Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Sulbar Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di Waterpark d'Maleo Hotel, Mamuju, Kamis 16 Juni 2022. 

"Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua bangsa, yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terintegrasi,"kata Idris

Idris mengatakan, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

"Hal ini untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,"ucap Idris

Dia mengungkapkan, permasalahan pembangunan di Sulbar saat ini cukup besar, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satunya kemiskinan cukup tinggi.

"Kemiskinan masih berada di atas nasional sebesar 11,85 persen di tahun 2021. Jumlah penduduk miskin 165,99 ribu jiwa, garis kemiskinan Rp.384.084 perkapita perbulan,"bebernya

Olehnya itu, Ia berharap, melalui Bimtek RPKD dapat merumuskan berbagai program dan strategi yang perlu dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Sulbar. (mhy)