Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah mitra di sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) di Ruang Kerja Bidang PSDA Bapperida Sulbar beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang PSDA, Muhammad Nur Dadjwi, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Ia menegaskan, forum ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah dijalankan, sekaligus mengidentifikasi isu dan kendala yang menyertai pelaksanaannya.

Katanya, Kegiatan ini sekaligus merupakan kontrol terhadap pelaksanaan program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga yang telah termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hasil Monev menjadi instrumen penting bagi Bapperida dalam menilai capaian indikator pembangunan daerah serta menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Dalam evaluasi, Bapperida menyoroti realisasi fisik dan keuangan sejumlah OPD yang rata-rata masih di kisaran 50 persen atau bahkan kurang. Salah satu faktor penyebab adalah penetapan alur kas kegiatan yang baru terealisasi pada triwulan III dan IV. Selain itu, masih ditemukan kendala teknis seperti kelengkapan administrasi dan penyaluran bantuan berupa peralatan maupun bibit yang masih menunggu jadwal distribusi.

Meski demikian, Bapperida menilai tidak ada hambatan serius yang berpotensi menggagalkan program. Dadjwi mengingatkan agar OPD mitra segera merampungkan kegiatan yang ada, terutama yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas.

“Dalam perencanaan tahun 2026 mendatang, diharapkan penyusunan program lebih matang dengan mempertimbangkan kendala yang muncul pada tahun ini, sehingga pelaksanaan bisa lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Muhammad Nur Dadjwi

Monev ini dihadiri sejumlah OPD mitra sektor PSDA, antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kehutanan, BPKPD, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, serta Biro Perekonomian, Administrasi, dan Biro Barang dan Jasa Setda Sulbar. (Rls)