Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Salah satunya, dengan menghadiri rapat teknis pengembangan website terintegrasi untuk mempublikasikan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang berlangsung di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar pada Senin, 25 Agustus 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, dihadiri oleh Tim Teknis Aplikasi dan Perwakilan Inspektorat, Bapperida, BPKPD, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulbar.
Peneliti dan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar turut hadir sebagai peserta aktif dalam pembahasan.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memetakan sektor-sektor penyedia data yang dibutuhkan untuk pengukuran IPKD, yang akan dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi Pemprov Sulbar.” terang Evatiwery Djannatin, Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida Sulbar, yang ditemui usai rapat.
Ia menambahkan, upaya ini sejalan dengan misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
“Sebagai Ketua Tim Pelaporan dan Pengukuran IPKD sesuai amanat Permendagri No. 19 Tahun 2020, Bapperida memainkan peran strategis dalam memastikan kelengkapan dan akurasi data dari enam dimensi pengukuran IPKD. Data tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan daerah serta bahan pembinaan bagi pemerintah daerah yang belum berpartisipasi,” lanjut Eva.
Hasil pembahasan rapat menegaskan bahwa data IPKD memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan di tingkat daerah. Selain digunakan sebagai bahan pembinaan bagi pemerintah daerah, khususnya yang belum berpartisipasi aktif dalam pengukuran IPKD, data ini juga dimanfaatkan oleh perguruan tinggi sebagai sumber riset dan dasar penyusunan kebijakan publik.
Sementara, menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, prinsip utama IPKD adalah keterbukaan dan keteraksesan informasi, sehingga pengintegrasian data IPKD ke dalam website resmi Pemprov Sulbar menjadi langkah penting untuk memastikan publik dapat mengakses informasi secara mudah, cepat, dan tepat waktu.
“Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.” kata Junda.
Naskah : Bapperida Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
