Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Kamis, 30 Juni 2022. Kali ini menyasar aset Pemprov Sulbar yang terbengkalai. Aset yang pertama dibidik adalah Perpustakaan Pemprov Sulbar yang saat ini berdiri di Simboro Dalam sidak tersebut, Akmal Malik menyisir setiap bagian gedung. Tujuan sidak dilakukan untuk melihat kondisi riil di lapangan. Setelah mengetahui aset tersebut bermasalah, Ia pun langsung melakukan pemanggilan kepada Inspektorat ke lokasi sidak. Informasi yang didapatkan dari Inspektorat, kontraktor pekerja telah di blacklist atas hasil pekerjaan yang tidak tuntas. Pj Gubernur pun meminta agar Inspektorat memastikan pihak kontraktor melakukan pengembalian dana atau menyelesaikan denda yang harus dibayarkan. Diketahui, proyek dengan pagi DAK Rp14 Miliar itu sudah digunakan Rp10 Miliar, atas gagalnya pekerjaan proyek pihak kontraktor dikenakan denda Rp 1,2 miliar. Adapun sisa dana terdapat klaim Rp 700 juta, sehingga sisa yang belum cair Rp3 Miliar. Selanjutnya sisa dana akan dipergunakan untuk melanjutkan proyek tersebut. Menurut Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, Ia melihat pengelolaan aset yang tidak cermat menyebabkan keterlambatan pemanfaatan aset. "Kita dirugikan. Ini akan menjadi sarana untuk masyarakat membangun minat baca memberi hak masyarakat mendapatkan ruang baca yang representatif," ujar Akmal. Soal tempat, lanjut Akmal, sudah sangat strategis sebab berada di lingkungan yang tidak bising dan berlatar pemandangan hijau. Namun disayangkan sebab tidak dapat digunakan secepatnya masyarakat. Dengan hasil pekerjaan itu juga, hemat Akmal akan mengurangi kepercayaan dari pusat kepada daerah, untuk itu Pj Gubernur bakal berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional. Jelasnya kata Akmal, setiap pekerjaan yang sumber permasalahannya dari pihak kontraktor agar dilakukan evaluasi, dalam hal ini blacklist kontraktor. "Kita mendidik tenaga konstruksi agar bisa bertanggung jawab, jangan hanya ingin mendapat untung tetapi tidak bertanggung jawab," tegas Akmal. Rumah Singgah Balabalakang Sasaran sidak kedua adalah Rumah Singgah Balabalakang. Rumah Singgah yang memiliki tiga kamar itu belum difungsikan sementara pekerjaan sudah selesai sejak 2021 bahkan…

Kegiatan Soft Launching Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Sulbar mulai dikemas melalui rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah elemen, di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 29 Juni 2022. Salah satu tujuan Gernas BBI adalah pengembangan UMKM di Sulbar serta medorong UMKM agar mengampanyekan gerakan BBI. Selain itu tim Gernas BBI juga melakukan pendampingan terhadap UMKM selama berjalannya kampanye Gernas BBI. Rencananya Opening Kampanye Gernas BBI mulai Juli bakal digaungkan dengan Festival Manakarra Fire di Mamuju 14 Juli, dan secara resmi dilaunching 15 Juli bertepatan dengan Hut Manakarra, atau Hari Jadi Mamuju, dengan melibatkan sekira 75 UMKM. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan peran dari berbagai pihak turut mendukung Gernas BBI. Pemprov sendiri akan berkontribusi melalui berbagai kegiatan sebagai bentuk kampanye Gernas BBI. "Saya sepakat dan saya ingin pertemuan khusus untuk kembali membahas, mempertajam bagaimana mengembangkan potensi UMKM di Sulbar," ujar Akmal Malik , melalui Rapat Rencana Opening Kampanye Gernas BBI di Rujab Gubernur, Rabu 29 Juni 2022. Atas dasar itu juga ia meminta kepada dinas terkait agar melakukan pendataan progres UMKM di Sulbar. Utamanya dalam rangka pendampingan oleh Tim Gernas BBI. "Saya ingin melihat Desember (2022) nanti itu kelihatan mana UMKM yang progresnya bagus, itu yang ingin kita dorong ke depan," ujar Akmal. Soal kegiatan, Akmal Malik bakal mendorong pembukaan rest area (tempat peristirahatan) di Pelabuhan Nusantara Palipi, Majene. Serta menempatkan UMKM di area tersebut untuk mempromosikan produk lokal daerah. "Kita ingin tempat yang belum ramai diramaikan. Disitu kita tempatkan UMKM khusus menjual produk lokal, tidak boleh menjual yang lainnya," ujar Akmal. Komitmen mempromosikan produk daerah sudah ia lakukan saat tiba di Sulbar sebagai Penjabat Gubernur. Salah satunya dengan mendorong pemkab membuahkan peraturan daerah yang mengatur setiap hotel harus menyajikan makanan khas daerah. Asisten II Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas menambahkan, saat ini terdapat 21 UMKM Sulbar onboard di…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto membuka secara resmi pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2022 sekaligus meresmikan program drone pilot project di Sulawesi Barat, Rabu , 29 Juni 2022 Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bersama seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimantan menyatakan komitmen menegakkan reforma agraria utamanya untuk mendukung kawasan inti penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Menteri Hadi Tjahyanto menyebutkan dengan adanya komitmen serta dukungan seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimanatan menjadi sangat berarti untuk kelancaran pembangunan IKN. Pada kesempatan itu, Hadi Tjahyanto mengatakan, reforma agraria merupakan bagian dari upaya untuk melakukan penataan, pemanfaatan, serta memberikan keadilan bagi tanah masyarakat, sehingga melalui gugus tugas reforma agraria, pemerintah hadir untuk memberikam solusi terkait penyelesaian masalah tersebut. Lebih lanjut Hadi menjelaskan, sebagai salah satu program strategis Presiden Joko Widodo agenda reforma agraria sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan reforma agraria, yang merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. "Kegiatan reforma agraria bukan semata-mata untuk legalisasi tanah masyarakat, tetapi untuk memberikan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat," jelas Hadi saat memberikan sambutan di Ballroom Hotel Maleo Mamuju Reforma agraria kata mantan Panglima TNI ini sangat penting karena menjadi program nasional, serta relevan sebab pembangunan IKN perlu didukung secara bersama. Hadi menekankan kepada para gubernur sebagai ketua GTRA di seluruh Indonesia wajib mendukung program kawasan inti penyangga IKN. "Dukungan itu untuk menyukseskan kawasan inti IKN karena adanya keselarasan pembentukan kawasan inti IKN," terangnya. Secara spesifik, Hadi mengatakan, posisi Sulbar untuk mendukung pembangunan IKN sangat strategis. Secara geografis memiliki kedekatan dengan lokasi pembangunan IKN karena hanya dipisahkan Selat Makassar sehingga memiliki peran penting menjadi penyangga IKN. "Provinsi yang berbatasan IKN diharap mendukung pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai pasca terbentuknya IKN," tegas…

Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Provinsi Sulbar siap menjadi penyuplai pangan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan Kepala Distapan Sulbar Abdul Waris Bestari pada Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan dan Pangan Lainnya, di Aula Marannu Golden Hotel, Mamuju, Rabu 29 Juni 2022. Waris menjelaskan, mengenai ketersediaan stok, salah satu komoditas yang kerap overstock adalah Beras. Disebutkan untuk di Polman saja Sulbar memiliki stok 48 ribu ton per tahun dengan cadangan delapan bulan. Belum lagi adanya cadangan dari Bulog Polman. "Ini belum terserap semua dari penggilingan pangan. Bisa ada cadangan pangan sampai 1 tahun. Kita overstock. Stok kita sudah terjaga. Kita optimis dalam mengambil peran menopang stok pangan ke IKN," ujar Waris. Apalagi, dengan Perpres 66/2021 kian memperkuat Badan Pangan Nasional akan mendorong Dinas Ketapan di setiap daerah, termasuk di Sulbar lebih fokus dalam mendorong ketersediaan pangan di setiap daerah. Karenanya itu melalui Rapat Koordinasi juga melakukan sinkronisasi data pelaksana distribusi pangan di Sulbar. "Kita undang disini (Rapat Koordinasi) adalah ketapan enam kabupaten dan melibatkan pemateri Badan Karantina, Bulog, dan Badan Pusat Statistik," sebut Waris. Dia pun mengharapkan, salah satu yang dibutuhkan Sulbar adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura. "Balai Sertifikasi kita butuhkan di Sulbar. Semoga Dengan hadirnya Pj Gubernur bisa memfasilitasi itu. Dengan begitu dapat memaksimalkan Sulbar berperan dalam menyuplai IKN," ujar Waris Bestari. Asisten Manager SCCP Bulog KC Mamuju, Syamsul Risal mengatakan, saat ini Bulog dibawah naungan Badan Pangan Nasional sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketahana. Pangan pemerintah daerah Sulbar melakukan mengintervensi rantai pasar serta menjaga kestabilan harga pangan. "Kita harap distribusi dan harga bisa stabil," tandasnya. (rls)

Pemprov Sulbar bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Kurban, jelang Idul Adha. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan, pergerakan ternak keluar-masuk Sulbar akan semakin massif beberapa hari kedepan. Apalagi mendekati perayaan Idul Adha. Untuk itu, Pemprov Sulbar bersama Forkopimda Sulbar sepakat membentuk tim satuan tugas (Satgas) Deteksi Pergerakan Ternak, baik di darat maupun di pelabuhan penyeberangan. "Bentuk tim di darat, di perbatasan Polman dan Pasangkayu, dan di pelabuhan," ujar Akmal Pada Rapat Koordinasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Kurban, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 28 Juni 2022. Lebih lanjut Akmal mengatakan, sebagaimana laporan dari TNI Polri, Karantina Pertanian dan Binda Sulbar, saat ini Sulbar masih Zona Hijau. Meski begitu penting mengantisipasi sehingga Sulbar tidak terinfeksi PMK. Sebab itu, tim yang dibentuk untuk di darat melakukan pengetatan di perbatasan Sulbar, Polman dan Pasangkayu. Sementara di Pelabuhan, yakni Pelabuhan di Simboro dan Pelabuhan Silopo yang menjadi akses keluar-masuk hewan ternak dari Mamuju-Kalimantan. "Perlu siapkan teman teman disana (Perbatasan dan Pelabuhan) untuk mendeteksi pergerakan ternak yang mungkin saja terinfeksi PMK," ujar Akmal. Selain langkah pencegahan melalui tim yang dibentuk, penting pula melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenal ciri ciri PMK pada hewan kurban. Masih Akmal, atas rapat koordinasi itu, selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden. "selanjutnya akan dilaporkan ke Presiden melalui BNPB tentang langkah langkah yang kita lakukan di Sulbar," tutup Akmal.(rls)

Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil meraih 6 medali emas dan 6 medali perak, pada Pesparawi Nasional ke XIII, di Universitas Negeri Yogyakarta, Minggu 26 Juni 2022. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Sulbar, Timothius menyebutkan, delegasi Sulbar sendiri terdiri dari 285 peserta dari empat kabupaten di Sulbar diantaranya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar Adapun kategori yang diikuti yaitu Solo Anak (7-9 tahun), Solo Anak (10-13 tahun), Paduan Suara Anak (7-13 tahun), Solo Remaja Putri, Solo Remaja Putra, Vocal Group Remaja, Paduan Suara Remaja, Paduan Suara Dewasa Wanita, Paduan Suara Dewasa Pria, Paduan Suara Dewasa Campuran, Musik Pop Gerejawi (MPG), dan Musik Gerejawi Nusantara (MGN). Suatu kebanggaan sebab Kontingen Sulbar berhasil mengunci enam medali emas melalui kategori solo remaja putra, solo remaja putri, solo usia dini 7-9 tahun, solo 10-13 tahun, paduan suara dewasa campuran dan paduan suara usia dini. “Sedangkan medali perak melalui kategori vokal grup, paduan suara wanita, paduan suara pria dan beberapa kategori lainnya, " sebut Timotius saat diwawancarai melalui via Telepon. Timotius berharap, kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tetap mendukung penuh persiapan berikutnya, yakni Pesparawi Ke XIV yang akan dilaksanakan di Papua Barat pada 2025 mendatang. Turut hadir pada acara itu ketua DPRD Sulbar Siti Suraida Suhardi, KaKanwil Kemenag Agama Sulbar , Muflih B Fatah, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Farid menjadi dan beberapa pembina lainnya.(farid)

JAKARTA - Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Egi Inovasi Nusantara, Senin, 27 Juni di Jakarta. MoU kedua belah pihak terkait dengan penanaman modal investasi pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Sulawesi Barat. "Secara teknis kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh BUMD Sulbar untuk pelaksanaan kegiatan operasional pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun BBM dan LPG di Sulbar," kata Akmal Malik di Jakarta. Dia menilai, penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dan PT Egi Inovasi Nusantara merupakan momentum strategis untuk mengoptimalkan posisi Sulbar sebagai penyangga daerah-daerah lain di wilayah sepanjang garis Selat Makassar. "Nantinya dengan adanya pelabuhan dan tangki penimbun BBM, kapal-kapal akan singgah di Sulbar. Hadirnya infrastruktur baru ini juga akan menambah penghasilan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan minyak wilayah Mandar secara umum," terang Akmal. Pasca penandatanganan MoU tersebut, Pemprov Sulbar menurut Akmal, menjamin kemudahan akses data dan informasi terkait potensi Sulbar untuk pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun. "Kami akan segera membentuk tim kerja yang akan menfasilitasi dan melaksanakan kesepakatan bersama sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing," terang Akmal. Direktur Utama PT Egi Inovasi Nusantara, Erslan Gazali Ibrahim yang menandatangani MoU tersebut menegaskan, ruang lingkup kesepakatan terkait dengan pembangunan tangki penimbun BBM dan LPG, fasilitas pengisian air bersih ke kapal dan jasa bongkar muat. Di sisi lain, PT Egi Nusantara berkewajiban melakukan studi potensi bisnis yang meliputi aspek teknis. Komersialisasi dan keuntungan terkait kerjasama ini meliputi penanaman modal dan pengembangan pelabuhan serta tangki penimbun BBM dan LPG. (rls)

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri , Akmal Malik mendorong agar pemda menyuarakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui berbagai program. Utamanya enam pemda penyangga ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Akmal yang kini juga mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur Sulbar terus mendorong agar setiap komponen di Sulbar menyuarakan program mendorong IKN. "Kita ingin menyuarakan dukungan kita terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh presiden, IKN ini sebagai strategi kita untuk membangun pemerataan pembangunan Indonesia kedepan sehingga pemda harus mendukung," terang Akmal, pada forum Speak After Lunch di Studio Inews TV MNC Tower Jakarta, Senin 27 Juni 2022. Kuncinya, menurut Akmal adalah koordinasi antar Pemda di Indonesia, utamanya keenam Pemprov Penyangga IKN. Demikian di Sulbar, enam kabupaten harus berkoordinasi, mendukung pembangunan IKN. Atas dasar itu, dengan menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar, Akmal mendorong program Data Desa Presisi. Dasarnya agar dalam mengambil sebuah kebijakan lebih terarah dan tepat sasaran. "Kebijakan yang baik harus berbasis data yang baik. Patologi di Indonesia, sering membuat kebijakan tidak berbasis data yang akurat," ungkapnya. Dia pun menekankan agar Pemda tidak lagi bergantung dengan data dari pusat. Sebab sesungguhnya data yang akurat itu bersumber dari data di daerah itu sendiri. Namun menjadi kendala ketika pemda sendiri tak mampu menghadirkan data yang akurat atau data yang presisi. Olehnya, saat ini Ia mengawali langkah pembenahan di Sulbar dengan mewujudkan Data Desa Presisi. "DDP ini adalah sebuah bentuk data yang kami hadirkan dengan empat pendekatan pertama pendekatan numerik atau atributif. Kedua pendekatan spasial, mempertajam data yang sudah dimiliki citra satelit, kita pertajam dengan citra drone, lalu kita akan kombinasikan dengan menggunakan teknologi digital,” tutup Akmal (rls)

Kontingen Pesparawi Sulbar berhasil membawa enam medali emas dan enam medali perak pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Yogyakarta, 26 Juni 2022 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar Yakub F Solon mengapresiasi atas capaian delegasi Pesparawi Sulbar. "Itu suatu kebanggan dapat bersaing dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia," ujar Yakob, Senin 27 Juni 2022 Yakob mengatakan, prestasi yang dicapai saat ini berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulbar dan Kanwil Kementerian Agama. Pemprov sendiri telah menyumbangkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pemberangkatan Pesparawi Sulbar ditambah Rp350 juta dari Kanwil Kemenag Sulbar. Dukungan itu menjadi motivasi untuk terus lebih maju kedepan. "Itu perhatian luar biasa," Perhatian Gubernur terhadap kegiatan keagamaan juga ditunjukan dengan komitmen agar kedepan penganggaran Pesparawi dituangkan dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Bukan lagi melalui hibah. "Artinya sudah ada kepastian. Dengan begitu persiapan lebih matang," ungkapnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi Kontingen Pesparawi Sulbar yang terus menunjukkan semangat latihan meskipun dengan dana terbatas. "Kami bangga ditengah kondisi terbatas kita dapat mengutus Kontingen Sulbar," ujar Akmal Akmal berharap pembinaan Pesparawi di Sulbar terus berkelanjutan. (rls)

Pemprov Sulbar terus melakukan koordinasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) membahas terkait persiapan perekrutan enumerator Data Desa/Kelurahan. Presisi di Sulbar. Data Desa Presisi (DDP) adalah pendataan dan pemetaan data secara akurat dengan metodologi bersifat numerik dan data spasial untuk menghadirkan data akurat sebagai data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan itu diperlukan enumerator bertugas mengumpulkan data kolektif atau wawancara dari pintu ke pintu di Lokus Data Desa/Kelurahan Presisi. Adapun enumerator yang akan direkrut merupakan masyarakat yang berada di lokus DDP, yakni di Kecamatan Bambalamotu Pasangkayu, Kecamatan Pangngale Mamuju Tengah, Kecamatan Simboro Mamuju, Kecamatan Tubo Sendana Majene, Kecamatan Anreapi Polman, Kecamatan Sumarorong Mamasa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Muh. Jaun mengatakan, Enumarator yang akan direkrut selanjutnya dilakukan pelatihan sebelum melakukan pencacahan data di Lapangan. Untuk jadwal perekrutan akan ditentukan sendiri oleh desa yang masuk dalam lokus DDP. Sehingga pihaknya saat ini sedang menyusun panduan perekrutan yang akan menjadi dasar bagi setiap desa melakukan perekrutan enumerator di setiap desa. "Dalam waktu dekat panduan ini kita serahkan ke kecamatan agar menjadi panduan setiap desa melakukan perekrutan," ujar Jaun, Sabtu, 26 Juni 2022. (rls)