Mamuju - Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar menggelar apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan menjelang hari raya Idul Fitri 2024 di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulbar, Senin, 1 April 2024. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris mengungkapkan, apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan digelar serentak di lima kabupaten se Sulbar. "Kecuali Kabupaten Mamasa karena masih suasana paskah. Jadi, Mamasa tidak ikut hari ini, mereka ikut nanti di 3 April 2024," kata Abdul Waris Ia juga mengungkapkan, apel siaga yang pihaknya gelar hari ini berkolaborasi dengan Pemkab Mamuju dan melibatkan Badan Pangan Nasional, BI dan Bulog. "Kita harapkan dengan bersinergi ini, harga-harga komoditas agak rendah. Bahkan hari ini, perbedaan harga di pasar dengan yang dijual di pasar murah mencapai 10 hingga 15 persen," ungkapnya. Lanjut Abdul Waris menjelaskan, pada apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan hari ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 10 ton beras, 50 dus minyak, terigu dan gula, serta 500 rak telur. "Alhamdulillah, hanya dalam jangka kurang lebih satu jam Bulog sudah habis 6 ton beras, kabupaten juga sudah hampir 6 ton beras yang disiapkan habis terjual, begitu juga provinsi," tutur Abdul Waris. (Rls)

MAMUJU - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Dinas Kominfo Pers Sulbar menerima parcel lebaran menjelang Idul Fitri 1445 H/2024 M. Penyerahan parcel tersebut dilakukan langsung Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula di kantornya, Senin 1 April 2024. "Ini merupakan prakarsa seluruh pegawai dilingkup Kominfo Sulbar. Sehingga bisa dilaksanakan pembagian parcel," kata Mustari. Ia menambahkan, tujuannya untuk membangun kebersamaan. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri 1445/H. “Isi bingkisan mulai beras, tepung, minyak, dan gula pasir. Ini merupakan tanda hati atau ungkapan terima kasih Dinas Kominfo Sulbar kepada ASN dan non ASN yang selama ini telah bekerja keras menjalankan tugas rutin atau aktivitas sehari-hari di kantor ,” ungkapnya. Mustari Mula berharap paket lebaran tersebut dapat bermanfaat bagi keluarga ASN dan non ASN di rumah. "Jangan dinilai besar kecilnya. Ini semua merupakan wujud tanda hati, tali asih, serta kepedulian Dinas Kominfo Sulbar kepada ASN dan non ASN," tandasnya.(rls)

Mamuju – Pemprov Sulbar berhasil melakukan penurunan indeks resiko bencana di Sulbar pada tahun 2023. Berdasarkan Peta Indeks Resiko Bencana di Provinsi Sulbar yang dilansir oleh BNPB, Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Sulbar Tahun 2023 telah mengalami penurunan yang signifikan , walaupun masih masuk dalam zona merah. Dibandingkan dengan data IRBI tahun 2022 sebesar 165, 23 dan data IRBI tahun 2023 sebesar 160, 08. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun -tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai 2 poin. Untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5.15 poin . Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat Amir Maricar, mengatakan, penurunan IRBI tahun 2023 sangat siginifikan. Disampaikan, indikator intinya ada tiga komponen yaitu Hazard (Bahaya), Vulnerbiality (Kerentanan) dan Capacity (Kapasitas). Resiko bencana dalam suatu daerah melibatkan penilaian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas. "Risiko bencana akan meningkat bila tingkat bahaya dan kerentanan juga tinggi, dan bisa diturunkan bila kapasitas mitigasi bencana dari masyarakat meningkat. Bahaya (Hazard) yang tidak bisa dirubah karena kondisi geografis, tapi kerawanan bisa diturunkan. Yang jadi permasalahan di Sulbar , masih terdapat dua kabupaten yang sama sekali belum mempunyai dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan ada juga yang sudah habis masa berlakunya," kata Amir Maricar, Kamis, 28 Maret. Lebih lanjut Amir menyampaikan, penurunan yang signifikan ini mencerminkan upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur SulBar Prof Zudan Arif Fakrulloh . Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan, BPBD Sulbar Sulawesi Barat melakukan Pendampingan Penginputan Indeks Kerawanan Daerah (IKD) di tingkat Kabupaten " Penurunan yang signifikan ini dapat tercapai juga tak lepas dari atensi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan terhadap urusan kebencanaan, serta dukungan kepada BPBD yang cukup besar sehingga telah dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat bertahan dan beradaptasi, terhadap bencana termasuk pendampingan yang selama ini belum pernah dilakukan BPBD Prov Sulbar…

Mamuju -- Pemprov Sulbar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (BAK) Bersama Tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh untuk wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu , Kamis, 28 Maret 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Kadis Perkim Sulbar, Syaharuddin. “Kami sudah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh berdasarkan pembagian kewenangan sebagaiman diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” kata Syahar, Kepala Dinas Perkim Sulbar. Ia juga mengatakan, Dalam menangani Permukiman Kumuh sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membahas kewenangan penaganan kekumuhan suatu wilayah atau pembagian kewenangan penanganan apakah akan diintervensi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat. Disampaikan, pihak – pihak yang bertandatangan dalam berita acara kesepakatan tersebut yaitu perwakilan Pemkab Mamasa diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Mamasa Labora Tandipuang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar , Mujahidin, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Mujahid, Pemerintah Provinsi Sulbar oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat , Syaharuddin , serta perwakilan Pemerintah Pusat yaitu Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Sulawesi Barat Evry Biaktama Meliala. " Di dalam berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat telah dilampirkan pembagian kewenangan masing – masing. Sudah terlampir pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dan pemerintah pusat beserta nama wilayahnya, luasannya dan tingkat kekumuhannya, ” ujar Syahar. Untuk Kabupaten Mamasa total luasan193,01 Ha dengan tingkat kekumuhan bervariatif yaitu ringan dan sedang, Kabupaten Polewali Mandar dengan total luasan 160,54 Ha yang tingkat kekumuhannya hanya ringan saja sedangkan Kabupaten Pasangkayu total luasan 32,63 Ha yang juga tingkat kekumuhannya hanya ringan…

Makassar -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis , 28 Maret 2024. Dalam kunjungan tersebut hadir Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo Sekretaris Badan, Kabid Pendapatan Daerah, Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Kabid Anggaran dan Bina Kabupaten, para Kasubbid pada bidang Pendapatan Daerah Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo beserta jajaran diterima oleh Manager Perusahaan PT Pertamina Patra NIaga beserta jajarannya. Masriadi menekankan perihal optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini BPKPD memperkuat pengawasan terhadap penjualan bakar minyak industri pada perusahaan untuk menghindari kebocoran PBBKB. Pihak PT. Pertamina Patra Niaga memberikan daftar agent resmi antara lain PT Citra Jaya Makmur Sejahtera, PT Langgeng Sinergi Energi Nusantara, PT Solusi Energi Utama Energi Prima, PT Mata Indah Mandiri, PT Rezky Energi Abadi, PT Sabbia Dharma Industries, PT Sha Solo. Daftar Agent tersebut akan disampaikan kepada Perusahaan di Sulawesi Barat agar membeli bahan bakar pada Perusahaan tersebut. Selain PT. Pertamina Patra Niaga, di Sulawesi Barat juga memiliki wajib pungut PBBKB di antaranya PT. PT Multi Tranding, PT Elnusa dan PT EMLI. Masriadi juga mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ini PT. Pertamina Patra Niaga melakukan kunjungan ke Sulawesi Barat untuk membicarakan beberapa hal di antaranya Pembangunan Terminal Bahan Bakar/Depot Pertamina. "Hal ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan bahan bakar di Sulawesi Barat," kata Masriadi. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Majene -- Tim Program Kampung Iklim (Proklim) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembinaan Program Kampung Iklim tahun 2024 di Lingkungan Timbo-Timbo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene baru-baru ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim , sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pejafung Pengendali Dampak lingkungan ahli muda DLH Sulbar, Syukriah Alimuddin mengatakan, di lingkungan Timbo-Timbo telah memiliki kelembagaan sebagai motor dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yakni Karangtaruna Mapiya. Karangtaruna itu beranggotakan pemuda dan pemudi setempat dimana sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa. Karangtaruna Mapiya memiliki serangkaian kegiatan yang merupakan wujud aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim seperti melakukan edukasi kepada masyarakat setempat bagaimana memilah sampah dan mengkompos, melakukan kerjasama dengan dinas terkait dalam hal pemanfaatan sampah botol plastic untuk digunakan sebagai biofilter pada bak kotoran yang ada dirumah warga. "Selain itu, Karangtaruna tersebut juga telah mendirikan bank sampah yang diberi nama Bank Sampah Mapiya , yang mana kegiatannya adalah mengumpulkan sampah terpilah dari masyarakat setempat , seperti kardus bekas, botol-botol kaca, rak telur bekas, botol plastik bekas, kertas koran bekas, gelas air mineral bekas, dan lain sebagainya yang dihargai sesuai dengan kesepakatan dengan warga setempat" kata Syukriah. Lebih lanjut dikatakan, Bank sampah tersebut mampu mengelola sampah sebanyak 90kg/bulan yang terdiri dari sampah plastik keras sebanyak 25kg/bulan, kertas-kardus sebanyak 45kg/bulan dan sampah plastic fleksibel sebanyak 20kg/bulan. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggasali mengatakan, selain kegiatan tentang pengelolaan sampah, karangtaruna Mapiya juga turut berkontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui upaya penghijauan dengan melakukan perencanaan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tutupan vegetasi guna mengantisipasi bahaya banjir dan longsor. "Tahun ini Karangtaruna mendapat bantuan berupa alat Komposter dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan juga mesin pencacah sampah plastic dari pihak Kelurahan…

Mamuju -- Badan Pengembangan Sumber daya manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi barat melaksanakan Webinar ASN Kreatif seri ke 43, Rabu 27 Maret 2024. Kali ini mengusung tema Legalitas Perhutanan Sosial dalam Mendukung Percepatan Pengembangan Usaha :Kebijakan,Strategi dan Peran Para Pihak. Kepala BPSDM Sulbar, Farid Wajdi mengatakan, mengingat masih minimnya area hutan dan keadilan akses sumber daya hutan secara legal oleh masyarakat untuk kemakmuran bersama. "Webinar ini hadir untuk memberikan informasi tentang upaya perhutanan sosial dalam hal meningkatkan akses sumber daya hutan secara legal oleh masyarakat dimana pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi di lakukan perhutanan sosial baik perseorangan,kelompok tani hutan maupun koperasi. Kebijakan pemerintah dalam perhutanan sosial dengan berbagai macam skema ada hutan desa,hutan kemasyarakatan,hutan tanaman rakyat agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pengelolaan hutan sebagai tempat wisata di Tondok Bakaru Mamasa Sulawesi Barat , "ujar Farid Wajdi pada opening speech pada webinar seri ke 43. Ia mengatakan, dalam Webinar ini , BPSDM Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Sukardi, Pengendali Ekosistem Hutan Madya , Tim Kerja wilayah III Subdit Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK RI dan Sukma Taroniarta, Pengendali Ekosistem Madya Balai Perhutanan sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi KLHK RI yang mana diikuti oleh 175 orang peserta melalui virtual zoom meeeting dan ditonton 66 orang melalui canal youtube BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Peserta berasal dari berbagai daerah ,yaitu ASN Kehutanan Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Barat maupun dari Luar Sulawesi Barat seperti dari Maluku, Palu, Kalimantan, Manado dll. Dalam diskusi Webinar seri 43 ini,Sukardi, memaparkan tentang Kebijakan Perhutanan Sosial dan strategi percepatan pemberian akses legal perhutanan sosial melalui kerja bareng jemput bola dalam hal bagaimana meningkatkan akses sumber daya hutan secara legal oleh masyarakat dimana pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi di lakukan perhutanan sosial baik perseorangan,kelompok…

Mamuju - Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di Aula Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, (28/03/2024). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. "Acara ini buka puasa ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar Pimpanan dan Staf ASN dan PTT, serta meningkatkan solidaritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," kata Ansar Malle, Karo Umum Setda Sulbar Ia juga menyampaikan, bulan ramadhan menjadi momentum penuh berkah. Waktu yang tepat bagi seluruh pegawai untuk bersatu dan bersama-sama dalam suasana yang penuh keakraban. "Kegiatan buka puasa bersama ini bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar pegawai di Biro Umum serta meningkatkan solidaritas dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depannya," tutup Anshar Malle. Penulis : Biro Umum Editor : humassulbar

Mamuju -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrulloh mendorong program-program adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim (climate change) di wilayah perairan dan pesisir Sulawesi Barat. Senada dengan kebijakan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat Suyuti Marzuki menyebutkan, terumbu karang diperairan Sulawesi barat seluas 8.049,26 ha adalah salah satu bagian dari ekosistem karbon biru yang memiliki kemampuan menyerap karbon lebih tinggi daripada ekosistem karbon hijau di darat. Oleh karena itu kebijakan tersebut perlu mendapatkan prioritas sehingga sehingga turut mendukung kebijakan pemerinyah yang telah meratifikasi dan menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada hari Jumat, 22 April 2016. " Terumbu karang dengan keunikan simbiosisnya yaitu antara hewan karang dengan flora zooxantella mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon yang ada diatmosfir. Terumbu karang terdiri dari polip, hewan yang menyerap karbon dioksida (CO2) dan melepaskan oksigen (O2) selama proses makannya. Polip-polip ini, merupakan rumah bagi seperempat kehidupan laut di dunia rentan menghadapi ancaman brutal akibat perubahan iklim dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan peningkatan kadar gas rumah kaca antropogenik, termasuk CO2 dan Metana (CH4), yang mengakibatkan pemutihan karang," kata Suyuti Ia juga menyampaikan, sebagai bentuk tangung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan atau ketahanan bencana di Sulawesi Barat, DKP Sulbar telah melaksanakan beberapa program rehabilitasi ekosistem di beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Antara lain, DKP telah bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Kepulauan Balabalakang. Penulis : DKP Editor : humassulbar

Mamuju -- Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2021, Sulawesi Barat termasuk provinsi paling rawan bencana di Indonesia. Olehnya itu Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakhrulloh telah mendorong agar dalam dokumen-dokumen perencanaan di Sulawesi Barat memberikan perhatian terhadap perubahan iklim dan ketahanan bencana di Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki menyebutkan bahwa DKP berperan penting dalam upaya-upaya ketahanan bencana khususnya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Terumbu karang salah salah satu ekosistem pesisir yang sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan bentang alam” ujarnya. Menurut Suyuti, keberadaan terumbu karang di wilayah pesisir dilihat dari segi mitigasi bencana berfungsi sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang dan ombak laut. Terumbu karang dapat menjadi pertahanan pertama dari terjangan ombak, badai dan kenaikan muka laut. Selain itu struktur karang berperan sebagai penghalang alami yang mengurangi energi dalam gelombang, sehingga mampu menurunkan dampak tsunami. Oleh karena itu ekosistem terumbu karang di wilayah perairan kita harus dilindungi. “DKP Sulawesi Barat akan terus mendukung upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir antara lain dengan menganggarkan program pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus perbaikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa rehabilitasi terumbu karang di Pulau Karampuang” tutup Suyuti Marzuki. Penulis : DKP Editor : humassulbar