Mamuju - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hal ini tercermin melalui partisipasi aktif dalam rapat perumusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2026, yang digelar di ruang rapat Diskominfo Sulbar, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubid Perencanaan Penganggaran dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, bersama staf teknis Abdul Samah, mewakili BPKPD Sulbar untuk bergabung dengan tim perumusan TPP 2026 lingkup Pemprov Sulbar.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mengatakan bahwa arah kebijakan TPP 2026 tidak lagi hanya sebatas mengacu pada absensi pegawai. Ia menegaskan, TPP harus menjadi instrumen nyata dalam mendorong produktivitas, sehingga penilaian berbasis kinerja individu dan organisasi menjadi indikator utama.

"Kami mendorong agar TPP 2026 benar-benar mencerminkan kualitas kinerja aparatur, bukan sekadar hadir atau tidaknya pegawai. Dengan begitu, TPP bisa memberi motivasi lebih bagi ASN untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pencapaian target daerah,” jelas Ali Chandra.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga selaras dengan visi-misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi masyarakat.

Melalui langkah ini, BPKPD Sulbar berharap implementasi TPP 2026 dapat menjadi pendorong efektivitas kinerja ASN, sekaligus memperkuat semangat reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar.

Naskah : BPKPD Sulbar

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar