Kepala Biro Ekbang Sulbar Membuka Acara OJK Kepala Biro Ekbang Sulbar, Muhammad Ali Chandra saat membacakan sambutan Sekprov didampingi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro serta Direktur Pengawasan LJK, Indarto Budiwitono Regional VI Sulawesi Maluku dan Papua dan Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kepala OPD yang terkait dan pihak pihak perbankan. yang berlangsung di ruang Rapat Lt.3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Maret 2017. Kegiatan ini sebenarnya dibuka oleh Sekprov hanya saja, Sekda sementara mendampingi Gubernur dalam kegiatan rapat sehingga acara ini diberikan kepada saya untuk dibuka, Ujar Kepala Biro Ekbang, Chanra. Dengan hadirnya OJK Regional VI Sulawesi Maluku dan Papua di Mamuju merupakan pertama kalinya. Mamuju dan kedatangan OJK bisa memberikan percepatan percepatan pembangunan khususnya di Sulbar serta khususnya tentang nilai-nilai keuangan. Di kemukakan Chandra, agenda rapat ini membahas bagaimana mengkordinasikan rencana Pembentukan Tim Percepatan akses Keuangan Daerah khususnya di Provinsi Sulbar. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri untuk membentuk Tim percepatan akeses keuangan daerah diseluruh Provinsi di Indonesia. Percepatan akese keuangan daerah menjadi penting untuk kita upayakan melalui peran serta instansi terkait stakeholder. Dan tentu saja kontribusi Industri jasa keuangan di daerah karena sangat terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi Sulbar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah . Untuk itu dalam rangak menindaklanjuti arahan Presiden untuk membentuk TPAKD tersebut khususnya di Sulbar . Lanjut disampaikan bahwa pada hari ini kita akan memperoleh penjelasan langsung dari pihak OJK tentang tujuan, tugas dan sasaran dan keanggotaan TPAKD termasuk mekanismen pembentukannya di Sulbar. Dengan pengalaman OJK Regional VI Sulawesi Papua dan Maluku dapat menjadi reverensi atau rujukan dalam pembenukan TPAKD di Sulbar. Lebih lanjut disampaikan sebagai Gambaran awal perekonomian di Sulbar selalu tumbuh secara positif setiap tahun. Ditahun 2016 lalu kita bersyukur perekonomian di Sulbar dapat tumbuh cukup tinggi,sebesar 6,03 diatas Pertumbuhan Ekonomi…

 Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu didampingi Kapolda Sulbar, Brigjend.Pol. Nandang, Kabinda Sulbar, H.Hamzah dan perwakilan Danrem 142 Tatag, mengadakan rapat koordinasi konflik sosial dan Gerakan Revolusi Mental di ruang auditorium kantor gubernur sulawesi barat, selasa 21 maret 2017

 Sekprov Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin memimpin Rapat tentang Penghapusan Gunung Conggo dari Aset Pemprov Sulbar yang ada diKabupaten Polewali yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Lantai II, Kantor Gubernur Sulbar, Senin pada 20 Maret 2017Rapat tersebut bersama pihak Brimob dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Polman, Asisten I Kabupaten Polman dan dan Biro pemerintahan dan Aset Kabupaten Polman, Biro Pemerintahan Sulbar,Badan Keuangan dan Aset Sulbar, duduk bersama untuk membahas tentang terkait permintaan Penghapusan Gunung Conggo dari Pemerintah Sulbar ke Kabupaten Polman. Penghapusan tersebut untuk dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Polman yang nantinya diberikan kepada pihak Brimob.Dijelaskan tentang status wilayah tersebut, bahwa selama ini ada dua kepemilikan yaitu terdaftar sebagai aset Pemprov Sulbar dan kabupaten Polman. Lokasi tersebut seluas 6 hektar berada di Kelurahan Darma dan saat ini lahannya dialih fungsikan menjadi lahan produktif. Dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi Sulbar telah memelihara dengan menanami berbagai jenis tanaman.Dengan luas 6 hektar, tanah tersebut diminta oleh pihak Brimob yang nantinya dibangun kantor dan pelatihan serta asrama. Namun dalam hal ini Sekda Sulbar, Ismail Zainuddin meminta agar sebaiknya pemindahan aset tersebut tidak perlu dilakukan karena akan menyita waktu dan dibutuhkan proses di DPR ." Sebaiknya untuk penyedian lahan untuk Brimob sebaiknya pihak Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Polman untuk membeli lahan seluas 6 hektar yang nantinya diberikan sebagai hibah untuk pihak Brimob. Apalagi wilayah tersebut sudah ditanami berbagai macam tanaman, sangat disayangkan, ujar Ismail jika. Dijelaskan lagi bahwa jangan kita diskusi panjang karena berbicara tentang pemindahan aset dibutuhkan proses panjang. kita fokus saja bagaimana untuk membeli tanah saja untuk diberikan kepada Brimob. Kita carikan di sekitar daerah yang cocok dengan keinginan Brimob.Yang terpenting menurut, Ismail ini adalah, kami menyediakan lahan enam hektar untuk kepentingan Brimob di Polman. Kalau ada tanah kita dapat kita masukkan di anggaran perubahan, sehingga bisa laksanakan pada tahun 2017. Kalau Polman tidak…

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin Mengadakan rapat bersama pimpinan OPD Sulbar pada hari Senin (20/3) 2017. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Lantai II, Kantor Gubernur Sulbar. Rapat tersebut membahas tentang beberapa agenda program 2017.

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat melakukan Penanaman Pohon di salah satu pelataran Kantor Gubernur Sulbar dalam rangka Hari Bakti Rimbawan Ke-34, Jumat, 17 Maret 2017.

Salah satu yang menggeliatkan di kepemimpinannya sebagai Pj Gubernur Sulbar, sang Jendal ini adalah bagaimana agar Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat mengubah mindset tenaga ASN yang ada di Sulawesi Barat. Pola kerja yang harus maksimal. Apalagi dalam hal Peningkatan Pelayanan khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat. “Kerjanya Nyata dan kepekaan serta bersinergi dalam mendorong kemajuan bangsa serta daerah merupakan indikator yang perlu dilakukan secara bersama sama. Kita tidak bisa berjalan sendiri semua dilakukan dengan saling mendorong dan memberikan dukungan. “Kita harus melakukan perubahan mulai dari sekarang, kita mau melihat sejauh mana apa yang telah kita kerjakan serta kita menyiapkan persiapan menghadapi tahun 2018, agar menuju kepada 2019 kita tidak terseok- seok lagi, karena kita sudah harus melakukan persiapan-persiapan yang matang,”tandas Carlo B Tewu. Hal ini dilakukan, lanjut Carlo, selain untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan juga melakukan persiapan untuk tahun 2018, supaya program kerja sinkron berkelanjutan. Karena, lulussn Akpol 1985 tersebut melihat, setelah dilakukan pemaparan program prioritas OPD , ada beberapa kegiatan yang tidak sinkron antara Visi Misi OPD dengan apa yang akan dikerjakan . “ Kita tidak ingin hal tersebut terulang lagi. Saya ingin agar mengefektifkan kinerja, mengefesienkan anggaran, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mari kita lakukan semua ini, jangan kita bekerja sendiri-sendiri karena kita adalah satu kesatuan kerja, agar kedepannya kita lebih profesional dalam kerja, “ tegas Carlo. Apalagi dalam rangka mengefesienkan anggaran dan memfokuskan program yang akan dilaksanakan, dibutuhkan keseriusan dan harus sesuai dengan rambu-rambu atau aturan sehingga kita tidak berbenturan dengan hukum. Sejak di Lantik sebagai Penjabat Gubernur, Carlo Brix Tewu melakukan suatu gerakan untuk memantau program OPD dengan rapat bersama di masing masing OPD. Hal ini dilakukan agar program dapat sejalan dan terarah, sehingga menghasilkan suatu perencanaan dan sistem yang maksimal yang akan mengarah pada peningkatan mutu pelayanan di segala sector. Gerakan Nasional Revolusi…

Sekprov Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin memimpin rapat dengan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 17 Maret 2017 Sekretaris Daerah Provonsi Sulbar, Ismail Zainuddin menggelar Rapat pada Hari Jumat, 17 Maret 2017, bertempat di ruang pertemuan Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.Salah satu permasalahn yang dibahas adalah APBD Perubahan yang selama ini selalu berjalan di bulan Oktober, pada tahun ini diharapkan APBD perubahan secepatnya bisa dibahas pada bulan Juni. “ Hasil konsultasi kami dengan Ketua DPRD Sulbar, ia berharap agar APBD Perubahan secepatnya bisa dibahasa pada bulan juni. Untuk itu pada kesempatan ini, kepada Pimpinan OPD segera melakukan evalusi terhadap APBD Tahun 2017 terutama pada gaji ASN yang belum mencukupi sampai Desember” kata Ismail. Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait Tunjangan Penamabah Penghasilan (TPP) bagi Asn dan rencana pelaksanaan rapat para Bupati dan camat se Sulbar yang direncanakan pekan depan. “Mengenai APBD Perubahan Tahun 2017, saya berharap agar tiap OPD segera melakukan evaluasi terhadap APBD Tahun 2017 terutama gaji ASN yang belum mencukupi sampai Desember, karena APBD Perubahan rencananya akan dibahas pada bulan Juni,”kata Ismail Zainuddin. Lanjut dikatakan, sebagaimana yang diharapkan Gubernur bahwa di dalam APBD perubahan nanti bisa mengorientasikan Visi dan Misi Gubernur yang terpilih serta bisa merancang pembangunan jangka panjang menengah. Terkait mengenai pembayaran TPP, diminta agar dilakukan pencermatan dalam mengambil langkah-langkah kepada OPD tentang kehadiran ASN. Untuk itu, pembayaran TPP dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran dengan menggunakan absensi elektronik.“ Kepada Kepala BKD lakukakan pencermatan terhadap langkah-langkah dan berkoordinasi dengan OPD tentang kehadiran ASN, kalau bisa absensi elektronik yang digunakan nanti dapat terkoneksi ke OPD terkait” harap Ismail. sSelanjutnya mengenai agenda rapat gubernur bersama Para Bupati dan Camat, hal ini diseraknan kepada Biro Pemerintahan sebagai panitia pelaksana. Dalam rapat…

Pj Gubernur Sulbar , Carlo B Tewu Didamapingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Hj Djamila , Staf Ahli Darno Majid , Kepala Inspektorat Suryadi serta Kepala BPKPD Abdul Samid saat memberikan arahan dan masukan kepada masing-masing PPK dan PPTK disetiap OPD Lingkup Pemprov Sulbar yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 17 Maret 2017. Mamuju, – Revolusi Mental yang di Gaungkan pihak Pemprov Sulbar harus seiring dengan semua stakeholder terkait. Salah satunya adalah mengefesienkan anggaran dan memfokuskan program yang akan dilaksanakan . Maka itu Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menggelar rapat bersama dengan Inspektorat Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat serta Sekretaris OPD (PPK) dan PPTK setiap OPD yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat , Jumat 17 Maret 2017. Carlo B Tewu dalam arahannya mengemukakan bahwa, Gerakan Nasional Revolusi Mental yang sedang digaungkan pemerintah saat ini benar-benar harus dijalankan. “Kita harus melakukan perubahan mulai dari sekarang, kita mau melihat sejauh mana apa yang telah kita kerjakan serta kita menyiapkan persiapan menghadapi tahun 2018, agar menuju kepada 2019 kita tidak terseok- seok lagi, karena kita sudah melakukan persiapan-persiapan yang matang,”tandas Carlo B Tewu Hal ini dilakukan, lanjut Carlo, selain untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan juga melakukan persiapan untuk tahun 2018, supaya program kerja sinkron berkelanjutan. Karena, lulussn Akpol 1985 tersebut melihat, setelah dilakukan pemaparan program prioritas OPD , ada beberapa kegiatan yang tidak sinkron antara Visi Misi OPD dengan apa yang akan dikerjakan . “ Kita tidak ingin hal tersebut terulang lagi. Saya ingin agar mengefektifkan kinerja, mengefesienkan anggaran, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mari kita lakukan semua ini, jangan kita bekerja sendiri-sendiri karena kita adalah satu kesatuan kerja, agar kedepannya kita lebih profesional dalam kerja, “ tegas Carlo. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulbar, Suryadi…

Asuransi sebesar 320 Juta melalui PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang telah resmi menjadi mitra Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan asuransi bagi 1 juta nelayan Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM menyerahkan asuransi atas meninggalnya dua nelayan setelah melakukan aktifitas penangkapan di laut, dua nelayan tersebut bernama Burhan asal Tawaro Desa Bonda Kec. Papalang usia 50 tahun dan Amir asal Desa Karampuang Kec. Mamuju usia 51 tahun yang beberapa bulan yang lalu telah meninggal. Klaim Asuransi nelayan tersebut diserahkan Bupati kepada dua ahli waris korban yang masing – masing menerima santunan sebesar 160 Juta bertempat di Ruang Kerja Bupati Mamuju. Jumat, (17/03/2017) penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis yang disaksikan langsung Perwakilan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju H. Lukman Sanusi, SP. SE. MM, dan kedua keluarga korban (Ahli Waris). Usai menyerahkan asuransi H. Habsi Wahid mengatakan ini bentuk apresiasi Pemerintah kepada seluruh nelayan yang ada di nusantara, karena nelayan itu pekerjaan yang luar biasa perjuangannya. Olehnya itu, ini juga menjadi satu kebijakan Pemerintah dalam memproteksi masyarakat Indonesia termasuk Kab. Mamuju untuk di berikan santunan berupa Asuransi Jasindo kepada setiap nelayan dan ini juga menjadi motivasi kepada para nelayan untuk tidak perlu ragu atau takut melaksanakan kegiatan melaut karena Negara telah memberikan perlindungan. “Saya berharap untuk kedua keluarga korban agar bisa bersabar dan bentuk santunan yang diberikan bisa bermanfaat untuk keluarga nantinya. Terimakasih kepada Pemerintah Pusat sekaligus atas kerjasamanya bersama PT. Asuransi Jasindo yang ikut memberikan bantuan atau jaminan berupa asuransi kepada masyarakat kami dan hari ini telah memperlihatkan satu bukti bahwa inilah bentuk kerja sama antara Pemerintah dengan Asuransi Jasindo” Pungkasnya. Masih H. Habsi, Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan ada baiknya nelayan di Mamuju juga di buatkan kartu nelayan dan bukan hanya jaminan Jasindo saja. Tetapi ada…

Kedatangan Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari di Sulawesi Barat di jemput oleh Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin di Bandara Tampa Padang pada hari Kamis, (17/3) 2017. Kunker Sapto Amal Damandari di Sulbar merupakan kunjungan pertamanya Dan pada malamnya digelar acara ramah tamah bersama Ketua BPK RI, Sapto, bersama Tim, di Jamu di Hotel Maleo oleh, Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Kapolda Sulbar, Nandang, Bupati Mamuju, Ketua BPKP Sulbar , Tim Revolusi Mental, Kepala BNN Sulbar, Tokoh Adat, Danrem ,dan jajaran OPD Sulbar dan para undangan. Pada sambutan yang diberikan Pj Gubernur Sulbar, Carlo menyampaikan ucapan Syukur karna Siraturrahim ini dapat terlaksana dengan lancar. Sehingga Silaturahim dan kehadiran Wakil Ketua BPK bersama Tim Ke Sulbar adalah untuk melihat hasil kinerja kita selama ini di Pemprov dan dan para Pimpinan instansi Vertikal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. "Ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri karena Wakil Ketua BPK dan Tim ini akan lebih banyak menjadi konsultan dari pada sebagai eksekutor untuk menghukum. Jangan segan untuk bertanya dan berikan data atau informasikan apa yang dibutuhkan Wakil Ketua dan timnya tentang yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Silahkan berkonsultasi dan manakalah ada hal-hal yang masih kurang, mohon di ajari karena Provinsi ini masih sangat muda baru 12 tahun di bandingkan dengan Provinsi yang lain, "Ujar Carlo. Di jelaskan juga bahwa jika ada yang tidak sesuai tolong di uruskan dan kita janji pasti akan betul-betul patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Kami juga tidak mau nanti ada aparat kita yang berhadapan dengan hukum. Seiring dengan di berlakukannya dan diberlangsungkannya Revolusi Mental di Sulawesi Barat ini, merupakan moment yang tepat bagi kita untuk kita merubah mindset agar kinerja kita khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan negara itu bisa terlaksana dengan baik, tutur Carlo."Selamat datang kepada Wakil ketua BPK dan Tim di wilayah…