“Sulbar harus sistematis  merencanakan pengembangan kompetensi.  Sulbar harus punya komitmen untuk membangun standar birokrasi  dari dimensi Sumber Daya Manusia agar bisa lebih maju” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris,M.Si, selepas memberikan  kuliah perdana kepada mahasiswa  semester 2 pascasajana Universitas Hasanauddin di kampus Merah Tamalanrea, Sabtu (22/02/2020)

Menuju Indonesia yang unggul ataupun mewujudkan Sulawesi Barat yag maju dan malaqbi maka pembangunan Sumber Daya Manusia wajib menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan. Ada urgensi yang sangat besar dengan peningkatan SDM sebab hal ini akan menjadi kunci utama dalam memenangkan berbagai persaingan antar daerah, Provinsi bahkan global serta mewujudkan   profesionalitas dalam memberikan pelayannan publik yang optimal. 

“Sulbar masih jauh dari kualifikasi minimum terutama sisi kompetensi teknis fungsional. Pegawai kita ada sekitar 5 ribu lebih dan 50 % nya adalah  tanaga fungsional guru, kesehatan serta penyuluh. Pendidikan pada level ahli atau strata 2 perlu ditingkatkan agar bisa berdaya saing. Pemprov  sudah bekerjasama sejak lama dengan Universitas Hasanuddin. 2019 kerjasama tersebut telah diperpanjang dan ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan memberikan tugas belajar kepada 9 ASN,” jelas mantan Deputi LAN itu

Kesembilan ASN lingkup Pemprov Sulbar yang mengikuti Prodi Otonomi Daerah tersebut adalah 3 orang berasal dari Bappeda, 2 orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2 orang  merupakan ASN dari dinas PU, sedangkan  Badan Kesbangpol dan Dikbud  masing-masing 1 orang. 

Program magister Otonomi Daerah Universitas Hasanuddin tak lain program pertama di Indonesia yang multidisiplin.  Menurut sosok pria kelahiran Majene  ini bahwa  Otonomi Daerah adalah contoh Prodi di Unhas  yang dibutuhkan untuk membangun  penguatan otonomi seperti  hubungan pusat dan daerah, aspek keuangan daerah, kedudukan level pemerintahan dalam pengelolaan urusan dan  yang terpenting adalah capacity building.  

“saya berharap akan banyak pegawai kita yang akan bergabung dalam prodi ini. Untuk kompetensi lain kita akan cari Prodi  terakreditasi A di sejumlah universitas. Kenapa harus akreditasi A, ya.. karena kita mau agar  ASN  kita  sungguh-sungguh memperoleh ilmu dari lembaga yang baik.  Kita  sedang serius menata SDM. Bapak Gubenur sudah menginstruksikan TAPD untuk memberikan  alokasi  biaya pendidikan lanjutan dan pengembangan komptensi ASN”, jelas Ketua IKA Unhas Sulawesi Barat itu

Menyoal kehadirannya sebagai salah satu dosen pengampuh dalam mata kuliah kepemimpinan strategic di Program magister Otonomi Daerah, Idris membenarkan bahwa  ia mendapatkan penunjukan langsung dari  Rektor Universitas Hasanuddin dan Direktur  Pasca sarjana Universitas Hasanuddin untuk bersama-sama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Professor Nurdin Abdullah,  menjadi dosen pengajar mata kuliah tersebut (Pemprov)

“