Mamuju - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 30 September 2025.
Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dan Plh Sekprov, Herdin Ismail.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan keprihatinan atas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar. Pengurangan ini membuat pemerintah provinsi harus mengambil langkah-langkah efisiensi secara besar-besaran.
"Rapat kerja kita hari ini, yang pertama dilandasi oleh keprihatinan karena kita dikurangi Rp 330 miliar dari dana transfer," kata Suhardi Duka saat diwawancarai usai rapat.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Gubernur Suhardi Duka menegaskan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap akan dipertahankan.
"Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN," ujarnya.
Sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program yang akan diturunkan ke daerah. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka juga menyatakan akan berupaya mencari tambahan anggaran dari program-program kementerian yang ada di Jakarta.
"Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta," ungkap Suhardi Duka.
Sektor Prioritas Tetap Dipertahankan
Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, Pemprov Sulbar tetap mempertahankan penguatan di hampir seluruh sektor penting.
"Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar. Tapi, minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang," tegas Gubernur.
Namun, salah satu pos anggaran yang harus dikurangi adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
"Hanya hibah memang kita kurangi. Bantuan ke organisasi, bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi," pungkas Suhardi Duka.
Dengan langkah-langkah efisiensi dan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar berharap tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, sambil terus menjajaki peluang tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat. (Rls)
