serta program yang dilaksanakan di bidang I Goverment. Setelah mendengar langsung pemaparan para kabid tentang tugas dan programnya,…

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments