Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan kunjungan ke Balai Besar Pengembangan Latihan Tenaga Kerja (BBPLK) Bekasi, Rabu 24 Februari. Mendampingi Gubernur Sulbar antara lain Kepala Dinas Tenaga Keja Sulbar Bahtiar, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Ramlan dan Firdaus Atawuwur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung aktivitas di BBPLK Bekasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar Bakhtiar mengatakan, kunjungan ke BBPLK Bekasi itu atas arahan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah, itu sebagai bahan perancangan untuk mendorong Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkelas Nasional. "LTSA yang ada di Polman ini kita dorong menjadi LTSA PMI Nasional, Menteri tenaga Kerja mendukung dan arahannya untuk melakukan pemantauan bagaimana di BBPLK Bekasi," terang Bakhtiar. Tujuan mendorong kelas LTSA PMI, agar pelayanan PMI di Tanjung Silopo dapat lebih maksimal, dan dapat melayani PMI dari seluruh daerah. Pada kunjungan yang lain, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menemui Menteri Tenaga Kerja dan menyerahkan Pergub tentang Penempatan & Perlindungan PMI asal Sulawesi Barat yang akan bekerja di Luar Negeri. (rls)

Kominfo Sulbar --Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemantapan pelaksanaan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pemilihan serentak 2020, secara virtual dari rumah jabatannya, Rabu 24 Februari 2021. Rakor yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) tersebut, dipimpin langsung Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik. Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih agar dilaksanakan terbatas dengan hanya dihadiri 25 orang saja. "25 orang saja yang hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya yang melantik, saksi-saksi beserta rohaniawan dan yang akan dilantik. Untuk istri yang akan dilantik menjadi Ketua TP-PKK agar dilantik di ruangan yang berbeda,"kata Akmal Akmal menuturkan, sesuai yang disampaikan Mendagri pelantikan diharapkan tidak menimbulkan klaster pelantikan. "Dari apa yang pak menteri sampaikan, kiranya capaian capaian baik yang sudah kita lakukan bersama selama pilkada sehingga tidak menimbulkan klaster pilkada. Olehnya itu kami berharap pelantikan juga tidak menimbulkan klaster pelantikan, kita tidak mau lagi di bully oleh masyarakat karena euforia pelantikan yang tidak bisa kita tangani,”tandasnya Selain membuka ruang melaksanakan proses pelantikan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan (protkes) yang ketat, lanjut Akmal, Mendagri juga mempersilahkan bagi provinsi yang ingin melakukan pelantikan dengan pendekatan daring. “Kita ingin memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana tetap beraktifitas tetapi dengan protokol kesehatan yang baik, karena pelantikan ini adalah prosesi yang menjadi perhatian semua orang, baik pendukung yang menang ataupun yang kalah,"ucapnya Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, Sulbar akan melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih secara langsung atau tatap muka mulai pukul 09:30 Wita dengan menerapkan protkes yang ketat, dan semua yang hadir diwajibkan melakukan rapid tes antigen. “Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati dengan melalui protokol kesehatan yang lebih ketat, setelah itu dilanjutkan pelantikan Ketua TP-PKK,"kata Idris (deni)

Kominfo Sulbar—Komisi IV DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemprov Sulbar, Rabu 24 Februari 2021. Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng yang diketuai Alimuddin, disambut oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di rumah jabatannya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan atas nama Pemprov Sulbar mengapresiasi kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng di Sulbar. "Saudara terdekat yang paling pertama masuk sesudah gampa yaitu Sulteng, terima kasih atas dukungannya termasuk kepada berbagai pihak dari Sulteng,"kata Idris Dalam pertemuan itu, Idris menyampaikan mengenai kondisi Sulbar pasca dilanda gempa bumi bermaknitudo 6,2 pada 15 Januari 2021 lalu. Disampaikan, Sulbar yang menjadi provinsi paling muda di Sulawesi dan baru merangkak tiba-tiba harus memulai lagi dari kilometer satu setengah, pasalnya saat ini Sulbar berada diposisi pusat transisi darurat pasca gemba bumi, dan ini sudah minggu kedua. "Memang kita prihatin atas gempa yang terjadi karena adanya korban jiwa sebanyak 109 orang dan kerugian yang ditafsir kawan-kawan kurang lebih Rp 1 triliun, karena banyaknya unit-unit pemerintah yang rusak terutama sekolah-sekolah banyak yang terdampak, kemudian rumah yang rusak luar biasa. Wilayah yang terdampak sebanyak sembilan kecamatan, serta rumah yang rusak kurang lebih 14 ribu unit dan itu termasuk dalam skala besar BNPB,"beber Idris Lebih lanjut Idris menyampaikan, tiga minggu pertama pasca gempa adalah tanggap darurat, kira-kira lima sampai enam minggu masih dapat dukungan dari pemerintah dan sedikit demi sedikit dapat dipastikan pengalihan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi berjalan dengan lancar. Ketua rombongan Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin mengatakan, kunjungannya ke Sulbar untuk melakukan koordinasi terkait beberapa hal, yakni dampak gempa bumi di Mamuju-Majene, penanganan covid-19 pasca gempa bumi, serta kondisi pendidikan di Sulbar pasca gempa bumi. Alimuddin menuturkan, Sulbar adalah salah satu daerah yang memiliki rawan bencana, olehnya itu menurutnya kedua provinsi tersebut bisa bersama-sama mengusulkan ke pusat agar daerah ini baik, khususnya regional Sulawesi. "Regional Sulawesi bisa mendapatkan prioritas yang…