MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat melanjutkan silaturrahmi dengan tokoh adat dan warga, usai melakukan kunjungan di Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Mambi dan Kecamatam Aralle Kabupaten Mamasa Kali ini Pj Bahtiar menemui pemangku adat Tomakaa Botteng di Desa Botteng, Kabupaten Mamuju, Kamis 25 Juli 2024. Selain Tomakaka Botteng ikut pula hadir sejumlah warga setempat dan kepala desa Botteng. PJ Bahtiar diterima oleh Tomakaka Botteng di kediaman pribadinya. Pada kesempatan tersebut Bahtiar menyampaikan salam perkenalan sebagai Pj Gubernur sekaligus mendiskusikan beberapa hal termasuk program menanam sukun, pisang, cabe dan berbagai agenda lainnya. Dalam kunjungan tersebut Pj Bahtiar menyalurkan bantuan sembako dan bibit pohon sukun serta pisang cavendish. "Ini berkah bagi masyarakat Botteng," kata Tomakaka Botteng Abdul Rasyid sekaligus menyampaikan apresiasi atas kunjungan orang nomor satu di Sulbar tersebut di kediaman Tomakaka. Menururtnya kehadiran Pj Bahtiar di tomakaka Botteng menandakan keikhlasan bagi diirinya bekerja di Sulbar sebagai gubernur. Sedangkan, Kepala Desa Botteng Ahmadi mengungkapkan rasa sukur dan bahagia atas kunjungan yang dilakukan Pj Gubernur Bahtiar. "Terima kasih banyak kepada pak Pj Gubernur atas kunjungannya di Botteng, mudah-mudahan ini membuat sesuatu yang artinya silaturahmi ini membawa berkah," ungkapnya. Sementara itu, dirinya menyampaikan mendukung program yang dicanangkan Pemprov Sulbar terutama pada sektor pertanian. "Programnya ini sangat bagus, artinya bisa dan membuat masyarakat meningkatkan produksi pertaniannya. Terutama pohon sukun semoga bisa membawa keberkahan bagi petani," tandasnya.(rls)

Mamuju -- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menggelar kegiatan Sosialisasi Penggunaan Benih Bersertifikat Tahun Anggaran 2024, di Hotel Aflah Mamuju. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni Rabu-Kamis (24-25 Juli 2024). Sosialisasi ini bertujuan untuk mendalami pemahaman petani tentang pentingnya menggunakan benih yang telah tersertifikasi dalam upaya meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Sertifikasi, Pengawasan, dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan (BSPMBP) Muhammad Fadlullah, dalam sambutannya menekankan, sosialisasi itu penting untuk memastikan para petani memahami manfaat dan prosedur penggunaan benih bersertifikat yang telah melewati uji kualitas yang ketat. "Sosialisasi ini juga menjadi forum bagi para peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembenihan secara online, ciri-ciri benih yang resmi, prosedur secara offline pemesanan benih, manfaat benih bersertifikat, serta mendiskusikan tantangan dan solusi dalam implementasinya," tandasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber utama dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), yaitu Santi Fitria Sari, Pengawas Benih Tanaman Madya (Ketua Tim Kerja Kelembagaan Perbenihan Perkebunan), serta Fissilmi Kaffah, yang menjabat sebagai Analis Data dan Informasi. Selain itu, juga menghadirkan Ahmad Kasim, Koordinator Point Offline Store (POS) Sawit PPKS Sulbar, sebagai narasumber. Ia turut memberikan materi mengenai implementasi kebijakan penggunaan benih bersertifikat di lapangan. Selama acara, para peserta diberikan penjelasan mengenai prosedur sertifikasi benih secara digital melalui Aplikasi Babebun, kriteria yang harus dipenuhi oleh benih untuk mendapatkan sertifikasi, serta manfaat dari penggunaan benih bersertifikat dalam jangka panjang. Diskusi juga dilakukan mengenai tantangan dan solusi dalam penggunaan benih bersertifikat di Sulbar. Para petani diajak untuk memahami pentingnya menggunakan benih yang telah teruji dan memiliki sertifikat resmi dari otoritas yang kompeten. Dihubungi setelah kegiatan, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, pihaknya percaya bahwa penggunaan benih bersertifikat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para petani, seperti peningkatan hasil panen dan penjaminan kualitas produk.…

Mamasa -- Setelah melakukan penanaman bersama warga kecamatan Mambi, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menuju kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Di Aralle, rombongan PJ Bahtiar memasang tenda di halaman depan Mess Pemprov Sulbar dan tinggal satu malam di Mess Pemprov Sulbar, besoknya dilanjutkan gerakan menanam pohon Sukun di sekitar Mess Pemprov Sulbar. "Pekarangan kita masih luas untuk ditanami, tanam buah-buahan," ucap Bahtiar. Gerakan Menanam pohon juga dilakukan saat berkunjung ke Kantor Camat Aralle bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, di Kecamatan Aralle. "Dua hari ini saya melakukan kunjungan kerja, pada dua kecamatan yang menjadi perhatian kita memang selama ini ada titik titik longsor dan medannya cukup berat.Dua kabupaten ini hampir tidak ada batu sehingga sedikit saja pergerakan itu bisa menyebabkan longsor," kata Bahtiar. Untuk itu, Bahtiar menyarankan setiap warga atau rumah harus memiliki pohon, ini menjadi benteng bagi rumah-rumah warga agar tidak terdampak bencana longsor. Penting juga agar menanam pohon ini memiliki jenis pohon yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. "Tanam juga pohon buah-buahan yang bisa mengikat tanah mencegah longsor, salah satu yang saya sarankan Sukun, dan Nangka, ini tahan banting, dan masih banyak lainnya yang punya nilai ekonomi," pungkasnya. Untuk mendorong pendapatan masyarakat, Bahtiar juga mengusulkan Anggrek yang menjadi khas di Mamasa. "Saya mendorong setiap rumah punya anggrek ribuan. Pilih jenis anggrek yang sama supaya gampang dijual dalam jumlah besar. Jadi stoknya berkelanjutan. Ini berpotensi menjadi produk ekspor bahkan menjadi oleh oleh bagi masyarakat yang pernah berkunjung ke Sulbar," tandasnya. (Rls)

MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) layana kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Rabu, 24 Juli 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya berdiskusi mengenai RAD untuk layanan kepemudaan sebagai kesiapan untuk menyambut pemimpin baru di Sulbar, bahkan di seluruh kabupaten se Sulbar. "Nah, ini sebetulnya usaha kita untuk menyusun kebijakan teknokratik di bidang kepemudaan karena sebentar lagi kita akan punya kepala daerah, baik kabupaten maupun provinsi yang didalam merumuskan kebijakan pembinaan kepemudaan sesuai dengan amanat UU, dia harus memiliki rumusan dan dasar kebijakan yang baik," kata Muhammad Idris. Oleh karena itu, berbagai kepentingan dari semua OPD yang ada didalam Pemda, termasuk dari luar, mempertemukan pandangan-pandangan sesuai dengan amanat UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. "Nah, itu yang kita pertajam tadi karena nanti akan keluar produk yang disebut dengan rencana aksi daerah. Tadi banyak diskusi yang pada intinya, supaya rumusan ini bisa hidup untuk diprogramkan dimasing-masing organisasi pemangku kepentingan kepemudaan, sudah bisa dengan mudah menemukan kerangka kebijakan yang ada," ungkapnya. Misalnya programnya, kata Muhammad Idris, kegiatan, Sub-sub kegiatan, itu sudah dipetakan sedemikian rupa, sehingga nanti akan memudahkan siapapun yang bergerak di bidang kepemudaan untuk pengembang kepemudaan, bagaimana misalnya hak-hak kepemudaan bisa dipenuhi, tanggungjawab pemuda dan peran-peran serta pemuda itu harus lebih hidup. "Dan Sulbar yang punya pemuda dalam kalkulasi saat ini sekira 330 ribu, itu harus kita bisa perkuat. Itu poinnya. Jadi, yang kita bicarakan ini bagaimana mengakomodasi dan sekaligus memberi arahan untuk mendorong pelayanan pemuda di Sulbar itu semakin sehat, semakin berkelas," pungkas Muhammad Idris. Pada kesempatan yang sama, Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi mengaku sangat berbangga hati dan bergembira karena banyak saran dan masukan yang disampaikan pak sekprov Sulbar dalam rangka penyempurnaan RAD yang telah disusun dari awal, mulai 2023 sampai 2024 ini. "Ada…

Mamuju–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan ASN bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar mengadakan pertemuan untuk membahas rancangan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur pendidikan. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu, 24 Juli 2024, di Ruang Kepala BKD Sulbar. Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukita Sari, Tim Perubahan Pergub dari BKD dan Biro Hukum. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai perubahan dalam poin-poin Pergub yang membutuhkan peninjauan kembali serta perbaikan terhadap aturan yang telah dirancang sebelumnya. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik untuk pengembangan kompetensi ASN di Sulbar, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menekankan pentingnya pertemuan itu sebagai langkah strategis dalam memastikan ASN memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Sementara itu, Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrizal menyampaikan, rapat tersebut adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, melalui pembaruan regulasi yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan silaturahmi dan berdialog langsung dengan masyarakat Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, di Kantor Camat Aralle, Rabu 24 Juli 2024. Bahkan di Aralle, Pj Bahtiar memilih menginap di rumah salah seorang warga Aralle demi memahami psikologi masyarakat. Kunjungan ke Kantor Camat Aralle sekaligus menyerahkan bantuan sosial serta bantuan pangan kepada masyarakat, sekaligus melakukan penanaman pohon. dilanjutkan dengan dialog dihadiri perwakilan pemerintah desa se Kecamatan Aralle, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Aralle. . Dihadapan warga, Bahtiar mengatakan, sengaja turun dan menginap di Aralle untuk mendengar langsung kendala dihadapi masyarakat dan memberi gambaran terkait kondisi daerah saat ini. Kata dia, kondisi APBD terbatas maka tidak mungkin membangun daerah dengan mengandalkan APBD. Sehingga untuk memutus mata rantai kemiskinan memerlukan alat dan metode yang benar, serta menyesuaikan menyesuaikan kondisi objektif masyarakat. "Cek APBD Sulbar, perencanaan yang dijalankan tahun ini itu tidak ada apa, saya sebagai Penjabat Gubernur kesulitan membantu masyarakat. Karena program kita sudah habis dan tidak fokus langsung kepada masyarakat. Bahkan saya bawa bibit bibit ini upaya mandiri tidak ada satu persen pun dari APBD," ucap Bahtiar. Namun, Bahtiar tak ingin kehabisan akal untuk membantu masyarakat tidak lagi berputar pada kondisinyang sama seperti sepuluh tahun sebelumnya, harus ada perubahan signifikan. "Tidak boleh lagi dibiarkan keadaan ini terus berulang dari tahun ketahun, dan APBD kita yang kecil ini harus fokus memutus mata rantai kemiskinan. Tahun berikutnya harus ada perubahan angka signifikan, kalau tidak artinya kita tidak fokus bekerja, kita merencanakan program tidak sesuai kebutuhan rakyat tetapi selerah pribadi pejabat pejabat..inilah model managmen pemerintahan yang sedang saya gerakkan , berkesusuaian dengan kebutuhan objektif masyarakat bawah bukan selerah kita orang per orang," kata Bahtiar. Solusi Bahtiar kepada masyarakat Aralle adalah pengembangan sektor pertanian dan budidaya perikanan menggunakan skema KUR. Hanya saja harus berskala besar sehingga…

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Selasa, 22 Juli 2024. Rapat ini dipimpin oleh Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Afrisal dan dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Staf Pelaksanan dan TATT Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dibahas Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menyampaikan bahwa Rancangan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 82 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara, Analis Hukum Biro Hukum Setda Sulbar, Seniwati mengatakan, pihaknya telah mengkaji dan evaluasi rancangan tersebut, namun masih terdapat kendala terkait alasan perubahan serta isi dalam batang tubuh rancangan masih belum jelas, sementara pihak pemrakarsa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman belum memberikan penjelasan secara terperinci. Dari Rapat tersebut disimpulkan, untuk melakukan rapat fasilitasi Ranperbup tersebut dengan mengundang Pemkab Polman pada pekan mendatang. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju menyelenggarakan Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Kamis, 25 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, yang dihadiri oleh sejumlah Civitas Akademika dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulbar. Acara diawali dengan pembukaan oleh MC Siti Nurulqalbi Aminullah, selanjutnya penyampaian sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muh. Tahir. Kemudian, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi secara resmi. Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju, Nur Wahyunianti Dahri. Penyampaian materi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar Rini Lukita Sari, sebagai moderator. Program RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal (kursus, pelatihan, program pemberdayaan), pendidikan informal (kegiatan komunitas, organisasi), serta pengalaman kerja. Program ini memungkinkan individu untuk melanjutkan pendidikan formal (S1, S2, S3) yang relevan dengan program studi di perguruan tinggi tujuan. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muh. Tahir menyampaikan, Program RPL ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh di luar jalur formal. “Hal ini penting untuk mendukung pengembangan kapasitas individu dan memfasilitasi mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat memberikan sambutan mengemukakan, Pemprov Sulbar sangat mendukung Program RPL ini karena dapat membantu ASN untuk memperoleh pengakuan atas kompetensi yang telah mereka capai. “Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulbar," ucapnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, semakin banyak individu yang memanfaatkan Program RPL untuk melanjutkan pendidikan formal mereka dan berkontribusi lebih baik bagi perkembangan daerah. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulbar, Selasa 23 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pendidikan dan kesehatan di wilayah Sulbar. Dalam kegiatan ini, Pj. Gubernur Bahtiar juga didampingi sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, Dinkes Sulbar akan terus mendukung program-program kesehatan di sekolah-sekolah. "Kami akan terus berupaya memberikan layanan kesehatan terbaik bagi para siswa, termasuk program pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat," kata Asran Masdy. Kunjungan ini disambut hangat oleh pihak sekolah dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Mambi. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan harapan besar agar kunjungan ini dapat membawa perubahan positif bagi sekolah mereka. Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Sulbar melakukan dialog dengan guru dan siswa untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terkait program pembangunan di Sulbar. Dialog ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi SMA Negeri 1 Mambi untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung kepada pemerintah. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungan kerjanya ke Puskesmas Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulbar, Selasa 23 Juli 2024. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan fasilitas kesehatan sekaligus penyerahan beberapa bibit pohon sukun kepada masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, Pj. Gubernur Bahtiar juga didampingi sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, kunjungan itu merupakan upaya untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah Sulbar terus mendapatkan perhatian dan peningkatan kualitas layanan. "Kami berharap, dengan adanya kunjungan ini, kita bisa lebih memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh puskesmas, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat," kata Asran Masdy. Selain meninjau Puskesmas Mambi, Pj. Gubernur Sulbar bersama rombongan juga menyerahkan bibit pohon sukun kepada masyarakat setempat. Penyerahan bibit pohon ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan serta memperkuat ekonomi lokal. Kunjungan ini di akhiri dengan peninjauan langsung kondisi puskesmas dan diskusi bersama tenaga medis setempat mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah provinsi. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar