Mamuju - Pemprov Sulbar Melalui Dinas sosial (Dinsos) Sulawesi Barat memastikan, seluruh program pembangunan dan bantuan sosial (Bansos) ditingkat provinsi maupun kabupaten konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama.

Selain itu Dinsos dapat membuat mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi hingga layanan kesehatan dan pendidikan benar-benar menggunakan DTSEN.

Hal tersebut selaras dengan lima misi strategis Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan wakil Gubenur Salim S Mengga dalam Panca Daya, yang menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintah harus menggunakan DTSEN. 

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik A. Gello, menekankan seluruh program pembangunan baik berupa bansos, pendidikan, kesehatan, DTSEN sebagai basis datanya.

"DTSEN ini menggabungkan data dari berbagai sumber seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menghasilkan data yang akurat dan terpadu," ujar Idham Halik, Kamis 25 September 2025. 

Idham menjelaskan, Peran dinsos melakukan pemutakhiran data secara berkala bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan masyarakat untuk memastikan validitas data.

"Jadi tidak ada implementasi program apapun tanpa menggunakan DTSEN. Program pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan juga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujarnya.

Menurut Idham, dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, DTSEN memastikan program bantuan pemerintah lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

"DTSEN menjadi acuan untuk program bantuan yang menargetkan keluarga miskin, seperti pendaftaran di Sekolah Rakyat atau bantuan pendidikan lainnya," ungkap Idham Halik. (Rls)