MAMUJU - Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait penanganan stunting di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulbar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sulbar menggelar Webinar ASN Kreatif Seri ke-34 dengan tema "Ayo ke Posyandu, Cegah Stunting Kita Bisa". Acara ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya edukasi untuk meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penanganan stunting di Sulbar. Acara ini akan berlangsung pada Rabu, 24 Januari 2024, mulai pukul 09.00 - 12.00 WITA. Narasumber pada Webinar ASN Kreatif Seri-34 kali ini tak kalah menarik, dengan menghadirkan Narasumber Prof. Abdul Razak Thaha, seorang pakar gizi…
MAMUJU - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) Muh. Jaun melakukan kunjungan ke Kantor Kesbangpol Sulbar, Selasa 23 Januari 2024. Kunjungan tersebut diterima langsung Plt. Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Yusuf Tahir di ruang kerjanya. "Tadi ini kita terima pak Asisten yang berkunjung dan sekaligus silaturahmi karena Kesbangpol yang salah satu OPD dibawah naungannya," kata Muh. Yusuf. Ia menambahkan, kehadirannya juga berkoordinasi terkait agenda kedatangan Staf Ahli Menko Polhukam Bid. Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol. Andry Wibowo. "Jadi kita akan terima kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam dalam rangka koordinasi penguatan pemeliharaan keamanan dalam menghadapi problematika…
MAMUJU --Sulbar sebagai daerah penghasil Tandang Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebesar 242.733 ton per tahun dengan luas 73.578 hektar, telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2023 dan 2024. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR agar DBH ini secepatnya dijalankan. Diketahui alokasi DBH terbagi di tujuh Pemda se Sulbar. Untuk DBH 2023 sebesar, Rp41,8 miliar. Rencana pengelolaanya dapat dituntaskan 2024, sementara DBH 2024 sebesar Rp 36.9 miliar Adapun peruntukannya sebagaimana telah diatur dalam PMK 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit,…
Mamuju -- Pasca pelantikan di Pemprov Sulbar khususnya mutasi Sekwan menjadi Kepala Dinas Sosial, masih terdapat perbedaan pandangan antara DPRD dengan Pj. Gubernur Sulbar PJ Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memastikan proses mutasi tersebut sudah sesuai aturan. Ahli Hukum Administrasi Negara ini mengatakan, setelah ditelusuri, tidak ada aturan yang dilanggar. Prof. Zudan yang juga masuk dalam tim pembentuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan, dalam hukum apabila terdapat dua aturan dalam tingkatan yang sama, namun berbeda isinya, misalnya sama-sama tingkatan UU, sama-sama dalam tingkatan PP…
Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Pimpinan di Graha Sandeq kompleks kantor Gubernur Sulbar, Senin ,22 Januari 2024 Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, rapim bertujuan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan kinerja sepanjang 2023, mulai dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta reformasi birokrasi. "Ini yang perlu ditingkatkan lagi," kata Prof Zudan. Melalui rapim juga menekankan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target kedepan. Untuk itu Prof. Zudan kembali mengingatkan delapan program prioritas Pemprov Sulbar, diantaranya penyelesaian Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Inflasi, Konektivitas wilayah, Perbaikan pelayanan publik, digitalisasi dan satu data, penanganan…
MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya menjaga stabilitas pasokan komoditas pangan dan harga di Wilayah Sulbar. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh usai mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Ia mengatakan, meski secara umum pasokan pangan di Sulbar terbilang stabil namun sesuai arahan Mendagri, Pemerintah Provinsi akan terus menjaga stok agar terkendali. "Terkait inflasi, kita diminta oleh bapak Mendagri untuk terus menjaga stok barang dan menjaga stabilitas harga," kata Prof Zudan. Zudan, menjelaskan kondisi inflasi di Sulbar…
MAMUJU--Dalam upaya memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Arianto gencar melakukan supervisi terhadap implementasi 17 standarisasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun 17 standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanan pengadaan yang seluruhnya telah dipenuhi oleh Biro PBJ adalah: (1)Standar Kebijakan Layanan, (2)Standar Pengorganisasian Layanan, (3)Standar Pengelolaan Aset, (4)Standar Pengelolaan Risiko, (5)Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk, (6)Standar Pengelolaan Perubahan, (7)Standar Pengelolaan Kapasitas, (8)Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, (9)Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, (10)Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, (11)Standar Pengelolaan Keamanan…
MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan pergantian Sekwan DPRD Sulbar, Senin 22 Januari 2024. Menurutnya, pergantian Sekwan DPRD sudah melalui mekanisme yang berlaku. "Ini sudah disetujui Mendagri, KSN, dan BKN, makanya kita laksanakan," kata Prof Zudan. Ia membeberkan bahwa pergantian pejabat dilingkup Sulbar bukan hanya sepihak, melainkan adanya penyegaran pejabat. "Ada dua usulan masuk ke Mendagri, pertama usulan Pemprov dan usulan dari DPRD. Mendagri setujui usulan Pemprov makanya itu yang kita jalankan," bebernya. Sedangkan, Sekwan DPRD Sulbar Muhammad Hamzih menyampaikan akan mengemban amanah sesuai yang diperintahkan pimpinan Pemprov Sulbar. "Tugas saya setelah dilantik adalah memohon dukungan,…
Mamasa - Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat melakukan roadshow ke Kabupaten sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial menjelang Pemilu 2024. Kegiatan ini melibatkan koordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjaga kondusifitas wilayah. Jumat (19/1). Dalam rangka mendukung stabilitas dan keamanan, Badan Kesbangpol secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait serta Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi setempat dan mengidentifikasi potensi kerawanan. "Melalui roadshow ini, Badan Kesbangpol juga berfokus pada dialog interaktif dengan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai proses pemilu, dan merespons aspirasi serta kekhawatiran yang mungkin timbul. Tujuan…
MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Promosi, Mutasi, dan Demosi. Hal ini setelah Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan persetujuan Kemendagri, BKN, dan rekomendasi KASN. Pj Gubernur Prof. Zudan menjelaskan, dirinya selaku penjabat gubernur yang ditunjuk presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan, namun pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Pertimbangan Teknis dari BKN dan Rekomendasi dari KASN. Adapun dasar pelaksanaan mutasi promosi dan demosi antara lain yaitu: Surat Kepala BKN, No. 13773/B-AK.02.02/SD/K/20023, Tgl 27 Desember 2023, Hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pemberhentian, dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di…