Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas fiskal daerah dengan menghadiri kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025, yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Selasa (30/9) di Hotel Matos, Mamuju.
Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, A. Kustia Hatta bersama staf teknis, yang turut berdiskusi terkait isu-isu strategis pelaksanaan APBN dan APBD Sulbar sepanjang Triwulan II Tahun 2025.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahyo Purnomo, dengan menggarisbawahi pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berintegritas.
Isu Strategis Fiskal Sulawesi Barat Triwulan II 2025
Dalam pemaparan KFR, terdapat sejumlah catatan penting mengenai perkembangan fiskal dan perekonomian di Sulbar, di antaranya:
Pendapatan Daerah
Pertumbuhan penerimaan pajak masih menyisakan potensi yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor UMKM. Masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan fasilitas perpajakan secara optimal.
Realisasi PNBP tercatat tumbuh hingga 160,66 persen (y-o-y), namun masih sangat bergantung pada pendapatan sewa BMN, terutama dari sektor pelabuhan. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya diversifikasi sumber PNBP di Sulawesi Barat.
Belanja Daerah
Realisasi belanja modal APBN dan APBD masih rendah, bahkan di bawah 20 persen dari pagu. Tercatat masih ada 44 satker dengan pagu belanja modal, namun realisasi 0 persen karena belum melalui proses lelang.
Selain itu, temuan BPK mengungkap adanya ketidakselarasan antara anggaran dan realisasi program strategis melalui DAK Fisik dan Nonfisik, di mana kontrak yang berjalan berpotensi baru terealisasi pada tahun 2026.
Transfer ke Daerah
Penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan belum terealisasi hingga Triwulan II karena masih berada pada tahap awal pengadaan barang dan jasa. Beberapa pemerintah daerah juga belum melengkapi dokumen persyaratan penyaluran DAK tahap I melalui OMSPAN.
Melalui forum ini, BPKPD Sulbar menyatakan siap mendukung penguatan peran fiskal daerah, baik dari sisi pengelolaan pendapatan, optimalisasi belanja, maupun percepatan transfer ke daerah. Kehadiran BPKPD Sulbar menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian Sulbar.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal di Sulbar harus selaras dengan visi misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
"Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi fiskal daerah dan pusat. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), BPKPD Sulbar memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan APBD yang sehat, transparan, dan tepat sasaran. Komitmen ini sejalan dengan Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ali Chandra.
Dengan semangat kolaborasi, BPKPD Sulbar bersama seluruh pemangku kepentingan fiskal dan ekonomi bertekad memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
