Mamuju --Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) terus memantapkan langkah menuju Sulbar Zero Blankspot. Salah satunya dengan menjalin sinergi bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komidigi dalam program penanganan daerah blankspot dan lemah sinyal di daerah.
Hal ini menjadi topik pembahasan dalam rapat terbatas oleh Diskominfo Sulbar dengan BAKTI Makassar dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di Ruang Kerja Kadiskominfo Sulbar, Jumat, 19 September 2025.
Plt. Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menuturkan, Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya yang telah dibangun dengan BAKTI Makassar.
Ridwan menegaskan, dukungan BAKTI sangat penting dalam mempercepat pemerataan akses digital di Sulbar. Hal ini juga menjadi harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S. Mengga dalam menuntaskan titik blankspot di Sulbar.
Saat ini, lanjut Ridwan, Pemprov Sulbar sedang memfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 titik blankspot dan lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten. Setiap kabupaten mendapatkan 15 titik prioritas, terutama pada fasilitas layanan publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah, dan puskesmas
"Dengan dukungan BAKTI dan pemerintah pusat, kami optimistis target Sulbar Zero Blankspot bisa diwujudkan secara bertahap. Program ini bukan hanya soal jaringan, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi,” jelas Ridwan
Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Makassar, M. Lutfi Akib, menjelaskan visi BAKTI untuk mempercepat pengurangan kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan satelit SATRIA hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT). Salah satu terobosan yang ditawarkan adalah kerja sama antara BUMDes dan Internet Service Provider (ISP) dalam penyediaan layanan internet di desa. Model bisnis ini dinilai lebih berkelanjutan karena melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan layanan.
"BUMDes, ISP, dan BAKTI bisa menjadi tiga pilar yang bekerja sama dalam menghadirkan internet ke desa. Harapannya, tidak hanya akses digital yang merata, tetapi juga tercipta perputaran ekonomi di tingkat lokal," ujar Lutfi.
Meski demikian, sejumlah tantangan turut disoroti, seperti keterbatasan anggaran serta keberlanjutan pengelolaan usaha BUMDes ketika terjadi pergantian kepengurusan desa. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes.
Ketua BPW Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua, Abdul Malik, menambahkan bahwa pola serupa sudah terbukti berhasil di daerah lain.
"Di Sulut, ada 18 titik blankspot yang bisa teratasi hanya dalam dua bulan berkat kerja sama ISP lokal dengan BUMDes. Kami berharap model ini bisa direplikasi di Sulbar,” katanya. (Rls)
