Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Junda Maulana, bersama kepala OPD terkait, menggelar rapat mengenai pembangunan Fasilitas Sosial dan Beasiswa Pendidikan Bagi Dokter Spesialis, Senin 26 Juli 2021.
Berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Sulbar, pertemuan itu sebagai tindaklanjut hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Budaya beberapa pekan lalu.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Junda Maulana mengemukakan, pembangunan fasilitas sosial yang dimaksud adalah Rumah Sakit Jiwa terintegrasi yang di dalamnya terdapat juga fasilitas lain seperti, Panti rehabilitasi bagi korban Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), rumah bagi orang-orang Jompo, fasilitas bagi penyandang disabilitas, Tunawisma, Gepeng (gelandangan dan pengemis) dan penanganan rehabilitasi untuk para PSK (Pekerja Seks Komersil).
Selain daripada pembangunan fasilitas sosial tersebut, Junda juga menjelaskan, akan ada pembangunan untuk BLK (Balai Latihan Ketenagakerjaan) yang tentunya secara terintegrasi juga, dengan maksud untuk korban-korban Napza yang masih berada di usia-usia produktif.
"Setelah selesai masa rehabilitasinya, agar kemudian dibina untuk diberikan pelatihan keterampilan di BLK dan dipulangkan ke rumah untuk terjun berproduksi kembali di tengah-tengah masyarakat,"terang Junda
Lebih lanjut, Junda menjelaskan, lokasi pembangunan fasilitas sosial tersebut direncanakan akan dibangun di Desa Deking, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan persiapan lahannya seluas 15 Hektar.
"Semoga pengusulan untuk pembangunan fasilitas sosial ini bisa direalisasikan oleh pusat, karena berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Dinas Kesehatan, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) parah yang masih melakukan penanganan secara tradisional seperti di pasung itu, ternyata cukup banyak di Sulbar, sehingga memang pembangunan Rumah Sakit Jiwa ini sangat penting,"tandasnya
Terkait beasiswa pendidikan bagi dokter spesialis, Junda menyatakan, Pemprov masih membutuhkan analisis data berapa jumlah dokter yang sangat dibutuhkan di Sulbar untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
Setelah tahap analisanya selesai, sambungnya, baru nanti pihaknya akan menyusun tahapan perencanaan untuk penyesuaian anggaran daerah, guna mengetahui kemampuan anggaran untuk menyekolahkan dokter spesialis pertahun berapa orang.
"Jadi semisal Sulbar hanya mampu menyekolahkan lima (5) orang, sementara yang sangat dibutuhkan di provinsi kita itu 10 orang, sehingga kita akan meminta dukungan anggaran ke pusat untuk menutupi kekurangannya. Jadi konsepnya itu nanti akan ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, dengan catatan pendidikan sekolah dokter yang dibiayai oleh pemerintah pusat, harus mengabdi di Sulbar,"tutup Junda (Ayu)
