Kominfo Sulbar -- Untuk mengetahui perkembangan serapan realisasi belanja yang bersumber dari dana APBN tahun 2020, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi semester pertama terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat  di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Sulawesi Barat

Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan,  di tengah masa pandemi saat ini harus berfikir bagaimana betul-betul mendorong anggaran APBN, dan merubah pola pikir yang selama ini digunakan.

"Faktor situasi dan kondisi di tengah pandemi seperti ini, tentu saja terbentuk dalam pikiran kita bahwa kita tidak akan maju dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, mari kita menggeser cara berfikir kita,  dengan meningkatkan respon dan tensi untuk merealisasikannya. Jika daya serap tinggi itu menjadi suatu kebanggaan,"ucap Idris 

Idris menuturkan, postur APBN dan APBD Sulbar memang tidak besar, tetapi dengan anggaran yang ada itu pun jika pengelolaannya dimaksimalkan dengan perencanaan teknis yang cepat dan sesuai dengan peruntukan serta waktunya, tentu saja akan memberikan manfaat yang besar.

"Saat ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana melakukan push terhadap APBN kita yang sebenarnya bisa kita kelola dengan berbagai macam model. Jangan karena anggaran sedikit kita malah berfikir serapannya akan sedikit,"tandas Idris

Melalui rakor monev tersebut, sambung Idris,  diharapkan OPD dapat melihat dan menindaklanjuti skema anggaran APBN di wilayah kerja masing - masing , dan dapat memberikan pembinaan kewenangan terhadap kabupaten sehingga anggaran APBN yang sedikit tidak menyebabkan serapan anggaran menjadi lambat  

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Ridwan Mahmud, mengatakan, penyaluran dana APBN di Sulbar sampai dengan 31 Juli 2020 baru mencapai 50.17 persen, realisasi belanja APBN murni sebesar 46,48 persen  (di luar DAK dan DD). 

"Secara persentase memang tinggi, tetapi kita tidak bisa berbangga hati karena hal tersebut lebih disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran, khususnya alokasi anggaran APBN di wilayah Sulbar," kata Ridwan 

Untuk realisasi sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020, lanjut Ridwan, belanja pegawai sebesar Rp. 53,17 miliar dan belanja barang sebesar Rp. 1,50 miliar.

Kepala Bappeda Sulbar, Khaeruddin Anas, mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan untuk menganalisa target-target yang akan dicapai pada tahun anggaran 2020, serta hal-hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

"Kesempatan ini menjadi ajang yang penting bagi kita, sehingga gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN dapat optimal dalam pemanfaatannya dan terealisasi,"tutur Khaeruddin. (deni)