MAMUJU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mengumpulkan sebanyak 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan persiapan menjelang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang akan dilakukan KemenPANRB, Senin, 29 Juli mendatang. Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, pertemuan yang pihaknya lakukan hari ini bertujuan untuk memahami konteks apa yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan Sakip di lingkup Pemprov Sulbar. "Diantaranya adalah melihat kembali indikator utama, kesempurnaan perencanaan, kemampuan mengukur kinerja dari perencanaan itu, kemudian yang ketiga pelaporan kinerja bagi instansi pemerintah dan yang paling terakhir adalah evaluasi kinerja instansi pemerintah," kata Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan, Jumat, 26 Juli 2024. Ia juga mengungkapkan empat indikator itu telah diskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan organisasi yang akan dinilai. Sebanyak 12 organisasi yang akan dievaluasi, mulai dari Inspektorat, Bapperida, DPMD, Disdukcapil, Diskominfoperss, Dinsos, Diskoperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DTPHP, DKP dan Karo Organisasi. "Hasil evaluasi itu akan menentukan keberhasilan kita untuk mencapai kemajuan dari Sakip, ditinjau atau dilihat dari nilai saat ini. Nilai kita itu masih berada di kategori penilaian Bb. Itu artinya, masih di angka 70.001. Sehingga, saat ini kita berjuang untuk bisa mencapai angka atau nilai Sakip kita pada kategori Bb, paling tidak itu dulu. Mudah-mudahan, siapa tau dengan penilaian persiapan kita ini, kita bisa mencapai angka yang lebih fantastik lagi. Yah, kira-kira kita bisa lompat ke nilai A misalnya," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, tujuan Sakip adalah membangun budaya pertanggungjawaban publik. Sehingga, pihaknya ingin memastikan antara perspektif publik dengan apa yang dikerjakan Pemprov Sulbar bisa ketemu. "Jadi, kita bekerja habis siang malam, anggaran besar, atau tenaga kerja yang banyak pegawai, lalu kita kerja di lapangan tapi kalau kita ukur dari pertanggungjawaban publik, dinilai publik tidak bagus. Dan momen Sakip inilah menjadi dokumen yang akan kita jadikan sebagai ukuran bersama. Jadi, apa yang di publik dan apa yang…

Mamuju --Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulbar, LPTQ Sulbar, dan Kanwil Kemenag Sulbar menggelar rapat persiapan MTQ Nasional ke 30 di Samarinda, Kalimantan Timur, September mendatang. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, baik dari unsur Pemda, LPTQ dan Kanwil Kemenag provinsi dan kabupaten mendorong prestasi kafilah MTQ Sulbar. Targetnha naik peringkat dari sebelumnya. "Kita berkomitmen kita ingin menaikkan prestasinya secara nasional dibanding pada 2023. Urutan kita sekarang diurutan ke 14. Ini kita ingin menaikkan rating nasional kita. Kita sudah dua kali di peringkat itu, 14, jadi harus kita naikkan," ucap Idris dalam rapat persiapan MTQ ke 30 Samarinda, di Rujab Sekda Provinsi Sulbar, Kamis 25 Juli 2024 Untuk itu, melalui rapat dilakukan persiapan-persiapan agar kafilah MTQ Sulbar lebih siap berlomba. "Kita sudah mengindentifikasi beberapa hal dharus dipersiapkan Pertama memberikan kafilah kita ini, kafilah yang betul betul siap perlombaan," Maka yang harus dilakukan, menurut Idris, perlunya training center bagi para peserta terutama cabang cabang yang sangat potensial yang berpeluang mendapatkan prestasi. "Kedua membuat kafilah lebih memahami tentang apa yang harus mereka kerjakan secara mandiri dari awal. Ketiga Persiapan kostum akomodasi transportasi," tutup Idris. (Rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin hadiri rapat kordinasi awal gugus tugas reforma agraria (GTRA) Sulbar tahun 2024 di Hotel Maleo, Kamis 25 Juli 2024. Turut dihadiri para perwakilan forkopimda, pejabat BPN, Ketua Kelompok Tani Sulbar dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulbar Humaidi mengatakan gugus tugas reforma agraria ini merupakan tindaklanjut dari peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria. "Apa yang kita laksanakan hari ini salah satu tahapan gugus tugas reforma agraria dengan kordinasi awal dalam melaksanakam tugas," kata Humaidi. Ia menambahkan kordinasi ini ingin dicapai kesepahaman bersama terakait reforma agraria. Termasuk membangun kesepakatan bersama dalam penanganan reforma agraria. "Makanya kita mengundang lintas sektor untuk mendukung akselerasi pelaksanaan reforma agraria. Wilayah Sulbar sendiri sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai sekarang," tambahnya. Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar mengungkapkan reformasi agraria ini masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah sampai saat ini. "Ini penting diselesaikan karena berkaitan langsung nasib warga kemiskinan. Termasuk faktor utama pemerintah juga soal kepemilikan aset," ucap Bahtiar. Sementara itu, tata kelola pertanahan dan akses. Ini memang menjadi agenda reformasi dari masalah negara serta daerah soal pemilikan aset untuk kepentingan publik maupun perorangan. "Misalnya kita punya banyak tanah, tapi tidak memiliki sertifikat tentu tidak bisa bernilai ekonomi juga. Makanya Presiden memberikan alokasi anggaran untuk membuatkan sertiifkat gratis," ujarnya. Mestinya, percepatan dan perluasan juga perlu didukung APBD, bahkan bisa menggunakan CSR. "Lihat saja aset Pemda masih banyak belum bersertifikat, makanya banyak sengketa aset. Jadi segera lakukan pemetaan aset dan harus diberikan akses ke masyarakat," paparnya. Karena, lanjut Bahtiar masih banyak masyarakat tidak tahu mengurus sertifikat. Sosialisasi harus lebih massif. "Semua harus disederhanakan lewat forum GTRA dan cari solusi dalam penyelesaian sengketa atau lahan," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat melanjutkan silaturrahmi dengan tokoh adat dan warga, usai melakukan kunjungan di Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Mambi dan Kecamatam Aralle Kabupaten Mamasa Kali ini Pj Bahtiar menemui pemangku adat Tomakaa Botteng di Desa Botteng, Kabupaten Mamuju, Kamis 25 Juli 2024. Selain Tomakaka Botteng ikut pula hadir sejumlah warga setempat dan kepala desa Botteng. PJ Bahtiar diterima oleh Tomakaka Botteng di kediaman pribadinya. Pada kesempatan tersebut Bahtiar menyampaikan salam perkenalan sebagai Pj Gubernur sekaligus mendiskusikan beberapa hal termasuk program menanam sukun, pisang, cabe dan berbagai agenda lainnya. Dalam kunjungan tersebut Pj Bahtiar menyalurkan bantuan sembako dan bibit pohon sukun serta pisang cavendish. "Ini berkah bagi masyarakat Botteng," kata Tomakaka Botteng Abdul Rasyid sekaligus menyampaikan apresiasi atas kunjungan orang nomor satu di Sulbar tersebut di kediaman Tomakaka. Menururtnya kehadiran Pj Bahtiar di tomakaka Botteng menandakan keikhlasan bagi diirinya bekerja di Sulbar sebagai gubernur. Sedangkan, Kepala Desa Botteng Ahmadi mengungkapkan rasa sukur dan bahagia atas kunjungan yang dilakukan Pj Gubernur Bahtiar. "Terima kasih banyak kepada pak Pj Gubernur atas kunjungannya di Botteng, mudah-mudahan ini membuat sesuatu yang artinya silaturahmi ini membawa berkah," ungkapnya. Sementara itu, dirinya menyampaikan mendukung program yang dicanangkan Pemprov Sulbar terutama pada sektor pertanian. "Programnya ini sangat bagus, artinya bisa dan membuat masyarakat meningkatkan produksi pertaniannya. Terutama pohon sukun semoga bisa membawa keberkahan bagi petani," tandasnya.(rls)

Mamuju -- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menggelar kegiatan Sosialisasi Penggunaan Benih Bersertifikat Tahun Anggaran 2024, di Hotel Aflah Mamuju. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni Rabu-Kamis (24-25 Juli 2024). Sosialisasi ini bertujuan untuk mendalami pemahaman petani tentang pentingnya menggunakan benih yang telah tersertifikasi dalam upaya meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Sertifikasi, Pengawasan, dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan (BSPMBP) Muhammad Fadlullah, dalam sambutannya menekankan, sosialisasi itu penting untuk memastikan para petani memahami manfaat dan prosedur penggunaan benih bersertifikat yang telah melewati uji kualitas yang ketat. "Sosialisasi ini juga menjadi forum bagi para peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembenihan secara online, ciri-ciri benih yang resmi, prosedur secara offline pemesanan benih, manfaat benih bersertifikat, serta mendiskusikan tantangan dan solusi dalam implementasinya," tandasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber utama dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), yaitu Santi Fitria Sari, Pengawas Benih Tanaman Madya (Ketua Tim Kerja Kelembagaan Perbenihan Perkebunan), serta Fissilmi Kaffah, yang menjabat sebagai Analis Data dan Informasi. Selain itu, juga menghadirkan Ahmad Kasim, Koordinator Point Offline Store (POS) Sawit PPKS Sulbar, sebagai narasumber. Ia turut memberikan materi mengenai implementasi kebijakan penggunaan benih bersertifikat di lapangan. Selama acara, para peserta diberikan penjelasan mengenai prosedur sertifikasi benih secara digital melalui Aplikasi Babebun, kriteria yang harus dipenuhi oleh benih untuk mendapatkan sertifikasi, serta manfaat dari penggunaan benih bersertifikat dalam jangka panjang. Diskusi juga dilakukan mengenai tantangan dan solusi dalam penggunaan benih bersertifikat di Sulbar. Para petani diajak untuk memahami pentingnya menggunakan benih yang telah teruji dan memiliki sertifikat resmi dari otoritas yang kompeten. Dihubungi setelah kegiatan, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, pihaknya percaya bahwa penggunaan benih bersertifikat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para petani, seperti peningkatan hasil panen dan penjaminan kualitas produk.…

Mamasa -- Setelah melakukan penanaman bersama warga kecamatan Mambi, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menuju kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Di Aralle, rombongan PJ Bahtiar memasang tenda di halaman depan Mess Pemprov Sulbar dan tinggal satu malam di Mess Pemprov Sulbar, besoknya dilanjutkan gerakan menanam pohon Sukun di sekitar Mess Pemprov Sulbar. "Pekarangan kita masih luas untuk ditanami, tanam buah-buahan," ucap Bahtiar. Gerakan Menanam pohon juga dilakukan saat berkunjung ke Kantor Camat Aralle bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, di Kecamatan Aralle. "Dua hari ini saya melakukan kunjungan kerja, pada dua kecamatan yang menjadi perhatian kita memang selama ini ada titik titik longsor dan medannya cukup berat.Dua kabupaten ini hampir tidak ada batu sehingga sedikit saja pergerakan itu bisa menyebabkan longsor," kata Bahtiar. Untuk itu, Bahtiar menyarankan setiap warga atau rumah harus memiliki pohon, ini menjadi benteng bagi rumah-rumah warga agar tidak terdampak bencana longsor. Penting juga agar menanam pohon ini memiliki jenis pohon yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. "Tanam juga pohon buah-buahan yang bisa mengikat tanah mencegah longsor, salah satu yang saya sarankan Sukun, dan Nangka, ini tahan banting, dan masih banyak lainnya yang punya nilai ekonomi," pungkasnya. Untuk mendorong pendapatan masyarakat, Bahtiar juga mengusulkan Anggrek yang menjadi khas di Mamasa. "Saya mendorong setiap rumah punya anggrek ribuan. Pilih jenis anggrek yang sama supaya gampang dijual dalam jumlah besar. Jadi stoknya berkelanjutan. Ini berpotensi menjadi produk ekspor bahkan menjadi oleh oleh bagi masyarakat yang pernah berkunjung ke Sulbar," tandasnya. (Rls)

MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) layana kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Rabu, 24 Juli 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya berdiskusi mengenai RAD untuk layanan kepemudaan sebagai kesiapan untuk menyambut pemimpin baru di Sulbar, bahkan di seluruh kabupaten se Sulbar. "Nah, ini sebetulnya usaha kita untuk menyusun kebijakan teknokratik di bidang kepemudaan karena sebentar lagi kita akan punya kepala daerah, baik kabupaten maupun provinsi yang didalam merumuskan kebijakan pembinaan kepemudaan sesuai dengan amanat UU, dia harus memiliki rumusan dan dasar kebijakan yang baik," kata Muhammad Idris. Oleh karena itu, berbagai kepentingan dari semua OPD yang ada didalam Pemda, termasuk dari luar, mempertemukan pandangan-pandangan sesuai dengan amanat UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. "Nah, itu yang kita pertajam tadi karena nanti akan keluar produk yang disebut dengan rencana aksi daerah. Tadi banyak diskusi yang pada intinya, supaya rumusan ini bisa hidup untuk diprogramkan dimasing-masing organisasi pemangku kepentingan kepemudaan, sudah bisa dengan mudah menemukan kerangka kebijakan yang ada," ungkapnya. Misalnya programnya, kata Muhammad Idris, kegiatan, Sub-sub kegiatan, itu sudah dipetakan sedemikian rupa, sehingga nanti akan memudahkan siapapun yang bergerak di bidang kepemudaan untuk pengembang kepemudaan, bagaimana misalnya hak-hak kepemudaan bisa dipenuhi, tanggungjawab pemuda dan peran-peran serta pemuda itu harus lebih hidup. "Dan Sulbar yang punya pemuda dalam kalkulasi saat ini sekira 330 ribu, itu harus kita bisa perkuat. Itu poinnya. Jadi, yang kita bicarakan ini bagaimana mengakomodasi dan sekaligus memberi arahan untuk mendorong pelayanan pemuda di Sulbar itu semakin sehat, semakin berkelas," pungkas Muhammad Idris. Pada kesempatan yang sama, Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi mengaku sangat berbangga hati dan bergembira karena banyak saran dan masukan yang disampaikan pak sekprov Sulbar dalam rangka penyempurnaan RAD yang telah disusun dari awal, mulai 2023 sampai 2024 ini. "Ada…

Mamuju–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan ASN bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar mengadakan pertemuan untuk membahas rancangan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur pendidikan. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu, 24 Juli 2024, di Ruang Kepala BKD Sulbar. Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukita Sari, Tim Perubahan Pergub dari BKD dan Biro Hukum. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai perubahan dalam poin-poin Pergub yang membutuhkan peninjauan kembali serta perbaikan terhadap aturan yang telah dirancang sebelumnya. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik untuk pengembangan kompetensi ASN di Sulbar, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menekankan pentingnya pertemuan itu sebagai langkah strategis dalam memastikan ASN memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Sementara itu, Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrizal menyampaikan, rapat tersebut adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, melalui pembaruan regulasi yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan silaturahmi dan berdialog langsung dengan masyarakat Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, di Kantor Camat Aralle, Rabu 24 Juli 2024. Bahkan di Aralle, Pj Bahtiar memilih menginap di rumah salah seorang warga Aralle demi memahami psikologi masyarakat. Kunjungan ke Kantor Camat Aralle sekaligus menyerahkan bantuan sosial serta bantuan pangan kepada masyarakat, sekaligus melakukan penanaman pohon. dilanjutkan dengan dialog dihadiri perwakilan pemerintah desa se Kecamatan Aralle, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Aralle. . Dihadapan warga, Bahtiar mengatakan, sengaja turun dan menginap di Aralle untuk mendengar langsung kendala dihadapi masyarakat dan memberi gambaran terkait kondisi daerah saat ini. Kata dia, kondisi APBD terbatas maka tidak mungkin membangun daerah dengan mengandalkan APBD. Sehingga untuk memutus mata rantai kemiskinan memerlukan alat dan metode yang benar, serta menyesuaikan menyesuaikan kondisi objektif masyarakat. "Cek APBD Sulbar, perencanaan yang dijalankan tahun ini itu tidak ada apa, saya sebagai Penjabat Gubernur kesulitan membantu masyarakat. Karena program kita sudah habis dan tidak fokus langsung kepada masyarakat. Bahkan saya bawa bibit bibit ini upaya mandiri tidak ada satu persen pun dari APBD," ucap Bahtiar. Namun, Bahtiar tak ingin kehabisan akal untuk membantu masyarakat tidak lagi berputar pada kondisinyang sama seperti sepuluh tahun sebelumnya, harus ada perubahan signifikan. "Tidak boleh lagi dibiarkan keadaan ini terus berulang dari tahun ketahun, dan APBD kita yang kecil ini harus fokus memutus mata rantai kemiskinan. Tahun berikutnya harus ada perubahan angka signifikan, kalau tidak artinya kita tidak fokus bekerja, kita merencanakan program tidak sesuai kebutuhan rakyat tetapi selerah pribadi pejabat pejabat..inilah model managmen pemerintahan yang sedang saya gerakkan , berkesusuaian dengan kebutuhan objektif masyarakat bawah bukan selerah kita orang per orang," kata Bahtiar. Solusi Bahtiar kepada masyarakat Aralle adalah pengembangan sektor pertanian dan budidaya perikanan menggunakan skema KUR. Hanya saja harus berskala besar sehingga…

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Selasa, 22 Juli 2024. Rapat ini dipimpin oleh Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Afrisal dan dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Staf Pelaksanan dan TATT Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dibahas Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menyampaikan bahwa Rancangan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 82 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara, Analis Hukum Biro Hukum Setda Sulbar, Seniwati mengatakan, pihaknya telah mengkaji dan evaluasi rancangan tersebut, namun masih terdapat kendala terkait alasan perubahan serta isi dalam batang tubuh rancangan masih belum jelas, sementara pihak pemrakarsa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman belum memberikan penjelasan secara terperinci. Dari Rapat tersebut disimpulkan, untuk melakukan rapat fasilitasi Ranperbup tersebut dengan mengundang Pemkab Polman pada pekan mendatang. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar