MAMUJU-- IPMAPUS Cabang Mamuju dan HMI Cabang Manakarra mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin telah mengadakan kegiatan dengan melibatkan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Apalagi kegiatan Rakornas yang diadakan Kemendagri di Sulbar bakal dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjadi momen mendorong pemerintah pusat agar lebih perhatian terhadap Sulbar. Ketua HMI Cabang Manakarra Ansar mengatakan kehadiran Wamendagri di Bumi Manakarra adalah momentum bagi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra dan OKP untuk menyampaikan kondisi Sulawesi Barat serta program yang telah dijalankan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Menurut Ansar, program PJ Bahtiar relevan dengan kultur Sulawesi Barat yang bergerak di bidang ketahanan pangan, "Ini sangat relevan dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan kesiapan Sulbar sebagai penyangga IKN," ucap Ansar. Bahkan, dalam hal pengembangan SDM, PJ Bahtiar juga telah mengalokasikan anggaran beasiswa atau bantuan langsung pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Sulbar. "Ini sangat membantu masyarakat Sulbar apa lagi yang kurang mampu,"ungkapnya. Senada, Ketua IPMAPUS Cabang Mamuju Akbar, PJ Bahtiar meskipun baru beberapa bulan di Sulbar bisa memahami kondisi Sulbar serta mampu melihat potensi yang harus dikembangkan di Sulbar, khususnya dalam aspek ketahanan pangan dan peningkatan kualitas masyarakat melalui sektor pertanian. "Maka dari itu kami sangat mendukung langkah-langka Pj gubernur dalam memimpin sulbar yang lebih banyak bergerak di sektor pertanian dan perkebunan karna itu adalah hal yang sangat bersentuhan masyarakat sulbar yang latar belakang pendapatan mayorita itu sektor pertanian dan perkebunan.,"ucap Akbar "Dari program bapak PJ Gubernur kami sebagai pemuda dan mahasiswa Sulbar sangat tergerak untuk terlibat langsung pada program yang dijalankan PJ Gubernur serta bersama sama merangkul masyarakat mengembangkan potensi pertanian," tambahnya Sebab itu, Akbar mengharapkan adanya ruang dialog saat kehadiran Mendagri di Sulbar. Termasuk ingin memastikan program PJ Gubernur dapat dijalankan secara berkelanjutan. Diketahui agenda kehadiran Wamendagri di Sulbar dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun…

Mamuju – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 16 Januari 2025. Rakornas ini merupakan agenda strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan turut berkontribusi dalam pelaksanaan Rakornas tersebut dengan menghadirkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayahnya. Kehadiran UMKM ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi daerah, khususnya produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Berbagai produk seperti kerajinan tangan, kuliner khas, serta produk olahan lokal akan dipromosikan kepada para peserta Rakornas yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. “Pelibatan UMKM dalam Rakornas ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi potensi lokal dan memperkuat ekonomi daerah berbasis masyarakat. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari visi menuju Indonesia Emas,” ujar H. Herdin Ismail. Herdin Ismail menambahkan bahwa peserta Rakornas yang telah terkonfirmasi hadir meliputi perwakilan dari 18 provinsi, dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang, serta 180 peserta dari 129 kabupaten/kota. Selain itu, akan hadir 67 peserta dari internal Ditjen Polpum, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat, Forkopimda kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal di lingkup Sulawesi Barat, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Barat, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulawesi Barat, serta pimpinan partai politik tingkat provinsi. Rakornas tahun ini akan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Arya Bima. Dalam pembukaan tersebut, beliau dijadwalkan menyampaikan arahan strategis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum di seluruh daerah. Kementerian Dalam Negeri menegaskan…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulbar menerima bantuan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 11.000 dosis, pada Senin (13/1/2025) sore. Vaksin PMK tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, bantuan vaksin yang telah diterima tersebut akan difokuskan untuk penanganan PMK di lima kabupaten. “Sesuai rencana, vaksin tersebut akan segera kami distribusikan ke lima kabupaten yaitu Polman 4.500 dosis, Majene 2.100 dosis, Pasangkayu 1.200 dosis, Mamuju Tengah 1.000 dosis, Mamuju 2.000 dosis serta ke IPTU Beroangin 200 dosis," ungkap Nur Kadar. “Masyarakat tidak perlu panik dengan kemunculan PMK ini. PMK bisa diatasi, lakukan pengobatan yang tepat dan pastikan ternak divaksin untuk meningkatkan kekebalan,” tambahnya. Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner Sulbar, drh. Agus Rauf menyampaikan, upaya Pemprov Sulbar dalam mendistribusikan vaksin PMK tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka penularan PMK di lapangan, tetapi juga melindungi kesehatan ternak dan meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan nasional. Agus Rauf menekankan, vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. "Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Sulbar," ujar Agus Rauf, Selasa (14/1/2025). Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT. Telkom Indonesia mengadakan rapat persiapan live testing implementasi katalog elektronik versi 6. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin 13 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar se-Sulbar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan live testing transaksi pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik versi 6. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, mewakili Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, menekankan pentingnya kegiatan itu dalam mendorong optimalisasi penggunaan katalog elektronik. “Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemanfaatan katalog elektronik versi 6, dengan harapan pemanfaatan katalog elektronik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja e-purchasing di Sulbar,” ungkapnya. Pada rapat tersebut, LKPP dan PT. Telkom Indonesia memberikan paparan terkait langkah-langkah teknis dan persiapan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran live testing. Peserta rapat aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Diharapkan melalui koordinasi ini, implementasi katalog elektronik versi 6 dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga mendukung percepatan pembangunan di Sulbar. Biro PBJ Setda Sulbar juga menghimbau penyedia lokal untuk segera mendaftarkan diri agar produk yang ditawarkan dapat ditampilkan di katalog elektronik versi 6. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui INAPROC (Manajemen Akun Terpusat SPSE). Bagi penyedia yang membutuhkan pendampingan, dapat memanfaatkan Layanan Konsultasi di Kantor Biro PBJ Setda Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menghadiri pembukaan seleksi uji kelayakan calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat di DPRD Sulbar, Rabu 15 Januari 2025. Dalam seleksi ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, dihadiri Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan Pababari dan seluruh anggota Komisi I. "Kami harap bahwa pelaksanaan proses fit and proper test ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme penting untuk menilai kompetensi, integritas, dan pemahaman para calon terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi," kata Amalia. Ia menambahkan , seluruh calon bisa memahami peran strategis Komisi Informasi dalam masyarakat dan peran dalam pemerintahan. "Saya berharap kepada para peserta, tunjukkan kemampuan terbaik Anda. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan komitmen anda terhadap tugas yang akan diemban," tambahnya. Sementara itu, setelah melalui proses tahapan yang dilaksanakan timsel menghasilkan 15 calon anggota KIP, dimana akan ditetapkan 5 orang sebagai komisioner KIP periode 2024-2028. "Tentunya kami berharap bahwa pelaksanaan fit and proper test ini berjalan dengan baik, dan siapapun yang terpilih nantinya merupakan pilihan terbaik dari yang baik, karena kami menilai semua calon ini memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi anggota Komisi Informasi," harapnya. Selain itu, dia mengapresiasi panitia hingga timsel yang telah kerja keras hingga tahap ini. Dia percaya, dengan pelaksanaan yang profesional dan berlandaskan asas objektivitas, kita dapat memilih individu terbaik untuk mengemban amanah ini. "Kepada semua calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, saya ucapkan selamat mengikuti tahapan fit and profer test, semoga mendapatkan hasil yang dinginkan dan kepada Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat selamat menjalankan tugas dan amanah dalam melaksanakan fit and proper test, semoga menghasilkan keputusan yang terbaik terutama dalam kemajuan komisi informasi," ujarnya. Sedangkan, Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan semua tahapan sudah dilaksanakan dan selanjutnya diserahkan ke DPRD Sulbar. "Kita sudah serahkan nama 15…

Mamuju – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima audiensi dari perwakilan masyarakat Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, Senin, 13 Januari 2025. Audiensi dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait Hak Guna Usaha (HGU) Pemanfaatan Lahan di Desa Tadui. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Jumiaty Andi Mahmud dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Sulbar. Turut hadir sejumlah OPD Pemprov Sulbar yaitu Dinas Kehutanan, Biro Hukum, Koperindag, DLH, Dinas TPHP selaku mitra kerja Komisi II DPRD Sulbar serta perwakilan masyarakat Desa Tadui. Dalam audiensi tersebut, perwakilan masyarakat Tadui mengutarakan kondisi real di lapangan sekaitan dengan lahan yang ada di desanya. Perwakilan Pengurus Koperasi Desa Tadui berharap agar Komisi II DPRD Sulbar dapat memfasilitasi secara langsung dan memetakan titik koordinat lokasi tersebut. Dalam merespon keluhan masyarakat Desa Tadui, Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin memberikan solusi serta saran untuk mendapatkan status kepemilikan, apakah lahan tersebut masuk dalam kategori hutan lindung atau bukan. "DLH selaku leading sector sekiranya segera melakukan pemetaan kawasan tersebut dengan harapan perizinannya bisa secepatnya diurus,” imbau Syarifuddin. Komisi II DPRD Sulbar sangat mengapresiasi koperasi yang ada di Desa Tadui karena telah memperjuangkan HGU untuk mendapatkan lapangan pekerjaan anggotanya. "Mengingat Mamuju merupakan salah satu daerah penyangga IKN yang terdekat, jika kita tidak memanfaatkan peluang ini kita akan tertinggal oleh daerah lain," pungkas Syarifuddin. Sementara itu, perwakilan DLH Sulbar, Fransiscus Pakiding menyarankan supaya pengurus koperasi membuat secepatnya permohonan dan menjelaskan semua rencana kegiatan untuk bisa mendapatkan izin sebagaimana harapan masyarakat Tadui. "Saya kira langkah itu yang paling penting kita tempuh saat sekarang ini," ujar Fransiscus. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamjuju – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 serta membahas rencana kerja kegiatan tahun 2025. Bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Selasa 14 Januari 2025, raker ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim serta dihadiri para anggota Komisi IV DPRD Sulbar. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, diantaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dispora. Dalam kesempatan itu, masing-masing OPD memaparkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan mereka selama tahun 2024. Paparan ini mencakup capaian-capaian yang telah diraih, program-program prioritas yang terlaksana, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim menegaskan rapat itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi ajang untuk merumuskan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas program kerja pada tahun anggaran 2025. “Melalui rapat ini, kami berharap semua OPD dapat menyampaikan secara transparan perkembangan dan kendala yang dihadapi, sehingga kita semua dapat bersama-sama mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Sulbar,” kata Abdul Rahim. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 serta membahas rencana kerja untuk tahun 2025. Raker berlangsung di Ruang Kerja Komisi IV DPRD Sulbar, Senin 13 Januari 2025. Pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Kegiatan ini dihadiri para anggota Komisi IV DPRD Sulbar. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, yaitu RSUD Sulbar, Dinas Transmigrasi Sulbar dan Dinas Kesehatan Sulbar. Dalam raker tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Abdul Rahim mengatakan, rapat itu menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2024 serta mempersiapkan rencana kerja yang lebih terarah untuk tahun 2025. “Kami berharap dari rapat kerja ini, dapat ditemukan solusi atas kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, sehingga perencanaan untuk tahun 2025 bisa lebih matang dan tepat sasaran, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdul Rahim. Pada kesempatan tersebut, masing-masing OPD telah memaparkan laporan capaian program tahun 2024 serta menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung implementasi program di masa mendatang. Para anggota Komisi IV DPRD Sulbar juga memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program prioritas di bidang kesehatan, transmigrasi, dan layanan publik lainnya, serta berharap agar rapat kerja ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi panduan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja tahun 2025, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan rencana kegiatan OPD Tahun 2025. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Senin 13 Januari 2025, raker ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, didampingi Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Jumiaty Andi Mahmud. Turut hadir anggota Komisi II DPRD Sulbar, diantaranya Jalaluddin, Fadhily, Habsi Wahid, Haeruddin, dan Firman Argo. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP), Dinas Perkebunan, dan Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UKM. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Syarifuddin berharap rapat tersebut melahirkan evaluasi komprehensif agar membantuk OPD dalam rangka perbaikan pelaksanaan APBD di tahun 2025. "Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD, yakni mengawasi pelaksanaan kinerja OPD, apakah sudah sesuai target dan tepat sasaran," kata Syarifuddin. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Senin, 13 Januari 2025. Rapat ini juga membahas rencana kegiatan dan prioritas program OPD untuk tahun anggaran 2025. Raker yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi I DPRD Sulbar ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin dan dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulbar. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, yaitu Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Kesra, serta Biro Umum. Dalam arahannya, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan realisasi program APBD yang tepat sasaran. "Monitoring dan evaluasi adalah langkah strategis untuk memastikan program yang telah dianggarkan dalam APBD 2024 berjalan sesuai rencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, rencana kegiatan tahun 2025 harus disusun dengan matang agar mendukung prioritas pembangunan daerah," kata Irwan. Dalam sesi pembahasan, sejumlah OPD memaparkan capaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Komisi I DPRD Sulbar memberikan sejumlah masukan untuk memastikan program-program tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Provinsi Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar