MAMUJU -- Sulbar merupakan daerah dengan desa yang terbanyak mengadopsi program Data Desa Presisi. Pentingnya DDP di Sulbar sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kedepan. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya Ia mendorong DDP . Sebab, persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi adalah data. "Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas," ujar Akmal Malik Akmal Malik juga mengatakan, sudah melakukan pencacahan data di 45 desa di desa. Selanjutnya ditarget 530 desa di Sulbar seluruhnya mengadopsi program DDP. Dia mengaku keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Menindaklanjuti hal itu, hari ini PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menemui sejumlah instansi kementerian lembaga, Jumat 4 November 2022 membahas kesiapan DDP. Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) & Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi "Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar," pungkasnya. (rls)

MAMUJU, -- Dinas Ketahanan Pangan Sulbar bekerjasama Bulog Mamuju dan Biro Ekbang Sulbar melakukan operasi pasar di sejumlah titik di Mamuju, Kamis 3 November 2022. Kepala Dinas Tanaman Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari menyampaikan, operasi pasar dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah. "Bersama tim satgas provinsi kami turun ke lapangan menjaga stabilitas harga pangan. khususnya harga beras," ujar Waris. Lanjut Waris, tim satgas juga membuka pasar murah dengan menyiapkan beras dengan harga dibawah Harga Eceran tertinggi. Staf SCPP Bulog Mamuju Syafri Syam mengatakan, saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp10.500. Sebab itu melalui pasar murah telah menyiapkan beras medium dengan harga Rp 8.500 per kilogram. Dia pun mengaku pasokan beras medium di Bulog Mamuju menyimpan 900 ton. "Pengeluaran 100 ton perbulan maka dipastikan stok beras medium Mamuju aman," ungkapnya.(rls)

Mamuju- Pemprov Sulbar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rumusan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal, di Maleo Waterpark Mamuju, Selasa 1 November 2022. FGD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Tujuannya, untuk merumuskan langkah dan tahapan penyusunan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif penanaman modal. Kegiatan itu melibatkan stakeholder terkait untuk memberikan masukan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah yang dimaksud. Kepala DPM-PTSP Sulbar, Muhammad Rahmat Sanusi mengatakan, peraturan daerah itu akan menjadi kepastian dan payung hukum bagi setiap investor yang akan berinvestasi di Sulbar. "Forum ini diharapkan memberikan poin-poin penting yang menjadi rekomendasi di dalam isi peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif penanaman modal,"kata Rahmat Sebagai narasumber pada kegiatan itu, yakni Anggota DPRD Sulbar yang juga Ketua Bapemperda Sulbar Syahrir Hamdani dan dari Unsulbar, S. Muchtadin Al Attas. Adapun peserta FGD terdiri dari, Ketua Badan Legislasi DPRD Sulbar, Ketua Prodi FISIP Unsulbar, Kepala Perwakilan BI Sulbar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Kepala Bappeda Sulbar, Kepala Balitbangda Sulbar, Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Ketua KADIN Sulbar, Ketua HIPMI Sulbar, Kepala DPM-PTSP Kabupaten Se-Sulbar, Sekretaris DPM-PTSP Sulbar, Kabid Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan A, Kabid Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan B, Kabid Pengaduan, Kabijakan dan Pelaporan Layanan, Kabid Promosi Penanaman Modal, Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Sistem Informasi PM, dan DPM-PTSP Sulbar. (mhy)

MAMUJU, -- Dinas Tanaman Pangan (Distapan) Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi, di Ruang Rapat Kantor Balitbangda Sulbar, Rabu 2 November 2022. Rapat Koordinasi turut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membangun koordinasi dan kolaborasi mengatasi kerawanan pangan dan gizi di Sulbar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Waris Bestari mengatakan persoalan pangan di daerah berhubungan dengan masalah Stunting, sehingga dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak bekerjasama mewujudkan ketahanan pangan daerah. "Persoalan pangan bukan hanya menjadi tanggungjawab dinas ketahanan pangan, sehingga diperlukan forum diskusi melibatkan seluruh OPD, dengan harapan dapat merumuskan solusi atau langkah strategis dalam melakukan pengenpdalia pn kerawanan pangan dan gizi di Sulbar," jelas Waris. Waris melanjutkan, salah satu penyebab rentan rawan pangan daerah adalah bencana alam. Untuk itu penting berkolaborasi dalam mengantisipasi kerusakan pangan akibat bencana. (rls)

Mamuju -- Setiap pekerja sosial keagamaan di Sulawesi Barat akan mendapatkan jaminan sosial berupa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial itu itu sudah dirancang oleh Pemprov Sulawesi Barat sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang mewakafkan diri untuk agama. "Jaminan sosial itu rencana akan kita anggarkan di 2023," kata Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, Selasa , 1 Nopember 2022 Dengan terdaftarnya pekerja sosial keagamaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rasa aman kepada mereka. Sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas mereka dalam menjalankan pekerjaannya "Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja," ujar Akmal Malik Ada pun risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Sulawesi Barat, pekerja sosial keagamaan di lima agama tercatat sebanyak 14.678 orang. Mulai dari imam mesjid, pendeta, pastor, bhikku, guru pengaji, pelayanan khusus, petugas rumah ibadah dan lainnya akan mendapatkan jaminan sosial ini. Sedangkan, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail mengapresiasi langkah Pemprov Sulawesi Barat itu. Menurutnya hal itu, sudah lama menjadi tuntutan FKUB, agar para pekerja sosial keagamaan bisa mendapatkan perhatian. "Alhamdulillah, tentu kita respons positif langkah Pak Pj atas atensinya terhadap para pekerja sosial di bidang keagamaan. Kita berharap, dengan adanya atensi ini, suasana keberagamaan di Sulbar kita juga turut semakin baik," tutup Nur Salim. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja Toraja jemaat Mamuju. Senin 31 Oktober 2022. Kegiatan peletakan batu pertama tersebut dihadiri Anggota DPR RI Komisi X Arwan Aras, Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suriadah Suhardi, Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto Binticaca serta Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi - Ado Mas'ud. Akmal Malik mengatakan pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan hak setiap manusia utamanya dalam hal keagamaan. Pemerintah akan memberi dukungan dan itu perlu diperlihatkan secara nyata. "Saya secara pribadi akan menyumbang, dan secara kelembagaan juga akan menyumbangkan Apalagi pembangunan gereja ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ucap Akmal Malik Dukungan itu menurutnya sebagai bentuk toleransi terhadap sesama manusia, tujuannya agar jemaat yang ada dapat segera mendapat tempat untuk beribadah. Pimpinan Majelis Gereja Toraja Mamuju, Elia Buntugajang menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat yang hadir meski ditengah kesibukannya, masih menyempatkan hadir pada kegiatan yang digelar. Elia mengatakan, sudah 25 tahun seluruh jemaat beribadah di Gereja tersebut, namun karena gempa yang melanda Mamuju membuat bangunan gereja roboh. Sehingga berkat bantuan dan dukungan dari jemaat pembangunan baru bisa dimulai. "Jenis bangunan yang hendak dirancang bangunan permanen dengan struktur beton dan baja dan bangunan ini sudah dipertimbangkan kondisi gempa 8,0 Skala Richter," kata Elia Bangunan itu dirancang dengan estimasi anggaran Rp 13 miliar. Ia berharap dukungan yang diberikan baik dari pemerintah dan jemaat menjadi solusi secara moril dan materil agar bangunan bisa segera ditempati kembali pasca gempa. Bupati Mamuju Sutinah Suhardi pun menyampaikan rasa penghargaan, Ia berharap agar bangunan dapat dikerjakan dengan cepat agar bisa segera di tempati untuk beribadah bagi seluruh jemaat gereja Toraja. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi menyikapi bencana longsor dan banjir beberapa hari terakhir di Sulbar. PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan, belum lama ini lintas Trans Sulawesi terganggu akibat longsor di beberapa titik di Sulbar. Dijelaskan, jalur Trans Sulawesi sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, bukan hanya Sulbar terdampak melainkan Sulsel, Sulteng termasuk daerah lain. "Itu berdampak terhadap perekonomian negara sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat," ujar Akmal Malik. Sehingga , menurut Akmal Malik, perlu Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System dengan fokus melakukan deteksi potensi bencana yang mengganggu akses Trans Sulawesi. Tentunya, melibatkan seluruh kabupaten memetakan titik -titik yang perlu diwaspadai. Dengan begitu setiap stakeholder terlibat memiliki bahan dalam mempersiapkan dalam mengantisipasi di titik titik rawan bencana tersebut. Apalagi kata Akmal Malik, November-Desember curah hujan akan sangat tinggi. Sehingga, diharapkan seluruh pihak terlibat melakukan langkah antisipatif. Langkah awal, lanjut Akmal Malik, adalah mengumpulkan data, selanjutnya melakukan gladi dengan melibatkan seluruh kabupaten. "Saya minta kita all out fokus mengatasi bencana, rencana kita melakukan gladi pertengahan November. Tentunya berbeda -beda penanganan bencana di setiap kabupaten," ungkapnya. Dijelaskan, persoalan jalan nasional tidak semata mata tugas PUPR. "Bapak diminta tidak menyelesaikan jalannya tapi bencananya , butuh gotong royong menyelesaikan itu," tutur Akmal Malik, Untuk itu melalui rakor tersebut, perlu langkah strategis dilakukan oleh Pemda dan Instansi terkait melakukan kolaborasi mengantisipasi kondisi cuaca kedepan. Ia berharap Pemda di enam kabupaten lebih aktif untuk mencari langkah langkah. "Kejadian di Majene menjadi pembelajaran dan tidak boleh terulang. Memang ada jalur laut, tapi jangan biarkan masyarakat sendiri berpikir, akibatnya kemarin ada perisitwa perahu tenggelam. Pemkab harus bergerak. Kita tidak mau ini terulang, kita harus menjamin keselamatan masyarakat kita terjaga," tegas Akmal Malik Dansat Brimob Polda Sulbar, Kombes. Pol. Iwan Sazali, mengatakan siap menjalankan sistem peringatan dini dan perlunya ada gladi. Tiga hal yang perlu ditekankan adalah…

MAMUJU -- Penipu mengatasnamakan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, beredar di WhatsApp (WA). Pelaku menjalankan modusnya dengan berpura-pura sebagai Pj Gubernur Sulbar menggunakan nomor +62 888-6191-271. Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Media Gubernur Sulbar, Munadir Mubarak memastikan itu adalah penipu lantaran Pj Gubernur Sulbar tidak menggunakan nomor tersebut juga tidak pernah meminta apapun. "Menghimbau kepada OPD dan masyarakat agar berhati-hati karena beberapa hari ini ada yang melakukan niat tidak baik terhadap pak Pj dengan mengatas namakan pak Pj," kata Nadir Sabtu 29 Oktober 2022. Ia mengimbau, jangan mudah percaya terhadap orang-orang yang mengatasnamankan Pj Gubernur, itu agar jumlah korban aksi penipuan ini tidak terus bertambah. "Jadi saya himbau, tidak ada bapak Pj meminta sesuatu barang atau sesuatu ke Opd dalam bentuk apapun," ujarnya. (rls)

MAMUJU -- Pertandingan Final antara Korem 142 Tatag dan Kabupaten Mamuju menjadi penutup Gubernur Cup 2022 di Lapangan PPLP, Sabtu 29 Oktober 2022. Pertandingan kedua tim imbang dengan skor 2-2 sehingga dilanjutkan dengan adu pinalti, hasilnya Korem 142 Tatag memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 atas Mamuju. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan Gubernur CUP 2022 merupakan pertandingan persahabatan dan sebagai ajang silaturahmi antar instansi. Sehingga, Ia berharap kerjasama antar instansi lebih terbangun melalui pertandingan. "Gubernur Cup ini menggerakkan semangat olahraga. Sulbar harus memperbanyak kegiatan-kegiatan agar terbangun silaturahmi antar instansi," ujar Akmal Malik Diketahui, pada turnamen ini telah melibatkan 18 Instansi se Sulbar, baik Pemda maupun instansi vertikal. (rls)

Mamuju -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, bersama jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW Tahun 1444 H / 2022 M di Masjid Baitul Anwar, Jalan Abdul Malik pattana Endeng Kabupaten Mamuju, Jumat, 28 Oktober 2022. Kegiatan tersebut dirangkaikan pelepasan kontingen kafilah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) perwakilan Sulbar untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VI tingkat Nasional dari 6- 13 November 2022 di Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan itu, Sekprov Muhammad Idris mengatakan, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan, dikarenakan terdapat beberapa kendala salah satunya ketidak hadiran PJ Gubernur Sulbar diakibatkan jalan di Kabupaten Majene terputus karena longsor. " Keteladanan rasulullah itu menjadi sangat elementer untuk kita tegakkan, ya karena kita ini pekerja negara, pekerja profesional yang ditunjang oleh negara dan sangat Naif kalau pegawai negeri pejabat yang memang sudah ditugaskan negara untuk mengabdi bekerja untuk masyarakat justru kita tidak bisa bekerja sebaik-baiknya, apalagi kalau untuk mau Menaladani Rasulullah," ujar mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI itu. Idris juga menyampaikan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan pelepasan Kontingen Korpri Sulbar " Semoga dengan pelepasan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Sulbar hadir untuk berkomitmen yang terbaik dalam perhelatan MTQ Nasional di Padang Sumatera Barat, " harap Muhammad Idris Kegiatan tersebut turut hadir Ketua Dharma Wanita Persatuan Sulbar,Prof. Kartini Hanafi Idris beserta jajaran pengurus DWP Sulbar, sejumlah pimpinan OPD lingkup Sulawesi Barat.(farid)